Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat diperlakukan sebagai agunan tunai untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Friderica mengatakan bahwa bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

“OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi PP DHE SDA tersebut (PP Nomor 21 Tahun 2026),” kata dia.

Mengenai implementasi kebijakan DHE SDA, Friderica juga mengatakan bahwa OJK berkomitmen melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, OJK memastikan dukungan industri perbankan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai informasi, ketentuan utama dalam kebijakan DHE SDA yakni eksportir wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA juga diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Retensi tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Pemasukan (repatriasi) dan penempatan (retensi) DHE SDA tersebut wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan, retensi DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan minimal sebesar 30 persen untuk jangka waktu minimal tiga bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Adapun batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen untuk mengoptimalkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib diparkir di dalam negeri, sebagai skema relaksasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan perluasan instrumen penempatan sekaligus pemanfaatan DHE itu agar likuiditas valuta asing (valas) tidak sekadar mengendap di perbankan, melainkan mengalir menjadi pembiayaan sektor riil dan dunia usaha.

"Ini yang paling-paling penting, bagaimana DHE yang masuk di perbankan, bank Himbara, betul-betul digunakan untuk perekonomian, digunakan juga untuk pengusaha, sehingga kami memperluas instrumen-instrumen untuk optimalisasi, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA ini" ungkap Perry dalam agenda sosialisasi dengan pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sebelumnya, skema penempatan hanya terpaku pada rekening khusus DHE SDA dan instrumen perbankan standar. Kini, eksportir dan perbankan dapat membiakkan devisanya melalui instrumen Term Deposit (TD) Valas, baik untuk transaksi antara eksportir dengan bank, maupun bank dengan BI.

Langkah lainnya adalah diversifikasi mata uang. BI tidak lagi hanya menerima DHE dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS), tetapi juga valas non-dolar AS.

Perry secara khusus mencontohkan Yuan China (CNY), yang mana volume local currency transaction antara Indonesia dan China yang kian besar. Dia memaparkan, transaksi LCT dengan China merupakan yang terbesar saat ini, tembus US$25 miliar sepanjang tahun lalu, dan kini mencetak rata-rata US$3,7 miliar per bulan.

Bekerja sama erat dengan bank sentral Tiongkok (PBOC), BI memastikan infrastruktur pendalaman pasar valas domestik telah siap memfasilitasi transaksi Yuan secara paripurna.

"Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau punya Chinese Yuan di dalam negeri, itu bisa langsung ditransaksikan. Mau tunai, spot boleh, mau swap boleh, digunakan untuk forward juga boleh," ungkap Perry.

Demi memberikan ruang dan fleksibilitas bagi eksportir dalam mengelola likuiditas, BI juga memperpanjang tenor TD Valas hingga 12 bulan. Kebijakan perpanjangan tenor yang sama (hingga 12 bulan) turut diberlakukan untuk instrumen moneter pro-market bank sentral, yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Lebih lanjut, bersinergi dengan Kementerian Keuangan, dana DHE SDA tersebut kini bisa digunakan untuk menyerap instrumen fiskal, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Valas.

Agunan Kredit dan Underlying Asset

Selain memperlebar keran penempatan, otoritas moneter juga merelaksasi aturan main pemanfaatan DHE SDA.

Pertama, DHE SDA kini dapat digunakan sebagai underlying asset untuk transaksi lindung nilai (hedging) berjenis forward swap beli antara eksportir dan pihak bank.

Kedua, instrumen ini juga berlaku sebagai underlying untuk transaksi swap lindung nilai antara perbankan dengan Bank Indonesia.

Ketiga, yang tak kalah krusial bagi arus kas perusahaan, DHE SDA dapat dikonversi fungsinya sebagai agunan atau jaminan bagi eksportir untuk menarik fasilitas kredit berdenominasi rupiah dari perbankan.

Keempat, BI memperluas cakupan transaksi swap dan cross-currency swap antarbank, yang juga mencakup instrumen repo valas dan cross-currency repo.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik Toto Sugiri, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) memperoleh penambahan fasilitas kredit bernilai jumbo dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dengan nilai mencapai Rp17 triliun.

Melansir keterbukaan informasi, Corporate Secretary DCII Indri Koesindrijastoeti menerangkan, penambahan fasilitas kredit itu didapatkan DCII dalam rangka menunjuang kebutuhan pembiayaan perseroan, untuk perluasan usaha DCII ke depan.

”Fasilitas Kredit Investasi dengan total limit kredit sampai dengan Rp17 triliun yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja modal perseroan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian fasilitas pusat data serta pemenuhan permintaan pelanggan atas kapasitas yang telah terkontrak,” katanya dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/5/2026).

Adapun sejumlah aset yang menjadi agunan dari fasilitas kredit ini antara lain bidang tanah beserta bangunan yang dimiliki perseroan hingga seluruh mesin dan peralatan data center DCII.

Selain itu, DCII juga mengagunkan rekening giro perseroan pada BCA sebagai agunan sementara sampai seluruh agunan lainnya diikat secara sempurna, dan terakhir tagihan atas klaim asuransi.

Indri menerangkan, RUPS DCII telah menyetujui untuk mengalihkan dan menjadikan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan sebagai jaminan utang atas nama DCII. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan pendanaan baru dari pihak ketiga, termasuk perbankan.

Manajemen menerangkan bahwa tidak terdapat dampak negatif dari penambahan fasilitas kredit bernilai jumbo ini terhadap kelangsungan usaha perseroan. Sebaliknya, fasilitas kredit ini diklaim bakal memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan perseroan.

Beberapa manfaat yang didapatkan perseroan antara lain dukungan kebutuhan pembiayaan capex pembangunan pusat data yang merupakan bagian dari strategi perluasan kapasitas perseroan, memungkinkan penyelesaian layanan yang telah terkontrak, dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang DCII.

”Secara substansial, transaksi ini bersifat aditif terhadap kapasitas keuangan perseroan dan tidak merubah kegiatan usaha utama perseroan,” tambahnya.

Menengok laporan keuangan, total aset yang saat ini dimiliki perseroan hingga Maret 2026 mencapai Rp7,26 trililun, mengalami pertumbuhan dari Rp6,64 triliun pada Desember 2025. Dengan begitu, total aset DCII hanya mencerminkan 42,7% dari total fasilitas pinjaman oleh BCA.

Sementara itu, liabilitas tercatat senilai Rp2,87 triliun per Maret 2026, tumbuh dari Rp2,64 triliun pada Desember 2025. Ekuitas perseroan tercatat senilai Rp4,38 triliun pada triwulan pertama 2026, tumbuh dari Rp4 triliun pada akhir 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu angkat bicara usai lembaga pemeringkat Moody’s memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif, menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. BTN menjadi salah satu di antara lima bank tersebut.

Sebagai informasi, perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2. Moody’s menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Adapun, bagi BTN, lembaga itu menyoroti perseroan yang masih memertahankan peringkat Baa2 dan BCA ba2 meski menghadapi risiko aset yang tinggi dan tingkat pencadangan yang relatif rendah.

Menanggapi hal itu, Nixon menjelaskan bahwa rasio pencadangan kredit bermasalah (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125%, lebih rendah dibanding Himbara lain. Kendati begitu, hal tersebut sejalan dengan profil risiko kredit pemilikan rumah (KPR) yang memiliki jaminan aset berupa rumah.

Dia menegaskan, secara ekonomi perlindungan risiko kredit BTN sebenarnya jauh lebih tinggi jika memerhitungkan nilai agunan.

“Nah pertanyaannya, do we need pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” jelas Nixon dalam Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Sejak awal penyaluran KPR dengan uang muka sekitar 20%, Nixon menyebut bahwa rasio agunan terhadap kredit sudah mencapai sekitar 120%, yang kemudian ditambah pencadangan CKPN.

Seiring berjalannya waktu, nilai agunan cenderung meningkat sementara baki debet kredit menurun, sehingga tingkat perlindungan risiko BTN makin membaik.

Meski demikian, Nixon menyatakan BTN tetap berkomitmen memperkuat pencadangan ke depan. Perseroan menargetkan rasio CKPN dapat meningkat secara bertahap hingga di atas 150% pada 2030, seiring upaya menjaga kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko.

“Tapi apakah BTN akan tetap di 125% ke depannya? Ya kita akan jawab, sampai tahun 2030 kita mau dorong ke atas 150%,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema pinjaman Back to Back disebut menjadi alternatif solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai mendesak, tetapi masih memiliki deposito berjangka yang belum jatuh tempo.

Hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi nasabah yang ingin tetap melindungi nilai aset sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas. Terlebih, apabila deposito dicairkan sebelum waktunya akan berujung pada penalti atau kehilangan bunga yang seharusnya diterima.

Pinjaman Back to Back merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menggunakan dana yang dimiliki di bank sebagai jaminan, termasuk tabungan, tabungan berjangka, atau deposito. Skema ini sering dipilih oleh nasabah yang ingin memaksimalkan likuiditas tanpa harus mencairkan deposito yang masih berjalan.

Analis dari Phillip Sekuritas, Edo Ardiansyah menjelaskan skema seperti ini memiliki sejumlah keunggulan dari sudut pandang perencanaan keuangan. Pendekatan Back to Back memungkinkan nasabah meraih likuiditas sementara tetap menjaga simpanan deposito mereka tetap berjalan hingga jatuh tempo.

Menurutnya, banyak nasabah tanpa sadar kehilangan potensi imbal hasil jika mereka mencairkan deposito lebih awal untuk memenuhi kebutuhan kas cepat.

“Dengan fasilitas pinjaman Back to Back, nasabah bisa menggunakan simpanan mereka sebagai jaminan, mendapatkan dana tanpa mengorbankan penalti deposito, dan tetap memaksimalkan bunga yang diperoleh dari simpanan tersebut,” kata Edo dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan mekanisme ini bekerja dengan memblokir jaminan deposito atau tabungan di bank sebagai agunan terhadap kredit yang diberikan. Selama periode kredit berjalan, deposito tetap berstatus jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan semula, tetapi tidak dicairkan fisiknya.

Jika nasabah melakukan kewajiban pembayaran kredit secara tepat waktu, simpanan tersebut tetap utuh hingga jatuh tempo.

Edo menambahkan bahwa produk ini merupakan salah satu upaya bank dalam menjaga loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah dalam perbankan tidak semata ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh kemampuan bank menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasabah pada berbagai fase kehidupan finansial.

Produk pembiayaan yang fleksibel dan transparan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan, terutama bagi nasabah yang telah lama menempatkan dana dalam bentuk deposito.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa setiap fasilitas kredit memiliki risiko dan biaya tersendiri. Misalnya, bunga kredit dan biaya administrasi perlu diperhitungkan dalam rencana arus kas, agar manfaat likuiditas tetap optimal tanpa membebani kemampuan bayar nasabah.

Dalam konteks perencanaan keuangan yang sehat, memahami secara detail hak dan kewajiban produk perbankan seperti pinjaman Back to Back menjadi bagian penting dalam mengelola aset dan kewajiban.

Solusi kredit yang tepat bukan hanya soal akses dana, tetapi juga menjaga nilai investasi dalam jangka panjang, sebuah pertimbangan yang relevan bagi individu maupun pelaku usaha kecil yang ingin menjaga stabilitas finansial mereka.

Beberapa perbankan tercatat menawarkan layanan pinjaman Back to Back. Salah satunya PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) dengan fasilitas kredit plafon mencapai 100% dari nilai deposito, sementara agunan berupa tabungan memiliki persentase plafon yang berbeda.

Jangka waktu kredit umumnya berkisar antara 12 hingga 36 bulan, tergantung jenis agunan yang digunakan. Besaran bunga pinjaman ditentukan berdasarkan bunga deposito yang dimiliki ditambah margin tertentu.

Selain itu, Bank Sinarmas juga menawarkan pinjaman Back to Back dengan spread margin 0% - 1% efektif p.a. STR di atas suku bunga deposito yang menjadi agunan. Provisi bebas biaya dan biaya administrasi kredit minimal 0,001 dari plafon.

Kemudian, Bank SBI Indonesia juga menyediakan fasilitas kredit Back to Back dengan agunan tunai yang seluruhnya dijamin dengan agunan tunai berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau Standby Letter of Credit (SBLC) dari Prime Bank.

Pengecualian kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja melalui Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana hingga Rp100 juta per debitur kepada debitur UMKM,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengecualikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kewajiban penyerahan agunan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana.

Hal tersebut tertuang dalam ​Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan POJK 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​.

“Pengecualian kewajiban agunan untuk pembiayaan modal kerja melalui Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana hingga Rp100 juta per debitur kepada debitur UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Pengecualian tersebut, lanjut dia, hanya bagi perusahaan pembiayaan dengan rasio modal inti dibandingkan dengan modal disetor lebih dari 100 persen.

Ia menuturkan, POJK yang berlaku mulai 22 Desember 2025 tersebut hakikatnya merupakan deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan ketentuan pembiayaan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Selain POJK Nomor 35 Tahun 2025, Agusman menyampaikan bahwa pihaknya juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) yang berlaku mulai 15 Desember 2025.

Ia mengatakan, aturan tersebut memberikan kesempatan bagi bank umum maupun perusahaan pembiayaan yang terdaftar secara resmi di OJK untuk menyelenggarakan layanan paylater secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Regulasi tersebut memberikan kriteria yang lebih jelas tentang layanan BNPL, yakni kegiatan penyaluran pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa secara non-tunai, tanpa agunan, memiliki batas plafon tertentu, serta dilakukan melalui sistem elektronik dengan skema pembayaran angsuran.

POJK Nomor 32 Tahun 2025 juga mewajibkan penyelenggara BNPL untuk memberikan keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh para nasabah, mencakup informasi mengenai sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi penting lainnya.

Lebih lanjut, peraturan tersebut memberikan OJK kewenangan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi perusahaan pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL dengan mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, dan persaingan usaha yang sehat.

Selain kedua aturan tersebut, Agusman menyatakan, pihaknya juga telah menerbitkan dua POJK lainnya, yakni POJK Nomor 41 Tahun 2025 dan POJK Nomor 42 Tahun 2025.

POJK Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri mengatur perizinan pembukaan kantor perwakilan, kegiatan kantor perwakilan, pemeriksaan terhadap kantor perwakilan, dan penutupan kantor perwakilan.

Sementara POJK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan PVML mengatur kewajiban memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan serta transparansi informasi keuangan dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, diatur juga antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan komite audit serta peran pemegang saham pengendali dan pihak terafiliasi dalam proses pelaporan keuangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membongkar alasan utama masih adanya praktik permintaan agunan dari perbankan untuk pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) plafon di bawah Rp100 juta.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut persoalan tersebut bukan berasal dari regulasi, melainkan dari faktor ketidakpercayaan (distrust) petugas perbankan terhadap debitur usaha mikro.

Maman mengatakan petugas bank masih khawatir akan kemampuan pelaku usaha mikro mengembalikan pinjaman tanpa agunan, mulai dari karakter, disiplin, dan keberlanjutan usaha debitur.

“Lebih besar tuh memang faktor ketidakpercayaan petugas-petugas bank di daerah dengan pihak yang mengajukan. Pasti itu yang paling utama,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Maman menjelaskan secara prinsip, KUR tidak mewajibkan agunan fisik dan penilaian seharusnya hanya berdasarkan usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Meski begitu, dia juga mengakui di lapangan masih ada ketidakpercayaan dari pihak perbankan, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

“Karena mereka kan punya kekhawatiran pada saat misalnya itu diberikan [pinjaman], tetapi tanpa agunan, mereka nggak bisa mengembalikan. Karena masalah mungkin karakter pribadi, disiplin, dan sebagainya. Isunya lebih banyak di situ,” tuturnya.

Untuk itu, Maman menyarankan agar pemberian kredit dilakukan secara bertahap. Jika petugas bank masih ragu, sambung dia, maka pinjaman tidak perlu langsung diberikan dalam jumlah besar, melainkan dimulai dari nominal kecil terlebih dahulu untuk membangun rekam jejak dan kepercayaan.

Maman juga mengimbau pelaku usaha mikro yang mendominasi pembiayaan di kisaran Rp1 juta—Rp100 juta agar mengajukan kredit secara proporsional dan memperkuat fundamental usaha.

Sebab, menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang langsung mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa kesiapan usaha yang memadai sehingga memperbesar risiko gagal bayar.

“Misalnya mulai dari 20 juta, naik 30 juta, naik ke 40 juta. Jadi pelan-pelan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Maman menegaskan akan rutin melakukan sidak ke bank penyalur untuk memastikan KUR disalurkan sesuai aturan, menyusul banyak keluhan UMKM terkait KUR Rp1–100 juta yang masih diminta agunan.

Maman menjelaskan sidak dilakukan secara spontan untuk memantau kondisi riil penyaluran KUR dari 44 bank penyalur.

Denpasar (ANTARA) -

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan akan mengevaluasi lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) apabila tetap mewajibkan debitur UMKM melengkapi syarat agunan dengan nilai kredit di bawah Rp100 juta.

“Apakah dia (lembaga penyalur) diturunkan atau dicabut kuota KUR-nya. Kami tidak main-main,” kata Wakil Menteri UMKM di sela rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Negara kepada pengusaha mikro dan kecil

Ia menjelaskan lembaga penyalur KUR sejatinya dapat menghitung kelayakan usaha di antaranya dengan mencermati skala usaha dan riwayat pembiayaan pelaku UMKM sebelum mencairkan KUR.

Wakil Menteri UMKM memberikan catatan khusus terkait hal tersebut kepada lembaga penyalur KUR di antaranya perbankan, perusahaan pergadaian hingga koperasi simpan pinjam khususnya yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

“Harga matinya adalah (nilai kredit) Rp100 juta ke bawah itu tidak boleh dipaksakan agunan,” imbuhnya.

Meski begitu, ia tidak menampik lembaga penyalur KUR tetap mewajibkan debitur UMKM untuk melengkapi persyaratan meski nilai kredit yang diajukan di bawah Rp100 juta.

Alasannya, kata dia, calon debitur itu merupakan pelaku usaha baru dengan pengajuan kredit tinggi yang mendorong lembaga penyalur KUR termasuk perbankan berhati-hati sebelum menyalurkan kredit.

“Jadi banyak faktor. Ada juga bank sendiri yang terlalu kaku dan terlalu berhati-hati,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya tetap tegas menginstruksikan dan disambut baik oleh para direksi dari lembaga penyalur KUR itu.

Bahkan, lanjut dia, para direksi tersebut sudah melayangkan teguran tertulis kepada kantor cabang terkait.

Wamen UMKM menyatakan penegasan terkait evaluasi kuota KUR itu menindaklanjuti pernyataan tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan melakukan investigasi terkait debitur UMKM yang dipersulit mengakses KUR yaitu mewajibkan agunan meski nilai kredit di bawah Rp100 juta.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbicara mengenai penggunaan dana Patriot Bond sebagai agunan kredit bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya mendukung inisiatif penerbitan obligasi itu oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung proyek strategis nasional.

Dian menyebut, secara hukum, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik umum perbankan di Indonesia, obligasi yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi pada prinsipnya dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu.

"Penilaian atas obligasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, antara lain terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat," imbuh Dian dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Di samping itu, Dian menyebut obligasi yang memiliki peringkat (credit rating) dari lembaga pemeringkat akan lebih mudah dinilai dari sisi risiko dan likuiditas, sehingga dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen agunan yang layak.

"Selanjutnya, dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan dapat memperhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemen risiko, dan kecukupan likuiditas," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis berupa surat utang, yang diterbitkan dengan mekanisme private placement.

Dalam mekanisme private placement kali ini, Patriot Bond yang diterbitkan oleh Danantara ditawarkan secara langsung kepada sekelompok kecil investor terpilih, dalam hal ini kepada konglomerat dan kelompok usaha besar di Indonesia dan bukan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, surat utang ini tidak tersedia secara bebas dan tidak bisa diserap oleh investor ritel.

Total emisi yang diterbitkan senilai Rp 50 triliun dan ditawarkan dalam dua tenor berbeda yakni 5 dan 7 tahun. Sementara itu kupon atau imbal hasil yang ditawarkan berada di level 2%.

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyambut baik penggunaan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan pihaknya akan menilai terlebih dahulu nasabah yang hendak mengambil kredit dengan agunan Patriot Bond.

"Ya, saya rasa kita sekarang sedang berproses gitu. Kalau memang nanti ada nasabah kita datang ya kita asses sesuai dengan ketentuan ya kita akan dukung," kata Hery saat ditemui di Sentra BRI pada Kamis (2/10/2025) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana penggunaan Obligasi Patriot atau Patriot Bond sebagai instrumen agunan kredit di himpunan bank milik negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan secara hukum, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam praktik umum perbankan di Indonesia, obligasi yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi pada prinsipnya dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu,” kata Dian dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Dia menuturkan, penilaian terhadap obligasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, antara lain terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Di samping itu, lanjut dia, obligasi yang memiliki peringkat (credit rating) dari lembaga pemeringkat akan lebih mudah dinilai dari sisi risiko dan likuiditas, sehingga dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen agunan yang layak.

“Selanjutnya, dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan dapat memerhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemen risiko, dan kecukupan likuiditas,” ujarnya.

Pada awal Oktober 2025, Danantara telah mengajukan registrasi penerbitan Patriot Bond kepada OJK. Hal tersebut disampaikan oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam wawancara dengan Bloomberg, seperti dilansir Kamis (2/10/2025).

Pengajuan dokumen registrasi obligasi ke OJK tunduk pada Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Langkah itu sekaligus menandai tahap finalisasi penerbitan Patriot Bond perdana oleh Danantara Investment Management.

Terbaru, Danantara telah mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan total nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun, nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau. KSEI menyebutkan penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) ini tunduk pada ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

“Oleh karenanya penerbit efek serta pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS dengan peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman KSEI, dikutip Jumat (24/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - JPMorgan Chase & Co. tengah menyiapkan kebijakan baru yang memungkinkan klien institusionalnya menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai agunan pinjaman. Hal ini menandai salah satu integrasi aset kripto paling langsung ke dalam sistem kredit Wall Street hingga saat ini.

Mengutip Decrypt, Minggu (26/10/2025), program yang diperkirakan diluncurkan pada akhir 2025 ini akan menggunakan model kustodian pihak ketiga untuk menyimpan token yang dijaminkan, sebagaimana dilaporkan Bloomberg. Saham JPMorgan naik tipis 0,18% dalam perdagangan pra-pasar ke level US$ 294,93.

Berdasarkan kerangka kerja yang dilaporkan, klien dapat menempatkan aset kripto yang dipegang oleh kustodian yang disetujui terhadap jalur kredit atau pinjaman terstruktur, yang memungkinkan bank untuk mengelola eksposur tanpa secara langsung mengambil alih kustodian aset digital.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari keputusan JPMorgan sebelumnya pada Juni lalu untuk menerima dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) berbasis kripto sebagai agunan, memperluas kebijakan tersebut dari derivatif dan saham reksa dana hingga aset acuan itu sendiri.

Setelah berjalan, program ini dapat menempatkan Bitcoin dan Ethereum dalam ekosistem agunan yang sama dengan instrumen investasi tradisional seperti obligasi pemerintah, emas, atau ekuitas, meskipun dengan volatilitas dan risiko yang lebih tinggi.

Namun, langkah JPMorgan bisa jadi "lebih merupakan keniscayaan" mengingat sebelumnya mereka tidak ramah terhadap kripto, ujar Samuel Patt, salah satu pendiri metaprotokol Bitcoin OP_NET, kepada Decrypt.

Patt menyoroti adanya "ketegangan fundamental" yang sedang terjadi, di mana Bitcoin, misalnya dibangun untuk menghilangkan risiko rekanan, bukan untuk digadaikan kembali ke dalam sistem keuangan yang sama.

"Semakin banyak lembaga keuangan mengintegrasikan Bitcoin, semakin mereka harus belajar untuk mematuhi aturannya, bukan sebaliknya," kata Patt.

Menurut dia, ketika bank mulai menerima aset kripto, mereka sebenarnya memasukkan aset yang diperdagangkan 24 jam dan nilainya terus berubah (mark-to-market assets) ke dalam sistem keuangan yang masih menggunakan mekanisme penyelesaian tradisional.

"Ini menantang manajemen eksposur kredit; Anda tidak bisa memperlakukan BTC dengan cara yang sama seperti Anda memperlakukan obligasi pemerintah atau obligasi korporasi," katanya.

Menurutnya, departemen risiko kini harus memodelkan volatilitas intraday, likuiditas bursa, dan solvabilitas kustodian secara real-time. Sementara itu, komite kredit perlu mengembangkan kerangka kerja baru untuk agunan kripto, dimana margin dinamis, umpan oracle off-chain, dan asuransi risiko kustodian menjadi persyaratan inti, bukan sekadar pertimbangan belakangan.

Bank Integrasikan Aset Digital

Langkah JPMorgan tampaknya sejalan dengan tren yang lebih luas di antara bank-bank di AS yang mulai mengintegrasikan aset digital ke dalam pinjaman dan pengelolaan aset di tengah upaya untuk mengkalibrasi ulang pedoman federal tentang keterlibatan kripto.

Sebelum Undang-Undang GENIUS mengemuka pada bulan Juli, bank-bank besar AS telah mengkonsolidasikan rencana untuk menantang pasar stablecoin.

Pada bulan Juli, BNY Mellon bermitra dengan Goldman Sachs untuk meluncurkan produk pasar uang tokenisasi bagi klien institusional, memperluas kemampuan penyimpanan dan penyelesaian aset digital yang telah ada sejak tahun 2021.

Bulan lalu, Morgan Stanley berkomitmen untuk memungkinkan klien ritel di platform ETrade mereka berdagang Bitcoin, Ethereum, dan Solana pada kuartal kedua tahun depan. Awal bulan ini, bank tersebut mengonfirmasi pelonggaran pembatasan investasi kripto, memperluas akses ke dana kripto di seluruh segmen klien dan jenis akun, termasuk akun pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bank maupun lembaga keuangan nonbank dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis penilaiannya terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Undang-Undang Perbankan serta POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.

“Dengan demikian, bank dapat menerima agunan berupa kekayaan intelektual dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C tersebut,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Adapun, OJK melalui POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur mengenai skema khusus pembiayaan UMKM.

Melalui beleid itu OJK mengatur bahwa bank maupun LKNB dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia mengatakan, aturan itu merupakan bentuk dukungan OJK terhadap kemajuan industri kreatif yang saat ini masih didominasi oleh pelaku UMKM.

Dian menyebut, penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual mempertimbangkan antara lain ketersediaan ekosistem kekayaan intelektual, seperti tersedianya pasar untuk penjualan jaminan berupa kekayaan intelektual dan metode valuasi atau penilaian kekayaan intelektual.

Adapun, OJK mendukung perbankan untuk senantiasa berperan aktif dalam mendorong kemajuan industri ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK juga senantiasa melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mendorong asosiasi industri kreatif untuk mengembangkan ekosistem pendukung industri kreatif yang didalamnya termasuk pengembangan pasar untuk kekayaan intelektual.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengungkapkan aset HKI sebagai aset yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai kolateral. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Melalui perubahan aturan tersebut, Supratman menyebut bahwa masyarakat dapat menjadikan HKI sebagai jaminan untuk modal usaha. Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun lembaga keuangan untuk tidak menerima HKI sebagai kolateral.

“Bapak Ibu tidak usah khawatir karena perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Melalui beleid itu, pemerintah mendefinisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan skema tersebut, bank dan LKNB menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.

Adapun, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.