JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Yusril menambahkan pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut Yusril.

Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menegaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek itu dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.

”Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.

Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” katanya.

Yusril menegaskan keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni, termasuk film.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.

Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar beberapa rangkaian acara dalam memperingati HUT ke-61.

Ketua Panitia Penyelenggara, Muhidin M Said mengatakan perayaan akan dimulai dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang rencananya dihadiri Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia pada 20 Oktober 2025, pukul 07.30 WIB. Kemudian dilanjutkan acara potong tumpeng di Graha DPP Golkar, Jakarta Barat.

Terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan tokoh penting lainnya dalam gelaran HUT ini, Muhidin menyampaikan masih perlu berkonsultasi dengan Ketua Umum.

"Menyangkut masalah kehadiran Bapak Presiden dan pejabat-pejabat lainnya, akan kami konsultasikan dengan Ketua Umum apakah nanti beliau-beliau bisa kita undang, di mana acaranya dan bagaimana bentuknya. Ini belum kita kemas karena memang rangkaian acara puncak itu sifatnya hanya doa bersama," jelas Muhidin, dalam konferensi pers di Graha DPP Golkar, Sabtu (18/10/2025).

Lalu, rangkaian dilanjutkan pada tanggal 22 Oktober dengan agenda donor darah, pembagian sembako gratis yang diselenggarakan di DPD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Setelahnya pada 25 Oktober, Golkar menggelar peringatan Maulid Nabi dan mengundang pelaku UMKM.

"Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan dilengkapi dengan bazaar UMKM," kata Muhidin.

Selain itu, pertunjukan wayang kulit akan digelar pada 14 November 2025 pukul 20.00 WIB beserta hiburan lainnya.

Muhidin mengatakan Golkar juga menggelar lomba film pendek yang ditujukan bagi sineas di seluruh Indonesia. Pengumpulan karya film yang akan dilombakan telah dimulai sejak 25 September lalu dan akan dibuka hingga 25 Oktober 2025.

Total hadiah dari lomba ini mencapai Rp100 juta. Adapun puncak acara diadakan pada Desember 2025.

Di tengah menjamurnya festival film di Indonesia yang menonjolkan standar estetika, kurasi ketat, dan legitimasi industri, muncul sebuah inisiatif yang justru merayakan hal sebaliknya, yakni film-film yang dianggap 'jelek'.

Festival Film Jelek (FFJ) hadir dengan premis sederhana namun mengganggu, menayangkan karya-karya yang selama ini tersingkir dari panggung utama untuk diputar di ruang alternatif.