Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kemudahan akses pembiayaan masih menjadi kebutuhan utama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan penurunan tingkat suku bunga kredit.

"Kalau dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan untuk usaha kecil dan mikro, sebetulnya concern utamanya terkait pembiayaan adalah kemudahan untuk mendapatkannya dulu. Akses dan persyaratan, bukan tingkat suku bunga," kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Faisal merespons inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya 6 persen.

Menurut Faisal, tingkat suku bunga tetap menjadi pertimbangan pelaku usaha, tapi bukan faktor utama dalam memperoleh pembiayaan.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen.

Per 2026, pemerintah menetapkan suku bunga KUR tetap atau flat sebesar 6 persen.

Faisal menjelaskan banyak pelaku usaha kecil dan mikro kesulitan memenuhi syarat kredit perbankan, termasuk terkait agunan atau jaminan.

Pasalnya, lanjut dia, skema KUR yang disalurkan melalui perbankan juga umumnya masih mensyaratkan agunan tertentu, sehingga belum sepenuhnya mudah diakses seluruh pelaku UMKM.

Dia mengatakan keterbatasan akses pembiayaan formal selama ini membuat sebagian usaha kecil dan mikro terjebak pada pinjaman nonbank seperti rentenir maupun pinjaman daring ilegal yang menawarkan proses cepat dengan bunga tinggi.

Untuk itu, Faisal menilai keberadaan lembaga penjamin kredit menjadi penting untuk membantu memperluas akses pembiayaan murah bagi UMKM sekaligus mengurangi risiko yang ditanggung perbankan.

Meski demikian, ia menyebut perbankan tetap akan mempertimbangkan risiko kredit macet dalam menyalurkan pinjaman.

"Kalau diberi bunga yang rendah tapi persyaratannya juga mudah, itu bergantung pada si peminjamnya disiplin atau tidak, layak atau tidak, risiko kredit macet atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi pelaku UMKM.

"Prinsipnya pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah kepada UMKM," kata Riza saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, akses pembiayaan tetap merupakan elemen penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal, mulai dari status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tingginya suku bunga kredit, keterbatasan jaminan, hingga adanya kesenjangan pembiayaan atau financial gap.

Menurut dia, tantangan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun masih relevan untuk membantu akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu disampaikan Nailul merespons inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya 6 persen.

Nailul, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menilai dampak dari penurunan bunga KUR menjadi 5 persen tidak akan terlalu signifikan karena selisihnya hanya 1 persen dari bunga KUR saat ini.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan suku bunga KUR tetap atau flat sebesar 6 persen.

“Sudah ada skema KUR dengan bunga saat ini sebesar 6 persen untuk semua usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sudah tepat untuk membantu pelaku UMKM kita dalam mengakses modal,” katanya.

Menurut dia, penurunan bunga KUR juga akan meningkatkan beban subsidi pemerintah, karena selisih antara bunga komersial dan bunga KUR ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan kondisi saat ini, beban pemerintah meningkat karena bunga KUR menjadi 5 persen dan di ketidakpastian ekonomi biaya risiko menjadi naik,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, ia mengingatkan penyaluran KUR sebaiknya tetap difokuskan kepada badan usaha UMKM dan tidak diperluas kepada individu untuk menghindari potensi moral hazard.

Menurut dia, saat ini masih ditemukan penggunaan KUR untuk kebutuhan non usaha sehingga pengawasan penyaluran kredit tetap perlu diperkuat.

“Sekarang saja, banyak KUR yang digunakan untuk keperluan non usaha, apalagi diperbolehkan untuk individu. Moralhazard-nya akan semakin besar,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai perjuangan Kartini

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mendorong penguatan peran perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan berbasis digital, salah satunya lewat penyelenggaraan Kartini BISA Fest pada 20–24 April 2026 di Telkom Hub, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan momentum Hari Kartini menjadi pengingat untuk mengadaptasi nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan saat ini yang serba digital, sehingga masyarakat perlu terus belajar dan memanfaatkan teknologi untuk memberi dampak lebih luas.

“Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai perjuangan Kartini dan mengadaptasikannya dalam kehidupan saat ini yang serba digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, mengenal, dan memanfaatkan teknologi guna memberikan dampak yang lebih luas,” kata Dian dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Kartini BISA Fest digelar sebagai rangkaian program pemberdayaan UMKM perempuan melalui penguatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Dalam kegiatan tersebut, Telkom menghadirkan sejumlah agenda terintegrasi, mulai dari bazar kuliner yang melibatkan 40 UMKM perempuan, seminar keamanan siber yang diikuti lebih dari 350 peserta, hingga pelatihan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung efisiensi pembuatan konten kreatif dan pemasaran digital.

Telkom menyatakan program tersebut merupakan bagian dari implementasi budaya perusahaan “BISA” (Bravery, Integrity, Service Excellence, Agility) yang menekankan kolaborasi dan inovasi.

Telkom juga menyebutkan dari lebih dari 112.000 UMKM binaan, sebanyak 73.152 di antaranya merupakan pelaku usaha perempuan yang mengikuti program pembinaan berbasis digital.

Selain pembinaan, Telkom turut menyalurkan dukungan peningkatan daya saing produk melalui program Packfest dengan bantuan 500.000 cetak kemasan, serta memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 2.250 UMKM perempuan.

Dian menyerahkan secara simbolis bantuan sertifikasi halal dan hibah kemasan kepada perwakilan UMKM binaan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.

Telkom menyatakan dukungan juga menjangkau pelaku UMKM disabilitas sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kesetaraan akses transformasi digital.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tahun 2025, sebanyak 64,5 persen atau sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Sementara itu, data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2025 menunjukkan baru sekitar 35 persen UMKM memiliki sertifikasi halal.

“Sebagai perusahaan teknologi, Telkom memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses dan meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Fokus kami pada pembinaan UMKM merupakan bagian dari upaya tersebut,” ujar Dian.

Telkom menyatakan Kartini BISA Fest juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi pengunjung yang mau belajar Tari Kecak juga bisa, disini kultur Bali akan lebih kuat, kami juga bekerja sama dengan Bali Bajra..,

Denpasar (ANTARA) - Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali mengenalkan kawasan ke masyarakat Bali lewat penyelenggaraan Island Bazzar, sebuah pameran budaya dan UMKM lokal.

“KEK Kura Kura Bali mengundang warga Bali untuk bergabung dalam perayaan seni, kerajinan, kuliner, dan budaya dalam suasana yang hangat dan inspiratif,” ucap Kepala Departemen Komunikasi KEK Kura Kura Bali Zefri Alfaruqy di Denpasar, Sabtu.

Zefri mengatakan, sebagai kawasan ekonomi kreatif yang sedang dikembangkan di Pulau Serangan, mereka ingin mewadahi UMKM dan seniman, sekaligus mengajak pengunjung merayakan kekayaan budaya dengan ragam aktivitas yang mereka kemas dengan lebih interaktif dan inklusif.

Pada pameran budaya kali ini, KEK Kura Kura Bali menggandeng 30 UMKM kuliner, 30 ritel, dan 10 stan khusus lokakarya.

Mereka menargetkan 3.000 pengunjung baik masyarakat lokal Bali maupun wisatawan hadir pada 2–3 Mei 2026 pukul 16.00-21.00 Wita, sehingga selain mengenalkan kawasan yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) para pengunjung juga bisa mendukung UMKM lewat berbelanja.

Salah satu aktivitas yang digelar adalah sesi foto busana adat, dimana masyarakat yang hadir dapat mengabadikan momen menggunakan busana adat Bali berlatar KEK Kura Kura Bali.

Zefri menyampaikan, selama Island Bazaar mereka juga menyediakan stan kostum Bali dari berbagai kabupaten yang juga bisa dimanfaatkan pengunjung.

Bagi pengunjung yang tampil terbaik dan ikonik akan mendapatkan pengalaman menyusuri kanal Riviera yang romantis dengan perahu tradisional.

Untuk menunjukkan komitmen KEK merawat budaya Bali tidak hanya menjadi ruang ekonomi, mereka turut membuka lokakarya dan pertunjukan Tari Kecak dengan menghadirkan komunitas seni.

“Jadi pengunjung yang mau belajar Tari Kecak juga bisa, disini kultur Bali akan lebih kuat, kami juga bekerja sama dengan Bali Bajra, mereka lah nantinya yang akan mengajarkan para pengunjung tujuannya kami ingin inklusif semua orang bisa datang,” ujar Zefri.

Selain itu didatangkan juga kreator lokal lainnya untuk lokakarya kreatif dan interaktif bersama maestro Kevala Ceramics, Museum Pasifika, dan Sharon Florist.

Melihat antusias masyarakat pada pembukaan hari pertama, pengelola KEK Kura Kura Bali berencana melanjutkan pameran budaya dan UMKM ini pada pertengahan tahun 2026.

Zefri mengatakan, pada saat yang sama, KEK akan meluncurkan mal atau pusat perbelanjaan bernama Sira Village Premium Outlet Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 5 persen per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia meyakini, skema KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun dapat diterapkan melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Di sisi lain, Fauzi juga meyakini perbankan nasional akan menyambut positif kebijakan tersebut serta menilai kebijakan itu tidak akan menekan kinerja bank.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan skema kredit perumahan FLPP dengan bunga per tahun yang relatif rendah dan dinilai tetap berjalan, sehingga skema serupa dianggap memungkinkan.

Secara umum, menurutnya, kebijakan KUR dengan bunga maksimal 5 persen tersebut menjadi sinyal perlunya konsolidasi kebijakan perbankan yang rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sehingga sejalan dengan arahan Presiden.

Ia mengatakan penguatan penyaluran kredit kepada UMKM akan dibahas dalam revisi UU P2SK bersama para pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Tapi kita mau meaningful participation dulu, minta pendapat dari masyarakat. Sehingga target pemerintah terhadap pertumbuhan kredit, terutama UMKM, termasuk juga pertumbuhan kredit korporasi dan konsumsi itu jelas,” kata Fauzi.

Sebelumnya, dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PASURUAN - Para pelaku usaha kecil (UMK) didorong menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam bertransaksi. Dengan QRIS, pelaku UMK bisa naik kelas karena memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik dan akses pembiayaan yang lebih terbuka.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam acara Publik Bicara BSBI bertema 'QRIS Akselerator Transaksi Digital dan Perkuat Daya Saing UMK' di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jumat (1/5/2026). Menurutnya, Bank Indonesia atau BI menggagas dan menghadirkan QRIS sebagai solusi praktis, aman, dan efisien dalam mendukung transaksi masyarakat, termasuk pelaku UMK di mana pun.

"QRIS hadir tidak hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dengan QRIS, pelaku UMK bisa naik kelas karena memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik dan akses pembiayaan yang lebih terbuka," ujar Misbakhun di acara yang digelar Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) itu. Hadir dalam acara itu, Ketua BSBI M. Nawir Messi dan anggota BSBI, yakni Irwan Lubis dan Mohamad Khusaini.

Misbakhun menjelaskan, QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 akan terus berkembang. Ia menegaskan bahwa ke depan QRIS tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga terus dikembangkan untuk transaksi lintas negara.

Wakil rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini meyakini perluasan daya jangkau QRIS akan ikut meningkatkan daya saing UMK Indonesia di pasar global. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu mendorong pelaku UMK menangkap peluang yang ada dengan memanfaatkan QRIS.

"Dengan semakin luasnya adopsi QRIS, kami berharap UMK di daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan, bisa lebih terhubung dengan ekosistem ekonomi digital dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih besar," harapnya.

Misbakhun meyakinkan para pelaku UMK tidak khawatir soal keamanan bertransaksi dengan QRIS. BI sebagai otoritas moneter membangun ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan aman. Ia menegaskan QRIS merupakan salah satu sistem pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia, terutama dari sisi infrastruktur dan keamanan.

"QRIS juga memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada uang tunai, sehingga risiko kehilangan maupun kesalahan dalam transaksi dapat diminimalkan," kata Misbakhun.

JAKARTA - Pelatihan kewirausahaan berbasis UMKM yang digelar Yayasan Indonesia Setara (YIS) di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu menjadi titik awal perubahan bagi Siti. Kisah perubahan dan kemandirian juga dirasakan Laily.

"Pelatihannya seru banget. Sebelumnya saya sudah berjualan, tapi ini menu baru. Masyaallah, baru beberapa menit open PO sudah ada yang pesan 700 pieces," ujar Siti, Jumat (1/5/2026).

Bagi Siti, pelatihan itu bukan sekadar belajar resep baru. Dia juga untuk pertama kalinya mencoba memanfaatkan teknologi digital dalam berjualan.

"Saya juga belajar bikin poster lewat ChatGPT. Ternyata cepat dan mudah, hasilnya malah lebih bagus," katanya.

Pengalaman serupa dirasakan Laily. Ibu rumah tangga itu menjadi peserta pelatihan bolu ketan hitam yang digelar YIS di Karawang pada 8 April 2026. Sepulang dari pelatihan, dia pun menjadi wirausahawan.

"Hari ini jadi tahu cara buatnya. Bahkan diajarkan juga pakai AI untuk pemasaran. Setelah pelatihan, saya kirim ke grup WhatsApp langsung ada yang pesan," ujar Laily.

Kisah Siti dan Laily diungkapkan Founder YIS Sandiaga Uno yang menggambarkan perubahan wajah pelatihan UMKM. Tidak lagi berhenti pada keterampilan produksi, tetapi juga menyentuh kemampuan beradaptasi dengan dunia digital.

"Yang kita kejar adalah dampak sosial dan pertumbuhan bersama. Dari usaha kecil yang naik kelas akan lahir peluang kerja baru,” kata Sandiaga.

Dalam program tersebut, peserta dibekali pengetahuan menyeluruh mulai dari manajemen usaha, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran digital. Pendampingan juga mencakup pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Menurut Sandiaga, pendekatan ini penting agar pelaku UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga menjaga keberlanjutannya. "Dengan strategi diversifikasi produk dan penguasaan marketplace, UMKM diharapkan mandiri, tetapi juga tumbuh dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) secara konsisten memperluas jangkauan produk nasional di pasar dunia melalui partisipasi strategis dalam Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura pada 21-24 April 2026. Kehadiran ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengintegrasikan UMKM binaan ke dalam ekosistem perdagangan internasional yang lebih luas. 

Sinergi strategis antara BRI, KBRI Singapura, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia ini membuahkan hasil signifikan melalui 14 kesepakatan dagang senilai USD3,17 juta atau sekitar Rp54,5 miliar.

Komoditas unggulan seperti madu, bumbu organik, dan produk pertanian menjadi unggulan dalam transaksi yang menunjukkan tingginya minat pasar luar negeri. Di luar nilai kontrak tersebut, terdapat potensi transaksi lanjutan yang diproyeksikan mencapai USD10,3 juta atau hampir Rp177 miliar, mencakup kategori pangan sehat, hasil perikanan, hingga aneka rempah.

Sebanyak 16 UMKM hasil kurasi dari berbagai program pemberdayaan BRI turut tampil membawa ragam inovasi di bidang pangan olahan, kesehatan herbal, hingga komoditas agro. Para pelaku usaha ini menyuguhkan deretan merek unggulan seperti camilan sehat Casa Grata, sambal pecel Pelita Lumpang Mas, hingga cokelat artisan besutan PT Sumatra Coklat Indonesia.

Baca Juga

Dirut BRI Ungkap Ekonomi Indonesia Solid di Tengah Gejolak Timur Tengah

Kehadiran mereka merupakan bukti nyata dari daya saing produk lokal yang kini mampu memenuhi standar kualitas serta regulasi ketat di pasar internasional.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y. S. menekankan bahwa keberadaan para UMKM unggulan ini merupakan validasi atas kapasitas produk lokal Indonesia dalam menjawab ekspektasi pasar global yang kompetitif. 

“Pencapaian para pengusaha UMKM binaan BRI menembus pasar Singapura merupakan validasi atas program pemberdayaan yang telah memenuhi standar kualitas mitra bisnis global. Fokus kami adalah membangun kepercayaan pasar internasional agar produk unggulan Indonesia dapat terintegrasi ke dalam ekosistem rantai pasok dunia secara berkelanjutan. BRI akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait guna memperkuat daya saing produk nasional di kancah internasional,” ujarnya.

Paviliun Indonesia dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan dan dihadiri oleh General Manager BRI Singapura Marissa Deparina, serta Atase Perdagangan RI Billy Anugrah. Kolaborasi lintas instansi ini merupakan komitmen konkret BRI dalam menyediakan solusi keuangan komprehensif serta mendorong UMKM agar siap bersaing secara berkelanjutan di level mancanegara.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menegaskan ekosistem dan nilai halal mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi syariah global.

“(Oleh karena itu) Pemerintah pun terus mendorong penguatan pasar domestik melalui fasilitasi branding, standardisasi mutu, hingga business matching internasional,” kata Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan laporan global tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor ekonomi Islam dengan nilai ekspor halal mencapai 64,42 miliar dolar AS.

Salah satu bentuk penguatan ekosistem halal, lanjut Muti, adalah melalui program peningkatan kelas dan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional.

“Sejak diinisiasi pada 2021, program (seperti) Festival Syawal ini fokus mendorong pelaku UMK untuk naik kelas melalui sertifikasi halal, edukasi, dan penguatan rantai pasok,” ujar Muti.

Menurut dia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar memiliki daya saing yang kuat.

“Bagi kami, pemberdayaan UMK bukan hanya soal menerbitkan sertifikat halal, tetapi membekali mereka agar bisa naik kelas,” katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Festival Syawal tercatat telah mengedukasi hampir 10.000 peserta dan memfasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 1.500 UMK.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengingatkan halal merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Makanan halal bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi barrier utama dalam menjaga kualitas hidup,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap produk pangan modern.

“Penetapan halal harus melalui audit ketat oleh tenaga profesional dan tetap menjadi kewenangan ulama dalam sinergi bersama pemerintah,” kata Cholil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan BPJPH berkomitmen untuk mempercepat penerbitan 10 ribu sertifikat halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) per hari.

“Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat proses tersebut, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing, termasuk dengan produk asing,” kata Haikal dalam keterangan bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPJPH, LPPOM, dan MUI dalam memberikan jaminan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal juga akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk di Indonesia.

Selain itu, Haikal juga mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi adalah halal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menegaskan bahwa halal merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam, sekaligus menjadi hak konstitusional yang dilindungi oleh negara.

“Halal bagian dari kebutuhan kita, pemenuhan terhadap undang-undang dasar negara kita, kita sebagai umat beragama, halal tidak hanya bagi Muslim, tapi untuk semuanya,” kata Cholil.

“Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu negara atau dari manapun yang masuk tanpa mematuhi undang-undang dasar kita, hak konstitusi kita untuk mengkonsumsi yang halal,” katanya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap fatwa ulama, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan pemberdayaan UMKM harus didukung sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Bagi kami, pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas menerbitkan sertifikat halal, tetapi juga membekali pelaku usaha agar mampu naik kelas,” ujar dia.

Ia menambahkan LPPOM berkomitmen untuk terus mengawal implementasi fatwa halal dari MUI serta mendukung kebijakan pemerintah, guna memastikan ketenteraman masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Transformasi digital kini menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, termasuk bagi pelaku UMKM agar tetap bertahan di tengah persaingan berbasis platform. Hal ini yang membuat Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara (Undira) melalui Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) menggelar pelatihan peningkatan keterampilan digital di SDN Jatimurni V, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diketuai Hani Putri Monalika ini diikuti 45 pelaku UMKM. Pelatihan difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis, mulai dari pembuatan akun bisnis, produksi konten digital, hingga pengelolaan katalog produk berbasis aplikasi pesan instan dan platform e-commerce.

Hani mengatakan, literasi digital harus dimaknai lebih dari sekadar kemampuan menggunakan perangkat. “Yang dibutuhkan pelaku UMKM saat ini adalah applied digital literacy yakni kemampuan teknis yang langsung berdampak pada aktivitas bisnis, seperti membuat konten yang menarik, memahami algoritma sederhana media sosial, hingga mengelola interaksi dengan konsumen secara profesional,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Hasil survei awal menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan perangkat digital dengan kemampuan pemanfaatannya. Mayoritas peserta telah memiliki telepon pintar, namun penggunaannya masih terbatas pada komunikasi personal dan konsumsi hiburan, belum diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk keperluan usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pelatihan dirancang dalam empat modul utama yakni literasi digital dasar dan keamanan digital, strategi pemasaran media sosial, pembuatan konten digital, serta pemanfaatan e-commerce dan WhatsApp Business. Metode blended learning diterapkan agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga langsung mempraktikkan keterampilan yang dipelajari.

Pendekatan ini terbukti efektif. Evaluasi menunjukkan rata-rata skor literasi digital peserta meningkat signifikan, dengan lebih dari 80 persen peserta berhasil mengaktifkan akun bisnis di media sosial secara mandiri. Seluruh peserta juga mampu menghasilkan konten promosi yang siap dipublikasikan, sementara sebagian besar telah memiliki katalog produk digital melalui WhatsApp Business.

Lebih jauh, peningkatan kemampuan teknis ini berimplikasi langsung pada aspek kewirausahaan. Peserta mulai memahami pentingnya konsistensi konten, identitas visual produk, hingga respons cepat terhadap konsumen sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan pasar.

Program ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital UMKM, termasuk inisiatif UMKM Go Digital yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tataran yang lebih luas, pendekatan berbasis komunitas seperti ini menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan inklusivitas ekonomi digital, di mana pelaku usaha kecil di tingkat lokal memiliki akses yang setara terhadap peluang di ekosistem digital nasional.

Menurut Hani, program ini juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas kewirausahaan berbasis teknologi.

Sebagai tindak lanjut, tim PKM merencanakan monitoring dan pendampingan lanjutan kepada peserta guna memastikan implementasi keterampilan yang telah diperoleh. Tim juga akan menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat bereputasi (SINTA 5) serta memproduksi video dokumentasi kegiatan.

Dalam jangka panjang akan dibentuk komunitas belajar digital antarpelaku UMKM melalui grup WhatsApp yang dipandu mahasiswa. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan transfer pengetahuan dan praktik terbaik, tanpa ketergantungan penuh pada tim PKM sekaligus memperkuat ekosistem pembelajaran kolaboratif di tingkat akar rumput.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hery Gunardi memastikan perseroan terus mencermati potensi risiko secara prudent, khususnya pada portofolio kredit di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Pihaknya melihat bahwa struktur bisnis perseroan yang berbasis pada segmen UMKM, justru memberikan tingkat resiliensi (ketahanan) yang relatif baik, seiring karakteristiknya yang bersifat granular dan tidak terpusat pada satu segmen tertentu.

“Dan jumlahnya juga kecil-kecil ya, beda dengan korporasi kalau satu loan itu bisa triliunan, ini kan tidak terlalu besar,” ujar Hery dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 secara daring di Jakarta, Kamis.

Dari sisi risiko, ia memastikan tetap akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap beberapa sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian di tingkat global.

“Seperti sektor yang berkaitan dengan komoditas ekspor misalnya, kemudian sektor yang terdampak langsung oleh fluktuasi, energi, dan juga nilai tukar. Ini juga menjadi perhatian kita,” ujar Hery.

Hingga saat ini, ia memastikan kualitas aset perseroan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang stabil dan Loan at Risk yang terus menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko yang disiplin, termasuk selective growth, monitoring portofolio secara berkelanjutan, serta penguatan early warning signal.

“Jadi kita juga menempatkan peran manajemen risiko itu ada di depan ya. Manajemen risiko tentunya di awal akan menentukan RAC (Risk Acceptance Criteria). Jadi bisnis itu akan masuk ke segmen mana saja, kemudian sub segmen mana saja dengan RAC yang terukur dan terjaga,” ujar Hery.

Ke depan, pihaknya memastikan perseroan akan terus memperhatikan dan mendorong prinsip kehati-hatian atau prudential banking, serta good corporate governance (GCG) dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset.

Per kuartal I-2026, BRI membukukan laba bersih senilai Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,74 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kinerja perseroan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 5,94 persen (yoy). Di sisi lain, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun pada periode sama, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026