Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat gereja yang totalnya mencapai Rp28 miliar paling cepat pada besok, 22 April 2026.

Diketahui dana tersebut diduga digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BNI di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut)

Sebab, BNI sempat menyatakan bahwa hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar. Pernyataan Putrama disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Suster Natalia Situmorang dan Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (21/4/2026).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aeknabara," ucapnya kepada awak media.

Dia memastikan pengembalian dana secara full tidak akan terhambat dan proses pengembalian dana telah diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi pembelajaran bagi BNI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa atau penyimpangan lainnya tidak lagi terjadi.

"Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aeknabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," jelasnya.

Adapun terkait penanganan kasus, Putrama menyerahkan seluruh proses hukum terhadap terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Natalia Situmorang mengatakan bahwa jemaat gereja akan segera bersuka cita.

"Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka," tuturnya.

Suster Natalia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PT BNI (Persero), dan Wakil Ketua DPR RI Sifmi Dasco Ahmad. Baginya hal ini merupakan berkah yang harus disyukuri.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015. Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi.

Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri. Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (idx: BBNI) menegaskan tidak ada karyawan maupun pejabat lain yang terlibat dan diperiksa oleh aparat penegak hukum selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan kasus tersebut adalah perbuatan pribadi tersangka Andi Hakim Febriansyah, eks Kepala Kantor Kas BNI KCP Aek Nabara yang kini telah ditahan Polda Sumut.

"Karyawan maupun pejabat lain tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan bilyet palsu yang ditandatangani Andi Hakim sendiri," kata Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

Munadi juga menjelaskan audit internal BNI tidak mendeteksi adanya fraud meski kasus ini telah bergulir sejak tahun 2019. Hal ini lantaran transaksi produk yang dilakukan nasabah melalui tersangka tidak masuk ke sistem.

"Hasil audit internal mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari 2026," ujarnya.

Sementara itu, Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak BNI terkesan bertele-tele dan tidak transparan dalam penyelesaian kasus ini.

Tim kuasa hukum CU-PAN Bryan Roberto Mahulae mengatakan ada dugaan kuat BNI menghindar dari kasus yang menjerat eks pejabatnya.

Hal itu dinilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Dia menyebut paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," kata Bryan di Medan, Jumat (10/4/2026).

Merespons permintaan pertanggungjawaban dari paroki, pada 12 Maret 2025 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar.

Namun menurut kuasa hukum verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN. Dana tersebut pun telah ditransfer secara sepihak oleh BNI pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Bryan menegaskan CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dan terus mendesak BNI menyelesaikan kasus ini.

Surat teguran kepada BNI pun telah dikirimkan untuk segera melakukan penggantian kerugian secara keseluruhan. Kuasa hukum memberi jangka waktu hingga 14 April 2026 kepada BNI.

"Dalam hal ketika memang nanti teguran ini diabaikan atau tidak dilaksanakan, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Semua upaya hukumnya sudah kami sampaikan dalam surat teguran," ujarnya.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015.

Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi. Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri.

Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, akan selesai pada pekan depan. Dalam perkara ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp 28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo turut menegaskan pengembalian dana akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.

"Kita sudah melakukan penggantian Rp7 miliar, di mana itu dilakukan sesuai dengan proses verifikasi yang kami lakukan terhadap aliran dana dan lain-lain," kata Okki.

"Sisanya tadi sesuai komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi, akan kita selesaikan dalam waktu satu minggu ke depan," jelasnya.

Kasus ini telah terungkap dari hasil pengawasan internal BNI dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Munadi turut memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.