Bisnis.com, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengalkulasi ulang rencana investasi masa depan akibat gejolak ekonomi makro, terutama menyusul lonjakan nilai tukar dolar AS yang mengerek biaya impor perangkat telekomunikasi.

Kendati pertumbuhan pasar tetap kokoh didorong oleh tingginya kebutuhan internet masyarakat, emiten telekomunikasi pelat merah ini memilih berhati-hati dan belum bersedia membeberkan secara rinci detail rencana bisnis tahun ini.

Diketahui, pada Rabu (20/5/2026), posisi Rupiah berada di level 17.635. Nilai tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan dengan periode yang sama bulan lalu di mana dolar saat itu masih berada dikisaran 17.123.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan kondisi ekonomi makro saat ini menjadi tantangan eksternal yang sulit diprediksi.

Mengingat sebagian besar investasi infrastruktur jaringan masih bergantung pada komponen impor dengan transaksi berbasis dolar AS, penyesuaian anggaran dan skala prioritas menjadi langkah yang tidak terhindarkan bagi perseroan.

"Karena mungkin investasi kita dalam dolar, ada beberapa yang mungkin hari ini kami sesuaikan. Namun sebetulnya dari sisi market dan kebutuhan pelanggan, internet itu tumbuh terus," ujar Dian dalam paparan TLKM 30 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Diketahui, sepanjang 2025, Telkom (TLKM) merealisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp27,5 triliun. Angka ini setara dengan 18,8% dari total pendapatan perseroan, dengan fokus alokasi yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembalian investasi.

Meskipun harus merombak rencana belanja modal akibat tekanan kurs, manajemen melihat industri telekomunikasi tetap menjadi kebutuhan primer yang resilien.

Telkom kini fokus memperkuat benteng internal lewat strategi TLKM 30 yang mencakup empat pilar utama. Langkah ini meliputi perbaikan tata kelola, perampingan anak usaha, optimalisasi nilai bisnis melalui InfraNexia, serta integrasi operasional guna mengeliminasi tumpang tindih.

Mengenai arah ekspansi dan proyeksi korporasi yang lebih spesifik ke depan, Dian masih menyimpan rapat rencana strategis mereka. Perusahaan memilih fokus mematangkan portofolio di berbagai lini, terutama pengalihan ketergantungan pendapatan dari segmen konsumen (B2C) menuju segmen bisnis (B2B).

Saat ini kontribusi bisnis Telkom masih didominasi oleh segmen B2C sebesar 70%, sementara 30 persen sisanya disumbang oleh B2B dan bisnis lainnya.

Perseroan menargetkan komposisi ini dapat berimbang pada 2030, ditopang oleh pertumbuhan agresif dari B2B Infra seperti Infranexia, Mitratel, Neutra DC, serta segmen internasional melalui Telin.

"Segmen B2B Infra dan internasional sudah memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa. Untuk yang B2B ICT ini sekarang lagi dimasak supaya ke depannya bisa menjadi sumber pertumbuhan yang baru," pungkas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) mengungkap biaya konstruksi berpotensi naik hingga 15% di tengah tren pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menjelaskan bahwa kenaikan biaya konstruksi tersebut didorong oleh adanya peningkatan biaya logistik dan harga material seperti baja hingga semen.

“Depresiasi rupiah menciptakan dampak finansial 11% - 15% per project dengan probabilities addendum kontrak mencapai 85% - 95%,” kata Andi kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Andi menambahkan, tren depresiasi mata uang ini secara langsung menekan arus kas (cashflow) serta margin keuntungan para kontraktor nasional.

Selain itu, ketergantungan pada komponen impor dan suku bunga pinjaman turut memberatkan beban biaya konstruksi di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.

Untuk mengantisipasi kerugian berkelanjutan, Gapensi menilai mekanisme addendum atau penyesuaian kontrak pada proyek jangka panjang menjadi langkah yang sangat krusial.

Pada saat yang sama, Gapensi turut mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan penggunaan produk dan material dalam negeri guna meminimalisasi ketergantungan terhadap barang impor.

Pemerintah juga diminta menjaga kelancaran pembayaran termin proyek agar likuiditas kontraktor tetap terjaga dan tidak menghentikan progres pembangunan di lapangan.

“Kami meyakini bahwa proyek strategis nasional tetap memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, dan pendorong konektivitas wilayah. Karena itu, stabilitas ekonomi makro, termasuk stabilitas nilai tukar, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.742 pada perdagangan hari ini, Rabu (20/5/2026). Di sisi lain, pergerakan greenback mengalami apresiasi.

Berdasarkan data TradingView, rupiah dibuka melemah 36 poin atau 0,20% ke Rp17.742 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS terapresiasi 0,05% ke 99,37.

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk elektronik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, gangguan rantai pasok global dapat menjadi momentum untuk mendorong substitusi impor. Namun, ia mengingatkan bahwa karakter industri elektronik yang sangat bergantung pada komponen impor, membuat proses substitusi tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah peningkatan peran domestik pada beberapa tahapan produksi, bukan penggantian penuh terhadap produk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Menurutnya, penguatan TKDN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih mendalam, bukan sekadar kewajiban administratif. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan industri komponen, transfer teknologi, serta penguatan ekosistem pemasok domestik.

“Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, TKDN bisa menjadi instrumen untuk mempercepat pendalaman industri, tetapi jika dipaksakan tanpa kesiapan, justru berisiko menaikkan biaya produksi dan menekan daya saing,” jelasnya.

Yusuf menerangkan, kenaikan biaya logistik global memang secara teori membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ketika ongkos pengiriman meningkat, harga barang impor ikut terdorong naik, sehingga produk lokal menjadi lebih menarik secara relatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efek ini tidak sepenuhnya sederhana. Produsen dalam negeri juga masih bergantung pada impor komponen, sehingga berisiko ikut terkena dampak kenaikan biaya logistik.Artinya, keunggulan kompetitif yang muncul sangat bergantung pada seberapa dalam rantai pasok sudah terlokalisasi.

“Semakin tinggi kandungan lokal, semakin besar peluang menikmati keuntungan dari perubahan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat konflik geopolitik juga membuka peluang relokasi produksi global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik dan daya saing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, India, dan Thailand yang lebih dahulu memiliki ekosistem manufaktur matang.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan respons industri lebih banyak datang dari pelaku usaha yang telah beroperasi di dalam negeri melalui peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, investasi baru berskala besar menurutnya cenderung tertahan akibat ketidakpastian global.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf berpendapat bahwa peran pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mendorong penguatan TKDN. Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga perlu memastikan pengembangan sumber daya manusia, integrasi kawasan industri, serta sinkronisasi kebijakan perdagangan dan industri.

“Pemerintah juga perlu menciptakan kepastian permintaan, misalnya melalui pengadaan barang dengan TKDN tinggi, sehingga pelaku industri memiliki dasar kuat untuk berekspansi,” tutur Yusuf.