JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengimbau nasabah meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi. Imbauan ini disampaikan setelah kasus penggelapan dana Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Sumatera Utara.

Nilai dana yang digelapkan dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 28 miliar berdasarkan penyidikan kepolisian.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan mengatakan pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan pengawasan internal.

Ia mengingatkan agar nasabah tidak melakukan transaksi di luar prosedur resmi perbankan.

"Seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor, berikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (19/4/2026).

Rian juga meminta masyarakat menghindari penawaran produk di luar kanal resmi. Ia menekankan agar nasabah tidak tergiur imbal hasil tinggi yang tidak wajar.

Informasi produk resmi dapat diakses melalui situs resmi BNI, aplikasi i wondr by BNI, layanan BNI Call, atau kantor cabang.

"Kami dari pihak BNI mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan," ucapnya.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang menjelaskan kasus ini melibatkan satu oknum bernama Andi Hakim Febriansyah.

Pelaku menawarkan investasi tidak resmi dengan imbal hasil tinggi. Transaksi dilakukan di luar sistem perbankan.

"Jadi transaksi ini tidak masuk sistem, sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah. Dan hasil audit internal yang mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari 2026," ungkap Munadi.

BNI telah mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 7 miliar. Sisa dana dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu dekat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujarnya.

BNI menyatakan akan terus mengawal penyelesaian kasus hingga tuntas.

Langkah ini juga diikuti dengan penguatan pengawasan internal serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar kasus serupa tidak terulang.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (idx: BBNI) menegaskan tidak ada karyawan maupun pejabat lain yang terlibat dan diperiksa oleh aparat penegak hukum selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan kasus tersebut adalah perbuatan pribadi tersangka Andi Hakim Febriansyah, eks Kepala Kantor Kas BNI KCP Aek Nabara yang kini telah ditahan Polda Sumut.

"Karyawan maupun pejabat lain tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan bilyet palsu yang ditandatangani Andi Hakim sendiri," kata Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

Munadi juga menjelaskan audit internal BNI tidak mendeteksi adanya fraud meski kasus ini telah bergulir sejak tahun 2019. Hal ini lantaran transaksi produk yang dilakukan nasabah melalui tersangka tidak masuk ke sistem.

"Hasil audit internal mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari 2026," ujarnya.

Sementara itu, Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak BNI terkesan bertele-tele dan tidak transparan dalam penyelesaian kasus ini.

Tim kuasa hukum CU-PAN Bryan Roberto Mahulae mengatakan ada dugaan kuat BNI menghindar dari kasus yang menjerat eks pejabatnya.

Hal itu dinilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Dia menyebut paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," kata Bryan di Medan, Jumat (10/4/2026).

Merespons permintaan pertanggungjawaban dari paroki, pada 12 Maret 2025 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar.

Namun menurut kuasa hukum verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN. Dana tersebut pun telah ditransfer secara sepihak oleh BNI pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Bryan menegaskan CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dan terus mendesak BNI menyelesaikan kasus ini.

Surat teguran kepada BNI pun telah dikirimkan untuk segera melakukan penggantian kerugian secara keseluruhan. Kuasa hukum memberi jangka waktu hingga 14 April 2026 kepada BNI.

"Dalam hal ketika memang nanti teguran ini diabaikan atau tidak dilaksanakan, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Semua upaya hukumnya sudah kami sampaikan dalam surat teguran," ujarnya.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015.

Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi. Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri.

Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola buntut dari kasus penggelapan dana gereja.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik," tulis OJK dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/4/2026).

Investigasi juga bertujuan agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, OJK juga telah meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah atas nama Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, guna memastikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Pemanggilan terhadap direksi dan manajemen BNI pun telah dilakukan untuk meminta penjelasan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menekankan bahwa perlindungan nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dengan segera melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

"Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya," tegas OJK.

BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Pekan Ini

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar yang melibatkan KCP BNI Aek Nabara di Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara dalam waktu satu minggu ke depan.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kami proses dan pasti dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kami kembalikan," kata Munadi dalam konferensi pers daring pada Minggu (19/4/2026).

Munadi menyampaikan BNI turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN).

BNI juga disebut telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026. Pengembalian dana awal juga telah dilakukan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah seiring berjalannya proses hukum untuk memastikan hasil yang sah.

"Perseroan juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana nasabah berdasarkan perkembangan proses hukum," ujarnya.

Paroki Sebut BNI Menghindar dari Masalah

Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak PT Bank Negara Indonesia (BNI) terkesan bertele-tele dalam penyelesaian kasus ini.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," ujar paroki melalui tim kuasa hukumnya, Bryan Roberto Mahulae di Medan, Jumat (10/4/2026).

Hal itu dia nilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Bryan mengatakan paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

Puncaknya, pada 12 Maret 2026 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar dan mentransfernya secara sepihak pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Namun menurut Bryan verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN.

Hal itu memicu dugaan adanya skema besar dari BNI untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kerugian CU-PAN.

Bryan mengatakan pihak CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dengan alasan apapun.

"Kami mendesak jajaran Direksi BNI untuk menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian. Kegagalan BNI dalam memantau integritas pejabatnya adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat dinegosiasikan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memastikan seluruh dana nasabah pada produk resmi perseroan tidak terdampak oleh kasus dugaan penggelapan dana yang menimpa nasabah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Hal itu disampaikan Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Minggu (19/4/2026).

“Kami dari pihak BNI juga ingin memastikan kembali bahwa seluruh dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak sama sekali oleh peristiwa ini,” kata Rian, Minggu (19/4/2026).

Seiring adanya kasus tersebut, Rian menegaskan bahwa seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI.

“Hindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI, agar juga dipastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi,” tegasnya.

Adapun perseroan berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas. BNI, kata dia, juga memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa, serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat dan nasabah BNI secara berkelanjutan.

Kronologi

Pada Maret 2026, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, senilai Rp28 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko menyampaikan, tersangka berinisial AH yang diketahui bernama Andi Hakim Febriansyah merupakan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang BNI Rantauprapat.

“Kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH. Kemudian, jabatan terakhir dari tersangka tersebut adalah mantan pimpinan BNI cabang, atau pimpinan kantor kas Bank BNI secara definitif,” jelas Rahmat, dikutip dari laman resmi Humas Polri pada Minggu (19/4/2026).

Dia menuturkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana tersebut. Kasus ini dilaporkan pada 26 Februari 2026 oleh pimpinan Cabang BNI Rantauprapat Muhammad Camel, dengan nomor laporan LP/B/327/II/2026.

Rahmat mengungkapkan, kasus ini bermula sejak 2019, saat tersangka menawarkan produk investasi bernama “BNI Deposito Investment” kepada pihak gereja.

“Jadi, sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan oleh BNI. Namun beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, bunga deposito perbankan pada umumnya hanya berkisar sekitar 3,7% per tahun.

Dalam praktiknya, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, istrinya, dan perusahaan miliknya.

Terbaru, Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengungkapkan bahwa BNI telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum. Laporan ini menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum dan kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal, dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini,” kata Munadi dalam konferensi pers, Minggu (19/4/2026).

Munadi menuturkan, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak, sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian yang transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian, perlindungan, serta landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak.