PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merampungkan proses pengembalian dana Gereja Paroki St. Fransiskus Assisi Aek Nabara senilai Rp28,25 triliun secara penuh pada Rabu (22/4).

Adapun uang tersebut sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim Febriansyah yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang dalam konferensi pers di Grha BNI.

Secara rinci, total dana yang digelapkan Andi sebesar Rp28.257.360.600. Sebelumnya, emiten berkode BBNI ini telah mengembalikan dana senilai Rp7 miliar dan hari ini kembalikan lagi Rp21.257.360.600 ke Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam (KSP) yang didirikan oleh gereja tersebut.

Bank pelat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Katolik yang ada di Tanah Air, terutama jemaat Gereja Paroki Aek Nabara.

"BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini. Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini," ujar Munadi.

Suster Natalia Situmorang membenarkan pengembalian dana secara penuh untuk Parokinya. Ia menyampaikan kabar ini disambut baik oleh seluruh jemaatnya.

"Tak kalah penting kami bersukacita bersama dengan semua umat Paroki Aek Nabara yang hari ini sudah boleh tersenyum, karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka, sudah diterima hari ini," sambungnya.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi perseroan dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat gereja yang totalnya mencapai Rp28 miliar paling cepat pada besok, 22 April 2026.

Diketahui dana tersebut diduga digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BNI di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut)

Sebab, BNI sempat menyatakan bahwa hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar. Pernyataan Putrama disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Suster Natalia Situmorang dan Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (21/4/2026).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aeknabara," ucapnya kepada awak media.

Dia memastikan pengembalian dana secara full tidak akan terhambat dan proses pengembalian dana telah diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi pembelajaran bagi BNI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa atau penyimpangan lainnya tidak lagi terjadi.

"Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aeknabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," jelasnya.

Adapun terkait penanganan kasus, Putrama menyerahkan seluruh proses hukum terhadap terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Natalia Situmorang mengatakan bahwa jemaat gereja akan segera bersuka cita.

"Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka," tuturnya.

Suster Natalia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PT BNI (Persero), dan Wakil Ketua DPR RI Sifmi Dasco Ahmad. Baginya hal ini merupakan berkah yang harus disyukuri.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015. Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi.

Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri. Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (idx: BBNI) menegaskan tidak ada karyawan maupun pejabat lain yang terlibat dan diperiksa oleh aparat penegak hukum selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan kasus tersebut adalah perbuatan pribadi tersangka Andi Hakim Febriansyah, eks Kepala Kantor Kas BNI KCP Aek Nabara yang kini telah ditahan Polda Sumut.

"Karyawan maupun pejabat lain tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan bilyet palsu yang ditandatangani Andi Hakim sendiri," kata Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

Munadi juga menjelaskan audit internal BNI tidak mendeteksi adanya fraud meski kasus ini telah bergulir sejak tahun 2019. Hal ini lantaran transaksi produk yang dilakukan nasabah melalui tersangka tidak masuk ke sistem.

"Hasil audit internal mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari 2026," ujarnya.

Sementara itu, Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak BNI terkesan bertele-tele dan tidak transparan dalam penyelesaian kasus ini.

Tim kuasa hukum CU-PAN Bryan Roberto Mahulae mengatakan ada dugaan kuat BNI menghindar dari kasus yang menjerat eks pejabatnya.

Hal itu dinilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Dia menyebut paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," kata Bryan di Medan, Jumat (10/4/2026).

Merespons permintaan pertanggungjawaban dari paroki, pada 12 Maret 2025 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar.

Namun menurut kuasa hukum verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN. Dana tersebut pun telah ditransfer secara sepihak oleh BNI pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Bryan menegaskan CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dan terus mendesak BNI menyelesaikan kasus ini.

Surat teguran kepada BNI pun telah dikirimkan untuk segera melakukan penggantian kerugian secara keseluruhan. Kuasa hukum memberi jangka waktu hingga 14 April 2026 kepada BNI.

"Dalam hal ketika memang nanti teguran ini diabaikan atau tidak dilaksanakan, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Semua upaya hukumnya sudah kami sampaikan dalam surat teguran," ujarnya.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015.

Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi. Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri.

Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola buntut dari kasus penggelapan dana gereja.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik," tulis OJK dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/4/2026).

Investigasi juga bertujuan agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, OJK juga telah meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah atas nama Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, guna memastikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Pemanggilan terhadap direksi dan manajemen BNI pun telah dilakukan untuk meminta penjelasan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menekankan bahwa perlindungan nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dengan segera melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

"Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya," tegas OJK.

BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Pekan Ini

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar yang melibatkan KCP BNI Aek Nabara di Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara dalam waktu satu minggu ke depan.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kami proses dan pasti dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kami kembalikan," kata Munadi dalam konferensi pers daring pada Minggu (19/4/2026).

Munadi menyampaikan BNI turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN).

BNI juga disebut telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026. Pengembalian dana awal juga telah dilakukan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah seiring berjalannya proses hukum untuk memastikan hasil yang sah.

"Perseroan juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana nasabah berdasarkan perkembangan proses hukum," ujarnya.

Paroki Sebut BNI Menghindar dari Masalah

Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak PT Bank Negara Indonesia (BNI) terkesan bertele-tele dalam penyelesaian kasus ini.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," ujar paroki melalui tim kuasa hukumnya, Bryan Roberto Mahulae di Medan, Jumat (10/4/2026).

Hal itu dia nilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Bryan mengatakan paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

Puncaknya, pada 12 Maret 2026 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar dan mentransfernya secara sepihak pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Namun menurut Bryan verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN.

Hal itu memicu dugaan adanya skema besar dari BNI untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kerugian CU-PAN.

Bryan mengatakan pihak CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dengan alasan apapun.

"Kami mendesak jajaran Direksi BNI untuk menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian. Kegagalan BNI dalam memantau integritas pejabatnya adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat dinegosiasikan," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menegaskan kasus penggelapan dana jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar hanya melibatkan satu orang pegawai.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menyatakan, pelaku merupakan mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang menjalankan aksinya secara pribadi menggunakan dokumen tidak sah.

“Sampai saat ini tidak ada pihak lain yang diperiksa selain Andi Hakim. Ini murni tindakan pribadi dengan menggunakan bilyet palsu yang dibuat dan ditandatangani sendiri,” ujar Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

DOK. Humas BNI Gedung kantorBank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta.

Dana yang digelapkan diketahui berasal dari anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam milik gereja setempat.

Kasus ini menyita perhatian karena berlangsung cukup lama, yakni sejak 2019, sebelum akhirnya terungkap melalui audit internal pada Februari 2026.

Munadi menjelaskan, praktik tersebut tidak terdeteksi lebih awal karena seluruh transaksi dilakukan di luar sistem resmi perbankan, sehingga tidak tercatat dalam pengawasan operasional BNI.

“Transaksi itu tidak pernah masuk sistem BNI, sehingga secara korporasi kami tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut sampai ditemukan dalam audit internal,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini BNI juga mengalami kerugian dan menyampaikan keprihatinan terhadap nasabah yang terdampak.

Meski demikian, perseroan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pengembalian dana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.

WIKIMEDIA COMMONS/AKHMAD FAUZI Jadwal operasional BNI.

Sebagai langkah awal, BNI telah mengembalikan dana sebesar Rp 7 miliar kepada CU Paroki Aek Nabara.

Sisa dana dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kami sudah melakukan pengembalian awal sebesar Rp 7 miliar, dan sisanya akan kami selesaikan dalam minggu ini,” kata Munadi.

Bagaimana kronologi dugaan penggelapan ini?

Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi kepada jemaat gereja bernama “Deposito Investment”.

Produk tersebut diklaim memberikan bunga hingga 8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan yang berkisar 3 hingga 4 persen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, menjelaskan bahwa produk tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem resmi perbankan.

"Jadi, sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan (bank BUMN). Namun, beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8 persen per tahun," ujar Rahmat.

Untuk meyakinkan korban, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah.

Dana yang dihimpun kemudian dialihkan ke rekening pribadi, keluarga, serta perusahaan milik tersangka.

"(Dia juga) mengalihkan dana (jemaat) ke rekening pribadi, istrinya, dan perusahaan miliknya," ujarnya.

Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

Tersangka telah ditahan dan dijerat dengan dugaan tindak pidana perbankan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk istri tersangka.

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga nasib penumpang helikopter Airbus H130 yang jatuh di Sekadau, Kalimantan Barat, mengisi pemberitaan kanal ekonomi pada Sabtu (18/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Sabtu (18/4) yang menarik dibaca kembali pada Minggu pagi ini.

1. Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex naik per 18 April

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai Sabtu ini

Mengutip laman resmi Pertamina di Jakarta, Sabtu, tertera harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta per 18 April ini naik sebesar Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mentan minta aktor penyelundupan bawang-cabai di Kalbar diusut tuntas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri agar mengusut tuntas aktor penyelundupan bawang bombai dan cabai kering ilegal di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

“Kami minta diusut sampai ke akar. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Ini jaringan besar, bukan kasus biasa,” kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Menteri ESDM: Kenaikan BBM nonsubsidi ikuti mekanisme pasar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu, menyampaikan pemerintah menegaskan bahwa pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Selat Hormuz dibuka, dua kapal tanker Pertamina siap melintas keluar

T Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan rencana pelayaran (passage plan) untuk dua kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz agar dapat segera kembali berlayar seiring pengumuman dibukanya jalur laut itu oleh pemerintah Iran.

“Kami siaga melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz,” kata Pejabat Sementara Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. OJK minta BNI tuntaskan kasus penyimpangan dana nasabah di Aek Nabara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatera Utara.

“OJK telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan dan menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026