Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada pekan ini, nilai tukar rupiah mencapai titik terburuk sepanjang sejarah yaitu menembus Rp17.500 per dolar AS. Kendati demikian, Presiden Prabowo seakan tidak terlalu ambil pusing dengan perkembangan tersebut.

Prabowo beralasan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak bertransaksi memakai dolar AS. Oleh sebab itu, dia meyakini masyarakat banyak tidak akan berpengaruh terhadap pelemahan kurs rupiah selama kebutuhan suplai energi dan pangan tersedia.

“Sebentar-sebentar Indonesia akancollapse[runtuh], akanchaos[rusuh]. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desagakpakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” klaim Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

Para pakar hingga pelaku pasar punya pendapat lain dari kepala negara dan pemerintah itu: meski tak secara langsung, pelemahan rupiah akan menggerus kantong masyarakat—baik kota maupun desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai US$61,3 miliar pada Januari–Maret 2026. Angka itu naik 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan golongannya, bahan baku/penolong mendominasi (70,42%) total barang impor Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini.

Tak bisa dimungkiri, masyarakat desa memang tidak memakai dolar AS ketika beli barang di warung atau pasar. Masalahnya, seperti yang tampak dari data BPS, banyak barang di warung dan pasar itu diproduksi memakai bahan baku/penolong dari luar negeri alias impor.

Ambil contoh, masyarakat kota hingga desa suka konsumsi mi instan dan tempe. Meski keduanya diproduksi dalam negeri, namun bahan bakunya (gandum dan kedelai) hampir seluruhnya diimpor.

Bahkan, hampir semua produk berkemasan yang ada di warung hingga pasar memakai bahan baku/penolong yang diimpor yaitu plastik. Belum lagi berbagai produk energi seperti LPG hingga BBM non-subsidi yang juga masih bergantung impor.

Sayangnya, masyarakat dunia masih memakai dolar AS ketika melakukan perdagangan antarnegara. Akibatnya, depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengerek harga bahan baku/penolong dari luar negeri.

Biaya logistik atau transportasi pengiriman hingga pajak atas barang impor akan ikut merangkak naik. Di dalam negeri, biaya terminal handling charges (THC) oleh agen pelayaran hingga biaya pembersihan/washing kontainer di depo kontainer juga memakai dolar AS.

Singkatnya, biaya produksi barang-barang dalam negeri akan meningkat drastis. Jika tak mau rugi maka para produsen harus menaikkan harga final produk. Para ekonom menyebut fenomena tersebut sebagai inflasi impor (imported inflation).

“Jadi pada akhirnya pelemahan rupiah akan dirasakan pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Dari sisi pengusaha, mereka juga tidak memiliki banyak pemilihan: apa pun keputusan yang diambil, pada akhirnya lebih banyak berdampak negatif ke perusahaan maupun masyarakat.

Di satu sisi, jika importir tidak sanggup menanggung biaya tambahan maka mereka berpotensi menurunkan aktivitas impor yang berdampak ke penurunan produksi barang.

Dampaknya besar: bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga suplai barang terganggu (produksi turun yang buat harga di masyarakat juga berpotensi naik).

Sementara jika produsen membebankan biaya tambahan ke konsumen (masyarakat) maka harga jual produk akan naik. Masalahnya, daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

"Daya beli masyarakat juga terus menurun sehingga kemungkinan produk tidak terserap di pasar atau di tingkat konsumen," jelas Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi kepadaBisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Permasalahan tak berhenti di situ. Deni menjelaskan jika harga-harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan gaji atau penghasilan masyarakat maka daya beli akan tergerus.

Singkatnya, masyarakat akan merasa ‘semakin miskin’ karena Rp100.000 yang dulu bisa untuk makan tiga hari kini hanya bisa untuk sehari.

Lebih lanjut, jika pendapatan riil atau uang yang bisa dibelanjakan masyarakat berkurang maka konsumsi rumah tangga akan turut tergerus.

“Pola konsumsi berubah menjadi lebih defensif, masyarakat menahan belanja non-esensial dan fokus pada kebutuhan dasar,” jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Catatannya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (berkontribusi 54,36% atas pembentukan produk domestik bruto pada kuartal I/2026). Oleh sebab itu, Rizal mengingatkan jika depresiasi rupiah terus berlanjut maka juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi ke depan.

Perlu Respons Serius

Oleh sebab itu, baik ekonom hingga pengusaha meminta otoritas merespons pelemahan rupiah dengan serius, bukan malah menyepelekan.

Para pengusaha mengharapkan kehadiran para pembuat kebijakan. Jika tidak maka konsekuensinya bisa ke mana-mana: penahanan ekspansi usaha hingga efisiensi usaha seperti pemecatan pekerja.

"Sebetulnya pelaku usaha sudah pasrah karena memang mata uang kita tidak kuat menghadapi mata uang asing, tapi sebagai masyarakat dan dunia usaha tetap berharap pemerintah melakukan langkah jitu agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi sehingga tidak terjadi PHK," jelas Subandi.

Sementara itu, Rizal menilai respons kebijakan tak bisa hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing (valas) atau penyerapan likuiditas jangka pendek seperti yang selama ini disampaikan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI).

Menurut pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu, pemerintah juga perlu ambil peran yaitu memperkuat kredibilitas fiskal dengan menjaga disiplin defisit, memperbesar pasokan devisa ekspor, dan mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan substitusi impor dan nilai tambah yang terukur.

Pada saat yang sama, sambungnya, perlindungan daya beli masyarakat perlu diperkuat melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi distribusi, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Tanpa pembenahan struktural tersebut, rupiah akan tetap rentan terhadap tekanan eksternal dan ekonomi domestik semakin sensitif terhadap gejolak global,” tutup Rizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali melayangkan pernyataan kontroversial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini soal pelemahan nilai tukar rupiah. Prabowo menarasikan, anjloknya nilai tukar rupiah tidak memberi dampak riil bagi kehidupan masyarakat di pedesaan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS.

Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan RI 1 tersebut dengan menyinggung bahwa Prabowo perlu mempelajari topik pengantar ekonomi, yakni Economics 101.

Bhima menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah jelas memberikan dampak bagi masyarakat, tak terkecuali di pedesaan. Sebab, terkoreksinya Mata Uang Garuda akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

“Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG,” ujar Bhima saat dikonfirmasi Republika, Ahad (17/5/2026) lalu.

Permasalahannya, kata Bhima, Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 1998 ketika rupiah terjerembab akibat krisis finansial Asia. Ia menyebut, pada 1998, saat terjadi kenaikan tajam pada harga minyak tanah, masyarakat bisa beralih ke kayu bakar. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi hari ini.

“Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan masyarakat desa pasti akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena penggunaan barang-barang impor. Terus bergulirnya masuknya barang impor yang dibutuhkan masyarakat di tengah terkoreksinya rupiah secara otomatis akan memberi dampak pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

“Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” jelasnya.

Bhima juga menyoroti dampak lebih luas dari pelemahan rupiah. Di antaranya meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menunjukkan kondisi bahaya terhadap perekonomian rakyat.

“Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” tegasnya.

Bhima menekankan, pernyataan Prabowo selaku pemimpin negara dalam menanggapi pelemahan rupiah sangat disayangkan. Prabowo dinilai perlu mengevaluasi gaya komunikasinya agar tidak menimbulkan ‘keributan’ di ruang publik.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah ambrol dan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Pelaku usaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun ancang-ancang siasat menanggulangi dampak pelemahan rupiah.

Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,48% atau 84 poin ke Rp17.498 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026) pukul 09.15 WIB. Kemudian, rupiah kembali mencatatkan pelemahan ke level 17.507 per dolar AS pada pukul 11.30 WIB, yang menjadi terlemah sepanjang sejarah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low.

Namun, tekanan ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas. Kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal AS, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS.

Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow. Menurutnya, tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda.

"Bagi dunia usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/5/2026).

Saat ini, sekitar 70% bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55% dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah.

Sementara, sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi.

Di sisi lain, tekanan juga dirasakan dari aspek keuangan korporasi. Penguatan dolar AS meningkatkan beban kewajiban dalam valuta asing, baik dari sisi pembayaran bunga maupun pokok utang. Hal ini berdampak pada cash flow management dan meningkatkan profil risiko perusahaan.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Kondisi ini yang kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Menyikapi kondisi ini, dunia usaha pada dasarnya melakukan penyesuaian strategi ke arah yang lebih prudent dan risk-adjusted," katanya.

Menurut Shinta, pendekatan yang saat ini banyak diambil adalah selective growth. Ekspansi tetap dilakukan tetapi secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, serta kepastian return on investment. Sementara itu, investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda.

"Dari sisi antisipasi, perusahaan juga memperkuat strategi manajemen risiko secara lebih komprehensif. Penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar semakin ditingkatkan, disertai dengan penataan struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing," ujar Shinta.

Di sisi operasional, fokus diarahkan pada efisiensi melalui rasionalisasi capital expenditure (capex), optimalisasi working capital, serta peningkatan produktivitas.

Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan. Meskipun, menurutnya kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor.

Apindo sendiri menilai langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% merupakan bagian dari policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar di tengah tekanan global. Stabilitas ini menjadi key anchor bagi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan operasional dan perencanaan jangka menengah.

Namun, dalam situasi tekanan yang semakin dalam seperti saat ini, stabilitas saja menurutnya belum cukup. Maka, dibutuhkan penguatan koordinasi kebijakan yang lebih solid dan respons yang semakin terkalibrasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha.

Ke depan, dalam situasi di mana tekanan eksternal masih cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, menurutnya sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat, kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ungkapnya

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konstruksi menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN). Pasalnya, gejolak rupiah bisa berdampak pada membengkaknya biaya konstruksi.

Saat ini pembangunan sejumlah PSN banyak membutuhkan bahan baku impor, mulai dari semen, aspal, hingga baja. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan guna memastikan proyek yang sedang berjalan tidak akan mandek dan mengalami pembengkakan anggaran.