Bagaimana Pelemahan Rupiah Menggerus Kantong Masyarakat
Pelemahan rupiah ke berdampak pada kenaikan harga barang impor, menggerus daya beli masyarakat. Ekonom dan pengusaha desak respons serius pemerintah.
(Bisnis.Com) 18/05/26 11:25 223456
Bisnis.com, JAKARTA — Pada pekan ini, nilai tukar rupiah mencapai titik terburuk sepanjang sejarah yaitu menembus Rp17.500 per dolar AS. Kendati demikian, Presiden Prabowo seakan tidak terlalu ambil pusing dengan perkembangan tersebut.
Prabowo beralasan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak bertransaksi memakai dolar AS. Oleh sebab itu, dia meyakini masyarakat banyak tidak akan berpengaruh terhadap pelemahan kurs rupiah selama kebutuhan suplai energi dan pangan tersedia.
“Sebentar-sebentar Indonesia akancollapse[runtuh], akanchaos[rusuh]. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desagakpakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” klaim Prabowo, Sabtu (16/5/2026).
Para pakar hingga pelaku pasar punya pendapat lain dari kepala negara dan pemerintah itu: meski tak secara langsung, pelemahan rupiah akan menggerus kantong masyarakat—baik kota maupun desa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai US$61,3 miliar pada Januari–Maret 2026. Angka itu naik 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan golongannya, bahan baku/penolong mendominasi (70,42%) total barang impor Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini.
Tak bisa dimungkiri, masyarakat desa memang tidak memakai dolar AS ketika beli barang di warung atau pasar. Masalahnya, seperti yang tampak dari data BPS, banyak barang di warung dan pasar itu diproduksi memakai bahan baku/penolong dari luar negeri alias impor.
Ambil contoh, masyarakat kota hingga desa suka konsumsi mi instan dan tempe. Meski keduanya diproduksi dalam negeri, namun bahan bakunya (gandum dan kedelai) hampir seluruhnya diimpor.
Bahkan, hampir semua produk berkemasan yang ada di warung hingga pasar memakai bahan baku/penolong yang diimpor yaitu plastik. Belum lagi berbagai produk energi seperti LPG hingga BBM non-subsidi yang juga masih bergantung impor.
Sayangnya, masyarakat dunia masih memakai dolar AS ketika melakukan perdagangan antarnegara. Akibatnya, depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengerek harga bahan baku/penolong dari luar negeri.
Biaya logistik atau transportasi pengiriman hingga pajak atas barang impor akan ikut merangkak naik. Di dalam negeri, biaya terminal handling charges (THC) oleh agen pelayaran hingga biaya pembersihan/washing kontainer di depo kontainer juga memakai dolar AS.
Singkatnya, biaya produksi barang-barang dalam negeri akan meningkat drastis. Jika tak mau rugi maka para produsen harus menaikkan harga final produk. Para ekonom menyebut fenomena tersebut sebagai inflasi impor (imported inflation).
“Jadi pada akhirnya pelemahan rupiah akan dirasakan pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).
Dari sisi pengusaha, mereka juga tidak memiliki banyak pemilihan: apa pun keputusan yang diambil, pada akhirnya lebih banyak berdampak negatif ke perusahaan maupun masyarakat.
Di satu sisi, jika importir tidak sanggup menanggung biaya tambahan maka mereka berpotensi menurunkan aktivitas impor yang berdampak ke penurunan produksi barang.
Dampaknya besar: bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga suplai barang terganggu (produksi turun yang buat harga di masyarakat juga berpotensi naik).
Sementara jika produsen membebankan biaya tambahan ke konsumen (masyarakat) maka harga jual produk akan naik. Masalahnya, daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja.
"Daya beli masyarakat juga terus menurun sehingga kemungkinan produk tidak terserap di pasar atau di tingkat konsumen," jelas Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi kepadaBisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).
Permasalahan tak berhenti di situ. Deni menjelaskan jika harga-harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan gaji atau penghasilan masyarakat maka daya beli akan tergerus.
Singkatnya, masyarakat akan merasa ‘semakin miskin’ karena Rp100.000 yang dulu bisa untuk makan tiga hari kini hanya bisa untuk sehari.
Lebih lanjut, jika pendapatan riil atau uang yang bisa dibelanjakan masyarakat berkurang maka konsumsi rumah tangga akan turut tergerus.
“Pola konsumsi berubah menjadi lebih defensif, masyarakat menahan belanja non-esensial dan fokus pada kebutuhan dasar,” jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).
Catatannya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (berkontribusi 54,36% atas pembentukan produk domestik bruto pada kuartal I/2026). Oleh sebab itu, Rizal mengingatkan jika depresiasi rupiah terus berlanjut maka juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi ke depan.
Perlu Respons Serius
Oleh sebab itu, baik ekonom hingga pengusaha meminta otoritas merespons pelemahan rupiah dengan serius, bukan malah menyepelekan.
Para pengusaha mengharapkan kehadiran para pembuat kebijakan. Jika tidak maka konsekuensinya bisa ke mana-mana: penahanan ekspansi usaha hingga efisiensi usaha seperti pemecatan pekerja.
"Sebetulnya pelaku usaha sudah pasrah karena memang mata uang kita tidak kuat menghadapi mata uang asing, tapi sebagai masyarakat dan dunia usaha tetap berharap pemerintah melakukan langkah jitu agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi sehingga tidak terjadi PHK," jelas Subandi.
Sementara itu, Rizal menilai respons kebijakan tak bisa hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing (valas) atau penyerapan likuiditas jangka pendek seperti yang selama ini disampaikan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI).
Menurut pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu, pemerintah juga perlu ambil peran yaitu memperkuat kredibilitas fiskal dengan menjaga disiplin defisit, memperbesar pasokan devisa ekspor, dan mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan substitusi impor dan nilai tambah yang terukur.
Pada saat yang sama, sambungnya, perlindungan daya beli masyarakat perlu diperkuat melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi distribusi, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Tanpa pembenahan struktural tersebut, rupiah akan tetap rentan terhadap tekanan eksternal dan ekonomi domestik semakin sensitif terhadap gejolak global,” tutup Rizal.
#rupiah-melemah #pelemahan-rupiah #nilai-tukar-rupiah #dampak-pelemahan-rupiah #harga-barang-naik #inflasi-impor #daya-beli-masyarakat #konsumsi-rumah-tangga #ekonomi-indonesia #kebijakan-ekonomi #baha