Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap sejumlah nama samaran eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara suap total Rp4,8 miliar

Jaksa menjelaskan, Hery berkomunikasi dengan pemberi suap menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam praktiknya itu, Hery memiliki nama samaran mulai dari John Lennon 07, Tolkeyem hingga Komandante.

"Hery Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran yaitu Hery HMI, John Lennon 07, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, Tolkeyem MM dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jaksa menjelaskan peran Hery Susanto dalam perkara ini dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai komisioner Ombudsman untuk menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

LHP itu digunakan untuk menganulir kewajiban PNBP PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri dari KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Hery juga menyatakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675 juta dari Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2,2 miliar di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1,2 miliar dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525 juta dari Agung Winarno.

6. Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha.

Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% tanpa batas waktu.

Kebijakan itu dinilai menjadi stimulus bagi pengembangan usaha kecil karena memberikan kepastian fiskal di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi dan daya saing UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana menegaskan aturan tersebut justru memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil, bukan menambah beban baru.

"Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah semakin menegaskan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," ujar Temmy lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Selain mempertahankan tarif PPh Final 0,5%, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas tarif pajak 0% bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi bersaing di pasar.

Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan agar turut mendorong perbaikan tata kelola bisnis. Salah satunya melalui penguatan budaya pencatatan dan pembukuan keuangan di kalangan pelaku UMKM.

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan diintegrasikan ke dalam Superapps SAPA UMKM.

Fitur tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan usaha maupun akses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

Menurut Inge, evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat badan usaha yang telah berkembang namun tetap memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan agar insentif difokuskan kepada pelaku usaha yang memang masih berada pada kategori mikro dan kecil.

Dia menambahkan, mekanisme perpajakan untuk badan usaha tetap mempertimbangkan kondisi riil perusahaan karena pengenaan pajak didasarkan pada laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan yang masih membukukan kerugian tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah juga mempertahankan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi badan usaha dengan omzet tertentu agar beban fiskal tetap proporsional dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar terkait kasus tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan Hery menerima uang suap dan rumah itu lantaran diduga menyalahgunakan wewenang jabatannya terkait pembuatan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta, Kamis (25/6/2026.

Jaksa menjelaskan setidaknya ada sejumlah korporasi yang diduga diuntungkan Hery Susanto. Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675.000.000 dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200.000.000 dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2.200.000.000 di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1.200.000.000 dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525.000.000 dari Agung Winarno.

6. Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

JPU menyatakan perbuatan Hery yelah melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Selain itu, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di parlemen daerah, kini tengah tersandung kasus.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kejati Jabar pada Jumat (12/6/2026). Selain Syaefudin, penyidik juga menetapkan dua pejabat lain berinisial IM dan AF yang pernah menjabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara yang menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Syaefudin saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2025–2030. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi ketika yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019–2024.

Syaefudin merupakan politikus yang cukup lama berkecimpung di dunia legislatif Kabupaten Indramayu. Karier politiknya berkembang melalui berbagai posisi di DPRD sebelum akhirnya menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.

Posisi tersebut menjadikannya salah satu figur sentral dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Pengalaman panjang di parlemen kemudian menjadi modal politik bagi Syaefudin untuk maju dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2024.

Bersama Lucky Hakim, Syaefudin berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan dilantik sebagai Wakil Bupati Indramayu. Kemenangan itu menandai peralihan kariernya dari legislatif menuju eksekutif daerah.

Namun, belum genap dua tahun menjabat, ia kini harus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Jawa Barat.

Kejati Jabar telah memanggil ketiga tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Dua tersangka lainnya memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Syaefudin tidak hadir karena alasan kesehatan.

Penyidik menerima surat keterangan sakit yang dikirimkan oleh Syaefudin sehingga pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Hingga saat ini, Kejati Jabar belum melakukan penahanan terhadap para tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Kejaksaan juga belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun modus dugaan korupsi yang sedang disidik. Keterangan lebih lengkap baru akan disampaikan setelah seluruh tersangka menjalani pemeriksaan.

Perkara yang menjerat Syaefudin berkaitan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil audit yang menjadi dasar penyidikan, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp18 miliar.

Meski telah berstatus tersangka, proses hukum terhadap Syaefudin masih berlangsung. Penetapan tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan serta pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap Syaefudin. Menurut dia, penyidik masih menunggu kehadiran pihak yang dipanggil hingga berakhirnya jam kerja.

“Tim penyidik masih menunggu. Masih menunggu yang bersangkutan datang sampai jam kerja,” kata Nur dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Ia menyebutkan, pada hari yang sama terdapat tiga orang yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Namun, Kejati belum mengungkap identitas dua pihak lainnya yang turut dipanggil dalam perkara tersebut.

Menurut Nur, pemeriksaan terhadap Syaefudin dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Status hukum itu telah ditetapkan penyidik setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.

“Pemanggilan dilakukan sebagai tersangka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhi denda senilai total Rp132,88 miliar kepada ratusan pelaku pasar modal yang telah terbukti melanggar ketentuan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, menerangkan sepanjang tahun berjalan hingga April 2026, pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus berupa denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Tidak hanya itu, OJK juga menjatuhkan denda kepada 180 pihak dengan nominal mencapai Rp47,84 miliar pada periode yang sama. Dengan begitu, total denda yang diterima OJK sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai Rp132,88 miliar.

”Secara year-to-date, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan senilai Rp47,84 miliar kepada 180 pihak, serta bentuk sanksi lainnya,” kata Hasan dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (5/5/2026).

Adapun sepanjang April 2026, OJK telah mengenakan sanksi denda senilai Rp22,26 miliar kepada 1 pengendali, 12 direksi, 2 komisaris emiten, 3 emiten, 3 perusahaan efek, 4 akuntan publik, dan 2 pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut dinilai telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK.

Hasan menerangkan, pihaknya juga telah memberikan 2 sanksi administratif berupa pembekuan izin dan telah menerbitkan 1 surat perintah tertulis terkait pelanggaran di pasar modal pada April 2026.

”Selain itu, OJK juga telah mengenakan 2 sanksi administratif berupa pembekuan izin dan ada 1 perintah tertulis,” kata Hasan.

OJK juga disebut telah meluncurkan dua roadmap strategis dalam rangka memperkuat pendalaman pasar keuangan RI, meningkatkan perlindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan.

Kedua roadmap tersebut antara lain roadmap pengembangan pasar derivatif berlandaskan instrumen pasar modal untuk periode 2026—2030 dan roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia periode 2026—2030.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat gereja yang totalnya mencapai Rp28 miliar paling cepat pada besok, 22 April 2026.

Diketahui dana tersebut diduga digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BNI di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut)

Sebab, BNI sempat menyatakan bahwa hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar. Pernyataan Putrama disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Suster Natalia Situmorang dan Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (21/4/2026).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aeknabara," ucapnya kepada awak media.

Dia memastikan pengembalian dana secara full tidak akan terhambat dan proses pengembalian dana telah diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi pembelajaran bagi BNI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa atau penyimpangan lainnya tidak lagi terjadi.

"Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aeknabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," jelasnya.

Adapun terkait penanganan kasus, Putrama menyerahkan seluruh proses hukum terhadap terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Natalia Situmorang mengatakan bahwa jemaat gereja akan segera bersuka cita.

"Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka," tuturnya.

Suster Natalia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PT BNI (Persero), dan Wakil Ketua DPR RI Sifmi Dasco Ahmad. Baginya hal ini merupakan berkah yang harus disyukuri.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015. Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi.

Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri. Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menegaskan kasus penggelapan dana jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar hanya melibatkan satu orang pegawai.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menyatakan, pelaku merupakan mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang menjalankan aksinya secara pribadi menggunakan dokumen tidak sah.

“Sampai saat ini tidak ada pihak lain yang diperiksa selain Andi Hakim. Ini murni tindakan pribadi dengan menggunakan bilyet palsu yang dibuat dan ditandatangani sendiri,” ujar Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

DOK. Humas BNI Gedung kantorBank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta.

Dana yang digelapkan diketahui berasal dari anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam milik gereja setempat.

Kasus ini menyita perhatian karena berlangsung cukup lama, yakni sejak 2019, sebelum akhirnya terungkap melalui audit internal pada Februari 2026.

Munadi menjelaskan, praktik tersebut tidak terdeteksi lebih awal karena seluruh transaksi dilakukan di luar sistem resmi perbankan, sehingga tidak tercatat dalam pengawasan operasional BNI.

“Transaksi itu tidak pernah masuk sistem BNI, sehingga secara korporasi kami tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut sampai ditemukan dalam audit internal,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini BNI juga mengalami kerugian dan menyampaikan keprihatinan terhadap nasabah yang terdampak.

Meski demikian, perseroan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pengembalian dana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.

WIKIMEDIA COMMONS/AKHMAD FAUZI Jadwal operasional BNI.

Sebagai langkah awal, BNI telah mengembalikan dana sebesar Rp 7 miliar kepada CU Paroki Aek Nabara.

Sisa dana dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kami sudah melakukan pengembalian awal sebesar Rp 7 miliar, dan sisanya akan kami selesaikan dalam minggu ini,” kata Munadi.

Bagaimana kronologi dugaan penggelapan ini?

Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi kepada jemaat gereja bernama “Deposito Investment”.

Produk tersebut diklaim memberikan bunga hingga 8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan yang berkisar 3 hingga 4 persen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, menjelaskan bahwa produk tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem resmi perbankan.

"Jadi, sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan (bank BUMN). Namun, beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8 persen per tahun," ujar Rahmat.

Untuk meyakinkan korban, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah.

Dana yang dihimpun kemudian dialihkan ke rekening pribadi, keluarga, serta perusahaan milik tersangka.

"(Dia juga) mengalihkan dana (jemaat) ke rekening pribadi, istrinya, dan perusahaan miliknya," ujarnya.

Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Tersangka telah ditahan dan dijerat dengan dugaan tindak pidana perbankan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk istri tersangka.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara mengenai kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam menyelesaikan pengembalian dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.

"BNI memahami dan turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki Aek Nabara serta menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang mereka terima pada Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Ia mengatakan kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Ia menegaskan peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem serta di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan.

"Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI," ujarnya.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Langkah yang telah dilakukan antara lain BNI mengambil upaya penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026.

Pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara juga disebut telah diserahkan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah. Selain itu, proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum.

Dia juga memastikan bahwa seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap jumlah santunan terhadap tiga prajurit TNI yang gugur saat bertugas menjadi pasukan perdamaian di Lebanon.

Sebagaimana diketahui, tiga prajurit yang gugur adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Rhomadhon. Ketiganya menerima santunan masing-masing Rp1,8 miliar.

"Saya sampaikan santunan hak-hak prajurit TNI yang gugur di Lebanon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar sebesar Rp1.894.688.236, Sertu Muhammad Nur Ikhwan sebesar Rp1.846.309.049, dan Praka Farizal Rhomadhon sebesar Rp1.854.075.205," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, santunan itu terdiri dari nilai tunai tabungan asuransi, santunan risiko kematian khusus, beasiswa untuk dua anak, santunan kematian dari PBB, dana watzah, TWP AD, personal accident, santunan gugur dari perbankan.

Berdasarkan hal itu, uang santunan terbesar bersumber dari uang santunan kematian dari PBB yang masing-masing berjumlah Rp1,2 miliar.

Di samping itu, Agus mengemukakan bahwa prajurit yang gugur di Lebanon ini telah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta alias KPLB OMSPA.

"Kemudian, penghargaan Medal “Dag Hammarskjold”, gaji terusan selama 12 bulan [gaji pokok + ULP + tunjab], serta pensiun janda setelah gaji terusan selesai dibayarkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga prajurit yang dinyatakan gugur dalam eskalasi konflik bersenjata di Lebanon pada 29-30 Maret 2026. Secara terperinci, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026).

Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham BBNI senilai Rp 905,48 miliar.

Aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin (9/3/2026).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, buyback dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

"Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan, saham hasil buyback akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan atau Pengurus Perseroan.

"Buyback akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku di pasar modal," kata dia.

Sebagai informasi, nilai transaksi buyback tersebut tidak melebihi 10 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dalam BBNI.

Sumber dana yang digunakan berasal dari arus kas bebas (free cash flow), yakni dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Sebelumnya, manajemen BNI menjelaskan rencana buyback dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan saham perbankan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Manajemen menilai saham perbankan Indonesia mengalami tekanan yang relatif lebih dalam dibandingkan dengan saham bank di kawasan regional.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian global yang meningkat sepanjang tahun 2025.

Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai risiko geopolitik hingga ancaman perang tarif.

Di dalam negeri, sektor perbankan juga menghadapi tantangan berupa kondisi likuiditas serta perlambatan permintaan kredit (loan demand). Kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja saham perbankan, termasuk saham BNI.

Berdasarkan data yang disampaikan manajemen, harga saham BNI tercatat hanya naik 0,5 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

“Meskipun lebih baik dari local peers, namun saham BNI masih tertinggal jika dibandingkan dengan bank-bank regional peers,” kata manajemen BNI dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp905,48 miliar.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (9/3/2026). Nilai transaksi buyback maksimal Rp905,48 miliar itu termasuk biaya transaksi buyback dengan memerhatikan perizinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah buyback ini menjadi salah satu instrumen perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

“Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan,” kata Okki dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Okki menjelaskan, saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan.

Sebelumnya, manajemen menuturkan bahwa perseroan berencana melaksanakan buyback saham di tengah tekanan yang membayangi saham perbankan sepanjang 2025.

Tekan Kinerja Saham

Dalam catatan Bisnis, bank dengan logo 46 itu menilai ketidakpastian global akibat risiko geopolitik dan ancaman perang tarif, serta tantangan likuiditas dan perlambatan permintaan kredit di dalam negeri, telah menekan kinerja saham sektor perbankan lebih dalam dibandingkan bank-bank di kawasan regional.

Hingga 31 Desember 2025, harga saham BNI tercatat hanya tumbuh 0,5% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski kinerjanya relatif lebih baik dibandingkan bank domestik sekelasnya, saham BNI masih tertinggal dari bank-bank regional.

BNI juga mencermati bahwa meskipun pasar saham domestik mulai rebound pada akhir 2025 seiring kembalinya optimisme investor asing, arus dana masuk belum sepenuhnya pulih.

Melalui buyback, BNI ingin meredam tekanan jual di pasar saat indeks berfluktuasi sekaligus memberikan sinyal kepada investor bahwa harga saham saat ini belum mencerminkan fundamental perseroan.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, BNI memperkirakan aset dan ekuitas perseroan akan turun sebesar Rp905,48 miliar apabila seluruh pelaksanaan buyback saham didanai menggunakan arus kas bebas (free cash flow).

Meski demikian, perseroan menilai transaksi tersebut tidak akan berdampak material terhadap biaya operasional sehingga kinerja laba rugi diproyeksikan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Manajemen BNI juga meyakini pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, mengingat perseroan masih memiliki permodalan dan arus kas yang memadai untuk membiayai transaksi tersebut sekaligus mendukung operasional bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia kembali menyoroti kebijakan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi, yaitu hanya usaha dengan omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan menyetor pajak penghasilan (PPh) penuh.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menilai kebijakan ambang batas PKP itu sebagai salah satu hambatan struktural yang membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) enggan naik kelas dan justru terjebak dalam ekosistem informal.

Bank Dunia mencatat ambang batas PKP yang mencapai Rp4,8 miliar per tahun itu hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ambang batas di negara-negara maju anggota OECD.

Tingginya batasan tersebut dinilai secara signifikan telah mempersempit basis pajak PPN di Tanah Air. Akibat dari kebijakan ini, Bank Dunia mencatat hanya sekitar 0,3% dari usaha kecil di Indonesia yang saat ini berkontribusi membayar PPN.

"Karena ambang batas PPN jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan usaha mikro dan kecil di Indonesia, ambang batas yang tinggi ini terutama membatasi jumlah usaha menengah yang terdaftar dalam sistem PPN, sehingga mengurangi efisiensi pengumpulan pajak," tertulis dalam laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Di satu sisi, pembebasan PPN ini memang menguntungkan sebagian besar UMKM karena mereka terhindar dari beban administratif serta biaya yang terkait dengan kepatuhan pembayaran PPN. Hanya saja, di sisi lain, insentif pembebasan ini justru menjadi semacam 'jebakan' yang membatasi kemampuan UMKM untuk bertransaksi secara formal di dunia bisnis.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memaparkan bahwa UMKM yang berstatus non-PKP tidak dapat mengeluarkan faktur PPN. Kondisi administratif ini membuat UMKM menjadi mitra yang kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan besar, mengingat perusahaan besar sangat memerlukan dokumen faktur tersebut untuk mengklaim kredit pajak masukan mereka.

Dinamika inilah yang secara langsung menghambat terbentuknya keterkaitan rantai pasok komersial—baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang—antara sektor informal dan sektor formal. Padahal, akses untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan rantai pasok perusahaan besar sangat krusial bagi UMKM.

Bank Dunia menekankan bahwa keterkaitan semacam ini merupakan salah satu indikator terkuat bagi kinerja usaha yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyimpulkan bahwa penetapan ambang batas PKP yang tinggi ini memberikan dampak kerugian ganda bagi perekonomian nasional.

"Akibatnya, ambang batas PPN yang tinggi tidak hanya menurunkan penerimaan pajak, tetapi juga menghambat integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal, sehingga membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi," tegas Bank Dunia dalam laporannya.