PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sama sekali tidak terkait dengan film Pesta Babi yang ramai baru-baru ini. Dengan demikian program tersebut terus berlanjut untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah 1 juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut.

"Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," ujar Iwan, Rabu (20/5/2026).

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat/petani hingga 20 persen sampai 30 persen, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

"Soal kritik di film Pesta Babi itu ya hak demokrasi menyatakan pendapat dalam bentuk kreativitas film. Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," tegas dia lagi.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize, dikutip di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100%.

“Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek. Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97%, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88%.

“Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

JAKARTA - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan bentuk kritik sosial terhadap kebijakan pembangunan di Papua . Menurut Velix, pemerintah menghormati film tersebut sebagai karya jurnalistik yang memuat narasi dan sudut pandang tertentu mengenai Papua.

"Bagi pemerintah, kami melihat bahwa ini adalah sebuah karya jurnalis yang tentu kita hargai dengan semua konten maupun narasi yang telah dibangun," kata Velix dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?" yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, film tersebut dapat dipandang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan pemerintah. Menurut dia, kritik tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.

"Ini bisa menjadi sebuah bagian di dalam bagaimana sebuah kritikan sosial di dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah di hari ini maupun hari ke depan," ujarnya.

Meski demikian, Velix menilai terdapat sejumlah aspek dalam film yang juga perlu dikritisi, terutama terkait pilihan narasi, sudut pandang, dan tokoh yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut. Ia mengatakan pembuat film juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan di Papua.

"Tapi kami juga melihat mungkin narasi dari sisi pilihan bahasa, kemudian angle-nya, kemudian pilihan orang diwawancara, yang memang kami melihat tidak ada satu segmen dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Velix mengakui terdapat sejumlah fakta dalam film yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, termasuk terkait pendekatan sosial dan humanis dalam pembangunan Papua.

"Ini menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks, apakah ekonomi, kemudian kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial dan humanis," ujarnya.

Di sisi lain, Velix menegaskan pemerintah juga memiliki agenda percepatan pembangunan Papua yang disebut berbasis pendekatan budaya dan kewilayahan. Velix menyebut pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua, termasuk melalui kebijakan pembentukan enam provinsi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2024.

"Pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan, mengutamakan cara pendekatan budaya, masyarakat adat dalam konteks agenda percepatan pembangunan," katanya.

Di acara yang sama, aktivis perempuan dan kemanusiaan Musdah Mulia menyebut film Pesta Babi merupakan menggambarkan semacam gunung es dari fakta yang ada.



Musdah Mulia. Foto/Tangkapan layar iNews

"Film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta. Ada tiga hal, fakta peminggiran masyarakat adat, pengerusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusia," ujarnya.

Menurut Musdah, dia tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi dari dekade ke dekade berikutnya perbaikan untuk Papua itu belum signifikan. Dia melihat dari perspektif perempuan dan anak., karena itulah kelompok paling terdampak dari kegiatan pembangunan seperti diungkapkan dalam film.

"Jadi, film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik di antara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, masyarakat Samin mengalami proses-proses perusakan alam, di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi perusakan alam di sana," tuturnya.

Dia menerangkan, persoalan di Papua itu sangat menarik lantaran merupakan sebuah wilayah yang secara geopolitik itu sangat seksi. Dan, itu problemnya. Maka itu, dirinya mendorong pemerintah supaya mengubah paradigma pembangunan.

"Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi atas dasar pembangunan, kadang saya bertanya pembangunan itu untuk siapa. Karena kalau saya lihat Freeport saja yang sudah puluhan tahun di sana itu tidak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli," katanya.

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale bersifat provokatif. Film dokumenter itu dinilai lebih banyak menyoroti sisi negatif pembangunan di Papua.

Menurut Kurniawan, film itu tidak menampilkan secara utuh berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua dari masa pemerintahan sebelumnya hingga era Presiden Prabowo Subianto .

"Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi. Di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan, dari mulai presiden sebelumnya sampai Presiden Prabowo saat ini, itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua," kata Kurniawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?' yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang menurutnya telah membuka akses di Papua, termasuk jalur jalan yang menghubungkan wilayah Sorong hingga Jayapura. Kurniawan juga menilai pembangunan perkebunan dan pembukaan lahan pertanian di Papua dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah di masa depan.

"Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalan," ujarnya.

Kurniawan yakin, ke depan setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya.

Menurut dia, tidak semua penonton memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Karena itu, ia menilai isi film berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

"Ini tidak boleh terjadi, karena pemahaman dari film ini, nggak semua orang yang nonton film ini bisa memahami maksud dan tujuan dari adegan-adegan yang ada di film itu," katanya.

Kurniawan mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo disebut terus berupaya merangkul masyarakat Papua meski diakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pembangunan. "Prabowo merangkul semuanya. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, tentu akan menjadi evaluasi supaya ke depannya bisa ditingkatkan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan arah pesan yang ingin dibangun dalam film tersebut karena dinilai hanya menonjolkan persoalan yang terjadi di Papua tanpa memberikan ruang terhadap capaian pembangunan pemerintah.

"Jadi intinya saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di Papua harus diapresiasi juga dong ya, jangan semua salah," katanya.



Emrus Sihombing. Foto/Tangkapan layar iNews

Sementara, pengamat politik Emrus Sihombing menyebut, pelarangan pemutaran film berjudul Pesta Babi di sejumlah wilayah di Indonesia justru membuat film tersebut semakin meledak. Menurutnya, hal itu merupakan efek pantul cermin.

"Saya prihatin terhadap kasus ini, kenapa ada pelarangan, tetapi di sisi lain kalau kita lihat teori efek cermin justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu, inilah efek pantul cermin," ujarnya.

Menurut Emrus, dia memiliki riwayat pendidikan S2 Komunikasi Pembangunan dari IPB, sehingga tahu betul tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan, khususnya dalam konteks komunikasi pembangunan, selalu dilupakan tentang komunikasi.

"Artinya, berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, berikan pengetahuan, berikan perubahan sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi," tuturnya.

Emrus mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan yang terjadi di wilayah Papua sebagaimana dalam film tersebut. Dia mempertanyakan apakah dalam proses komunikasi tersebut dilakukan.

"Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan, apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar sampai mereka paham betul. Lalu, proyek itu berjalan terus dilakukan juga komunikasi," paparnya.

Emrus menjabarkan, seharusnya komunikasi itu dilakukan dalam proses pembangunan, tak terkecuali di wilayah Papua, tidak asal melakukan pembabatan hutan tanpa ada komunikasi. Selain itu, sejatinya kayu-kayu hasil pembabatan hutan bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat setempat.

"Jadi, dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan, harmonisasi. Ini tidak dilakukan, langsung babat hutan. Salah satu pembabatan hutan saya lihat di film itu kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa, padahal bisa komunitas loh itu," bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Maruli Simanjuntak menepis pembubaran nonton bareng film Pesta Babi oleh TNI karena instruksi langsung dari institusi tersebut. Dirinya menyebut kewenangan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Dia lebih dulu menjelaskan setiap orang dapat dengan bebas menyampaikan pendapat. Dia membantah adanya pihak yang dirugikan seperti yang disampaikan dalam film.

Maruli mengatakan masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang hidup dengan keterbatasan, mulai dari tidak memiliki akses air bersih hingga persoalan pendidikan yang belum memadai.

Dia menilai kondisi tersebut jarang diketahui banyak pihak karena belum melihat langsung situasi di lapangan. Menurutnya, kehadiran TNI di daerah-daerah tersebut justru untuk membantu masyarakat, termasuk kelompok warga terpencil yang selama ini masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Ya coba saja apa namanya komunikasi langsung dengan orang-orang di sana. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah sudah zaman sekarang ini," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen.

Ketika ditanya urgensi pembubaran nonton bareng di sejumlah lokasi, dia menjelaskan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah untuk keamanan wilayah setempat dan mengklaim bahwa TNI tidak anti kritik

"Enggak, bukan TNI-nya, pemerintah daerahnya. Pemerintah Daerahnya memutuskan untuk itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh." ungkapnya.

Maruli kemudian menyinggung kebenaran dalam video yang belum sepenuhnya sesuai fakta. Dia bahkan menyoroti bagaimana bisa sebuah film digarap tanpa adanya dukungan biaya.

"Permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Coba saja, sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduit lah," ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah menyatakan tidak pernah mengeluarkan larangan nonton bareng maupun diskusi film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" ataupun instruksi kepada aparat TNI maupun Polri untuk menghambat penanyangan dan membedah produk sinema yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

"Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk mengambil satu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun warga masyarakat yang nonton bareng film Pesta Babi itu, dan kemudian mendiskusikan apa yang ditayangkan di dalam film itu," kata Yusril.

Dia menyatakan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat yang direalisasikan oleh para sineas maupun seniman lainnya yang terlibat lewat suatu karya sinematik.

Yusril pun membeberkan bahwa program ketahanan pangan lewat proyek cetak sawah nasional seperti yang dibahas dalam film tersebut sudah terjadi sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan juga menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran dan seperti yang dituangkan dalam film itu dengan latar belakang kasus di Papua dan kita tahu bahwa sejak tahun 2022 pada masa Pak Presiden Jokowi itu sudah dimulai pembangunan atau pencetakan sawah di Papua dalam program ketahanan pangan dan ketahanan energi," ucapnya.

Namun begitu, Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku bahwa pemerintah tak menutup mata atas berbagai respons yang timbul di Papua karena implementasi kebijakan tersebut.

Khususnya terhadap kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat adat yang terancam, serta deforestasi yang secara masif terjadi di wilayah setempat.

"Pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya excess di lapangan. Misalnya, terjadi konflik kepentingan dengan tanah ulayat masyarakat Papua, terjadinya juga masalah lingkungan dan kelestarian hutan di Papua bagian Selatan, dan kemudian juga berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua, dampak pada lingkungan hidup, dan sebagainya," paparnya.

Oleh sebab itu, Yusril menegaskan bahwa segenap bagian film yang menyoroti keadaan tanah Papua dalam produk sinematik berdurasi 1 jam 35 menit tersebut dianggap pemerintah sebagai bentuk kritik positif.

Hal itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk dapat melahirkan kebijakan atau program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

"Karena itu, pemerintah melihat secara positif bahwa ada kritik-kritik positif yang disampaikan di dalam film dokumenter itu dan menjadi bahan juga bagi pemerintah untuk melakukan penilaian atau melakukan evaluasi terhadap hal itu," tuturnya.

Selain itu, Yusril juga berharap kepada para seniman agar memberikan penjelasan yang gamblang kepada publik mengenai berbagai karya seni yang dihasilkan.

Ia menganggap pemilihan diksi "Pesta Babi" sempat memicu prasangka negatif di beberapa wilayah karena adanya perbedaan sistem kebudayaan yang dianut oleh masyarakat.

"Bahwa setiap orang yang diberikan kebebasan berkreasi itu harus menjelaskan apa yang dia ekspresikan itu. Istilah pesta babi sebenarnya biasa bagi orang Papua. Kalau pesta besar di Papua pasti dibilang pesta babi, tapi bagi umat Islam di NTB misalnya, mendengar istilah pesta babi itu timbul macam-macam pertanyaan dalam pikiran mereka, sehingga timbul prasangka sebelum tahu apa konten di dalam film dokumenter itu," terangnya.

Oleh sebab itu, Yusril pun meminta kepada segenap pelaku seni di Tanah Air untuk mengedepankan transparansi terhadap tiap-tiap karya yang ditelurkan.

Menurutnya, mereka tidak boleh bersembunyi di balik perisai kebebasan berkreasi dan mengemukakan pendapat tanpa membuka ruang komunikasi yang jernih.

"Pemerintah kan sering dituntut untuk terbuka. Pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Sebagaimana juga para seniman, para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan, hanya berlindung di balik kebebasan berkreasi, dan kemarin dia (Dandhy Dwi Laksono & Cypri Paju Dale) sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pesta babi, dan apa yang dimaksud dengan kata-kata kolonialisme di zaman kita," jelasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut menyoroti ihwal sumber daya finansial di balik penggarapan film dokumenter berjudul 'Pesta Babi' karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Pale.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (19/5/2026).

Maruli kembali menyinggung logistik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut, mulai dari biaya produksi video hingga biaya perjalanan yang dilakukan demi melahirkan sebuah film dokumenter yang kini banyak digelar nonton bareng (Nobar).

"Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," ujarnya.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai kemungkinan adanya aktor atau pihak tertentu yang menjadi penyokong dana di balik aksi-aksi tersebut, KSAD tak menjawabnya.

"Ya, silakan aja. Ya kan? Anda yang bilang ada yang mendanai ya," tuturnya.

JAKARTA - Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Dia menegaskan bahwa hal itu atas dasar permintaan pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebut jika pembubaran Nobar Film Babi ini menjadi bagian dari instruksi dari pimpinan TNI.

"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Maruli mengatakan, Pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut.

"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.

Ia pun membantah, pembubaran nobar film tersebut bagian dari instruksi pimpinan. Hal ini juga Maruli menepis anggapan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu. "Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur Natan Kuwan buka suara merespons pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah daerah. Menurut Natan, pelarangan pemutaran film pesta babi sama saja dengan berniat jahat menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah Papua.

“Semua hal tentang Papua tidak boleh ditutup tutupi, mulailah bertindak adil untuk Papua, jangan hanya kekayaan dan keindahan yang terus menurus ditampilkan, hal rusak seperti ini pun harus ditayangkan agar semua mata terbuka soal Papua,” kata Natan dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Selain itu, Natan yang merupakan putra OAP (Orang Asli Papua) ini juga menyoroti oknum pembubar nobar film Pesta Babi untuk membuka alasan rasional terkait pembubaran yang dilakukan. “Oknum TNI yang bubarkan film ini harus diperiksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran, karena jika memang hanya bersumber dari inisiatif jelas ini merugikan ke pemerintahan yang semakin dituduh rezim subversif padahal pembubaran itu murni inisiatif oknum TNI”.

Maka itu, dia mengajak anak muda menonton film dokumenter tersebut. “Jadi mari anak muda sekalian untuk ramai-ramai kita menonton film yang sangat spesial di tahun ini, Pesta Babi,” pungkas Natan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember dan Anggota Komisi HLNKI MUI

RUANG digital beberapa hari terakhir dipenuhi perdebatan tentang film dokumenter Pesta Babi. TikTok dipenuhi potongan video dan komentar emosional. Podcast politik dan budaya ramai mendiskusikannya.

Di X (Twitter), publik terbelah antara mereka yang melihat film ini sebagai kritik sosial penting dan mereka yang menganggapnya problematik, bahkan berbahaya. Ironisnya, banyak orang membangun opini sebelum benar-benar menonton filmnya secara utuh.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: karya budaya tidak lagi sekadar dikonsumsi sebagai seni, tetapi telah berubah menjadi arena pertarungan identitas. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan ruang perebutan makna tentang siapa yang dianggap paling berhak mendefinisikan bangsa, budaya mana yang diterima sebagai “nasional”, dan identitas siapa yang masih diposisikan sebagai “yang lain”.

Kontroversi terhadap Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin dari nasionalisme yang masih belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas yang selama ini dibanggakan sendiri.

Simbol dan Kontroversi

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film itu memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur, relasi sosial, dan identitas budaya mereka.

Namun, polemik terbesar justru lahir dari simbol yang digunakan: “Pesta Babi”. Dalam konteks masyarakat adat Papua, babi memiliki posisi sosial dan kultural yang sangat penting. Ia merupakan simbol kehormatan, solidaritas komunal, dan ritus adat. Tetapi ketika simbol itu masuk ke ruang publik nasional yang mayoritas Muslim, maknanya berubah drastis. Kata “babi” segera dibaca dalam kerangka moral dan religius.

Di sinilah politik identitas bekerja secara nyata. Konflik tidak lahir karena fakta objektif, melainkan karena benturan tafsir terhadap simbol budaya. Satu kelompok melihatnya sebagai representasi tradisi adat, kelompok lain membacanya sebagai simbol yang sensitif secara religius. Ketika dua tafsir itu bertemu di media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma emosi, kontroversi menjadi hampir tidak terhindarkan.

Antropolog Clifford Geertz sejak lama mengingatkan bahwa identitas primordial seperti agama, etnis, dan budaya memiliki daya emosional yang sangat kuat dalam masyarakat pascakolonial. Karena itu, simbol budaya sering kali lebih mudah memicu konflik dibandingkan dengan perdebatan rasional tentang kebijakan.

Dalam konteks masyarakat digital hari ini, sensitivitas terhadap simbol identitas membuat ruang publik sangat mudah berubah menjadi arena polarisasi. Persoalannya sesungguhnya lebih dalam daripada sensitivitas simbolik.

Polemik ini memperlihatkan bahwa nasionalisme masih memiliki kecenderungan mayoritarian dalam memandang identitas budaya. Keberagaman diterima secara retoris, tetapi belum sepenuhnya diterima secara praksis. Budaya dari wilayah pusat dianggap wajar dan nasional, sementara identitas dari wilayah periferi sering kali diposisikan sebagai eksotik, asing, atau bahkan mengancam.

Papua berada di titik paling kompleks dalam persoalan tersebut. Sejak integrasinya melalui Pepera 1969, Papua selalu hadir dalam posisi ambigu dalam imajinasi kebangsaan. Secara administratif, Papua adalah bagian sah NKRI.

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.

Dalam konteks ini, Pesta Babi sebenarnya sedang menguji kedewasaan nasionalisme itu sendiri. Apakah masyarakat benar-benar siap menerima identitas budaya yang tidak selalu sesuai dengan moralitas dominan? Ataukah keberagaman hanya diterima selama tetap berada di pinggiran dan tidak terlalu terlihat di ruang publik?

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pengalaman negara lain. Di Kanada dan Australia, masyarakat adat selama bertahun-tahun mengalami marginalisasi atas nama pembangunan nasional.

Di Amerika Serikat, isu rasial terus menjadi luka politik yang berulang karena negara belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah diskriminasinya sendiri. Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya kecenderungan negara modern membangun nasionalisme melalui narasi tunggal tentang pembangunan, sementara suara kelompok periferi dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kajian politik kritis, situasi seperti ini sering disebut sebagai internal colonialism—ketika wilayah periferi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan politik atas nama kepentingan nasional. Karena itu, subjudul film ini, Kolonialisme di Zaman Kita, menjadi sangat provokatif sekaligus reflektif.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat tanpa partisipasi setara masih dapat disebut sebagai kemajuan nasional. Tentu tidak semua orang harus setuju dengan sudut pandang film tersebut.

Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan perspektif, bukan justru panik terhadapnya. Bangsa yang percaya diri tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan selalu melihat kritik dan perbedaan sebagai ancaman.

Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukan sekadar keberagaman budaya. Melainkan ketidakmampuan sebagian masyarakat menerima bahwa bangsa ini memang dibangun dari banyak pengalaman sejarah, identitas, dan cara pandang yang berbeda.

Reaksi publik terhadap film ini menunjukkan bahwa yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal Papua atau sebuah dokumenter, tetapi definisi tentang kebangsaan itu sendiri.

Dan mungkin di situlah ironi terbesar nasionalisme hari ini: bangsa ini sangat bangga menyebut dirinya plural, tetapi sering kali gugup ketika pluralitas itu benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri.

TANGSEL - Panitia nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Ciputat, Tangerang Selatan sempat menerima pesan yang menanyakan perihal kegiatan tersebut. Setelah ditelusuri melalui aplikasi terkait, pesan masuk dari kontak anonim.

Koordinator Fascho Institut Ivansyah Hafif mengatakan, pesan-pesan dari kontak anonim itu diterima setelah adanya undangan nobar disebarluaskan. "Begitu kita layangkan flyer-flyer itu, kita sempat dihubungi oleh beberapa orang dan itu bersifat anonim," kata Ivansyah saat ditemui di lokasi, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan nobar fil tersebut diselenggarakan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat bersama Fascho Institut. Ivansyah menyebut, hal tersebut berhenti sekadar pesan masuk. Sebab, hingga film selesai diputar tidak ada upaya pelarangan film yang diterima. "Tapi kita per hari ini itu belum ada intervensi," ujarnya.

Sementara itu, Eja salah satu penonton mengaku penasaran dengan isi film yang sedang ramai diperbincangkan ini. "Sebenarnya ingin memahami apa yang terjadi di Papua terutama kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah kita," ujar Eja.

Eja menambahkan, dirinya mengetahui perihal adanya upaya pelarangan nobar film Pesta Babi ini di beberapa lokasi. Kendati begitu, Eja mengaku tidak khawatir dan tetap menonton hari ini.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



"Kalau ketakutan si nggak, tapi kita mungkin memprediksi ada kemungkinan, tapi alhamdulillah selama ini yang kami ketahui belum ada," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

TANGSEL - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Penayangan film ini menjadi sorotan menyusul pelarangan nobar di beberapa wilayah.

Pantauan di lokasi pada pukul 19.46 WIB, sejumlah penonton mulai mendatangi tempat nobar yang berada di pelataran Asrama IMM Ciputat. Di lokasi, peralatan nobar seperti proyektor, layar putih, hingga speaker sudah terpasang.

Sebagai pemanis, terdapat tulisan Kepala Babi dari pilok hitam di atas spanduk putih yang terletak di samping layar.

Sembari menunggu pemutaran film, puluhan penonton yang sudah tiba di lokasi terlihat duduk santai mengobrol dengan rekan penonton lainnya. Hingga berita ini ditulis, tidak ada upaya pelarangan penayangan film ini.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Yusril menambahkan pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut Yusril.

Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menegaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek itu dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.

”Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.

Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” katanya.

Yusril menegaskan keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni, termasuk film.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.

Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tuturnya.