Kami diminta untuk menyediakan sumber daya manusia dalam teamwork, Jadi kita sedang menyiapkan teamwork itu,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mendukung percepatan mega proyek Giant Sea Wall di kawasan pesisir pantai utara (pantura) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerahnya tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Kamis mengatakan, sebagai bentuk dukungan pada pembangunan tanggul laut ini, pemerintahannya akan memberikan dorongan terhadap penguatan sektor sumber daya manusia (SDM).

"Kami diminta untuk menyediakan sumber daya manusia dalam teamwork, Jadi kita sedang menyiapkan teamwork itu," katanya.

Ia mengatakan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang dilakukan dengan teamwork dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Hal ini dilakukan, kata dia, guna membantu tim badan otoritas pembangunan untuk mempercepat dan mempermudah penataan rancangan proyek tanggul laut tersebut.

"Ada beberapa OPD terkait seperti Bappeda, DTRB, dan Bina Marga. Mereka dari mulai kepala dinasnya sampai bidang-bidang itu bagian dari teamwork untuk membantu badan otorita," katanya.

Soma optimistis, keberadaan Giant Sea Wall di pesisir utara Tangerang akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pesisir.

Selain melindungi daratan dari abrasi, tanggul laut raksasa itu juga dirancang sebagai sarana konektivitas kawasan yang akan menggerakkan motor pertumbuhan ekonomi baru.

"Nanti konektivitas juga ini harus nyambung dengan jalan-jalan yang ada. Jaringan jalan yang ada di kita, jaringan tol yang ada di Pantai Indah Kapuk, arah Balaraja untuk meningkatkan ekonomi," tuturnya.

Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Tangerang direncanakan akan ada tiga jenis rancangan pengembangan dan pembangunan infrastruktur tanggul laut.

Dari ke tiga jenis tanggul laut tersebut, yakni pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak, dan tanggul laut raksasa.

"Di Kabupaten Tangerang sendiri, khusus kita itu akan kena project-nya itu di sekitar Kecamatan Kosambi. Ada empat desa/kelurahan di sana, seperti Kosambi Barat, Kosambi Timur dan lainnya," ujarnya.

Ia bilang, pembangunan proyek tanggul yang akan dibangun di pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 19 kilometer. Dimana, dari tiga jenis tanggul laut tersebut meliputi pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak dan tanggul laut raksasa.

"Kurang lebih kalau tidak salah panjangnya sekitar 17-19 kilometer untuk proyek tanggul laut yang akan dibangun di Kabupaten Tangerang," tuturnya.

Soma menyebut, kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa akan mulai dibangun dari Pantura Jawa, Jakarta hingga Surabaya, termasuk kawasan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Jadi sebenarnya rancangan proyek ini sudah banyak penelitian. Dari ahli oseanografi, ahli kelautan yang sudah sangat terlibat sudah ada penelitiannya begitu," ujarnya.

Diketahui, Pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Proyek ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Urgensi pembangunan Giant Sea Wall
adalah untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, menyebut akan ada tiga jenis rancangan pengembangan dan pembangunan infrastruktur tanggul laut yang masuk dalam mega proyek Giant Sea Wall di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Kamis mengatakan tiga jenis tanggul laut tersebut yakni pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak, dan tanggul laut raksasa.

"Tiga rancangan pembangunan infrastruktur tanggul laut ini telah masuk dalam proyek strategi nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pembangunan proyek tanggul yang akan dibangun di pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 19 kilometer," ujarnya.

Di Kabupaten Tangerang sendiri, lanjutnya, wilayah yang akan kena proyeknya itu di sekitar Kecamatan Kosambi. "Ada empat desa/kelurahan di sana, seperti Kosambi Barat, Kosambi Timur dan lainnya," katanya.

Soma menyebut, kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa akan mulai dibangun dari Pantura Jawa, Jakarta hingga Surabaya, termasuk kawasan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Jadi sebenarnya rancangan proyek ini sudah banyak penelitian. Dari ahli oseanografi, ahli kelautan yang sudah sangat terlibat sudah ada penelitiannya begitu," ujarnya.

"Kalau tidak salah kedalamannya juga sekitar 19 meter, itu yang paling dalam di Teluk Jakarta. Saya mendengar juga di sisi sebelah timurnya hingga Semarang akan dibangun," tambahnya.

Dia mengungkapkan, dalam pembangunan mega proyek tersebut juga dirancang untuk menghadirkan konektivitas antara infrastruktur lain yang akan mendukung motor pertumbuhan ekonomi baru.

"Nanti konektivitasnya juga ini harus nyambung dengan jalan-jalan yang ada. Jaringan jalan yang ada di kita, jaringan tol yang dari PIK (Pantai Indah Kapuk), arah Balaraja untuk meningkatkan ekonomi," kata dia.

Diketahui, Pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Proyek ini ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Urgensi pembangunan Giant Sea Wall adalah untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BONTANG - Kota Bontang terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu episentrum tujuan investasi strategis di wilayah Indonesia Timur. Berada di posisi geografis prima yang terhubung langsung dengan jalur logistik nasional, memiliki barisan industri skala besar.

Kemudian, berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bontang kini resmi menawarkan dua kawasan industri unggulan untuk menggaet investor domestik maupun global. “Dua kawasan andalan yakni Kaltim Industrial Estate (KIE) dan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspian Nur, Kamis (21/5/2026).

Keduanya disiapkan secara matang sebagai pusat pengembangan industri, hilirisasi, logistik, dan investasi berkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim Industrial Estate (KIE) merupakan kawasan industri yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan sangat pesat di Kota Bontang.

Di atas lahan seluas 214,09 hektare, KIE telah disokong infrastruktur dasar yang terintegrasi secara paripurna. Aktivitas bisnis di dalam kawasan ini bergerak dinamis mencakup:

- Pengembangan industrial estate

- Produksi ready mix concrete

- Bisnis properti dan perdagangan (trading).

- Proyek engineering, procurement and construction (EPC).

Aspian Nur menuturkan keluwesan sektor usaha ini membuat KIE sangat fleksibel untuk menampung berbagai jenis industri baru. Selain memiliki akses instan ke kawasan pelabuhan, posisinya juga bertetangga dekat dengan industri petrokimia, energi, dan manufaktur eksisting.

Hal ini memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi investor yang ingin membangun industri hilirisasi atau industri pendukung. Konektivitas mobilitas di KIE pun tergolong prima karena terhubung langsung dengan Pelabuhan Lok Tuan, Pelabuhan LNG Badak, serta jalur darat utama menuju Kota Samarinda dan Balikpapan.

“Ketangguhan operasional di kawasan ini kian lengkap berkat jaminan utilitas seperti pasokan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga kesiapan tenaga kerja industri yang kompetitif,” ucapnya.

Jika KIE menawarkan fleksibilitas dan integrasi, Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari hadir sebagai jawaban atas kebutuhan investasi masa depan dalam skala yang jauh lebih masif.

Dengan hamparan lahan yang sangat luas mencapai 1.102 hektare, kawasan ini diproyeksikan menjadi ruang pengembangan industri raksasa yang terpadu. Ketersediaan lahan yang melimpah ini membuka peluang emas bagi pembangunan:

- Industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam

- Pusat logistik dan kompleks pergudangan

- Pembangkit energi serta industri hijau yang ramah lingkungan

Keunggulan komparatif dari Bontang Lestari terletak pada lokasinya yang berada di wilayah pesisir. Keberadaan ini membuka potensi konektivitas kuat dengan jalur distribusi laut yang krusial untuk menciptakan efisiensi rantai pasok serta kelancaran aktivitas ekspor-impor.

“Di tengah menyusutnya lahan industri di Indonesia, Bontang Lestari menjadi peluang berharga jangka panjang bagi para pemodal besar,” ujar Aspian Nur.

Dalam konstelasi ekonomi ini, Bontang memegang peran vital sebagai daerah penyangga industri dan logistik utama. Ditambah lagi, kebijakan nasional saat ini tengah gencar mendorong hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam.

Dia optimistis kesiapan infrastruktur, ketersediaan lahan, jaminan pasokan energi, hingga akses pasar domestik dan ekspor akan membuat Bontang merajai peta investasi Indonesia Timur dalam beberapa tahun ke depan.

Kehadiran para investor ini tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka investasi daerah melainkan menjadi stimulus utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan, pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan. “Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam. “Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Bawono juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. “Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize.

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata Balagaize, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100% program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100 persen. “Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sama sekali tidak terkait dengan film Pesta Babi yang ramai baru-baru ini. Dengan demikian program tersebut terus berlanjut untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah 1 juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut.

"Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," ujar Iwan, Rabu (20/5/2026).

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat/petani hingga 20 persen sampai 30 persen, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

"Soal kritik di film Pesta Babi itu ya hak demokrasi menyatakan pendapat dalam bentuk kreativitas film. Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," tegas dia lagi.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize, dikutip di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100%.

“Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek. Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97%, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88%.

“Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

JAKARTA - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk melaksanakan proyek Pengolahan Sampahmenjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar. Langkah ini mengacu pada hasil kesepakatan sidang debottlenecking yang dipimpin langsung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa 7 Mei 2026. Hal ini demi mengakhiri hambatan birokrasi yang telah lama menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Pengamat Ketahanan Energi dari Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, wali kota tidak perlu lagi menunda serta mencari alasan baru yang berakibat mundurnya pembangunan PSEL Kota Makassar. Menurut Ali, keputusan Menkeu Purbaya yang meminta proyek tetap berjalan di lokasi awal dengan memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan investor adalah jalan keluar terbaik agar proyek ramah lingkungan ini segera terwujud. Menteri LH Jumhur Tegaskan Komitmen Atasi Pengelolaan Sampah

Ali menekankan percepatan pembangunan PSEL Makassar merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi (waste to energy) ini segera tuntas. “Saat itu wali kota Makassar pun sudah setuju dan menyanggupi di depan Menkeu, yang juga diperintah Presiden agar proyek PSEL ini segera jalan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Ali mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan agar proyek infrastruktur strategis seperti PSEL ini segera berjalan tanpa hambatan ego sektoral atau kerumitan birokrasi di daerah. “Keputusan Menkeu Purbaya untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Perpres No 109/2025 sudah tepat, karena tidak akan membebani APBD Kota Makassar untuk pengadaan lahan baru," ujarnya.

Selain itu, wali kota perlu bergerak cepat menjawab masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menolak pemindahan lokasi proyek ke Kecamatan Tamanlanre, yang telah disediakan investor. Sebab kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial seperti bau, boleh jadi tidak berdasar. “Sebab teknologi PSEL yang akan digunakan merupakan teknologi ramah lingkungan, seperti diterapkan di Singapura, Jepang dan kota besar lainnya,” tambahnya. Purbaya Beberkan Capaian Satgas Debottlenecking: Percepat Investasi Rp525 Triliun

Ali juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara jujur dan terbuka. Bukan dijadikan alat permainan politik yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking bentukan pemerintah telah berhasil mengurai hambatan investasi senilai lebih dari USD30 miliar atau setara Rp525 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam memangkas birokrasi dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang selama ini tersendat.

Purbaya merinci bahwa sebagian besar dari nilai tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. "Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari USD30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar USD22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Selain capaian tersebut, pemerintah kini membidik percepatan proyek raksasa di wilayah Sumatera dengan nilai investasi mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp700 triliun. Proyek ini diketahui telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan akan menjadi prioritas penanganan satgas agar segera berjalan.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



"Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai USD40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," kata Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa salah satu kendala utama investor global, seperti dari Swiss, adalah ketidaktahuan mengenai saluran pengaduan yang resmi saat menghadapi kendala birokrasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta jaringan kedutaan besar guna memasifkan informasi mengenai Satgas Debottlenecking.

Pemerintah juga berencana meluncurkan situs pengaduan khusus sebagai kanal langsung bagi para pelaku usaha. "Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," tambahnya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Terkait mekanisme penyelesaian masalah, Purbaya menekankan pentingnya transparansi meskipun terdapat beberapa pelaku usaha yang meminta keluhannya ditangani secara tertutup demi menjaga reputasi bisnis. Menurutnya, publikasi proses penyelesaian hambatan investasi justru akan menunjukkan keseriusan Indonesia di mata dunia.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," tegas Purbaya.

JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026 lalu, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS. Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) dimana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan bahwa Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak tahun 2023. Sehingga Perusahaan meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menunjukan kesiapan untuk mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih, lalu juga memberikan nilai tambah sektor hulu migas, dan yang terpenting adalah mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Indra.

Pipa Cisem 2, imbuh Indra, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa,” imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas, Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

“Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan Gas untuk Rumah Tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa. Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertagas sebagai Perusahaan infrastruktur energi terus berperan aktif mendukung program integrasi infrastruktur transmisi gas bumi nasional guna meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertagas berkomitmen terus memperkuat optimalisasi penggunaan gas bumi sebagai energi yang bersih dan handal dalam transisi energi di Indonesia. Pertagas juga sekaligus mendukung target Asta Cita Presiden yaitu mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

CILEGON - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) ambil bagian dalamProyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang baru saja diresmikan olehPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.KRAS) hadir sebagai pilar utama dalam agenda ini melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis.

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD 200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD 320 juta.

Sebelumnya PresidenPrabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek ini merupakan satu dari sembilan proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Dalam pidatonya, Presiden RI menekankan, bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. “Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Adopsi Teknologi Terkini dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Kedua proyek ini mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi. Kolaborasi dengan mitra strategis memungkinkan Krakatau Steel mengadopsi proses produksi yang sangat efisien untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Selain peningkatan kapasitas, fokus utama proyek ini adalah pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga mengoptimalkan utilisasi produksi baja domestik dan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih mandiri dan resilien.

KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T



Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyatakan, “Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, menambahkan bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi ekosistem industri hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan Nilai Tambah Strategis

Optimalisasi proyek dilakukan di lahan Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, yang telah terintegrasi dengan ekosistem industri lengkap, termasuk pelabuhan internasional, pembangkit listrik, industri pengolahan air, dan konektivitas jalur kereta api. Integrasi ini memastikan efisiensi logistik yang terpadu.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi importasi secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset Krakatau Steel, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas idle agar lebih produktif.

Melalui langkah ini, Krakatau Steel terus bertransformasi membangun ekosistem industri baja yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk masa depan hijau yang berkelanjutan.

CIREBON - Cirebon selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil batu andesit Cirebon dengan kualitas yang banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur . Karakter batu alam dari kawasan ini yang padat, kuat, serta tahan terhadap perubahan cuaca menjadikannya material andalan untuk trotoar, taman kota, hingga kawasan publik berskala besar. Di tengah masifnya pembangunan nasional, kebutuhan terhadap material lokal seperti batu andesit terus meningkat.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia memiliki sumber daya batuan andesit yang melimpah dan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat. Batu andesit dikenal memiliki daya tahan tinggi terhadap beban dan abrasi, sehingga kerap dipilih untuk proyek-proyek yang membutuhkan durabilitas jangka panjang. Karakter ini membuat batu andesit banyak digunakan dalam pembangunan fasilitas publik dan kawasan strategis. Lihat grafis:Mengenal Batuan Andesit 'Harta Karun' Tersembunyi di Desa Wadas

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong penggunaan material dalam negeri, khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) . Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada 219 PSN di tahun 2026 yang berjalan di berbagai sektor, mulai dari transportasi, pariwisata, hingga ruang publik. Ketersediaan material lokal yang memenuhi standar teknis menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

Di tingkat industri, peran produsen batu andesit lokal menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan. Salah satunya CV Silvio Gunawan, pelaku industri batu alam asal Cirebon yang telah beroperasi sejak 2015. Perusahaan ini tercatat memiliki legalitas usaha, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta hasil uji laboratorium untuk memastikan kualitas produknya sesuai standar konstruksi.

Selain aspek legal dan teknis, perusahaan tersebut juga telah menerapkan sistem pengelolaan limbah produksi melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Upaya ini dilakukan untuk memastikan aktivitas produksi tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di tingkat daerah.

Dalam perjalanannya, CV. Silvio Gunawan tercatat terlibat dalam penyediaan material untuk berbagai proyek pemerintah, termasuk kawasan TMII Jakarta, Labuan Bajo, Mandalika, hingga Danau Toba. Dengan kapasitas produksi yang terukur, perusahaan lokal seperti ini menjadi contoh bagaimana industri daerah dapat berkontribusi dalam pembangunan berskala nasional. “Fokus kami sejak awal adalah menjaga kualitas agar material yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan proyek,” kata Direktur CV. Silvio Gunawan, Gunawan, Rabu (15/4/2026).

Di luar aktivitas produksi, industri batu alam di Cirebon juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Usaha pengolahan batu andesit menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari proses produksi hingga distribusi, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tambang. “Keberadaan industri ini diharapkan bisa memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Dengan kombinasi antara potensi sumber daya alam, kebijakan penggunaan produk dalam negeri, serta peran industri lokal, batu andesit Cirebon menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Di balik material yang digunakan, terdapat kontribusi pelaku usaha daerah yang ikut menopang pembangunan dari hulu ke hilir.

Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan kontraktor dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTB Syaifuddin Zuhri mengatakan pembangunan pabrik es masih menjadi hambatan dalam proyek kampung nelayan tersebut.

"Spesifikasi pabrik es yang dibangun adalah slurry ice atau bubur es air laut yang membutuhkan instalasi pipa untuk penyedotan air laut," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Jumat.

Syaifuddin mengungkapkan jalur instalasi pipa penyedotan air laut yang paling efisien untuk pembangunan pabrik es Kampung Nelayan Merah Putih saat ini masih dikuasai oleh penduduk setempat.

Koordinasi lintas pihak menjadi kunci untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat sekaligus memastikan proyek kampung nelayan tetap berjalan sesuai target.

Ia berharap proses mediasi dapat mempertemukan kepentingan masyarakat terdampak dengan pihak kontraktor, sehingga penentuan jalur instalasi pipa dapat segera disepakati bersama.

Berdasarkan hasil monitoring DKP NTB, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro di Kota Mataram saat ini telah mencapai 23 persen dan masih sesuai dengan rencana kerja dengan target penyelesaian 100 persen pada akhir Juni 2026.

KNMP Bintaro merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi perikanan, serta perbaikan lingkungan permukiman nelayan.

Pemerintah memilih Kelurahan Bintaro sebagai lokasi program kampung nelayan lantaran menjadi salah satu kantong permukiman nelayan di Kota Mataram, seperti keterbatasan fasilitas dasar, keterbatasan akses teknologi pengolahan hasil perikanan, serta kondisi permukiman yang rentan terhadap abrasi dan banjir rob.

Sejumlah fasilitas yang sedang dibangun meliputi shalter pendaratan ikan dan kotak pendingin portabel, gudang beku, pabrik es, kios perbekalan, kantor pengelola, balai pertemuan, rumah genset, hingga bengkel nelayan.

"Kami berharap keberadaan program Kampung Nelayan Merah Putih mampu memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat setempat," pungkas Syaifuddin.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PT PP) menyebut progres pembangunan peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 65,85 persen hingga Maret 2026.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan capaian tersebut melampaui target rencana sebesar 60,69 persen atau lebih cepat sekitar 5,15 persen.

“PT PP terus berkomitmen menghadirkan kualitas konstruksi terbaik serta memastikan proyek strategis nasional di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi pengembangan kawasan serta konektivitas di masa depan,” ujar Joko berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium PT PP, PT Mada Wikri Tunggal (MWT) dan PT Satria Bahana Sarana (SBS) Kerja Sama Operasi (KSO) dan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024 dengan nilai kontrak proyek yang mencapai angka sekitar Rp1,3 triliun.

Peningkatan Jalan Kawasan West Residence mencakup pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas, sistem drainase, jalur pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di kawasan IKN.

Dalam pelaksanaannya, PT PP bersama konsorsium KSO menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik guna menjaga percepatan progres proyek di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan IKN.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota baru, lanjut Joko, proyek tersebut juga telah memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja serta keterlibatan mitra kerja dan subkontraktor.

Melalui pencapaian progres yang melampaui target, PT PP menilai pembangunan Jalan Kawasan West Residence diharapkan dapat segera mendukung mobilitas dan konektivitas kawasan inti pemerintahan di IKN.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut mengapresiasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Jalan luar biasa, segera beroperasi untuk Indonesia,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur itu dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia dan juga visi pembangunan nasional Asta Cita.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026