JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahannya. Menurut Dasco, apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada partai berlambang banteng moncong putih itu adalah bentuk penghargaan atas komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan demokrasi .

"Apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah ungkapan yang tulus," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai fungsi pengawasan sangat krusial untuk menghidupkan iklim demokrasi di Indonesia. Dasco menekankan bahwa kritik membangun yang selama ini diberikan oleh anggota PDIP di parlemen sangat dihargai oleh pemerintahan Prabowo.

"Kritik yang membangun dari teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDIP. Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDI Perjuangan ( PDIP ). Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

"Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita."

Prabowo mengutarakan keinginannya untuk bergotong royong. Ia berharap seluruh partai dapat masuk di pemerintahan. Namun, Prabowo menyadari pentingnya check and balances. "Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara," pungkasnya.

JAKARTA - Pernyataan politikus Amien Rais yang menyerang pribadi Seskab Teddy dan menyeret Presiden Prabowo Subianto patut dicermati dengan kepala dingin. Sebab respons emosional dan reaktif bisa memicu narasi bahwa pemerintah antikritik.

Tokoh Aktivis Perempuan Mubha Kahar Muang menilai, ada indikasi kuat jika serangan tersebut bukan sekadar ekspresi spontan, tapi upaya terukur untuk memancing reaksi, baik dari Seskab Teddy, Presiden Prabowo, pemerintah, maupun para pendukungnya, agar merespons secara emosional atau bahkan menempuh langkah hukum.

“Reaksi semacam itu berisiko dibingkai sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memicu keresahan publik dan membangun narasi seolah-olah pemerintah antikritik,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Hal ini menjadi semakin janggal mengingat posisi Amien Rais sebagai tokoh senior yang pernah memegang peran penting di tingkat nasional. Pernyataan yang keluar tidak mencerminkan kelaziman seorang negarawan, sehingga sulit untuk tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi menciptakan kegaduhan.

Terlebih, rekam jejak digital menunjukkan bahwa sebelumnya Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut juga kerap menyuarakan desakan agar Seskab Teddy diberhentikan dari jabatannya.

Lihat video: Komdigi Soroti Video Amien Rais Terkait Prabowo-Teddy: Mengandung Hoaks?



”Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menahan diri. Pemerintah, Seskab Teddy, Presiden Prabowo, dan seluruh pihak terkait tidak perlu terpancing untuk melakukan tindakan balasan yang justru memperkeruh suasana dan menguatkan skenario yang diharapkan,” katanya.

Kepada para pendukung, kata dia, penting untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak bertindak berlebihan. Menjaga kewarasan publik jauh lebih penting daripada memenangkan polemik sesaat.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi.Hasto menegaskan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil.

Mulanya, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun di Indonesia. "Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," kata Hasto saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto mengatakan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Kritik merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.

"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.

Maka dari itu, kata dia, dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Hasto meminta seluruh kader tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi juga menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi.

"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah pengamat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dilaporkan ke polisi. Mereka antara lain Ubedilah Badrun, Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Feri Amsari.

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menilai pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi bukan makar. Petrus menilai mereka yang menganggap pernyataan kedua tokoh tersebut makar sesat pikir.

"Jika kita mencermati dan pahami konstitusionalitas perspektif dan pendekatan Sjaiful Mujani maupun Islah Bahrawi, untuk mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, maka kita akan tiba kepada suatu penilaian bahwa pandangan dan pendekatan kedua tokoh ini sesungguhnya sangat genuine dalam koridor konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karenanya patut kita dukung ajakan konsolidasi," ujar Petrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Karena, lanjut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden selain impeachment oleh DPR dan MPR, yaitu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945) tanpa hukum acara.

Menurut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 inilah yang membedakan dengan tegas dan jelas antara kewenangan secara dominus litis DPR dan MPR untuk memberhentikan Presiden lewat mekanisme impeachment sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan eksklusif rakyat sebagai daulat rakyat, mendesak atau menuntut Presiden untuk "berhenti" dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 8 UUD 1945).

"Dengan demikian, Impeachment atau Pemakzulan, meskipun merupakan hak eksklusif atau dominus litis DPR dan MPR, namun ia bukan satu-satunya cara konstitusional untuk mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden RI, yang sedang menjabat menurut UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, UUD 1945 membuka pintu alternatif lain, yang memberi hak secara eksklusif kepada rakyat, bisa kepada Islah Bahrawi, Sjaiful Mujani, bahkan kepada kita semua untuk berbicara dan bertindak mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka konstitusi, lewat Presiden "berhenti" atau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" dituntut untuk berhenti (Pasal 8 UUD 1945).

"Di dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mengatur impeachment, syarat-syarat Impeachment berikut hukum acara untuk meng-impeach seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat atau kedua-duanya," ungkapnya.

Caranya, lanjut dia, tentu lewat pintu diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagai kewenangan yang eksklusif, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Kuasa Tuhan dan Daulat Rakyat

Petrus mengatakan, pembentuk UUD 1945, begitu fair dalam mengatur pembagian kekuasaan mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentuk UUD 1945, tidak hanya memberikan kekuasaan itu kepada DPR dan MPR, akan tetapi juga kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan berupa "Presiden mangkat" dan kekuasaan kepada rakyat berupa "Presiden berhenti" atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, lewat usul, saran bahkan desakan rakyat.

"Jadi, UUD 1945 sangat moderat, karena membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, di luar mekanisme atau prosedur impeachment yang menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR, yaitu lewat ketentuan pasal 8 UUD 1945, ayat (1), yaitu : jika Presiden mangkat, "berhenti", diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (tanpa mekanisme impeachment)," kata dia.

Dia menambahkan, pembentuk UUD 45, membagi secara proporsional kekuasaan untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu kepada kekuasaan Tuhan yaitu lewat "mangkat", kekuasaan untuk DPR, MK dan MPR lewat impeachment, dan kekuasaan rakyat yang berdaulat lewat "Presiden berhenti" atau karena Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Keliru dan Sesat Pikir

"Jadi keliru dan sesat pikir, jika untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagian orang berpikir bahwa mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, hanya monopoli kekuasaan eksklusif DPR dan MPR lewat impeachment atau pemakzulan," kata Petrus

Padahal, sambung dia, masih ada pintu masuk lain bagi rakyat yang berdaulat yaitu lewat pintu Presiden "berhenti' atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana rakyat yang berdaulat, mendaulat agar Presiden mundur atau berhenti dan diganti sebelum akhir masa jabatannya.

"Inilah yang dinarasikan secara cerdas oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, karena itu ajakan ini harus didukung oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi kekuatan kontrol yang digdaya dan mumpuni, ketika DPR loyo tak berdaya akan melahirkan kekuatan rakyat dan konsolidasi menuntut perubahan dan perbaikan," pungkasnya.

Firman Tendry Masengi Advokat

Direktur Eksekutif RECHT Institute

DALAM konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman.

Pergeseran ini menandai beroperasinya hukum sebagai mekanisme penertiban kognitif. Yakni proses yang secara halus membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kecenderungan mengaitkan kritik dari komunitas pengamat dengan potensi makar memperlihatkan dinamika yang melampaui persoalan hukum formal. Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.

Di titik ini, hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami.

Dalam tradisi diskursif, hukum berfungsi sebagai tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional. Ketika makna makar diperluas secara interpretatif, hukum tidak lagi sekadar menjadi perangkat pengatur, tetapi berubah menjadi mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang semestinya menjadi bagian inheren demokrasi dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi, bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Proses ini bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan. Pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis yang mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Dalam konfigurasi ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik. Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.

Di sinilah eksklusi epistemik bekerja secara efektif tanpa perlu pembungkaman terbuka. Implikasinya tidak sederhana. Kebebasan berekspresi tetap diakui secara formal, tetapi secara nyata mengalami penyempitan. Individu tidak dilarang berbicara, namun struktur wacana membuat pilihan-pilihan tertentu menjadi tidak masuk akal untuk diambil. Kebebasan tidak dihapus, melainkan diarahkan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara tidak kasat mata.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini membentuk arsitektur kesadaran kolektif. Kategori makar yang terus direproduksi akan menentukan apa yang dianggap sebagai kritik sah dan apa yang dicurigai sebagai ancaman.

Hukum, dalam posisi ini, tidak lagi sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi menginternalisasi batas berpikir ke dalam kesadaran warga negara. Karena itu, persoalan makar tidak dapat direduksi pada soal legalitas semata. Ia harus dibaca sebagai bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga kemungkinan berpikir. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kritik publik, melainkan fondasi rasionalitas demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena represi yang kasat mata, tetapi juga melalui pembatasan yang bekerja dalam bahasa dan kesadaran. Ketika hukum digunakan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan sebelum apa yang boleh dilakukan, maka negara tidak lagi sekadar mengatur warga, melainkan mulai menguasai cara mereka memahami dunia.

Di titik itulah, tuduhan makar kehilangan makna hukumnya dan menjelma menjadi alat pengendalian pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar ruang kritik, melainkan akal sehat publik itu sendiri.

JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) angkat bicara terkait pernyataan Saiful Mujani dari SMRC yang menimbulkan polemik. Sebab, Saiful Mujani merupakan bagian dari pengurus Asosiasi Persepi.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi lembaga riset persepsi publik di Indonesia, pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Menurut Mohammad, Asosiasi Presisi menegaskan seluruh aktivitas riset dan ekspresi publik yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh dalam ekosistem riset harus senantiasa berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

”Kami menolak secara tegas setiap bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo Subianto—di luar mekanisme konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, pimpinan lembaga riset politik memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, kedewasaan dalam menyampaikan kritik, dan komitmen terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Karena narasi yang berpotensi multitafsir dan memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab.

“Asosiasi Presisi mengingatkan kredibilitas lembaga survei dan riset sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi. Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap industri riset secara keseluruhan,” katanya.

Lihat video: Mendikti Brian Ungkap Rencana Prabowo Tingkatkan Dana Riset: Naik hingga 1% dari PDB



Asosiasi Presisi, kata dia, mendukung sepenuhnya hak setiap warga negara, akademisi, maupun lembaga riset untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tidak mengandung unsur hasutan, terlebih jika disampaikan di ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan menjadi ruang untuk mendorong emosi publik ke arah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” katanya.

Dia menegaskan, Asosiasi Presisi berkomitmen terus menjaga integritas demokrasi, etika profesi, dan kualitas diskursus publik di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan sesaat,” katanya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut pernyataan sangat tegas terkait berkembangnya pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.

“Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik—itu provokasi yang berbahaya,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

David Febrian menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. “Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.

David Febrian mengungkap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

“Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” lanjutnya.

Lihat video: Prabowo Kembali dengan ‘Oleh-Oleh’ Investasi Rp575 Triliun |



David Febrian menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis. “Kita melihat ada pola. Serangan ini masif, berulang, dan terarah. Publik tidak boleh lengah membaca situasi ini,” katanya.

Di tengah meningkatnya tensi global David Febrian ia mengingatkan bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. “Negara ini rumah kita bersama. Jangan biarkan kepentingan tertentu memecah belah kita dari dalam,” tegasnya.

David Febrian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan. “Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah. “Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat,ngebet banget pingin berkuasa” ucapnya.

TUNIS - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tunisia dijatuhi hukuman delapan bulan penjara pada hari Kamis atas unggahan di Facebook yang mengkritik Presiden Kais Saied terkait banjir. Menurut hakim pengadilan, unggahan tersebut merupakan kategori penghinaan.

Unggahan anggota Parlemen bernama Ahmed Saidani tersebut tentang kunjungan Saied ke daerah-daerah yang terkena banjir. Dia menulis: "Komandan tertinggi sanitasi dan drainase air hujan".

Saidani dulunya merupakan pendukung kebijakan Presiden Saied, namun kini menjadi kritikus vokal. Saidani menuduh presiden berusaha memonopoli semua pengambilan keputusan sembari membiarkan orang lain menanggung kesalahan atas masalah yang ada.

Seorang pejabat pengadilan mengatakan Saidani dihukum penjara atas tuduhan menghina orang lain melalui jaringan komunikasi.

Saidani ditangkap bulan ini setelah unggahan Facebook-nya yang ditujukan kepada Presiden Saied.

"Ini adalah pelanggaran hukum dan serangan terhadap lembaga. Bagaimana Parlemen dapat meminta pertanggungjawaban otoritas eksekutif jika melakukan penangkapan yang melanggar hukum atas pandangan kritis?" kata Bilel Mechri, seorang kolega Saidani, kepada Reuters, Jumat (20/2/2026).

Pengacara Saidani, Houssem Eddine Ben Attia, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya dituntut berdasarkan undang-undang telekomunikasi yang melarang tindakan yang merugikan orang lain melalui media sosial. Tindakan seperti ini dapat dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara.

Saidani terpilih sebagai anggota Parlemen pada akhir tahun 2022 dalam pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, menyusul pembubaran Parlemen sebelumnya oleh Saied dan pemberhentian pemerintah pada tahun 2021.

Saied sejak itu memerintah melalui dekrit, langkah-langkah yang digambarkan oleh oposisi sebagai kudeta.

Sebagian besar pemimpin oposisi, beberapa jurnalis, dan kritikus Saied telah dipenjara sejak dia merebut kendali sebagian besar kekuasaan.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan Saied telah memperkuat kekuasaan tunggalnya dan mengubah Tunisia menjadi "penjara terbuka" dalam upaya untuk menekan lawan-lawannya.

Saied mengatakan dia menegakkan hukum dan berupaya untuk membersihkan negara tersebut.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak citra bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bagi pihak yang tidak suka pada dirinya, Prabowo mempersilakan bertarung pada Pilpres 2029.

"Ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa," ujar Prabowo saatmemberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo juga menyinggung adanya kritik dan penolakan terhadap dirinya secara personal. Ia menekankan bahwa perbedaan sikap politik seharusnya disalurkan melalui jalur demokrasi yang telah disediakan, bukan melalui aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa aksi yang berujung pada kerusuhan justru akan merugikan bangsa dan masyarakat luas. Ia menegaskan negara tidak akan menoleransi tindakan anarkis yang membahayakan keamanan publik.

"Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar dan bom molotov, saya katakan itu membahayakan dan itu pidana. Saya tidak ragu-ragu," pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa, Firdaus Oiwobo , menyebut kritik yang disampaikan di ruang publik seharusnya diakhiri dengan solusi. Hal ini disampaikan Firdaus dalam program Rakyat Bersuara bertajuk " Mens Rea Pandji, Lawakan Atau Penghinaan".

Ia menyampaikan bahwa kritikan tak hanya bisa disampaikan melalui cara lucu-lucuan seperti stand up comedy. Menurutnya, sah-sah saja bila kritik disampaikan melalui jalur dakwah.

"Jadi gini, mengkritik yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apa pun, mengkritik boleh, mau pake cara dakwah cara apaan boleh, cara lelucuan boleh," ujar Firdaus, Selasa (27/1/2026).

Dirinya tidak mempermasalahkan apa pun cara orang dalam menyampaikan kritik. Namun, yang ia sorot adalah kritik yang dilontarkan justru menjurus pada penghinaan. "Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa," ucapnya.

Menurutnya, kritik pada dasarnya bertujuan memperbaiki suatu keadaan, bukan sekadar ejekan yang dibalut dengan komedi. "Mengkritik dicampur dengan dengan lawakan itu juga nggak bagus," ucapnya.

JAKARTA - Pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea dikomentari anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Menurutnya, kritik yang disampaikan Pandji melalui materi komedi tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Abdullah mengatakan, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak untuk menyampaikan kritik, selama dilakukan dengan cara yang baik dan tetap menjaga etika. "Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea adalah hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika," kata Abdullah, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, konten komedi tidak seharusnya langsung dibawa ke ranah hukum. Abdullah menegaskan bahwa perbedaan pendapat atau ketidaksukaan terhadap suatu karya cukup disikapi dengan kritik balik, bukan dengan pelaporan ke kepolisian.

"Kalau ada pihak yang tidak suka atau merasa tidak sependapat dengan materi Mens Rea, cukup disampaikan kritiknya. Tidak perlu semua hal dibawa ke ranah hukum," ujarnya.

Namun, Abdullah juga mengingatkan agar masyarakat, termasuk para seniman dan komika, tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik, khususnya yang ditujukan kepada pemerintah maupun pejabat publik.

"Kritik itu penting dan dijamin oleh konstitusi, tetapi etika juga harus dijaga. Kritik yang disampaikan secara santun dan bertanggung jawab justru akan memperkuat demokrasi kita," pungkasnya.

Pandji: Gua Juga Baik-baik Aja

Komika Pandji Pragiwaksono bersuara setelah dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Pandji mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan mendoakannya.

Melalui story di Instagram-nya, Pandji mengucapkan terima kasih atas banyaknya dukungan dan doa untuk dirinya. "Hai, apa kabar Indonesia? Gua cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya, banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gua. Gua juga baik-baik aja, gua lagi di New York, habis isi siaran," kata Pandji, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Pandji juga mendoakan balik orang-orang yang mendoakan dirinya. "Semoga elu juga sehat, semoga elu juga baik-baik aja. I Love you guys, terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy," ujarnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya bergerak cepat merespons laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama dalam special show stand up comedy bertajuk Mens Rea .

Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor dalam laporan tersebut. "Penyidik sedang menganalisis barang bukti. Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyampaikan informasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (9/1/2026).

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyebutkan, telah menerima laporan polisi yang dilayangkan Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman Wahid, terhadap komika Pandji Pragiwaksono tentang dugaan kasus penghasutan. Ke depan, polisi bakal memanggil para pihak, termasuk Pandji sebagai Terlapor.

"Perkara ini masih dalam proses penyelidikan, berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyelidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi, maupun terlapor," ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).