Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha.

Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% tanpa batas waktu.

Kebijakan itu dinilai menjadi stimulus bagi pengembangan usaha kecil karena memberikan kepastian fiskal di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi dan daya saing UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana menegaskan aturan tersebut justru memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil, bukan menambah beban baru.

"Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah semakin menegaskan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," ujar Temmy lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Selain mempertahankan tarif PPh Final 0,5%, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas tarif pajak 0% bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi bersaing di pasar.

Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan agar turut mendorong perbaikan tata kelola bisnis. Salah satunya melalui penguatan budaya pencatatan dan pembukuan keuangan di kalangan pelaku UMKM.

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan diintegrasikan ke dalam Superapps SAPA UMKM.

Fitur tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan usaha maupun akses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

Menurut Inge, evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat badan usaha yang telah berkembang namun tetap memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan agar insentif difokuskan kepada pelaku usaha yang memang masih berada pada kategori mikro dan kecil.

Dia menambahkan, mekanisme perpajakan untuk badan usaha tetap mempertimbangkan kondisi riil perusahaan karena pengenaan pajak didasarkan pada laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan yang masih membukukan kerugian tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah juga mempertahankan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi badan usaha dengan omzet tertentu agar beban fiskal tetap proporsional dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) bersama Komunitas Tangan Di Atas (TDA) melalui program GEN TDA Raya, bersinergi melakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha muda dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan usaha supaya bertumbuh dan naik kelas.

Pelaku usaha muda dan UMKM mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bisnis, serta pemanfaatan solusi digital dari Bank Raya untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih optimal.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu, mengatakan perseroan ingin mendukung pelaku usaha muda dan UMKM supaya dapat tumbuh lebih kuat, adaptif, serta berdaya saing.

“Kami berharap program ini dapat membantu entrepreneur meningkatkan kapasitas bisnis, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan solusi digital perbankan untuk mendorong usaha naik kelas,” ujar Kicky.

Melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan, Business & Finance Bootcamp, serta pemanfaatan berbagai solusi digital yang dapat mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, peserta akan didorong untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital perbankan perseroan yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti Saku Bisnis, QRIS, serta Kartu Digital Debit Visa Bank Raya.

“Kami berharap dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan entrepreneur dan UMKM Indonesia. Ke depan, kami akan terus menghadirkan solusi perbankan digital yang relevan dan mudah diakses agar pelaku usaha dapat mengelola bisnisnya secara lebih optimal, memperkuat daya saing, dan tumbuh berkelanjutan.” ujar Kicky.

Komunitas TDA merupakan kumpulan pengusaha di Indonesia yang saat ini memiliki total sekitar 55.000 anggota, tersebar di 119 daerah di Indonesia, serta memiliki perwakilan di 5 negara di dunia.

Adapun, anggota TDA berasal dari berbagai latar belakang usaha dan level bisnis yang beragam, mulai dari wirausahawan pemula yang sedang membangun bisnis pada tahap fondasi, hingga pengusaha berpengalaman yang telah mencapai level korporasi dengan skala usaha yang lebih besar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada puluhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor kuliner yang berpartisipasi dalam Jakarta Fair 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha para pedagang di tengah meningkatnya kebutuhan operasional.

Penyaluran bantuan dilakukan di area Jakarta Fair 2026, Jakarta, Sabtu (20/6). Sejumlah pedagang mengaku bantuan tersebut dapat membantu mengurangi beban biaya usaha, terutama untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Salah satunya dirasakan Rihana, pedagang kuliner di kawasan Kampung Betawi, Gambir Expo. Ia mengaku bersyukur menerima bantuan tabung Bright Gas beserta isinya dari Pertamina.

Menurut Rihana, selama ini ia mengandalkan dua tabung gas untuk menunjang operasional usahanya yang menjual berbagai menu, seperti nasi goreng dan bakso Malang.

"Sudah bertahun-tahun saya berjualan di sini, dan baru kali ini mendapat bantuan tabung gas beserta isinya. Alhamdulillah sangat membantu untuk operasional jualan sehari-hari," ujar Rihana penuh syukur.

Bantuan Bright Gas tersebut merupakan bagian dari program Pertamina untuk mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya para pedagang kuliner yang ikut meramaikan Jakarta Fair 2026.

Bagi pelaku usaha kecil, energi merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelancaran usaha. Karena itu, Pertamina hadir memberikan dukungan agar para pedagang dapat terus menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih nyaman dan produktif.

Meski suasana Jakarta Fair masih memasuki awal penyelenggaraan dan jumlah pengunjung terus bertumbuh, Rihana tetap optimistis usaha kulinernya akan semakin ramai dalam beberapa pekan ke depan.

"Sekarang memang belum terlalu ramai karena masih awal. Mudah-mudahan pengunjung semakin banyak dan penjualan juga meningkat dibanding tahun lalu," ujarnya.

Kebahagiaan serupa dirasakan Yana, pedagang Soto Betawi dan Soto Banjar yang sudah sekitar satu dekade berjualan di Jakarta Fair. Ia mengaku tidak menyangka akan menerima bantuan Bright Gas dari Pertamina.

"Senang sekali, ini pengalaman baru buat saya. Tadi sempat kaget karena tidak menyangka dapat bantuan. Terima kasih karena sangat bermanfaat untuk usaha kami," kata Yana.

Di tempat terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Baron, pelaku UMK memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, Pertamina ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung tumbuh kembang usaha masyarakat.

"Melalui bantuan Bright Gas ini, kami ingin membantu para pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih lancar sehingga dapat terus produktif melayani pelanggan dan mengembangkan usahanya," kata Baron.

"Dukungan tersebut mungkin terlihat sederhana, namun dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil," pungkas Baron.

Jakarta (ANTARA) - Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersalurkan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 5 Juni 2026 telah mencapai Rp113,84 triliun atau setara 43,54 persen dari total realisasi pengadaan yang mencapai Rp261,45 triliun.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam sebuah diskusi di Tangerang Selatan, Jumat, mengatakan meski capaian tersebut melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan pemerintah, peluang pasar pengadaan pemerintah masih sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga pada 2026 mencapai Rp405,5 triliun dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.

Meski demikian, Loto menilai masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, minimnya informasi, hingga akses pemasaran yang masih terbatas.

"Keterbatasan tersebut membuat UMKM belum sepenuhnya dipercaya oleh calon pembeli dan sulit memasuki pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan.

Selain mengalokasikan minimal 40 persen belanja pengadaan bagi UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah juga menyediakan paket pengadaan khusus untuk usaha mikro dan kecil.

Menurut Loto, UMKM yang berusia di bawah tiga tahun dan belum memiliki pengalaman pengadaan juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, tersedia fasilitas pembayaran uang muka guna membantu kelancaran usaha.

Untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai peluang pasar, Loto menyebut Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi informasi layanan e-purchasing milik LKPP ke dalam aplikasi Sapa UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia menyebut Sapa UMKM juga akan diintegrasikan dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kebutuhan pengadaan perusahaan BUMN maupun berbagai platform perdagangan digital lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala.

“Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan tidak ada perubahan maupun kenaikan tarif pajak bagi UMKM.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen, sementara omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final 0,5 persen.

Menurut Maman, kebijakan permanen ini merupakan arahan Presiden agar pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan tidak lagi dibayangi ketidakpastian regulasi.

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan insentif tepat sasaran.

Maman menyebut evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik penyalahgunaan oleh usaha-usaha besar, seperti pemecahan badan usaha agar mendapatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Untuk itu, tarif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bagi badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV), pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

Namun, pemerintah tetap memberikan insentif berupa potongan tarif pajak sebesar 50 persen dari tarif normal 22 persen bagi PT maupun CV non-perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Pemerintah merevisi ketentuan PPh final 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam aturan terbaru, fasilitas PPh final 0,5 persen dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan dan koperasi.

Sementara pada aturan sebelumnya, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh CV, firma, PT dan BUMDes.

Pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha yang masih menggunakan tarif PPh final 0,5 persen. Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut akan dikenakan tarif PPh normal sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi serta memperketat ketentuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk melalui pemecahan usaha menjadi beberapa entitas kecil.

Di sisi lain, aturan juga menegaskan bahwa sejumlah profesi tidak lagi dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM, termasuk pekerjaan bebas dan profesi di sektor jasa seperti tenaga ahli serta pelaku industri kreatif dan hiburan, yang selanjutnya dikenakan tarif PPh normal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memperkuat pembinaan UMKM melalui kegiatan sharing session dan pendampingan mitra binaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Program ini digelar bersama PT BRI (Persero) Tbk di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL PT PPI Ira Berlianty Aziz mengatakan, pembinaan dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas program. “Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memantau perkembangan usaha para mitra binaan, sekaligus memastikan pemanfaatan pendanaan yang telah disalurkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha,” kata Ira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ira menjelaskan, pendampingan menjadi kunci agar UMKM tidak hanya mendapat akses pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha. PPI, kata dia, berperan sebagai mitra strategis yang mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.

“Melalui Program PUMK, kami tidak hanya hadir sebagai penyalur pendanaan, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi pelaku usaha agar memiliki daya saing dan berkelanjutan,” ujar Ira.

Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam merancang pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Ira menegaskan, program ini diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mitra binaan.

“PPI melalui inisiatif ini berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi usaha mikro dan kecil di Indonesia,” kata Ira.

Mastercard mengungkapkan lebih dari separuh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengikuti program pendampingan Strive di Indonesia mencatat peningkatan omzet.

Program Manager Mercy Corps Indonesia Glory Sunarto mengatakan hasil evaluasi menunjukkan 57 persen peserta melaporkan kenaikan keuntungan usaha setelah mendapatkan pelatihan dan akses pendampingan bisnis.

"Hasil penilaian dampak menunjukkan bahwa 57 persen partisipan melaporkan ada peningkatan keuntungan usaha. Jika target awal kami berkontribusi terhadap peningkatan usaha sebesar 15 persen, program ini telah melampaui dengan capaian 57 persen," ujar Glory dalam acara Laporan Mastercard Strive Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan hingga akhir Januari 2026 program Mastercard Strive telah menjangkau dan mendampingi lebih dari 550 ribu pelaku UMK di Indonesia.

Sebanyak 75 persen dari peserta program tersebut merupakan usaha yang dipimpin atau dimiliki perempuan, tersebar di 15 kabupaten di lima provinsi.

Glory mengatakan pendampingan yang diberikan mencakup literasi keuangan, pemasaran digital, hingga penguatan kapasitas pengelolaan usaha.

Hasilnya, lebih dari 70 persen pelaku UMK perempuan telah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk memanfaatkan pemasaran daring dan perangkat keamanan siber untuk mendukung operasional bisnis.

"Dari berbagai pencapaian program yang ada saat ini, lebih dari 70 persen perempuan usaha mikro kecil telah masuk dalam ekosistem digital, mulai dari menggunakan perangkat keamanan siber hingga mengaplikasikan digital marketing untuk mengembangkan usahanya," ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas digital, program tersebut juga membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMK.

Mercy Corps mencatat lebih dari 26 ribu pelaku usaha mendapatkan akses kredit usaha melalui 17 lembaga jasa keuangan, dengan 97 persen penerima merupakan perempuan dan sebagian besar baru pertama kali memperoleh pembiayaan formal.

Menurut Glory, akses awal terhadap pembiayaan tersebut kemudian mendorong pelaku UMK memanfaatkan layanan keuangan lain, seperti dompet digital, QRIS merchant untuk pembayaran, hingga asuransi mikro.

Layanan tersebut dinilai membantu memperkuat ketahanan usaha sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan.

Pendampingan yang dilakukan mentor juga berdampak pada penguatan manajemen usaha. Lebih dari 80 persen peserta dinilai memiliki kapasitas pengelolaan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan produksi dan pengelolaan keuangan.

Bahkan sekitar 85 persen peserta mengaku baru mendapatkan informasi mengenai cara mengoperasikan usaha secara lebih efektif melalui program tersebut.

"Pendampingan dari fasilitator membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan perencanaan produksi, sehingga kapasitas usaha mereka menjadi lebih baik," ujarnya.

Secara keseluruhan, program ini juga mencatat 80.734 pelaku UMK mulai mengaplikasikan pemasaran digital, 146.280 pelaku usaha mengakses sumber daya pelatihan dan modul pendampingan, serta 109.330 pelaku usaha menggunakan panduan keamanan siber untuk melindungi aktivitas bisnisnya.

Selain itu, sebanyak 126.498 pelaku UMK mengakses layanan keuangan seperti tabungan, QRIS merchant, dompet digital, dan asuransi.

Meski demikian, Glory mengakui pencapaian dalam penciptaan lapangan kerja baru masih terbatas. Evaluasi program menunjukkan hanya sekitar 5 persen peserta yang melaporkan pembukaan lapangan kerja tambahan, dengan rata-rata menyerap satu hingga tiga pekerja baru.

Ia menambahkan, pelatihan dan pendampingan juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha.

"Dari pelatihan dan pendampingan yang diperoleh 63 persen usaha mikro dan kecil, mereka yakin bahwa kapasitas untuk membuat setiap keputusan bagi usaha mereka adalah hal yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri termasuk keyakinan mereka untuk menyisihkan dan memiliki dana darurat," jelas dia lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS akan menggelar kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada Mei hingga Juli 2026. Sensus tersebut bertujuan untuk memotret seluruh aktivitas ekonomi dan lapangan usaha di masyarakat.
Berdasarkan keterangan resmi BPS, Sensus Ekonomi 2026 nantinya mencakup 18 kategori lapangan usaha, mulai dari industri pengolahan hingga jasa lainnya, baik yang melibatkan usaha mikro kecil (UMK) maupun usaha menengah besar (UMB).
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar aktivitas teknis pengumpulan data dalam bidang statistik yang melibatkan masyarakat secara luas.
“Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi publik yang sangat strategis. Ketika masyarakat memahami mengapa data dikumpulkan dan bagaimana data digunakan, masyarakat “dipaksa” belajar mengenali pentingnya data sebagai alat pengambilan keputusan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (11/5/2025).
Dia menuturkan kegiatan sensus ekonomi ini menjadi pintu masuk yang cukup baik untuk membangun literasi data di tengah masyarakat.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci membangun literasi,” katanya.
Amalia menyatakan bahwa sensus ekonomi akan menghasilkan data komprehensif mengenai struktur dan skala ekonomi nasional, profil usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, serta sebaran kegiatan ekonomi di setiap daerah.
Nantinya, data tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis ke depan.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menyosialisasikan program Sensus Ekonomi 2026, serta kesediaan pelaku ekonomi untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur merupakan wujud nyata dari kesadaran literasi data.
“Setiap pelaku ekonomi yang bersedia berpartisipasi secara aktif sejatinya sedang turut membangun keakuratan potret ekonomi nasional,” katanya.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, katanya diharapkan menumbuhkan budaya baru, budaya berbasis data.
Dengan demikian, masyarakat akan terbiasa memeriksa, mengerti, memahami terlebih dahulu sebelum memanfaatkan data yang ada sebelum mengambil keputusan dalam berbagai konteks seperti pilihan, kebijakan, maupun hal-hal yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
“Sensus ekonomi ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kehidupan nyata kita sehari-hari,” ujar Amalia.
Dengan demikian, masyarakat akan belajar untuk menghargai data, memahami fungsinya, dan menjadikannya dasar dalam berpikir serta bertindak.
“Di tengah arus informasi yang deras dan sering kali menyesatkan, partisipasi dalam kegiatan statistik akan menjadi bentuk baru dari meningkatnya literasi data di masyarakat,” ungkapnya.
Sensus ekonomi menjadi satu agenda yang digelar BPS setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, tergambar bahwa jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha menengah dan besar (UMB) di Indonesia sebanyak 26,42 juta dengan komposisi 26,07 juta usaha menengah kecil dan 348.567 usaha menengah besar.
Dari sisi jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha tersebut sebanyak 78,67 juta berdasarkan Sensus Ekonomi 2016. (*)

Kabupaten Semarang (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menggandeng PT Sarinah untuk melatih puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaannya yang tersebar di berbagai wilayah agar bisa mengembangkan usaha.

Pelatihan tersebut diikuti 20 pelaku UMKM asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN I Dinnar Araffah menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memiliki program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUKM).

"Program ini berupa penyaluran pinjaman kepada mitra-mitra binaan UMKM. Yang membuat berbeda dari program TJSL ini, kami tidak hanya menyalurkan bantuan pinjaman biaya atau uang saja," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya berpartisipasi aktif ikut mengawal UMKM, termasuk memberikan bekal keilmuan dan edukasi agar mitra-mitra binaan tersebut bisa semakin berkembang.

"Seperti yang kami lakukan hari ini. Kami punya saudara BUMN juga, yakni PT Sarinah. Kita tahu Sarinah sudah dari tahun lama didirikan Bung Karno bergerak di bidang ritel, khususnya UMKM dan produk lokal," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menggandeng Sarinah untuk membekali para UMKM mitra binaan PTPN I, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, kurasi produk, dan promosi agar semakin maju.

Untuk UMKM binaan PTPN I, Dinnar menyebutkan saat ini setidaknya ada 2.500-an UMKM yang tersebar di seluruh regional, mulai dari Aceh sampai wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, Business Development Group Head PT Sarinah Dias Adi Dharma mengingatkan bahwa kata kunci pengembangan UMKM bukan melulu modal, melainkan konsistensi.

"Ini yang banyak UMKM suka terlewat. Ketika membuat suatu produk A, dia harus konsisten buat itu. Memperbaiki produknya agar bisa bersaing di pasar global. Kemudian, konsisten untuk memasarkan, memperkenalkan produk," katanya.

Ia juga berpesan kepada pelaku UMKM yang masih baru untuk selalu memperbaiki kualitas produk dan banyak belajar dari kompetitor agar tidak ketinggalan, termasuk soal harga, dan jangan pernah sayang mengeluarkan uang untuk berpromosi.

Sementara itu, Benny Yoga Perdana (43), pemilik Lies Cookies, mengaku selama ini sangat terbantu dengan program TJSL, terutama PUKM karena bisa membantunya untuk permodalan.

Ia mengaku sudah tiga kali mengajukan PUJL dan seluruhnya disetujui, yakni pada 2014 senilai Rp50 juta, 2018 senilai Rp75 juta, dan 2022 lalu sebesar Rp100 juta.

"Sekarang sudah lunas. Kami sangat terbantu karena bunganya sangat kecil dan persyaratannya tidak rumit," kata pelaku UMKM binaan PTPN I Regional 3 itu.

Di usahanya yang bergerak di bidang snack dan katering, ia memproduksi beraneka ragam jajanan, seperti sus fla, arem-arem, risoles, bolu kukus, sosis ayam, hingga menu makanan besar.

Selain permodalan, kata dia, PTPN juga aktif mendampingi, seperti mengajak ikut di berbagai kegiatan bazaar hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan skala usaha.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyambut langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menyikat mafia impor dan menindak oknum Bea Cukai. Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi "angin segar" bagi pelaku usaha kecil yang selama ini tertekan oleh serbuan barang impor.

"Alhamdulillah, saya berterima kasih sama Pak (Menkeu) Purbaya. Beliau menindaklanjuti dengan melakukan penindakan pada oknum-oknum di Bea Cukai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar buat pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia," ujar Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Maman mengatakan, langkah memperketat pintu masuk barang impor menjadi kunci untuk menyelamatkan produk lokal.

"Karena bordernya ditutup dulu tuh, dari situ. Karena pintu masuknya dari situ. Kalau itu nggak ditutup, sampai kapanpun akhirnya ini masuk terus," tegasnya.

Selain berkoordinasi dengan Bea Cukai, Maman juga menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi bersama dalam menekan masuknya produk luar negeri.

"Kita sudah bicara juga sama Kementerian Perdagangan. Tapi mungkin secara informal kita sudah bicara. Respons dari Kemendag juga positif. Nanti kita mungkin akan membuat tim terkait isu-isu barang impor ini," ujarnya.

Foto: Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia menilai pengetatan arus impor sangat penting karena dampak banjir barang luar negeri sudah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan. Salah satu contohnya terjadi di pusat kerajinan tas Tajur, Bogor, yang kini sepi pembeli dan ditinggalkan para pedagang.

"Bisa bayangkan derasnya barang impor masuk ini. Ini mengganggu sekali, dan tidak sedikit usaha mikro terkena dampaknya," kata Maman.

Menurutnya, pusat kerajinan yang dulu ramai itu kini tinggal kenangan. "Sekarang di Tajur itu dari 40 toko, sekarang hanya tinggal 3 toko. Nah ini hasil temuan kita di sana. Itu baru dari sisi sentra tas atau produk tas, belum lagi produk-produk yang lain," ungkapnya.

Ia pun mengakui pemerintah masih harus bekerja keras agar para pelaku UMKM bisa bersaing dengan produk luar. "Kita sebagai pemerintah itu tidak mampu memberikan transformasi inovasi kepada usaha mikro kita untuk bersaing dengan mereka," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik impor ilegal, terutama barang-barang bekas atau balpres. Ia berencana memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam agar tidak bisa lagi melakukan impor.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan penertiban ini tidak akan mematikan pasar pakaian bekas, Seperti Pasar Senen di Jakarta, karena pemerintah akan menggantinya dengan produk dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. Apa kalian ingin menghidupkan UMKM ilegal? Bukan itu tujuan kita," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.