Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda aksi iklim nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan berkelanjutan.

Tahun ini, peringatan global mengusung tema "Inspired by Nature, For Climate, and For Future" yang di Indonesia diadaptasi menjadi "Saatnya Beraksi untuk Iklim". Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari kebijakan, pembiayaan, hingga partisipasi publik.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menempatkan agenda iklim sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan.

Bank Mandiri mengusung visi "Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future" dengan tiga pilar utama keberlanjutan, yakni Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Ketiganya diarahkan untuk mencapai target Net Zero Emission in Operation pada 2030 serta Net Zero Emission in Financing pada 2060 atau lebih cepat, selaras dengan target Perjanjian Paris dan komitmen SNDC Indonesia.

Pada aspek bisnis, pembiayaan berkelanjutan menjadi motor utama. Hingga Maret 2026, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp320 triliun, dengan portofolio hijau sebesar Rp167 triliun.

Capaian tersebut menempatkan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa di atas 35 persen di antara bank besar di Indonesia.

Komposisi Portofolio Hijau tersalurkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain pengelolaan SDA Hayati berkelanjutan sebesar Rp113 triliun, produk eco-efficient sebesar Rp15,4 triliun, energi terbarukan sebesar Rp12,2 triliun, bangunan berwawasan lingkungan Rp10,1 triliun, serta transportasi ramah lingkungan Rp10 triliun.

Akselerasi pembiayaan hijau ini turut mendukung kontribusi Bank Mandiri pada agenda Net Zero Emission nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada aktivitas operasional, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan jejak emisi internal. Sepanjang 2025, emisi gas rumah kaca operasional perseroan (Cakupan 1 dan Cakupan 2) tercatat sebesar 243.736 ton CO2e, atau turun 32% dari baseline di 2019 yang sebesar 358.753 ton CO2e.

Penurunan emisi sebesar ini dicapai melalui berbagai inisiatif yang mencakup optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya di beberapa kantor perusahaan.

Perhitungan emisi mengacu pada standar Greenhouse Gas Protocol dan pelaporan GRI 305, dengan pengawasan tata kelola di bawah Wakil Direktur Utama serta pelaporan ke Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris.

Dari sisi tata kelola, Bank Mandiri juga memperoleh pengakuan internasional. MSCI ESG Rating menempatkan Bank Mandiri pada level AA, tertinggi di Indonesia, sementara Sustainalytics ESG Risk Rating mengkategorikan bank ini dalam Negligible Risk, posisi terbaik di kawasan ASEAN.

Dalam implementasi Environmental and Social Risk Management (ESRM), Bank Mandiri memperkuat kebijakan kredit sektoral, Environmental and Social Compliance Checklist, serta berpartisipasi dalam Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) yang dipimpin Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan 100 persen portofolio pembiayaan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan menyampaikan,peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum penting bagi Bank Mandiri untuk meneruskan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan secara konsisten terkait keberlanjutan.

"Bagi Bank Mandiri, Sustainabilty merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan inisiatif terpisah. Target Net Zero Emission in Operation pada 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada 2060 menjadi acuan dalam keputusan operasional dan pembiayaan kami," ujarnya.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat semangat keberlanjutan melalui kolaborasi dengan regulator, pelaku industri, dan masyarakat," tambah Henry.

Selain pada level korporasi, Bank Mandiri juga menerjemahkan tema nasional "Saatnya Beraksi untuk Iklim" ke dalam aksi kolaborasi nyata di tingkat tapak melalui pelibatan nasabah dan masyarakat. Melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri menggandeng beberapa brand lokal untuk mengolah limbah tekstil menjadi produk fesyen bernilai ekonomi.

Sepanjang kolaborasi yang telah dijalankan, lebih dari 6.000 pakaian tak terpakai berhasil diolah menjadi 2.000 outer, dengan dampak penghematan air mencapai 16 juta liter dan pengurangan emisi karbon sebesar 44 ton CO2e.

Selain itu, untuk nasabah ritel, Bank Mandiri juga memperluas akses partisipasi masyarakat melalui fitur Livin' Planet pada aplikasi Livin' by Mandiri. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menghitung jejak karbon harian hingga bulanan dan berkontribusi langsung pada program penanaman pohon.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.292 pohon telah ditanam melalui inisiatif ini, setara dengan pengurangan emisi 45,32 ton CO2e atau perjalanan kendaraan bermotor sejauh 598.300 kilometer. Dalam update terbaru, Livin' Planet telah menambahkan fitur untuk carbon offset melalui pembelian SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).

Sebagai bagian dari Ekosistem Penggerak Ekonomi Negeri, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis dan agenda keberlanjutan, mendorong akselerasi yang bertumbuh pada pembiayaan hijau, serta menjaga implementasi berkelanjutan dalam setiap aspek operasional.

"Perjalanan keberlanjutan Bank Mandiri masih panjang, namun arah dan pondasinya sudah jelas. Kami akan terus mempercepat langkah melalui kolaborasi yang lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berkelanjutan," tutup Henry.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam semangat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung aksi iklim nasional melalui peran strategis sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. Peringatan tahun ini mengangkat tema global “Inspired by Nature, For Climate, and For Future,” yang oleh Pemerintah Indonesia diadopsi menjadi "Saatnya Beraksi untuk Iklim".

Sejalan dengan arahan tersebut, Bank Mandiri menempatkan agenda iklim sebagai prioritas yang dijalankan secara konsisten di seluruh aspek bisnis dan operasional Bank. Mengusung visi Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future, Bank Mandiri terus mengimplementasikan tiga pilar strategi keberlanjutan, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking. Implementasi ketiga pilar tersebut diarahkan untuk mencapai target Net Zero Emission in Operation pada tahun 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pada aspek bisnis bank, akselerasi pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu kontribusi utama Bank Mandiri terhadap aksi iklim nasional. Per posisi Maret 2026, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp320 triliun, dengan Portofolio Hijau tercatat sebesar Rp167 triliun. Capaian ini sekaligus mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa pasar di atas 35 persen di antara 3 bank besar nasional.

Komposisi Portofolio Hijau tersalurkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain pengelolaan SDA hayati berkelanjutan sebesar Rp113 triliun, produk eco-efficient sebesar Rp15,4 triliun, energi terbarukan sebesar Rp12,2 triliun, bangunan berwawasan lingkungan Rp10,1 triliun, serta transportasi ramah lingkungan Rp10 triliun. Akselerasi pembiayaan hijau ini turut mendukung kontribusi Bank Mandiri pada agenda Net Zero Emission nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada aktivitas operasional, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan jejak emisi internal. Sepanjang 2025, emisi gas rumah kaca operasional perseroan (Cakupan 1 dan Cakupan 2) tercatat sebesar 243.736 ton CO2e, atau turun 32% dari baseline di 2019 yang sebesar 358.753 ton CO2e. Penurunan emisi sebesar ini dicapai melalui berbagai inisiatif yang mencakup optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya di beberapa kantor perusahaan. Perhitungan emisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar Greenhouse Gas Protocol serta pedoman pelaporan GRI 305.

Kualitas tata kelola keberlanjutan Bank Mandiri juga memperoleh validasi dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Berdasarkan penilaian terkini, MSCI ESG Rating Bank Mandiri meraih skor AA dengan nilai terbaik di Indonesia, sementara Sustainalytics ESG Risk Rating menempatkan Bank Mandiri pada kategori Negligible Risk, posisi tertinggi di antara bank-bank di kawasan ASEAN.

Henry Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandirii, Henry Panjaitan menyampaikan, bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum penting bagi Bank Mandiri untuk meneruskan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan secara konsisten terkait keberlanjutan.

"Bagi Bank Mandiri, Sustainability merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan inisiatif terpisah. Target Net Zero Emission in Operation pada 2030 dan Net Zero Emission in Financing pada 2060 menjadi acuan dalam keputusan operasional dan pembiayaan kami. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat semangat keberlanjutan melalui kolaborasi dengan regulator, pelaku industri, dan masyarakat," ujar Henry.

Selain pada level korporasi, Bank Mandiri juga menerjemahkan tema nasional "Saatnya Beraksi untuk Iklim" ke dalam aksi kolaborasi nyata di tingkat tapak melalui pelibatan nasabah dan masyarakat. Melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri menggandeng beberapa brand lokal untuk mengolah limbah tekstil menjadi produk fesyen bernilai ekonomi. Sepanjang kolaborasi yang telah dijalankan, lebih dari 6.000 pakaian tak terpakai berhasil diolah menjadi 2.000 outer, dengan dampak penghematan air mencapai 16 juta liter dan pengurangan emisi karbon sebesar 44 ton CO2e.[1]

Selain itu, untuk nasabah ritel, Bank Mandiri juga memperluas akses partisipasi masyarakat melalui fitur Livin' Planet pada aplikasi Livin' by Mandiri. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk menghitung jejak karbon harian hingga bulanan dan berkontribusi langsung pada program penanaman pohon.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.292 pohon telah ditanam melalui inisiatif ini, setara dengan pengurangan emisi 45,32 ton CO2e atau perjalanan kendaraan bermotor sejauh 598.300 kilometer. Dalam update terbaru, Livin’ Planet telah menambahkan fitur untuk carbon offset melalui pembelian SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).

Sebagai bagian dari Ekosistem Penggerak Ekonomi Negeri, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis dan agenda keberlanjutan, mendorong akselerasi yang bertumbuh pada pembiayaan hijau, serta menjaga implementasi berkelanjutan dalam setiap aspek operasional.

"Perjalanan keberlanjutan Bank Mandiri masih panjang, namun arah dan pondasinya sudah jelas. Kami akan terus mempercepat langkah melalui kolaborasi yang lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berkelanjutan," tutup Henry.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui berbagai inisiatif, baik pada aspek bisnis maupun operasional.

Penegasan ini disampaikan perseroan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Internasional yang diperingati pada 5 Juni 2026.

“Sebagai institusi keuangan nasional, BNI percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai program yang mendukung keberlanjutan serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam aksi nyata menjaga bumi,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sejalan dengan target Pemerintah Indonesia, BNI telah menetapkan target Net Zero Emissions (NZE) scope 1 dan 2 pada 2028 dan target NZE scope 3, termasuk pembiayaan, pada 2060 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pada aspek bisnis, BNI terus menyelaraskan proses penilaian debitur dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya pada sektor energi, konstruksi dan real estat, transportasi dan logistik, serta sektor kehutanan dan perkebunan.

Di samping itu BNI terus mengembangkan program pembiayaan dan pendanaan berwawasan lingkungan melalui ekspansi pembiayaan hijau, pembiayaan transisi melalui Sustainability Linked Loan (SLL) dan penerbitan Sustainability Bond pada tahun 2025 lalu.

BNI juga mendorong segmen UMKM untuk melaksanakan praktik bisnis yang ramah lingkungan, melalui program Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK) dan BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI).

Melalui kedua program tersebut, BNI mendukung pemberdayaan UMKM dengan membangun ekosistem ekonomi hijau yang berorientasi ekspor, mendorong penerapan proses hijau, serta menghasilkan produk hijau yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Pada aspek operasional, selain dilakukan penguatan budaya kerja berkelanjutan, BNI menjalankan berbagai program efisiensi energi, digitalisasi proses bisnis, pengurangan penggunaan kertas, dan pengembangan bertahap pengelolaan limbah operasional dengan prinsip Zero Waste to Landfill guna menekan emisi karbon.

Dalam pengelolaan limbah operasional, 100 persen limbah operasional Gedung Kantor Pusat telah diolah melalui proses daur ulang.

Untuk mendukung aspek ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi dan Resilien, BNI meluncurkan advisory playbook yang pertama di Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit.

Advisory playbook ini merupakan bagian dari program advisory BNI untuk mendukung dan mendampingi debitur melakukan transisi ke arah ekonomi hijau dan mencapai resiliensi debitur dalam menghadapi risiko iklim. Proses advisory juga dilakukan melalui technical assistance bagi debitur dalam menerapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Sebagai bagian dari Pilar tersebut, BNI juga aktif mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat.

Salah satunya diwujudkan lewat program rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi di kawasan Hutan Organik Megamendung, Kabupaten Bogor.

Sejak 2018, BNI telah mendukung rehabilitasi lahan seluas 10 hektare dan penanaman 10.000 pohon. Kawasan tersebut kini telah menjadi habitat bagi sedikitnya 36 jenis pohon dari 23 famili dengan estimasi total 15.691 pohon dan berkontribusi terhadap penyerapan karbon sekitar 2.002 ton CO2e, mengurangi risiko longsor, serta meningkatkan ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.

Untuk diketahui, peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun ini mengusung tema global "#NowForClimate”. Sejalan dengan arah tersebut, Indonesia merespons secara progresif dengan mengusung tema nasional Hari Lingkungan Hidup 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim".

Perseroan menyampaikan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen BNI yang terus mendorong implementasi prinsip keberlanjutan.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan bumi dan kualitas hidup generasi mendatang,” tutup Okki.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei YouGov atas penugasan Market Forces menunjukkan mayoritas responden Indonesia, yakni 60 persen atau tiga dari lima orang, percaya perbankan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.

"Sekitar 71 persen warga Indonesia juga percaya bahwa bank seharusnya tidak mendanai perusahaan atau proyek dengan emisi gas rumah kaca tinggi yang memperburuk perubahan iklim," kata Juru Kampanye Market Forces di Indonesia Ginanjar Ariyasuta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” lanjutnya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 43 persen warga Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengganti bank mereka jika masih membiayai proyek batu bara baru.

Sebanyak 54 persen warga Indonesia juga tidak akan mempercayai perbankan yang mengaku menghentikan pembiayaan proyek batu bara, tetapi masih membiayai perusahaan yang membangun proyek tersebut.

Di samping itu, sebanyak 66 persen warga Indonesia berharap ketika bank berkomitmen untuk tidak lagi membiayai proyek batu bara baru, hal itu juga diimplementasikan untuk semua jenis proyek batu bara, termasuk PLTU captive yang dibangun untuk kebutuhan industri, seperti smelter nikel dan aluminium.

Hasil survei bertajuk “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” turut memotret pandangan masyarakat Malaysia dan Singapura.

Survei terhadap responden 4.000 orang di tiga negara tersebut dilakukan pada Maret 2026, dengan 2.000 responden di antaranya berasal dari Indonesia.

Hasil survei mencatat bahwa hampir semua warga Indonesia (96 persen) menyatakan cukup hingga sangat peduli terhadap perubahan iklim, tertinggi dibanding Malaysia (85 persen) dan Singapura (81 persen).

Sebanyak 65 persen warga menyebut mengurangi penggunaan energi batu bara dengan cepat adalah salah satu cara terbaik mengatasi perubahan iklim, juga yang tertinggi dibanding Malaysia (58 persen) dan Singapura (61 persen).

Mayoritas warga Indonesia (61 persen), yang tertinggi dibanding dua negara lainnya, tidak menganggap nikel masuk dalam kategori “hijau” jika diproduksi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Direktur Asia Energy Finance dari Market Forces Bernadette Maheandiran menilai kepedulian yang dialami masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim memiliki alasan yang kuat seiring dengan dampak yang muncul mulai dari gelombang panas, banjir, badai, dan tanah longsor.

“Sebagian besar warga setuju bahwa penghentian penambangan dan pembangkit listrik batu bara secara cepat akan melindungi kita dari perubahan iklim yang berbahaya,” kata dia.

Bernadette pun memandang bahwa bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mulai memanfaatkan pembiayaan hijau untuk menopang ekspansi infrastruktur digital nasional. Emiten menara telekomunikasi milik Telkom Group itu memperoleh fasilitas Green Trade Loan senilai Rp500 miliar dari HSBC Indonesia.

Pendanaan jangka pendek tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur telekomunikasi berkelanjutan, termasuk ekspansi jaringan fiber-to-the-tower yang dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan jejak karbon operasional perusahaan.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan fasilitas pembiayaan hijau tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.

“Fasilitas Green Trade Loan ini menjadi bagian penting dari strategi Mitratel dalam memperkuat pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan di Indonesia. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan ekspansi bisnis dilakukan secara bertanggung jawab,” ujarnya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Langkah Mitratel memperbesar akses green financing alias pembiayaan hijau terjadi di tengah kebutuhan investasi sektor telekomunikasi yang terus meningkat, terutama untuk pengembangan fiberisasi, data center, dan infrastruktur pendukung layanan digital nasional.

Perseroan juga mulai memperluas inisiatif green tower melalui pemanfaatan energi terbarukan, termasuk penguatan layanan power as a service (PaaS) dan integrasi sistem panel surya untuk menopang kebutuhan daya menara telekomunikasi.

Strategi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung transisi energi bersih di sektor digital.

Mitratel menyebut fundamental ESG perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendukung akses terhadap pembiayaan hijau. Perseroan saat ini memiliki ESG Risk Rating 18,8 dengan kategori low risk berdasarkan penilaian Morningstar Sustainalytics.

Di sisi operasional, Mitratel juga tengah berada dalam fase ekspansi infrastruktur yang cukup agresif. Hingga kuartal I/2026, perseroan mengelola 40.327 menara atau tumbuh 1,9% secara tahunan, dengan tenancy ratio meningkat menjadi 1,57 kali.

Pada periode yang sama, MTEL membukukan pendapatan Rp2,29 triliun, naik 1,4% year-on-year (YoY), sedangkan laba bersih tumbuh 3,6% menjadi Rp545 miliar. EBITDA margin perseroan juga tetap tinggi di level 82,7%.

Selain menara telekomunikasi, Mitratel memperkuat bisnis fiber optic yang tumbuh 17,3% menjadi 72.842 kilometer billable length pada kuartal I/2026.

Masuknya pembiayaan hijau ke sektor telekomunikasi dinilai menjadi sinyal meningkatnya perhatian industri keuangan terhadap proyek-proyek infrastruktur digital berkelanjutan di Indonesia.

Upaya pengembangan energi surya nasional hingga menjangkau level komunitas dinilai perlu didorong dari sisi inovasi pembiayaan. Green Waqf Sukuk (GWS) pun diusulkan sebagai salah satu skema pendanaan yang rasional.

Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya” yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) bekerja sama dengan Purpose, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dan Katadata.

“Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tapi desain pembiayaan kita memang belum menjangkau komunitas. Ini yang menciptakan gap besar,” kata Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Dr. Luthfi Hamidi.

Luthfi menjelaskan, model pembiayaan yang selama ini bersifat top-down masih bertumpu pada proyek berbasis APBN, sehingga belum optimal menjangkau desa, koperasi, maupun komunitas.

Ia juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama. Pertama, ekosistem pembiayaan yang masih terfragmentasi, di mana regulator, lembaga keuangan, dan sektor sosial belum terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang kohesif.

Kedua, belum adanya roadmap nasional yang jelas dan terukur untuk mencapai target pengembangan energi surya skala besar. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia teknis di tingkat lokal, khususnya dalam instalasi dan pengelolaan PLTS berbasis komunitas.

“Kita butuh pendekatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tapi juga kelembagaan dan kapasitas di tingkat komunitas,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperluas dampak pengembangan energi terbarukan, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Perwakilan MOSAIC, Hidayat Tri Sutardjo, menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan energi dapat mendorong dampak yang lebih luas.

“Ketika masyarakat memiliki dan mengelola energinya sendiri, dampaknya bukan hanya pada akses listrik, tetapi juga pada pergerakan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

Model Pembiayaan dan Potensi Dampak

Salah satu pendekatan utama yang dibahas adalah blended finance syariah, yaitu integrasi pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari sukuk negara, sukuk korporasi, hingga keuangan sosial seperti zakat dan wakaf.

Potensi keuangan sosial dinilai signifikan, dengan estimasi zakat mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun dan wakaf sekitar Rp180 triliun. Integrasi sumber-sumber ini dinilai dapat membantu menutup kesenjangan pembiayaan energi terbarukan.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada satu instrumen. Perlu pendekatan berbasis ekosistem yang menggabungkan berbagai sumber pembiayaan,” ujar Luthfi.

Dalam konteks ini, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah menekankan pentingnya peran KNEKS dalam mengorkestrasi integrasi berbagai instrumen pembiayaan syariah.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujar Dwi.

Dwi juga menyoroti besarnya potensi dana sosial syariah di Indonesia yang dapat dimobilisasi untuk mendukung transisi energi, termasuk melalui pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

Salah satu inovasi yang diusulkan adalah Green Waqf Sukuk (GWS), pengembangan dari Cash Waqf Linked Sukuk yang mengarahkan imbal hasil sukuk untuk pembiayaan proyek energi hijau.

Adapun, dalam simulasi yang dipaparkan Luthfi, proyek PLTS 1 MW membutuhkan investasi sekitar Rp17 miliar dengan umur proyek 20 tahun dan kapasitas produksi sekitar 1.577 MWh per tahun. Perhitungan menunjukkan biaya listrik (levelized cost of electricity/LCOE) sekitar Rp618/kWh, lebih rendah dibanding tarif listrik pada umumnya.

Secara operasional, proyek ini dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp788 juta per tahun dengan potensi surplus sekitar Rp533 juta, terutama dalam skema berbasis hibah.

Namun, dalam skema public-private partnership (PPP), proyek dinilai masih borderline bankable (hampir layak pembiayaan) dengan tingkat pengembalian sekitar 7 persen. Sehingga, proyek ini membutuhkan kombinasi pembiayaan seperti skema 30 persen subsidi dan 70 persen investasi agar lebih menarik.

“Dalam beberapa skema, proyeknya masih borderline secara komersial. Karena itu, kombinasi pembiayaan menjadi penting,” ujar Luthfi.

Selain itu, dalam skema pembiayaan melalui lembaga seperti PT SMI, proyek dinilai cukup aman dari sisi kemampuan membayar utang (debt service coverage ratio sekitar 1,78), meskipun imbal hasil bagi investor masih relatif terbatas.

Dari sisi dampak, proyek berbasis komunitas ini juga menunjukkan manfaat sosial yang signifikan. Satu unit PLTS 1 MW dapat melayani sekitar 900 rumah tangga dan 79 UMKM, dengan nilai social return on investment (SROI) sekitar 1,75 kali dari investasi awal. Artinya, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,75 manfaat sosial.

Koperasi bisa jadi Aktor Kunci

Dari sisi implementasi, Tenaga Ahli Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Roy Abimanyu, menekankan bahwa koperasi dapat menjadi aktor kunci dalam pengembangan proyek energi berbasis komunitas.

“Koperasi bisa menjadi entry point yang paling realistis karena sudah memiliki basis anggota dan struktur operasional di tingkat lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan implementasi sebaiknya tidak menunggu penyempurnaan regulasi baru, melainkan memanfaatkan kerangka yang sudah tersedia agar proyek dapat segera berjalan.

Menurutnya, sejumlah penjajakan proyek berbasis komunitas telah mulai dilakukan di beberapa wilayah, termasuk di Sulawesi dan kawasan Indonesia timur, meskipun masih dalam tahap awal. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan biaya masih cukup besar karena ketergantungan pada komponen impor dalam pembangunan PLTS.

Roy juga menekankan pentingnya tata kelola dan rasa kepemilikan dalam skema pembiayaan berbasis komunitas.

“Kalau tidak ada sense of ownership, program akan sulit berkelanjutan. Di sini skema seperti wakaf bisa menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat keterikatan tersebut,” tambahnya.

FGD ini juga mendorong pembentukan working group lintas sektor serta pengembangan proyek percontohan sebagai langkah awal implementasi. Ke depan, pendekatan pembiayaan berbasis komunitas diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses energi sekaligus mendukung transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk merilis panduan pembiayaan hijau untuk mendorong efisiensi maupun transisi energi.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK R. Joko Siswanto menjelaskan, panduan tersebut untuk menjembatani sumber pembiayaan dan proyek-proyek hijau. “Mungkin dalam waktu dekat, akan kami buatkan semacam buku panduan, pedoman dalam pembiayaan proyek efisiensi energi,” kata Joko, dalam diskusi ‘Finance for Future: Giving the Green Shift a Lift’ di Jakarta, Kamis (30/4).

Salah satu poin yang potensial masuk dalam panduan adalah soal jaminan bahwa pembiayaan betul-betul mendukung efisiensi energi atau transisi energi. “Misalnya proyek ini diklaim bisa menghemat penggunaan energi dari 100 persen menjadi 50 persen, itu perlu ada sesuatu yang menjamin,” ujar Joko.

“Jika pada akhirnya tidak seperti itu (tidak sesuai klaim), siapa yang menanggung kerugiannya,” ucapnya, menambahkan.

Deretan Regulasi Pembiayaan Hijau

Joko menjelaskan OJK sudah menerbitkan sederet aturan untuk mendorong lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan hijau.

Pembiayaan hijau diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

“Dalam rencana bisnisnya, mereka harus memasukkan misalnya inovasi produk dan layanan keuangan yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sosial,” kata Joko.

Di akhir periode, lembaga jasa keuangan, emiten, maupun perusahaan publik wajib membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Dokumen ini dapat diakses secara terbuka, sehingga membantu masyarakat untuk menilai kinerja keberlanjutan institusi.

Pada 2022, OJK mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia, yang kemudian diperbaharui pada 2024 dan awal 2026 dengan nama Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Ini semacam panduan mengenai proyek yang masuk kategori hijau atau berkelanjutan.

“Kami ingin taksonomi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil,” ujar Joko.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk merilis panduan pembiayaan hijau untuk mendorong efisiensi maupun transisi energi.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK R. Joko Siswanto menjelaskan, panduan tersebut untuk menjembatani sumber pembiayaan dan proyek-proyek hijau. “Mungkin dalam waktu dekat, akan kami buatkan semacam buku panduan, pedoman dalam pembiayaan proyek efisiensi energi,” kata Joko, dalam diskusi ‘Finance for Future: Giving the Green Shift a Lift’ di Jakarta, Kamis (30/4).

Salah satu poin yang potensial masuk dalam panduan adalah soal jaminan bahwa pembiayaan betul-betul mendukung efisiensi energi atau transisi energi. “Misalnya proyek ini diklaim bisa menghemat penggunaan energi dari 100 persen menjadi 50 persen, itu perlu ada sesuatu yang menjamin,” ujar Joko.

“Jika pada akhirnya tidak seperti itu (tidak sesuai klaim), siapa yang menanggung kerugiannya,” ucapnya, menambahkan.

Deretan Regulasi Pembiayaan Hijau

Joko menjelaskan OJK sudah menerbitkan sederet aturan untuk mendorong lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan hijau.

Pembiayaan hijau diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

“Dalam rencana bisnisnya, mereka harus memasukkan misalnya inovasi produk dan layanan keuangan yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sosial,” kata Joko.

Di akhir periode, lembaga jasa keuangan, emiten, maupun perusahaan publik wajib membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Dokumen ini dapat diakses secara terbuka, sehingga membantu masyarakat untuk menilai kinerja keberlanjutan institusi.

Pada 2022, OJK mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia, yang kemudian diperbaharui pada 2024 dan awal 2026. Ini semacam panduan mengenai proyek yang masuk kategori hijau sebagai panduan pembiayaan.

“Kami ingin taksonomi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil,” ujar Joko. TKBI bahkan telah diperbarui hingga versi ketiga pada awal 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Memaknai momentum Hari Bumi 2026 yang berlangsung di minggu ini, Bank Mandiri menegaskan komitmen keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan operasional bank. Keberlanjutan dijalankan sebagai perjalanan jangka panjang yang terukur dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dengan melibatkan nasabah korporasi hingga nasabah retail dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Dengan mengusung semangat Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri memperkuat perannya sebagai katalis dalam akselerasi ekonomi hijau Indonesia melalui pendekatan berbasis data, implementasi nyata, dan dampak yang berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menyampaikan, hingga Maret 2026 portofolio pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai sekitar Rp320 triliun, tumbuh 8,8% secara tahunan, dengan porsi pembiayaan hijau sebesar Rp167 triliun dan pembiayaan sosial sebesar Rp153 triliun. Capaian ini menempatkan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau di Indonesia dengan pangsa lebih dari 35% dibandingkan tiga bank besar nasional.

“Kami optimistis pembiayaan berkelanjutan akan terus tumbuh pada kisaran 7–9% secara tahunan, sejalan dengan target pertumbuhan kredit bank only. Di tengah dinamika kondisi makroekonomi domestik dan global, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan. Dengan demikian, kami terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset,” ujar Henry.

Optimisme tersebut didukung oleh pipeline yang solid, di mana sekitar 77% berasal dari sektor yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, antara lain pembiayaan ketahanan energi, termasuk energi terbarukan dan efisiensi energi, eco-efficient products, perumahan inklusif melalui program FLPP, serta penguatan pembiayaan produktif.

Sepanjang 2025, Bank Mandiri juga menerbitkan Green Bond Phase 2 dan Sustainability Bond Phase 1 dengan total nilai mencapai Rp10 triliun, yang disalurkan kepada proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, Bank Mandiri aktif berkolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum seperti Forum Group Discussion (FGD), roundtable, dan pilot program, termasuk pengembangan skema pembiayaan baru di sektor prioritas seperti waste-to-energy.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri terus memperluas akses solusi keberlanjutan kepada masyarakat. Bank Mandiri mendorong partisipasi masyarakat melalui peluncuran fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin’ Planet di aplikasi Livin’ by Mandiri. Melalui fitur ini, nasabah dapat menghitung jejak emisi, melakukan carbon offset, serta membeli SPE-GRK secara langsung.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Inisiatif hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon ini juga memperluas akses pasar karbon, dari yang sebelumnya lebih banyak diakses segmen korporasi menjadi lebih inklusif bagi masyarakat luas.

Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai program untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan, antara lain penawaran kendaraan listrik melalui Livin’ Auto, kartu debit ramah lingkungan berbahan Recycled PVC, serta produk e-money Livin’ Eco Green edisi khusus Hari Bumi di platform Livin’ Sukha.

Sejalan dengan inisiatif tersebut, di internal perusahaan Bank Mandiri juga mendorong keterlibatan aktif pegawai dengan mengajak seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam program penanaman pohon berbasis digital melalui fitur Livin’ Planet yang dilaksanakan pada 11–19 April 2026. Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi untuk meningkatkan engagement sekaligus memperkuat pemahaman pegawai terhadap peran individu dalam implementasi ESG di lingkungan kerja. Inisiatif ini berhasil menarik partisipasi lebih dari 500 pegawai, dengan total kontribusi penanaman lebih dari 800 pohon bakau merah yang akan ditanam di wilayah Tangerang, Banten.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap target Net Zero Operation pada tahun 2030, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan emisi operasional hingga mencapai 32% dari baseline tahun 2019 melalui berbagai inisiatif, seperti optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya.

Bank Mandiri menegaskan bahwa perjalanan keberlanjutan telah berjalan dengan arah yang jelas dan fondasi yang kuat bagi perusahaan. Ke depan, Perseroan akan terus mempercepat akselerasi keberlanjutan melalui penguatan kolaborasi, inovasi, serta perluasan dampak di seluruh lini bisnis dan operasional bank demi keunggulan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menjadi penggerak utama dalam transformasi menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA melaporkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan sepanjang kuartal I/2026.

Dalam laporan kinerja per Maret 2026, bank milik Grup Djarum itu menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 10,0% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp258 triliun, dibandingkan dengan Rp235 triliun pada periode tiga bulan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau (green financing) menembus Rp113 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 7,7% dibandingkan dengan Rp105 triliun pada kurun Januari–Maret 2025.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 12% YoY menjadi Rp146 triliun, dibandingkan dengan Rp130 triliun pada tahun sebelumnya.

BCA tidak memperinci secara detail sektor-sektor yang menerima pendanaan hijau tiga bulan pertama 2026. Meski demikian, pembiayaan sistem operasional kendaraan listrik tercatat memiliki outstanding sebesar Rp3,65 triliun, sementara pembiayaan untuk energi terbarukan mencapai Rp7,1 triliun dengan kapasitas 323 mega watt (MW).

Secara keseluruhan, BBCA membukukan penyaluran kredit sebesar Rp994 triliun hingga Maret 2026, meningkat 5,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp941,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara pruden,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, kredit BCA utamanya ditopang oleh kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun, meningkat 7,8% YoY dibandingkan posisi kuartal I/2025.

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) terjaga, masing-masing 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan. Dengan demikian, total laba BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun hingga Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hijau sepanjang tiga bulan pertama 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode Januari–Maret 2026, total pembiayaan hijau bank pelat merah ini mencapai Rp167 triliun, tumbuh 12,83% secara year on year (YoY) daripada Rp148 triliun pada kuartal I/2025.

Mayoritas pembiayaan hijau ini disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan, dengan nilai menembus Rp113 triliun. Sektor produk ramah lingkungan (eco-efficient products) menempati peringkat kedua dengan pembiayaan yang diterima sebesar Rp15,4 triliun, sementara kredit yang disalurkan BMRI ke sektor energi terbarukan mencapai Rp12,2 triliun.

Bank Mandiri juga tercatat menyalurkan pembiayaan untuk sektor kendaraan berbahan bakar hijau, dengan nilai Rp10 triliun. Selanjutnya sektor pengelolaan air berkelanjutan memperoleh pembiayaan Rp5,82 triliun dan bangunan hijau Rp10,1 triliun.

Secara total, Bank Mandiri menyalurkan kredit berkelanjutan dengan nilai total Rp320 triliun per Maret 2026. Angka ini naik 8,84% YoY dari Rp294 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi portofolio pembiayaan sosial sebesar Rp153 triliun.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menjelaskan bahwa pangsa pembiayaan hijau BMRI mencapai 35%, tertinggi di antara tiga bank besar nasional.

Pada kuartal I/2026, perseroan mencatat pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun di sektor green building dan Rp5,2 triliun di sektor pengelolaan sumber daya alam hayati.

Sejalan dengan ketentuan POJK yang mendorong pengembangan produk keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperkuat sisi pendanaan melalui alokasi penuh dana Green Bond Tahap II sebesar Rp5 triliun, masing-masing sebesar 72% untuk sektor pengelolaan SDA hayati dan 28% untuk transportasi ramah lingkungan.

Dari aspek operasional berkelanjutan (Sustainable Operation), Henry mengemukakan Bank Mandiri menurunkan emisi operasional melalui penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, optimalisasi green building, pemasangan panel surya, serta penyediaan charging station. Perseroan juga mulai menghitung emisi Scope 3 dari perjalanan dinas dan penggunaan kertas, serta didukung digital carbon tracking untuk pemantauan emisi yang lebih terukur.

Pada pilar Sustainability Beyond Banking, inklusi keuangan diperkuat melalui Livin’ Merchant dan program TJSL, disertai dengan penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025 sesuai standar pelaporan global. Komitmen ini diperkuat dengan rencana peluncuran Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk segmen ritel melalui fitur Livin’ Planet, bekerja sama dengan IDX Carbon.

“Dengan kinerja dan fundamental yang solid tersebut, kami optimis ke depannya Bank Mandiri akan dapat menghasilkan kontribusi positif dan signifikan, dalam memperkuat industri perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Henry.