JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen BNPP dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BNPP memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,48 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori "BB".

Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/601/RB.06/2026 tanggal 19 Mei 2026. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Belly mengatakan, peningkatan nilai RB BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis. BNPP berhasil memperoleh Opini BPK dengan nilai maksimal 100%, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69, Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,50, serta Indeks Perencanaan Pembangunan dengan skor 98,36.

Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia



Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65% dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03% turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP. Sementara itu, dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.

Capaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada agenda prioritas pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, BNPP turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," tambahnya.

Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan. Beberapa area yang masih perlu diperkuat antara lain penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral.

Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU).

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso BI mendukung seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait RUU tentang Perubahan atas UU PPSK, sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam UU.

"Dalam proses perumusan Revisi UU PPSK, BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (5/6).

Ramdan mengungkapkan BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU PPSK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

1. Kelembagaan LPS

2. Kelembagaan OJK

3. Kelembagaan BI

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah

6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan

8. Surat Utang Danantara

9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi

10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

12. Aset kripto

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring

14. Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Penanganan piutang macet kepada UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kerja dari rumah (work from home/WFH) PNS diterapkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan, misalnya perjalanan dinas berhasil dihemat sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah senilai Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Pada saat yang sama, ia menekankan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan teepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi mengajukan usulan kebutuhan tenaga baru dengan total mencapai 9.759 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut Muhammad Taufik Tarigan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759 orang," ujar Taufik pada Jumat (1/5).

"Penerimaan CPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan akuntabel serta mengurangi pengangguran dan memperkuat stabilitas nasional," tambahnya.

Dalam rincian usulan tersebut, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan Dinas Pendidikan Sumut mengajukan formasi guru sebanyak 5.060 orang.

Di posisi kedua, UPTD Rumah Sakit Haji mengusulkan 1.100 tenaga kesehatan, disusul oleh Dinas Perhubungan yang membutuhkan 693 tenaga teknis.

Berdasarkan data per 8 April 2026, total ASN di lingkungan Pemprov Sumut saat ini berjumlah 35.838 orang, di mana 2.268 di antaranya telah melewati proses penilaian kompetensi atau profiling.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Bapeg Sumut Muhammad Yusuf Siregar menyatakan pihaknya berkoordinasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut untuk memastikan kesiapan anggaran.

"Hingga tahun 2026 untuk belanja pegawai Pemprov Sumut belum sampai 30 persen dari APBD Sumut," tutur Yusuf.

"Begitupun saat ini masih menunggu jawaban dari BKAD, setelah itu baru kita sampaikan usulan formasi CPNS ke Menpan RB."

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk mencari solusi pencairan gaji guru honorer, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa hak honorer di sekolah ini sejak Maret 2026 lalu tersendat tidak bisa dibayarkan padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut.

“Ini ada kabar sedih,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya tertahannya hak guru dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan ini karena adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

“Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat- Honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU,” tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

“Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar,” paparnya.

Dari saran Kadisdik, solusi untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Jabar harus mengantongi fatwa rekomendasi dari Kemenpan RB yang mengeluarkan larangan tersebut. Mengingat anggaran untuk pembayaran honorer sudah ada di APBD Jabar.

KDM—panggilan akrabnya memastikan agar hak-hak tenaga honorer di sekolah segera dibayarkan, dirinya akan menemui Menpan RB Rini WIdyantini pekan depan.

“Ya sudah, nanti minggu depan saya akan temui Menteri PANRB, ya kan. Kan kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya. Iya. Karena guru honorernya tidak dibayar,” tuturnya.

Selain itu KDM juga menugaskan pada Kadisdik agar segera membuat peta data guru, penjaga sekolah hingga TU guna melihat apakah ada penumpukan di satu tempat sementara tempat lain masih kekosongan. Peta ini juga nantinya akan dipakai KDM untuk menganalisa kebutuhan honorer.

“Buat peta data guru, peta penjaga sekolah, peta TU. Iya. Kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain. Oke. Tapi kalau sudah diratakan sesuai kebutuhan, kemudian masih juga tidak mencukupi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan tenaga honorer meskipun ada larangan,” paparnya.

KDM juga meminta pada prosesnya pengangkatan guru honorer harus lebih selektif dan sesuai kompetensi. Pihaknya tidak menginginkan pengangkatan honorer dilakukan atas dasar kedekatan dengan pihak kepala sekolah.

“Ini menjadi catatan penting,” katanya.

SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," ujar MenpanRB dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi



"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

Rini menekankan, bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.

“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Jenis Pekerjaan Ini Tak Termasuk Kategori WFH Tiap Jumat



Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.

“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.

Terkait pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.

JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kelima Satker tersebut yakni, Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Raihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Kasum TNI menegaskan tema rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Presiden Prabowo Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi & Pro-Rakyat



Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

JAKARTA - Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tiap hari Jumat dimulai hari ini. Pengawasan terhadap para ASN tetap dilakukan melalui sistem elektronik.

Diketahui, melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan kombinasi empat hari Work from office pada Senin hingga Kamis dan satu hari dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home/WFH) pada hari Jumat.

Meski surat tersebut berlaku efektif mulai 1 April 2026, tetapi pelaksanaan WFH tiap hari Jumat mulai berlaku hari ini lantaran Jumat lalu merupakan tanggal merah.

Terkait kebijakan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteria PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa yang diukur dalam skema baru ini adalah hasil capaian kinerja berbasis output dan outcome, bukan di mana lokasi ASN bekerja.

"Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama," ujar Rini, dikutip dari laman kemenpanrb, Jumat (10/4/2026).

Menurut Rini, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif. Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. SE tersebut mengamanatkan optimalisasi penerapan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital secara terpadu di tingkat nasional. Kementerian PANRB terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN serta instansi terkait lainnya untuk memastikan standardisasi infrastruktur dan keamanan digital terpenuhi.

"Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," kata Rini.

Sebagai gambaran bahwa fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan. Pascapandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, KemenPANRB dan pemerintah daerah dengan skema WFO, WFH, co-working space, dan shift kerja. Pelayanan publik yang dilakukan dapat tetap berjalan dengan baik, terutama juga pada unit layanan 24/7 seperti layanan kesehatan seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.

"Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai."

Rini memastikan bahwa pelayanan publik esensial dijamin tetap berjalan penuh. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan. Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan.

Pelaksanaan kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan transformasi budaya kerja membawa perubahan positif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kelompok masyarakat mampu pada saatnya akan membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara subsidi BBM akan difokuskan untuk rakyat kecil.

Sang Kepala Negara menegaskan pemerintah menyiapkan langkah untuk mengendalikan konsumsi energi dalam jangka pendek.

"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menyebut kondisi energi nasional masih relatif aman karena Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi tertentu seperti Selat Hormuz serta memiliki alternatif pasokan dan kekuatan domestik.

"Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," ujar Prabowo.

Namun, ia menegaskan kebijakan berbeda akan diterapkan bagi masyarakat mampu dalam penggunaan BBM.

"Pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo sudah kaya, minta subsidi lagi, ya enggak lah," ujarnya.

Di tengah upaya efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain WFH, pemerintah membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Pembatasan juga dilakukan pada perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri, sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah situasi global.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerapkan penyesuaian pola kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema kerja fleksibel mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong efisiensi dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN di instansi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kebijakan ini menitikberatkan pada fleksibilitas kerja tanpa mengubah ketentuan jam kerja.

“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Rini dalam keterangan resminya pada Senin (6/4/2026).

Dalam skema baru ini, ASN diwajibkan bekerja dari kantor (work from office atau WFO) selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, dan satu hari bekerja dari rumah (work from home atau WFH) pada Jumat.

Meski memberikan fleksibilitas lokasi kerja, Rini menekankan bahwa capaian kinerja tetap menjadi prioritas utama. Penilaian ASN akan difokuskan pada hasil kerja dan dampak, bukan pada kehadiran fisik semata.

Rini mengatakan, bahwa setiap instansi pemerintah juga diberikan kewenangan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai kebutuhan organisasi, termasuk pengaturan proporsi pegawai yang bekerja dari kantor maupun dari rumah.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu layanan publik. Layanan esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, administrasi kependudukan, hingga layanan darurat wajib tetap berjalan optimal dan mudah diakses masyarakat.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong efisiensi operasional melalui pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta penghematan energi di perkantoran.

Penerapan sistem digital juga menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan ini, termasuk dalam pengelolaan kehadiran dan pelaporan kinerja ASN.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, setiap instansi diwajibkan melakukan evaluasi berkala dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB. Khusus pemerintah daerah, laporan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 setiap bulan.

Pemerintah menegaskan, kanal pengaduan publik tetap dibuka sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kualitas layanan.

“Transformasi tata kelola pemerintahan harus terimplementasi nyata dalam pola kerja ASN sehari-hari,” kata Rini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang