Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong pemerintah memperkuat integrasi dan transparansi data antarkementerian guna menciptakan kebijakan industri yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, selama ini, banyak regulasi perdagangan dan industri dinilai belum sepenuhnya berbasis data riil kondisi industri nasional. Menurutnya, data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kementerian teknis lainnya dalam penyusunan kebijakan.

“Kita minta Kemenkeu men-share data-datanya kepada kementerian lain supaya regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan database,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anne mengungkapkan, AGTI telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebutuhan industri tekstil dan garmen nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha saat ini bukan semata insentif pendanaan, melainkan kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

Menurut Anne, pemanfaatan data lintas kementerian akan membantu pemerintah menyusun regulasi perdagangan, khususnya terkait impor, secara lebih presisi. Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan impor seharusnya hanya diterapkan pada produk yang memang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Sebaliknya, apabila bahan baku atau produk tertentu belum dapat diproduksi domestik tetapi tetap dibatasi impornya, kebijakan tersebut justru akan membebani industri dan masyarakat.

“Kalau Indonesia tidak memproduksi tetapi impornya dibatasi, itu menurut saya kebijakan yang kurang bijak dan akhirnya bebannya ke masyarakat,” sebut Anne.

Untuk itu, sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian menjadi penting agar kebijakan industri lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Dia menegaskan, distribusi data tersebut bukan untuk konsumsi dunia usaha, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menghasilkan smart policy.

“Yang harus memahami dinamika pasar itu bukan asosiasi sektor, tetapi negara,” katanya.

Selain integrasi data, AGTI juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dinilai sudah tidak relevan atau sulit dimanfaatkan oleh industri. Anne menyebut, aturan yang tidak efektif sebaiknya dicabut agar tidak sekadar menjadi formalitas kebijakan.

“Kalau PMK-nya tidak relevan, lebih baik dicabut saja daripada kelihatannya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disoroti AGTI ialah PMK terkait insentif riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Anne mengatakan, penguatan R&D menjadi faktor penting untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Menurutnya, tanpa penguatan riset nasional, hilirisasi hanya akan bergantung pada teknologi asing sehingga nilai tambah dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. “Kalau kita tidak punya R&D sendiri, hilirisasi yang terjadi teknologinya dari luar dan devisanya bukan untuk Indonesia,” jelasnya,

Anne juga menilai persoalan utama yang membuat industri Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya bukan terletak pada kualitas pengusaha maupun tenaga kerja, melainkan pada efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dari negara lain di Asia. Tapi kenapa size industrinya tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif menuju target Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia Emas itu benar-benar emas 24 karat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam meredam dampak gejolak global imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa terdapat potensi disrupsi berkepanjangan dan tekanan inflasi global maupun domestik dari situasi tersebut, sehingga pihaknya turut memberikan sejumlah rekomendasi.

“Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Dia memerinci, fokus jangka pendek tersebut mencakup langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok.

Pemerintah juga dinilai perlu membatasi transmisi tekanan global dengan kebijakan yang adaptif dan terukur, berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha agar tidak menimbulkan disrupsi pada aktivitas produksi dan rantai pasok.

Selain itu, Apindo menilai bahwa konsumsi domestik perlu diperkuat beriringan dengan stimulus yang ditargetkan untuk industri padat karya, serta agar daya saing dunia usaha dijaga melalui dukungan likuiditas, penurunan biaya tinggi, deregulasi, hingga penghapusan hambatan berusaha.

“Sementara dalam jangka menengah hingga panjang, diperlukan strategi struktural untuk meningkatkan resiliensi ekonomi,” sambung Shinta.

Terkait ini, dia menilai pemerintah perlu mempercepat ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif, serta memastikan bauran energi selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.

Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, bersamaan dengan menjaga daya beli masyarakat dan biaya logistik dunia usaha melalui reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur.

“Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, tekanan global ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Shinta.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.

"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga melalui akun Instagram @airlanggahartarto_official, Minggu (29/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai dengan target yakni 5,4% pada 2026 di tengah gejolak perang.

Kemenko Perekonomian menyebut target itu masih bisa tercapai dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga disebut akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

"Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini pada asumsi makro APBN 2026. Pada tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,11% atau meleset dari target 5,2% sebagaimana ditargetkan dalam UU APBN 2025.

Haryo menyatakan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Pemerintah juga disebut menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan.

"Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama," tuturnya.

Menurut Haryo, stabilitas makroekonomi Indonesia tahun ini masih terjaga dengan baik. Misalnya, kendati meleset dari target, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih sebesar 5,11% atau lebih tinggi dibandingkan negara peers.

Sementara itu, inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Untuk menjaga inflasi berada di kisaran angka tersebut, pemerintah bakal terus melakukan pengendalian dan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga masih dalam fase ekspansi dengan ditunjukkan melalui indikator Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 53,8. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Pada aspek ketahanan fiskal, pemerintah menilai kinerja APBN masih didukung oleh performan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan pajak sebesar 30,4% (YoY) pada Februari 2026.

Otoritas disebut akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax guna memperkuat basis penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional diklaim semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi dinilai ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.