Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan (debottlenecking).

"Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Terkait dengan rincian maupun besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan merinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.

Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.

"Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya," ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz telah memicu kelumpuhan serius pada rantai pasok. Jalur logistik kian buntu lantaran banyak perusahaan asuransi pelayaran yang menolak menanggung risiko pengiriman kargo yang melintasi perairan rawan tersebut.

Kondisi ini membuat pelaku usaha di dalam negeri menahan diri untuk membuat kontrak baru dengan pelanggan akibat tingginya risiko kelangkaan barang, meskipun secara likuiditas finansial mereka masih mumpuni.

Sinyal bahaya kian nyata setelah negara-negara pemasok utama di kawasan Asia, seperti China, Thailand, dan Vietnam, mengambil kebijakan proteksionis dengan membatasi ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing.

Akibatnya, ketersediaan bahan baku plastik di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman, memicu lonjakan harga di pasar hingga menyentuh level 40%–50%.

Masalahnya, kapasitas terpasang industri petrokimia domestik saat ini baru mampu menopang sekitar 50%–60% dari total kebutuhan nasional. Artinya, roda produksi industri plastik Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang sangat tinggi, yakni sekitar 40%–50%, yang mayoritasnya dipasok dari kawasan Timur Tengah dan China.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) global tidak hanya menekan industri penerbangan, tetapi juga sektor pelayaran yang menggunakan BBM nonsubsidi untuk kebutuhan industri.

Per 1 April 2026, PT Pertamina (Persero) memperbarui harga produk BBM-nya, kecuali BBM subsidi yang dipastikan tidak naik hingga akhir tahun ini.

Untuk periode 15–31 Maret 2026, harga BBM industri jenis high speed diesel (HSD) B40 yang dijual melalui agen tercatat sebesar Rp23.050 per liter.

Harga tersebut berfluktuasi sejak awal Januari 2026, ketika HSD B40 dipasarkan di level Rp20.750 per liter. Kondisi serupa juga terjadi pada jenis high sulphur fuel oil (HSFO) dan low sulphur fuel oil (LSFO) atau bunker fuel.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.

Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.

Carmelita menjelaskan seluruh kapal pada umumnya menggunakan BBM industri, kecuali kapal negara, kapal penyeberangan, kapal penumpang, perahu nelayan, dan kapal layar.

Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang tetap berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.

“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain kenaikan biaya operasional, pelaku usaha pelayaran juga masih menghadapi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman perbankan.

Karena itu, meskipun sektor pelayaran tidak terdampak langsung seperti angkutan penumpang, Carmelita berharap pemerintah dapat menyiapkan stimulus bagi angkutan barang sebagaimana yang diberikan kepada sektor penerbangan.

“Mengingat masyarakat juga terdampak secara tidak langsung akibat kenaikan harga komoditas,” tambahnya.

Waspadai Tekanan ke Rantai Pasok

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan setiap kenaikan biaya layanan logistik akan berdampak terhadap rantai pasok.

Menurutnya, kenaikan biaya moda angkutan barang dan layanan logistik lainnya akan berpengaruh terhadap harga akhir produk di masyarakat. Kondisi itu berpotensi menekan daya beli dan mengganggu produktivitas industri.

Sementara itu, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai sektor pelayaran memiliki ruang yang terbatas untuk terus menyerap tekanan biaya.

Dia mengatakan ketika batas ketahanan operasional tercapai, penyesuaian tarif menjadi opsi yang sulit dihindari.

Dalam situasi tersebut, menurut Marcellus, operator pelayaran juga berpotensi melakukan penyesuaian operasional, mulai dari pengurangan frekuensi pelayaran, penundaan perawatan kapal yang tidak mendesak, hingga optimalisasi muatan agar pelayaran tetap ekonomis.

“Dampak lanjutan yang saya lihat, adalah potensi terganggunya stabilitas rantai pasok dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pelayaran memegang peran penting dalam distribusi barang antarpulau di Indonesia. Ketika biaya operasional meningkat dan frekuensi layanan menurun, waktu distribusi berpotensi lebih lama dan biaya logistik meningkat.

Untuk jangka pendek, Marcellus mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan penyeimbang agar beban biaya tidak langsung diteruskan kepada masyarakat.

Menurutnya, skema stimulus dapat dipertimbangkan, baik dalam bentuk insentif fiskal, subsidi terbatas, maupun penyesuaian kebijakan harga BBM untuk sektor pelayaran.

Dalam jangka panjang, dia menilai pemerintah perlu mendorong transformasi energi di sektor maritim, mulai dari insentif penggunaan bahan bakar alternatif, modernisasi armada yang lebih efisien, hingga penguatan riset dan inovasi teknologi pelayaran.

Pasalnya, tingginya ketergantungan kapal terhadap BBM fosil membuat sektor pelayaran sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak global.

Belum Ada Rencana Stimulus

Di tengah harapan pelaku usaha, pemerintah sejauh ini belum menyiapkan stimulus khusus bagi sektor pelayaran.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah belum akan masuk terlalu jauh selama transaksi masih berada dalam ranah business to business (B2B).

Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan dampak kenaikan harga energi dan akan mempertimbangkan intervensi apabila tekanan dinilai telah meluas.

“Untuk pelayaran itu belum ada pembahasan. Semua ini bertahap, kami monitor, misalnya memang sudah dibutuhkan untuk pemerintah ikut membahas, kami bahas,” katanya ketika dihubungi.

Saat ini, perhatian pemerintah disebut masih tertuju pada sektor lain yang lebih dulu menunjukkan tekanan. Selain aviasi, industri plastik dan pupuk juga menjadi perhatian.

Sebagai perbandingan, pemerintah telah memberikan stimulus kepada sektor penerbangan melalui kenaikan fuel surcharge dari 10% untuk pesawat jet dan 25% untuk pesawat propeller menjadi 38%.

Pemerintah juga memberikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh atau ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut berlaku selama dua bulan dan akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) angkat bicara usai pemerintah menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna menjaga likuiditas sekaligus menekan yield Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa perseroan mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam melakukan penempatan dana negara pada bank umum.

“Penempatan dana ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas BRI sekaligus mendorong akselerasi pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis perseroan serta mendukung program prioritas Pemerintah,” kata Dhanny kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Seiring adanya kelonggaran pemanfaatan dana pemerintah ini, Dhanny memastikan bahwa fungsi intermediasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan.

Dia mengatakan, perseroan akan memastikan keseimbangan portofolio dilakukan secara hati-hati melalui penerapan manajemen risiko yang kuat. Dengan begitu, peluang di pasar keuangan tetap dikelola secara optimal tanpa menggeser fokus utama pada pembiayaan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Dhanny menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang yang lebih baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas. Menurutnya dengan likuiditas yang semakin kuat, BRI tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan kredit yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan pembiayaan di segmen UMKM dan program prioritas pemerintah.

“Fokus perseroan tetap pada penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo meyakini stimulus yang diberikan pemerintah mampu mendongkrak likuiditas bank. Pada awal 2026, BSI membukukan dana pihak ketiga (unaudited) sebesar Rp366 triliun atau menanjak 14,76% secara tahunan (year on year/YoY).

Anggoro menyampaikan, komposisi dana yang ample juga didorong salah satunya adanya kebijakan dan stimulus penempatan uang negara di BSI yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan yang pro kerakyatan,pembiayaan UMKM, konsumer, maupun usaha bisnis lainnya.

“Terbukti, secara tidak langsung kebijakan tersebut mampu mendorong pembiayaan BSI pada Februari 2026 solid mencapai Rp323 triliun, naik 14,32% YoY,” ungkap Anggoro kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu menambahkan, perseroan tahun ini tetap melanjutkan pembiayaan di segmen yang terbukti efektif dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil. Diantaranya, pembiayaan konsumer dan retail termasuk emas, pembiayaan melalui sinergi BUMN, UMKM maupun sektor lain yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kami optimistis stimulus yang diberikan Pemerintah mampu meningkatkan likuiditas bank,” tegasnya.

Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI menyambut rencana pemerintah menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun di sektor perbankan. BSI menilai kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kinerja likuiditas perseroan saat ini berada pada kondisi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, DPK BSI tumbuh 16,20% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi sekitar Rp380 triliun, dengan komposisi yang didominasi dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 61,62% atau sekitar Rp234 triliun.

Menurutnya, kinerja penghimpunan dana tersebut juga didukung oleh berbagai stimulus pemerintah, termasuk kebijakan penempatan dana SAL di perbankan.

“Sepanjang 2025, dana SAL yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp10 triliun telah terserap 100% di berbagai sektor pembiayaan, mulai dari UMKM, konsumer, hingga usaha bisnis lainnya,” ujar Wisnu dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan, penyaluran dana tersebut menunjukkan bahwa stimulus likuiditas dari pemerintah dapat mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Terkait rencana tambahan penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun dengan skema yang lebih fleksibel, BSI menyatakan masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait untuk memahami mekanisme kebijakan tersebut.

Meski demikian, perseroan menyambut baik langkah pemerintah tersebut sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami menyambut baik kebijakan dan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wisnu.

Pemerintah sebelumnya berencana menempatkan dana SAL tambahan sebesar Rp100 triliun di perbankan dengan skema yang lebih fleksibel dibandingkan penempatan sebelumnya senilai Rp200 triliun yang berbentuk deposit on call selama enam bulan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan alasan harga tiket pesawat masih terasa mahal bagi masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dan program diskon pada periode Lebaran 2026.

Menurut Dudy, salah satu faktor utama yang memengaruhi harga tiket pesawat adalah tingginya permintaan perjalanan pada periode puncak seperti musim libur panjang atau Lebaran.

“Tarif pesawat selalu menjadi isu. Kalau peak season itu sebenarnya hukum ekonomi, ketika ada high demand kemudian jumlah flight yang tersedia sedikit, berarti harganya pasti naik,” kata Dudy di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

THINKSTOCK Ilustrasi tiket pesawat.

Ia menjelaskan, pada momen seperti Lebaran atau kegiatan besar lainnya, mobilitas masyarakat meningkat secara signifikan sehingga berdampak langsung terhadap harga tiket pesawat.

“Lebaran maupun event besar di mana pergerakan masyarakat tinggi, biasanya harga akan naik. Ketika banyak keluarga bepergian pada saat high season, harganya pasti cukup tinggi karena jumlah orang yang bepergian juga besar,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya membantu masyarakat melalui berbagai stimulus agar harga tiket tetap lebih terjangkau, termasuk dengan kebijakan diskon maupun pengaturan tarif.

“Dalam event seperti ini pemerintah mencoba membantu dengan stimulus-stimulus agar masyarakat bisa bepergian dengan harga yang lebih terjangkau walaupun kondisinya cukup padat,” kata dia.

Selain tingginya permintaan, keterbatasan jumlah pesawat juga menjadi faktor yang memengaruhi harga tiket.

Dudy mengungkapkan jumlah armada pesawat di Indonesia belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi harga tiket pesawat.

“Ketersediaan pesawat kita memang belum kembali seperti sebelum Covid-19. Sebelum pandemi ada sekitar 700 pesawat, sekarang yang tersedia sekitar setengahnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat kapasitas kursi penerbangan terbatas sehingga maskapai sulit menekan harga tiket ketika permintaan perjalanan meningkat.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bersama maskapai berupaya menambah penerbangan tambahan atau extra flight pada rute-rute dengan permintaan tinggi.

“Kami menyikapinya dengan menambah extra flight untuk mengangkut sebanyak mungkin masyarakat yang akan bepergian dengan ketersediaan kursi pesawat,” jelas Dudy.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa maskapai sempat mengusulkan penyesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Namun hingga saat ini usulan tersebut masih dikaji karena pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Memang ada permintaan dari airline untuk perubahan tarif batas atas dan bawah, tapi kondisinya sekarang belum diterima. Kita harus memahami kondisi masyarakat karena penerbangan sekarang sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang mewah,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan, pengunjung mal selama Ramadhan 1447 Hijriah meningkat hingga 15 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, mengatakan pihaknya memprediksi kunjungan itu akan terus meningkat.

Informasi tersebut Alphonzus sampaikan dalam peluncuran Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 di Senayan City Mal, Jakarta.

Kompas.com/Dian Erika Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Seluruh Indonesia (APPBI), Alphonzus Wijaja di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Tingkat kunjungan sampai dengan saat ini terpantau mengalami kenaikan kurang lebih 10 persen sampai dengan 15 persen. Dan kami prediksi ini akan terus bertahan sampai dengan nanti setelah Idul Fitri,” kata Alphonzus, Jumat (6/3/2026).

APPBI memprediksi, kenaikan kunjungan mal akan mencapai puncak pada pekan ini, terhitung mulai Jumat sampai Minggu.

Pengunjung akan terus berdatangan sampai pekan depan sebelum masyarakat mudik ke kampung halaman.

“Jadi saya kira akan terjadi puncaknya di dua minggu ini, begitu,” tutur Alphonzus.

Menurutnya, berbeda dengan tujuan kunjungan pada menjelang Lebaran, masyarakat yang datang ke mal pasca hari raya bertujuan untuk liburan.

Hal ini membuat tren pola belanja masyarakat sedikit berubah.

Jika selama Ramadhan kunjungan untuk membeli berbagai komoditas barang, pasca Lebaran konsumsi beralih ke makanan.

“Setelah Idul Fitri ataupun pada hari H kedua begitu, setelah Idul Fitri kedua, selanjutnya itu akan lebih banyak kepada makanan, minuman, dan juga hiburan,” ungkap Alphonzus.

Dok. WIkimedia Commons/Alif Mikail Ilustrasi bagian dalam Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Para pengusaha ritel dan mal mengaku optimistis selama transaksi konsumsi masyarakat di mal dan ritel selama Ramadhan dan Lebaran mencapai Rp 53 triliun.

Sebab, tingkat kunjungan sudah terpantau naik sampai 15 persen.

“Kalau transaksi nanti kita, biasanya kurang lebih akan seperti itu juga peningkatannya,” ucap Alphonzus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus pada triwulan pertama tahun 2026.

Di antaranya adalah bantuan sosial beras 10 kilogram dan minyak 2 liter yang diberikan untuk 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan berturut-turut.

Pemerintah juga telah mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) mencapai Rp 55 triliun untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Sementara, THR sektor swasta berdasarkan dari data BPJS Ketenagakerjaan, diperkirakan akan mencapai Rp 124 triliun.

Lalu, pekerja gig seperti driver ojek online juga mendapatkan Bantuan Hari Raya (BHR). Pihak penyedia jasa disebut menggelontorkan Rp 220 miliar.

Seiring dengan pencairan THR itu, Airlangga berharap program Bina Lebaran 2026 yang memberikan diskon 70 sampai 80 persen untuk berbagai produk bisa mengerek pertumbuhan ekonomi domestik.

“Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp 53 triliun. Dan ini naik 20 persen dibandingkan tahun yang lalu. Dan kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri,” tutur Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Kementerian Perhubungan menyiapkan potongan harga tiket pesawat hingga 18 persen untuk periode mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriyah atau Lebaran 2026.

“Jadi tiket pesawat dari pemerintah sudah memberikan stimulus untuk tiket pesawat hingga diskon sampai 18 persen,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2026 di Mataram, Sabtu (28/2/2026).

Ia mengatakan persoalan harga tiket pesawat yang diklaim masih tinggi perlu dilihat secara menyeluruh. Sebab, menurut dia, harga tiket bisa dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan. Ketika arus mudik Lebaran, permintaan kerap melonjak dibandingkan dengan kesiapan armada pesawat.

“Itu kemudian kerap membuat harga tiket naik drastis. Jadi ini ada suplai dan demand di mana ada beberapa kesempatan di mana mungkin tiket dirasakan agak mahal,” ujarnya.

Dudy memastikan pemberian diskon akan diawasi secara ketat agar masyarakat benar-benar merasakan penurunan harga tiket selama periode mudik Lebaran 2026.

“Tapi kami yakinkan pelaksanaan stimulus ini akan diawasi secara ketat agar masyarakat bisa merasakan betul memang ada penurunan harga tiket,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) merespons pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana pemerintah di bank pelat merah hingga September 2026.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan perpanjangan penempatan dana pemerintah di bank milik negara tentu memberikan dukungan likuiditas yang positif bagi perbankan. Stimulus ini juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit pada 2026.

“Tambahan likuiditas ini memberi ruang bagi bank untuk menjaga biaya dana tetap kompetitif serta memperluas penyaluran kredit, khususnya ke sektor-sektor prioritas,” kata Ramon kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Kendati begitu, Ramon mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga. Kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar juga turut memengaruhi pertumbuhan kredit.

Tanpa stimulus ini, BTN menilai ruang ekspansi kredit kemungkinan akan lebih terbatas dan pertumbuhan berpotensi lebih rendah, terutama jika permintaan belum sepenuhnya pulih.

Ramon menambahkan, bank akan memastikan dana tetap produktif melalui penyaluran yang selektif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang relatif resilien apabila permintaan kredit belum menunjukkan pemulihan yang kuat.

Selain itu, BTN juga akan memperkuat sumber pendapatan berbasis komisi (fee based income), memperluas layanan transaksi digital, serta meningkatkan komposisi dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.

“Dengan pendekatan tersebut, likuiditas tetap dapat dikelola secara optimal meskipun pertumbuhan kredit belum agresif,” tuturnya.

Di sisi lain dengan adanya perpanjangan stimulus ini dan asumsi kondisi makro tetap stabil, Ramon menyebut bahwa proyeksi pertumbuhan kredit pada 2026 berada pada kisaran 8–10% secara konservatif.

Peluang kembali ke pertumbuhan dua digit tetap terbuka apabila permintaan kredit membaik dan suku bunga bergerak lebih akomodatif. “Optimisme untuk kembali ke level dua digit tetap ada, terutama jika konsumsi domestik dan investasi menunjukkan akselerasi,” ujarnya.

Kendati begitu, Ramon mengingatkan bahwa perbankan kemungkinan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.

Pada September 2025, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dari total tersebut, BTN menerima dana sebesar Rp25 triliun.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keberadaan diskon tiket pesawat hingga 18% selama musim mudik Lebaran tahun ini tak akan mengganggu bisnis maskapai.

Dudy menyampaikan, diskon tersebut merupakan stimulus dari pemerintah pusat berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bandara, maupun avtur.

Nantinya, selisih harga dari operasional tersebut akan dibayar oleh pemerintah menggunakan kas negara.

“Yang pasti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Kita tidak mengganggu maskapai. Jadi itu semua adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah, bukan oleh maskapai,” ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Pada Lebaran tahun ini, total terdapat Rp911,16 miliar yang pemerintah gelontorkan berasal dari APBN maupun non-APBN untuk mengerek daya beli masyarakat, termasuk stimulus untuk transportasi berbagai moda.

Pada angkutan udara, terdapat diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17%-18% untuk periode penerbangan 14 Maret—29 Maret 2026 yang ditargetkan menjangkau 3,3 juta penumpang.

Potongan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) secara penuh.

Pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias Passenger Service Charge (PSC), serta Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional.

Kemudian untuk angkutan laut, terdapat diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100%. Diskon tersebut berlaku pada periode 12-31 Maret 2026, dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara pada kapal penumpang, terdapat diskon 30% dari tarif dasar pada periode 11 Maret—5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang. Sementara itu, pada moda perkeretaapian, terdapat diskon 30% pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti selaku pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) menyinggung momen liburan hari raya seperti Nataru dan Lebaran membuat maskapai merugi, alih-alih mendulang keuntungan.

Belum lagi, pemerintah mendorong maskapai untuk menurunkan harga tiket selama momen tersebut.

“Kalau Lebaran atau Natal kita [maskapai] tidak bisa cari uang. Mostly lost money. Sudah gitu pemerintah malah suruh kita turunkan harga,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Meskipun demikian, Susi memastikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait diskon tarif angkutan selama momentum hari raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konsumer seperti PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), dan sejumlah saham sektor barang konsumsi lainnya diproyeksikan menjadi penerima manfaat utama lonjakan belanja masyarakat pada momentum Lebaran 2026. Kombinasi stimulus pemerintah dan peningkatan indikator keyakinan konsumen memperkuat prospek pertumbuhan penjualan emiten sektor ini pada kuartal pertama tahun ini.

Ekspektasi tersebut sejalan dengan tren konsumsi domestik yang mulai menunjukkan perbaikan. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 yang naik ke level 127 tertinggi dalam setahun terakhir, menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat mulai pulih, sehingga membuka ruang akselerasi kinerja emiten ritel, makanan-minuman, hingga produk kebutuhan harian selama periode Ramadan–Idulfitri.

Produsen Ultra Milk PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) misalnya, menaruh harapan yang cukup besar terhadap penjualan perseroan pada momentum Lebaran Idul Fitri kali ini. Salah satu faktor yang mendasari ekspektasi itu adalah peningkatan konsumsi masyarakat.

”Kami memandang positif prospek permintaan dan penjualan produk selama Ramadhan-Idul Fitri, sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kami berharap terdapat peningkatan signifikan dari momen ini, sehingga optimalisasi jaringan distribusi dan logistik menjadi hal penting yang diperhatikan,” kata Corporate Secretary ULTJ Helina kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Sementara itu, kalangan analis tidak memiliki pandangan yang jauh berbeda. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, memprediksi kombinasi momentum Lebaran dan stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah, bakal mampu mendorong konsumsi rumah tangga 15—20% dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pemerintah sendiri berencana menyerap APBN mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Angka itu mencerminkan 21% dari total belanja negara pada tahun ini. Dari total Rp809 triliun, sebesar Rp13 triliun bakal digelontorkan untuk stimulus ekonomi.

Wafi menilai, stimulus yang akan digelontorkan pemerintah ini dapat menjadi instrumen stabilisasi yang krusial bagi ekonomi masyarakat. Kebijakan ini dinilai efektif menjaga psikologi pasar di tingkat menengah—bawah, sehingga Wafi memprediksi IKK pada triwulan pertama 2026 akan berada di level optimis.

”Dampaknya ke laporan keuangan kuartal I/2026 akan terasa di pertumbuhan top-line emiten konsumer, terutama di segmen makanan olahan dan ritel modern. EPS sektor konsumer bisa tumbuh rata-rata 8,6% YoY di 2026, didukung pemulihan volume penjualan dan efisiensi biaya input yang mulai stabil,” kata Wafi kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, percepatan belanja yang dilakukan pemerintah, turut menjadi sinyal kuat bagi sektor konsumer untuk mampu bottoming out. Bahkan, dengan karakter sektor yang defensif dan memiliki leverage tinggi saat festive season, dinilai berpotensi menjadikan sektor ini kandidat pemimpin penguatan IHSG pada triwulan pertama.

Kombinasi Lebaran dan Belanja Agresif Pemerintah

Senada, Retail Research Analyst Sinarmas Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania, menilai momentum Lebaran yang dikombinasikan dengan belanja pemerintah yang cukup agresif pada tahun ini, bakal berdampak positif pada sektor FMCG, ritel, hingga kebutuhan rumah tangga.

Kendati stimulus ekonomi hanya mencerminkan 1,6% dari total Rp809 triliun, Cindy menilai stimulus ini bakal mampu mendorong konsumsi jangka pendek masyarakat, terutama jika realisasinya dilakukan sebelum Lebaran pada Maret 2026.

”Kami melihat stimulus ini cukup efektif untuk mendorong konsumsi jangka pendek, terutama karena momentumnya berdekatan dengan Lebaran, di mana belanja masyarakat biasanya meningkat. Namun, ini lebih bersifat dorongan sementara, bukan perbaikan secara berkelanjutan,” kata Cindy kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Data IKK yang tinggi secara berkelanjutan, tegas Cindy, mesti didorong oleh perbaikan pendapatan masyarakat serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, Cindy menilai bahwa beragam sentimen positif pada triwulan pertama ini, tidak serta merta mengonfirmasi fase bottoming out sektor konsumer.

Terhadap kinerja fundamental perusahaan konsumer misalnya, Cindy menilai kendati momentum ini mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi margin keuntungan akan sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku.

”Meski ada stimulus dan momentum Lebaran, beberapa risiko tetap perlu diperhatikan, di antaranya daya beli kelas menengah belum sepenuhnya pulih, tekanan harga bahan baku, potensi pelemahan rupiah, serta risiko keterlambatan realisasi anggaran,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh KISI, bahwa kendati kombinasi stimulus dan momentum Lebaran dapat mendorong penjualan, tetapi tantangan akan datang dari volatilitas harga bahan baku yang mampu menekan margin, risiko inflasi pangan lantaran ketidakpastian cuaca, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.

KISI merekomendasikan investor saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Indosat Tbk. (ISAT).

Sementara Sinarmas Sekuritas merekomendasikan saham MYOR dengan target harga Rp2.440 per saham, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS) dengan target harga Rp550, dan saham PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) dengan target harga Rp2.050 per saham. Ketiga saham itu direkomendasikan speculative buy.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Momentum Lebaran 2026 digadang-gadang bakal menjadi berkah bagi sejumlah emiten di sektor konsumer Tanah Air. Kombinasi stimulus pemerintah dan positifnya data konsumsi masyarakat belakangan telah mempertebal ekspektasi perbaikan fundamental pada kuartal pertama tahun ini.

Produsen Ultra Milk PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) misalnya, menaruh harapan yang cukup besar terhadap penjualan perseroan pada momentum Lebaran Idul Fitri kali ini. Salah satu faktor yang mendasari ekspektasi itu adalah peningkatan konsumsi masyarakat.

Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2026 yang naik ke level 127 atau tertinggi selama setahun terakhir, menjadi salah satu dasar harapan perusahaan konsumer dapat berkinerja mentereng pada triwulan pertama 2026.

”Kami memandang positif prospek permintaan dan penjualan produk selama Ramadhan-Idul Fitri, sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kami berharap terdapat peningkatan signifikan dari momen ini, sehingga optimalisasi jaringan distribusi dan logistik menjadi hal penting yang diperhatikan,” kata Corporate Secretary ULTJ Helina kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Sementara itu, pandangan kalangan analis tidak jauh berbeda. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, memprediksi kombinasi momentum Lebaran dan stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah, bakal mampu mendorong konsumsi rumah tangga 15%—20% dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pemerintah sendiri berencana menyerap APBN mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Angka itu mencerminkan 21% dari total belanja negara pada tahun ini. Dari total Rp809 triliun, sebesar Rp13 triliun bakal digelontorkan untuk stimulus ekonomi.

Wafi menilai, stimulus yang akan digelontorkan pemerintah ini dapat menjadi instrumen stabilisasi yang krusial bagi ekonomi masyarakat. Kebijakan ini dinilai efektif menjaga psikologi pasar di tingkat menengah—bawah, sehingga Wafi memprediksi IKK pada triwulan pertama 2026 akan berada di level optimis.

”Dampaknya ke laporan keuangan kuartal I/2026 akan terasa di pertumbuhan top-line emiten konsumer, terutama di segmen makanan olahan dan ritel modern. EPS sektor konsumer bisa tumbuh rata-rata 8,6% YoY di 2026, didukung pemulihan volume penjualan dan efisiensi biaya input yang mulai stabil,” kata Wafi kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, percepatan belanja yang dilakukan pemerintah, turut menjadi sinyal kuat bagi sektor konsumer untuk mampu bottoming out. Bahkan, dengan karakter sektor yang defensif dan memiliki leverage tinggi saat festive season, dinilai berpotensi menjadikan sektor ini kandidat pemimpin penguatan IHSG pada triwulan pertama.

Senada, Retail Research Analyst Sinarmas Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania menilai momentum Lebaran yang dikombinasikan dengan belanja pemerintah yang cukup agresif pada tahun ini, bakal berdampak positif pada sektor FMCG, ritel, hingga kebutuhan rumah tangga.

Kendati stimulus ekonomi hanya mencerminkan 1,6% dari total Rp809 triliun, Cindy menilai stimulus ini bakal mampu mendorong konsumsi jangka pendek masyarakat, terutama jika realisasinya dilakukan sebelum Lebaran pada Maret 2026.

”Kami melihat stimulus ini cukup efektif untuk mendorong konsumsi jangka pendek, terutama karena momentumnya berdekatan dengan Lebaran, di mana belanja masyarakat biasanya meningkat. Namun, ini lebih bersifat dorongan sementara, bukan perbaikan secara berkelanjutan,” kata Cindy kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Data IKK yang tinggi secara berkelanjutan, tegas Cindy, mesti didorong oleh perbaikan pendapatan masyarakat serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, Cindy menilai bahwa beragam sentimen positif pada triwulan pertama ini, tidak serta merta mengonfirmasi fase bottoming out sektor konsumer.

Terhadap kinerja fundamental perusahaan konsumer misalnya, Cindy menilai kendati momentum ini mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi margin keuntungan akan sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku.

”Meski ada stimulus dan momentum Lebaran, beberapa risiko tetap perlu diperhatikan, di antaranya daya beli kelas menengah belum sepenuhnya pulih, tekanan harga bahan baku, potensi pelemahan rupiah, serta risiko keterlambatan realisasi anggaran,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh KISI, bahwa kendati kombinasi stimulus dan momentum Lebaran dapat mendorong penjualan, tetapi tantangan akan datang dari volatilitas harga bahan baku yang mampu menekan margin, risiko inflasi pangan lantaran ketidakpastian cuaca, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.

KISI merekomendasikan investor saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Indosat Tbk. (ISAT).

Sementara Sinarmas Sekuritas merekomendasikan saham MYOR dengan target harga Rp2.440 per saham, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS) dengan target harga Rp550, dan saham PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) dengan target harga Rp2.050 per saham. Ketiga saham itu direkomendasikan speculative buy.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menargetkan piutang pembiayaan perusahaan bisa bertumbuh sebesar 3% pada 2026.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyampaikan untuk mencapai target tersebut pihaknya tetap fokus dengan produk existing yaitu pembiayaan kendaraan baru, bekas dan refinancing.

“CNAF juga melakukan diversifikasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengedepankan digitalisasi proses yang mengutamakan kecepatan dan simplifikasi dokumen pengajuan,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% (year on year/YoY). CNAF berharap target tersebut bisa tercapai.

Ristiawan berpendapat salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan piutang itu adalah daya beli masyarakat. Sebab itu, menurutnya penting bahwa daya beli harus pulih terlebih dahulu.

“Perusahaan berharap pemerintah dapat menyusun stimulus positif untuk hal tersebut. Namun, tetap harus waspada bahwa tahun 2026 ini tantangan ekonomi masih membayangi serta diikuti juga dengan tendensi geopolitik yang masih memanas,” tegasnya.

Selain itu, dia menilai tantangan lainnya adalah adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam menggunakan keuangan mereka.

“Kendati demikian, CNAF tetap optimis untuk target pertumbuhan internal dan berharap adanya stimulus positif sebagai bentuk dari dukungan pemerintah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ucap Ristiawan.

Lebih jauh, dia turut mengemukakan sampai saat ini pembiayaan kendaraan masih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan piutang pembiayaan di industri multifinance.

Namun, lanjutnya, karena kondisi sektor otomotif menantang, kini CNAF melihat masyarakat ke depannya cenderung menggunakan uangnya untuk berinvestasi.

“Menyikapi hal tersebut, CNAF melakukan diversifikasi produk dengan menghadirkan produk pembiayaan emas dan pembiayaan Haji,” sebutnya.

Adapun, sepanjang 2025 CNAF mencatatkan total piutang pembiayaan sebesar Rp10,3 triliun, tumbuh 3% YoY dari Rp10,05 triliun.

Kontributor terbesar piutang pembiayaan di CNAF berasal dari kendaraan bekas sebesar Rp5,28 Triliun, yang berkontribusi sebesar 51% terhadap total piutang pembiayaan perusahaan.

“Pencapaian CNAF tersebut sejalan dengan kondisi industri yang menunjukkan pertumbuhan moderat dikarenakan kondisi market yang cukup menantang di tahun lalu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya optimistis bahwa industri jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan pada 2026, misalnya untuk industri pembiayaan.

Sebab demikian, dia menyampaikan OJK memproyeksikan aset industri dana pensiun alias dapen bisa mencapai hingga 12% (YoY).

“Kami memberikan outlook piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 6%—8% YoY,” tuturnya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Kamis (5/2/2025).