Komoditas lobster air tawar memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena memiliki nilai jual relatif tinggi...

Banjarmasin (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengembangkan budidaya 80 ekor bibit lobster air tawar jenis Red Claw di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) 2 sebagai upaya diversifikasi usaha perikanan guna mendukung program ketahanan pangan.

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan pengembangan budidaya lobster Red Claw menjadi langkah baru untuk memperluas komoditas perikanan produktif yang selama ini telah dijalankan di lingkungan lapas melalui berbagai jenis ikan air tawar.

“Kami berupaya merambah ke bidang yang baru, yaitu budidaya lobster air tawar. Sebelumnya, kami telah berhasil mengembangkan budidaya ikan lele, nila, patin, gurame, dan papuyu,” ujarnya.

Ia berharap diversifikasi usaha perikanan tersebut dapat berkembang optimal serta mampu meningkatkan produktivitas program pembinaan sekaligus memberikan keterampilan baru kepada warga binaan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk berwirausaha setelah kembali ke masyarakat.

“Komoditas lobster air tawar memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena memiliki nilai jual relatif tinggi serta peluang pasar yang terus berkembang, sehingga berpotensi menjadi salah satu unit usaha produktif yang mendukung pembinaan kemandirian warga binaan,” katanya.

Selain menghasilkan produk perikanan, kata dia, program tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk memahami teknik budidaya, pemeliharaan, hingga pengelolaan usaha yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banjarmasin Bagus Paras Etika mengatakan budidaya lobster Red Claw merupakan bagian dari pengembangan program pembinaan kemandirian yang terus diperluas sesuai potensi sarana dan sumber daya yang dimiliki lapas.

Ia mengatakan pengembangan budidaya lobster Red Claw melengkapi sejumlah kegiatan perikanan yang telah berjalan di Lapas Banjarmasin dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan program pembinaan yang produktif, inovatif, serta berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi warga binaan.

“Budidaya lobster air tawar Red Claw menjadi tantangan sekaligus peluang baru. Dengan pendampingan dan perawatan yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan optimal serta menambah ragam keterampilan yang dimiliki warga binaan dalam bidang perikanan,” ujar Bagus.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi dari Danantara.

"(Rusun subsidi) Di Meikarta juga pembiayaan pembangunan dari Danantara," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Namun, lanjutnya, tata kelola tersebut harus dilakukan secara benar.

"Tapi tata kelolanya harus benar, dipersiapkan dengan baik," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana.

Dia mengatakan proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Ara menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Ara menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai rencana. Saat ini progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku. Ara juga menjelaskan skema kolaborasi dalam pembangunan proyek tersebut.

Dia mengatakan, posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.

Menurutnya, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Ini merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memprioritaskan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam skema pembiayaan inovatif Taman Nasional (TN) dan Konservasi Spesies Ikonik.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik Hashim Djojohadikusumo dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hashim mengatakan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ujarnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan.

Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi dan penyusunan kebijakan.

Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global.

“Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh,” kata Hashim.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas.

Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah mencatat total pembiayaan emas melalui produk Flexi Gold mencapai lebih dari Rp43 miliar hingga Mei 2026, dengan pertumbuhan sekitar 1.688 persen sejak awal tahun (year to date/ytd).

Sebelumnya, realisasi pembiayaan emas Flexi Gold Bank Mega Syariah sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp2,42 miliar.

Digital Business & Product management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto A Ferary, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan tren tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memanfaatkan emas tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

"Emas memiliki karakteristik yang relatif stabil dalam jangka panjang dan menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan masyarakat untuk diversifikasi portofolio. Melalui Flexi Gold, kami berupaya menghadirkan akses kepemilikan emas yang lebih mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah," ujar Benadicto.

Flexi Gold merupakan fasilitas pembiayaan emas berbasis syariah yang memungkinkan nasabah memiliki emas dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Melalui layanan ini, nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembelian emas dengan proses yang mudah.

Berdasarkan sebaran wilayah pada periode Januari hingga Mei 2026, perseroan mencatat bahwa Provinsi Jakarta menjadi kontributor terbesar dengan persentase sebesar 36,6 persen dari total pembiayaan Flexi Gold nasional.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mencatat pertumbuhan paling agresif dengan realisasi pertumbuhan lebih dari 21.283 persen pada Mei 2026 (ytd).

Perseroan menyatakan akan terus mengembangkan layanan dan edukasi terkait investasi serta kepemilikan emas berbasis syariah guna memberikan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun Flexi Gold menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dengan pilihan gramasi emas mulai dari 5 gram hingga 100 gram.

Selain itu, Flexi Gold didukung margin yang kompetitif sebesar 11 persen efektif per tahun dengan uang muka ringan mulai dari 10 persen dari nilai pembiayaan.

Benadicto mengatakan nasabah juga memperoleh berbagai keuntungan tambahan berupa gratis biaya cetak emas fisik, pengiriman, serta asuransi pengiriman.

Menurutnya, kombinasi kemudahan, fleksibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadikan Flexi Gold sebagai salah satu alternatif kepemilikan emas yang praktis dan aman bagi masyarakat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank DBS Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp1,72 triliun pada 2025, naik 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,49 triliun.

Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp6,13 triliun sepanjang 2025, meningkat 2,5 persen dibandingkan Rp5,98 triliun pada 2024, meski tekanan margin di industri perbankan masih berlanjut.

Posisi permodalan perseroan juga tetap kuat dengan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) sebesar 22,22 persen, jauh di atas ketentuan regulator.

“Kondisi permodalan ini memastikan kemampuan Bank untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara, Bank DBS Indonesia menyalurkan pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp15,6 triliun pada 2025, meningkat dari Rp14,1 triliun pada tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara dengan 19,1 persen dari total portofolio pinjaman bank.

“Dalam menjalankan bisnis, Bank DBS Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada dampak positif untuk masa depan. Kami menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG) yang terintegrasi dalam setiap keputusan bisnis,” ujar Lim.

Menurut Lim, pencapaian tersebut memperkuat posisi Bank DBS Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan melalui penyaluran dana ke sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau dan inklusif.

Implementasi strategi keberlanjutan Bank DBS Indonesia dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni Perbankan Bertanggung Jawab, Praktik Bisnis Bertanggung Jawab, dan Dampak Melampaui Perbankan. Pendekatan tersebut tercermin dalam pengembangan berbagai produk dan layanan berbasis keberlanjutan, termasuk Spark Savings, reksa dana bertema ESG, serta obligasi hijau.

Secara kumulatif, Bank DBS Indonesia telah menyalurkan lebih dari Rp3,8 triliun kepada individu berpenghasilan rendah melalui mitra pembiayaan. Perseroan juga menyalurkan pinjaman modal kerja bergulir senilai Rp70 miliar untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen terhadap inklusi keuangan turut tercermin dari Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang mencapai 6,97 persen, melampaui target internal perusahaan.

Di bidang sosial, berbagai program keberlanjutan Bank DBS Indonesia telah menjangkau lebih dari 141.000 individu rentan di Indonesia. Sejak 2024, perusahaan menyalurkan lebih dari 18,2 juta dolar Singapura untuk mendukung bisnis berdampak dan organisasi nirlaba yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan inklusi keuangan.

Melalui DBS Foundation, perseroan juga mengalokasikan hibah sebesar 850 ribu dolar Singapura kepada lima wirausaha sosial dan Business for Impact (BFI) di Indonesia, yakni DoctorTool, Nazava Water Filters, Parongpong RAW Lab, Sosial Business Indonesia, dan KONEKIN.

Di sektor ketahanan pangan, program FEAST! di Flores, Nusa Tenggara Timur, telah memberdayakan 40 kader desa melalui pelatihan pertanian cerdas iklim, literasi keuangan, gizi keluarga, dan diversifikasi pangan.

Sementara itu, program Food Rescue Warrior bersama FoodCycle Indonesia telah menyalurkan lebih dari 744.500 porsi makanan kepada lebih dari 62.400 penerima manfaat serta menyelamatkan lebih dari 425.600 kilogram limbah makanan.

Kegiatan sosial perusahaan juga didukung peningkatan aktivitas kerelawanan karyawan sebesar 12 persen secara tahunan. Sepanjang periode tersebut, karyawan menyumbangkan lebih dari 54.800 jam kerja sukarela yang menjangkau lebih dari 111.000 individu.

Atas berbagai inisiatif tersebut, Bank DBS Indonesia meraih sejumlah penghargaan internasional, antara lain World’s Best Bank for Corporate Responsibility 2025 dari Euromoney, Best Bank for Sustainable Finance dari Global Finance, serta Best Sustainable Bank dari Finance Asia Awards 2026 untuk tahun kedua berturut-turut.

Perseroan juga memperoleh penghargaan Project Finance House of the Year dan Project Finance Advisory House of the Year Indonesia dalam ajang Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026, serta Best Corporate Sustainability Initiatives Awards dari MIX Magazine.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Memiliki rumah sendiri masih menjadi salah satu impian terbesar banyak masyarakat Indonesia, khususnya generasi produktif yang tengah membangun masa depan bersama keluarga. Namun di tengah harga properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak sedikit orang yang menunda rencana memiliki hunian karena mempertimbangkan besarnya cicilan dan beban finansial jangka panjang.

Padahal, memiliki rumah sejak dini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun aset yang bernilai di masa depan. Karena itu, memilih program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga kompetitif menjadi salah satu faktor penting agar perencanaan keuangan tetap sehat dan terukur.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan program BRI KPR dengan bunga spesial mulai 1,75%, yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mewujudkan rumah impian dengan cicilan yang lebih ringan dan nyaman.

Mengapa Sekarang Menjadi Waktu yang Tepat untuk Membeli Rumah?

Kebutuhan akan hunian terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan masyarakat urban dan berkembangnya kawasan penyangga kota-kota besar. Di sisi lain, harga properti juga cenderung meningkat dalam jangka panjang sehingga menunda pembelian rumah justru berpotensi membuat biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar di masa depan.

Tak hanya sebagai tempat tinggal, rumah kini juga dipandang sebagai instrumen investasi jangka panjang yang memiliki nilai aset relatif stabil. Karena itu, momentum suku bunga KPR yang kompetitif menjadi peluang yang sayang untuk dilewatkan.

Dengan memanfaatkan program pembiayaan yang menawarkan bunga ringan, masyarakat dapat mengatur cash flow secara lebih optimal tanpa harus mengorbankan kebutuhan finansial lainnya.

Keuntungan Memilih BRI KPR Bunga Spesial Mulai 1,75%

Salah satu keunggulan utama BRI KPR adalah penawaran bunga spesial mulai 1,75% yang membantu masyarakat mewujudkan rumah impian dengan perencanaan keuangan yang lebih nyaman. Berikut sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan:

-Nikmati Cicilan Lebih Ringan di Awal Masa Kredit

Bunga spesial mulai 1,75% membantu meringankan beban cicilan pada tahap awal, sehingga Anda bisa lebih nyaman mewujudkan rumah impian.

-Jaga Kondisi Keuangan Keluarga Tetap Sehat dan Terencana

Cicilan yang lebih terjangkau memberikan ruang lebih leluasa untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, dana pendidikan, hingga tabungan masa depan.

-Tenor dan Skema Pembiayaan yang Fleksibel Sesuai Kebutuhan

Beragam pilihan tenor dan skema pembiayaan memungkinkan Anda menyesuaikan KPR dengan kemampuan finansial serta target kepemilikan rumah.

Tips Mengatur Keuangan Sebelum Mengajukan KPR

Sebelum mengajukan KPR, ada baiknya calon pemilik rumah mempersiapkan kondisi keuangan secara matang agar proses pembelian hunian berjalan lebih lancar. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

-Tentukan Budget Rumah Sesuai Kemampuan Finansial

Pastikan harga rumah dan besaran cicilan tetap sesuai dengan kondisi keuangan agar tidak membebani pengeluaran bulanan.

-Siapkan Dana Awal dan Biaya Tambahan

Selain uang muka (DP), calon pembeli rumah juga perlu mengalokasikan dana untuk biaya administrasi, notaris, asuransi, hingga kebutuhan lain yang mungkin muncul selama proses pembelian.

-Pilih Tenor yang Paling Sesuai dengan Kebutuhan

Sesuaikan jangka waktu kredit dengan kemampuan membayar cicilan setiap bulan agar perencanaan keuangan tetap nyaman dalam jangka panjang.

BRI, Partner Kepemilikan Rumah yang Terpercaya

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI memiliki jaringan layanan yang luas dan menjangkau berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan.

Tak hanya itu, proses pengajuan KPR di BRI juga dirancang agar lebih mudah dan praktis, didukung pengalaman panjang BRI dalam membantu kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

Melalui berbagai solusi pembiayaan yang kompetitif dan relevan, BRI terus berkomitmen mendukung masyarakat dalam merencanakan masa depan yang lebih baik, termasuk melalui kepemilikan aset properti yang bernilai jangka panjang.

Bagi generasi produktif yang ingin segera memiliki rumah pertama maupun menambah aset properti, program BRI KPR dengan bunga spesial mulai 1,75% dapat menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah impian dengan cicilan yang lebih ringan melalui program BRI KPR Bunga Spesial Mulai 1,75%. Informasi lengkap mengenai program, simulasi kredit, hingga syarat pengajuan dapat diakses melalui website BRI .

#BRIKPR #WujudkanPunyaRumahImpian #MudahCepatPunyaRumah

Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat diperlakukan sebagai agunan tunai untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Friderica mengatakan bahwa bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

“OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi PP DHE SDA tersebut (PP Nomor 21 Tahun 2026),” kata dia.

Mengenai implementasi kebijakan DHE SDA, Friderica juga mengatakan bahwa OJK berkomitmen melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, OJK memastikan dukungan industri perbankan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai informasi, ketentuan utama dalam kebijakan DHE SDA yakni eksportir wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA juga diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Retensi tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Pemasukan (repatriasi) dan penempatan (retensi) DHE SDA tersebut wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan, retensi DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan minimal sebesar 30 persen untuk jangka waktu minimal tiga bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Adapun batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia mendukung proses hukum atas dugaan tindak pidana perbuatan curang yang melibatkan sales agent eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia Meyli Rita Rahmayanti Siburian mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis dan pelindungan konsumen.

“Kami menerapkan prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan,” kata Meyli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kasus tersebut teridentifikasi melalui mekanisme monitoring dan pengendalian internal perusahaan yang mendeteksi adanya indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Perusahaan menjelaskan individu yang diduga terlibat merupakan sales agent eksternal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga yang bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah tersebut.

Sejalan dengan proses investigasi, perusahaan penyedia jasa terkait disebut telah melakukan penghentian hubungan kerja terhadap individu yang bersangkutan.

Akulaku Finance menegaskan tindakan individu tersebut bertentangan dengan standar operasional, nilai perusahaan, serta praktik usaha yang dijalankan sehari-hari.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko, perusahaan juga terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas operasional.

Perusahaan memastikan setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius sesuai prosedur internal maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, lanjut Meyli, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Masyarakat juga diingatkan untuk menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital guna menghindari risiko kejahatan siber.

Perusahaan menyatakan akan terus memperkuat penerapan budaya kepatuhan, pelindungan konsumen, dan transparansi guna menjaga kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, mengatakan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp379,4 triliun. Nilai ini setara 55,1 persen terhadap target APBN Rp689,2 triliun.

“Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun,” ujar Purbaya.

Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui berbagai inisiatif, baik pada aspek bisnis maupun operasional.

Penegasan ini disampaikan perseroan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Internasional yang diperingati pada 5 Juni 2026.

“Sebagai institusi keuangan nasional, BNI percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai program yang mendukung keberlanjutan serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam aksi nyata menjaga bumi,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sejalan dengan target Pemerintah Indonesia, BNI telah menetapkan target Net Zero Emissions (NZE) scope 1 dan 2 pada 2028 dan target NZE scope 3, termasuk pembiayaan, pada 2060 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pada aspek bisnis, BNI terus menyelaraskan proses penilaian debitur dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya pada sektor energi, konstruksi dan real estat, transportasi dan logistik, serta sektor kehutanan dan perkebunan.

Di samping itu BNI terus mengembangkan program pembiayaan dan pendanaan berwawasan lingkungan melalui ekspansi pembiayaan hijau, pembiayaan transisi melalui Sustainability Linked Loan (SLL) dan penerbitan Sustainability Bond pada tahun 2025 lalu.

BNI juga mendorong segmen UMKM untuk melaksanakan praktik bisnis yang ramah lingkungan, melalui program Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK) dan BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI).

Melalui kedua program tersebut, BNI mendukung pemberdayaan UMKM dengan membangun ekosistem ekonomi hijau yang berorientasi ekspor, mendorong penerapan proses hijau, serta menghasilkan produk hijau yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Pada aspek operasional, selain dilakukan penguatan budaya kerja berkelanjutan, BNI menjalankan berbagai program efisiensi energi, digitalisasi proses bisnis, pengurangan penggunaan kertas, dan pengembangan bertahap pengelolaan limbah operasional dengan prinsip Zero Waste to Landfill guna menekan emisi karbon.

Dalam pengelolaan limbah operasional, 100 persen limbah operasional Gedung Kantor Pusat telah diolah melalui proses daur ulang.

Untuk mendukung aspek ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi dan Resilien, BNI meluncurkan advisory playbook yang pertama di Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit.

Advisory playbook ini merupakan bagian dari program advisory BNI untuk mendukung dan mendampingi debitur melakukan transisi ke arah ekonomi hijau dan mencapai resiliensi debitur dalam menghadapi risiko iklim. Proses advisory juga dilakukan melalui technical assistance bagi debitur dalam menerapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Sebagai bagian dari Pilar tersebut, BNI juga aktif mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat.

Salah satunya diwujudkan lewat program rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi di kawasan Hutan Organik Megamendung, Kabupaten Bogor.

Sejak 2018, BNI telah mendukung rehabilitasi lahan seluas 10 hektare dan penanaman 10.000 pohon. Kawasan tersebut kini telah menjadi habitat bagi sedikitnya 36 jenis pohon dari 23 famili dengan estimasi total 15.691 pohon dan berkontribusi terhadap penyerapan karbon sekitar 2.002 ton CO2e, mengurangi risiko longsor, serta meningkatkan ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.

Untuk diketahui, peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun ini mengusung tema global "#NowForClimate”. Sejalan dengan arah tersebut, Indonesia merespons secara progresif dengan mengusung tema nasional Hari Lingkungan Hidup 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim".

Perseroan menyampaikan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen BNI yang terus mendorong implementasi prinsip keberlanjutan.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan bumi dan kualitas hidup generasi mendatang,” tutup Okki.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mandiri Utama Finance (MUF) , anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Catatan positif ini terjadi di tengah tantangan industri otomotif dan kondisi daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan.

Sepanjang tahun 2025, MUF membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor yang ditopang terutama oleh segmen kendaraan roda empat yang terus menunjukkan kinerja kuat. Capaian ini mencerminkan ketahanan bisnis MUF dalam menjaga pertumbuhan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menantang.

Dari sisi portofolio, pembiayaan kendaraan listrik electric vehicle/EV menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan paling signifikan. Sepanjang 2025, pembiayaan kendaraan listrik MUF tercatat tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi yang semakin meningkat terhadap total pembiayaan kendaraan bermotor perusahaan.

MUF Hadirkan MOBEX 2026, Bursa Mobil Bekas dengan Akses Digital



Direktur PT Mandiri Utama Finance, Dapot Parasian Sukoco Sinaga menyampaikan, bahwa perkembangan tersebut mencerminkan adanya perubahan struktural dalam preferensi konsumen menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ini juga menunjukkan semakin kuatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia.

“Pertumbuhan kendaraan listrik mencerminkan pergeseran preferensi konsumen ke arah mobilitas yang lebih ramah lingkungan, yang turut didukung oleh semakin berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Dapot dalam keterangannya, Rabu (3/6).

MUF menilai bahwa akselerasi pembiayaan kendaraan listrik turut didorong oleh berbagai faktor. "Antara lain efisiensi biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, meningkatnya variasi produk di pasar, serta dukungan insentif pemerintah yang memperkuat daya tarik kendaraan listrik bagi masyarakat," bebernya.

Di sisi kualitas pembiayaan, MUF tetap menjaga kinerja yang sehat dan prudent. Rasio pembiayaan bermasalah non-performing financing/NPF, termasuk pada segmen kendaraan listrik, berada pada level yang membaik dan tetap terjaga jauh di bawah rata-rata industri multifinance.

Pembangunan infrastruktur jalan dan penguatan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyalurkan pembiayaan Rp99,86 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, Jambi, untuk pembangunan infrastruktur jalan serta fasilitas kesehatan di kabupaten tersebut.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menyatakan pendanaan tersebut merupakan upaya perseroan untuk membantu pemerintah daerah menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur jalan dan penguatan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujar Faaris Pranawa dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, pembiayaan tersebut terdiri atas fasilitas pembangunan dua ruas jalan senilai Rp46 miliar, serta dukungan sektor kesehatan sebesar Rp53,86 miliar yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan gedung rawat inap, pengadaan alat kesehatan, dan penyediaan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo.

Ia mengatakan, pembangunan dua ruas jalan di Kabupaten Tebo diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan melalui peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi distribusi barang, serta pengurangan biaya dan waktu perjalanan.

Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok hasil perkebunan dan perdagangan, mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Sementara itu, pengembangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas rawat inap dan peralatan kesehatan yang lebih memadai.

“Melalui pembiayaan ini, PT SMI berharap konektivitas antarwilayah semakin kuat, distribusi hasil perkebunan dan perdagangan menjadi lebih efisien, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat semakin meningkat,” tutur Faaris.

Berdasarkan kajian kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan layanan kesehatan tersebut menunjukkan manfaat ekonomi yang positif dengan Net Present Value (NPV) sekitar Rp162,43 miliar dan Internal Rate of Return (IRR) sekitar 36,14 persen, jauh di atas tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek memiliki dampak ekonomi dan sosial yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Tebo dalam jangka panjang.

Bupati Tebo Agus Rubiyanto mengatakan, pembiayaan tersebut menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Tebo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan.

“Kami berharap pembangunan jalan dan pengembangan RSUD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ucap Agus Rubiyanto.

Kerja sama tersebut semakin memperkuat portofolio pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah. Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI telah mencapai Rp37,44 triliun, dengan outstanding sebesar Rp15,25 triliun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026