Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpihak kepada rakyat.

"Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat. Jadi itu adalah hal yang sangat support masyarakat bawah," ujar Ketua Umum REI Joko Suranto di Jakarta, Senin.

Joko mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih luas dengan bisa memanfaatkan kebijakan SLIK tersebut.

Ketua Umum REI tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah mendukung terhadap pertumbuhan di sektor properti khususnya dan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya.

"Semoga apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung, bertumbuh dan kita dukung, kita siap bekerja sama dengan OJK dengan dukungan dengan kementerian PKP juga BP Tapera," katanya.

Joko mengatakan Program 3 Juta Rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program yang mulia.

Dalam kesempatan sama, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari bahagia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mendapatkan rumah subsidi dan isu SLIK sudah teratasi.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri PKP dan Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK di mana perhatian kepada MBR yang selama ini menjadi terkendala dalam isu SLIK," ujar Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA- Emiten kontraktor migas milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) membukukan laba bersih atau laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$15,26 juta pada 2025, naik 10,05% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan US$13,87 juta pada 2024 lalu.

Mengutip laporan keuangan, RATU meraup pendapatan bersih sebesar US$49,31 juta pada 2025, turun 14,60% YoY dibandingkan US$57,74 juta pada 2024. Pada saat bersamaan, beban pokok pendapatan RATU tercatat sebesar US$25,22 juta, turun 28,53% YoY dari US$35,29 juta.

Penurunan beban pokok pendapatan RATU itu membuat laba kotor perseroan masih lebih tinggi dibandingkan 2024. RATU membukukan laba bruto sebesar US$24,08 juta pada 2025 dibandingkan US$22,44 juta sepanjang 2024.

Setelah dikurangi beban umum dan pajak, RATU mengemas laba bersih US$15,26 juta sepanjang 2025. Pada sisi neraca, total aset RATU tercatat sebesar US$76,01 juta pada 2025, naik sebesar 43,91% YoY dibandingkan akhir 2024.

Aset RATU 2025 itu sejalan dengan pertumbuhan ekuitas yang naik 106,59% YoY menjadi US$56,60 juta. Pada saat yang sama, liabilitas RATU turun 23,64% YoY menjadi US$19,41 juta pada akhir 2025.

Pada perkembangan lain, RATU pada penghujung 2025 mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyetoran modal senilai Rp127,5 miliar yang dilakukan oleh entitas anak usaha perseroan, PT Raharja Energi Indonesia (REI), dalam rangka pendirian PT Raharja Energi Madura (REM).

Direktur Utama RATU Sumantri menyampaikan bahwa transaksi tersebut telah dilaksanakan pada 23 Desember 2025 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

“Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, PT Raharja Energi Indonesia telah melakukan penyetoran modal dalam rangka pendirian PT Raharja Energi Madura,” ujar Sumantri dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/12/2025).

Dalam transaksi tersebut, REI menyetorkan dana sebesar Rp127.500.000.000 sebagai modal disetor PT Raharja Energi Madura. Dengan struktur kepemilikan tersebut, REM menjadi perusahaan terkendali perseroan secara tidak langsung melalui REI, di mana 51% saham REM dimiliki oleh REI.

Sumantri menegaskan bahwa transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena REI merupakan perusahaan terkendali perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99%, sementara REM merupakan perusahaan terkendali tidak langsung melalui REI.

“Transaksi afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara perseroan dan pihak-pihak yang diatur dalam POJK No. 42/2020,” jelasnya.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 19.741 unit rumah hingga periode 26 Februari 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran unit tersebut setara 5,64% dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini yang mencapai 350.000 unit rumah.

"Penyaluran FLPP tiap bulan terus meningkat. Januari realisasi sebanyak 7.312 unit dan realisasi Februari sebanyak 12.429 unit. Peningkatan realisasi mencapai 69,98%,” jelas Heru dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83% dari total nasional. Berikutnya Sulawesi Selatan 1.838 unit (9,31%), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27%), Banten 1.388 unit (7,03%), dan Sumatera Selatan 1.208 unit (6,11%).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69%). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22%), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45%), Kabupaten Maros 556 unit (2,81%), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74%).

Dari sisi perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 10.759 unit rumah (54,55%) dari total realisasi nasional. Sementara itu, dari kalangan Asosiasi Pengembang, REI mencatat penyaluran terbanyak dengan 8.272 unit rumah (41,9%).

"Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan di usianya yang ke-76. Sejak 1976 hingga Desember 2025, BTN telah menyalurkan 5.976.874 unit kredit perumahan senilai Rp555,11 triliun kepada keluarga Indonesia di seluruh wilayah.

Porsi terbesar dari penyaluran ini menyasar segmen KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni 4,4 juta unit senilai Rp300,99 triliun. Dari angka itu, KPR subsidi konvensional menyumbang 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah tercatat 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun.

Di segmen non-subsidi, BTN menyalurkan 1,3 juta unit senilai Rp218,57 triliun. Rinciannya, KPR non-subsidi konvensional sebanyak 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR non-subsidi syariah 125.410 unit senilai Rp27,1 triliun.

BTN juga menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) yang secara kumulatif mencapai 262.876 unit senilai Rp35,5 triliun. Produk-produk ini melengkapi layanan BTN di luar skema pembelian rumah langsung.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut perjalanan panjang ini berakar dari momen bersejarah ketika BTN menyalurkan KPR pertama di Indonesia pada 1976. BTN sendiri lahir kembali sebagai bank nasional pada 9 Februari 1950.

"Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai BTN telah menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional selama tujuh dekade lebih. Dukungan yang konsisten itu sangat membantu konsumen sekaligus para pelaku usaha penyedia perumahan.

"Sebagai bank terkemuka di industri perumahan, BTN telah melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian. Termasuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku penyedia perumahan," ucap dia.

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan menjaga pergerakan industri perumahan dan berdampak pada perekonomian nasional. Ia juga menilai transformasi layanan yang dilakukan BTN akan memperkuat peran perseroan ke depan.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat peran BTN ke depan, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

"Selamat ulang tahun ke-76. Semoga BTN semakin maju, semakin memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan juga bagi negeri ini dalam penyediaan rumah bagi rakyat," tandas Joko.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti peran BTN yang kian strategis di tengah program 3 juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi, baik untuk konsumen maupun pengembang, masih bertumpu pada BTN.

"Peran perbankan sangat vital, bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membantu pengembang menjaga arus kas agar usaha berkelanjutan," jelasnya.

Di usia ke-76, BTN menegaskan komitmennya sebagai mitra utama pembiayaan perumahan nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan hunian Indonesia ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk genap berusia 76 tahun. Sejak 9 Februari 1950, bank ini telah menyalurkan 5,97 juta unit kredit perumahan senilai Rp555,11 triliun kepada keluarga Indonesia. Angka tersebut menegaskan posisi BTN sebagai tulang punggung pembiayaan hunian rakyat.

Mayoritas pembiayaan mengalir ke segmen KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Total KPR subsidi mencapai 4,4 juta unit senilai Rp300,99 triliun. Rinciannya, KPR subsidi konvensional sebanyak 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun dan KPR subsidi syariah 338.097 unit setara Rp42,72 triliun.

Sementara itu, di segmen nonsubsidi, BTN menyalurkan 1,3 juta unit rumah senilai Rp218,57 triliun. Rinciannya, KPR nonsubsidi konvensional sebanyak 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR nonsubsidi syariah 125.410 unit sebesar Rp27,1 triliun. Selain kredit pembelian rumah, BTN juga mendukung pembiayaan melalui Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) sebanyak 262.876 unit senilai Rp35,5 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menekankan, pembiayaan perumahan telah menjadi DNA perseroan sejak KPR pertama disalurkan pada 1976. “Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan,” katanya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Kontribusi BTN diapresiasi pelaku industri properti. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut BTN sebagai pilar utama pembiayaan perumahan nasional. Bank ini dinilai konsisten melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian sekaligus mendukung pengembang.

“Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan membuat roda industri perumahan tetap bergerak dan berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Joko.

Jakarta (ANTARA) - Pemilik hak ulayat Marga Ndiken di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Reinardus Ndiken, terlibat langsung dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025 dengan mengembangkan lahan seluas 160 hektare milik masyarakat adat.

Kementerian Pertanian menyebut keterlibatan pemilik ulayat tersebut menjadi contoh kesiapan masyarakat adat di Merauke untuk bertransformasi menuju pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

“Kita mencetak lahan untuk menambah pendapatan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Dari cetak sawah 160 hektare ini, semua saling mendukung, mulai dari dinas, kelompok tani, penyuluh, hingga Babinsa,” kata Reinardus, berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada kegiatan panen di Kampung Isano Mbias, panen telah dilakukan pada lahan seluas dua hektare yang diusahakan Reinardus dan dilanjutkan dengan panen pada lahan seluas lima hektare.

Reinardus tercatat sebagai pemilik hak ulayat pertama di wilayah tersebut yang secara aktif mengajukan lahannya untuk masuk dalam Program Cetak Sawah Tahun 2025.

Dari total 160 hektare lahan cetak sawah, sekitar 100 hektare kini telah digarap petani lain yang tergabung dalam dua Brigade Pangan di Distrik Tanah Miring.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan transformasi pertanian tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam sektor pertanian.

“Masyarakat asli dan saudara-saudara yang ada di Merauke adalah masyarakat Merauke. Sinergi dan asimilasi ini harus berjalan,” ujar Yoseph.

Ia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat lokal sebagai pemilik tanah ulayat untuk membuka diri terhadap perubahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Satgas Swasembada Pangan Papua Selatan Oeng Anwarudin mengatakan keberlanjutan swasembada pangan ditentukan oleh penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

“Yang harus kita utamakan adalah petaninya,” tutur Oeng.

Komitmen pendampingan juga disampaikan Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol CZI Dili Eko Setyawan yang menyatakan Babinsa siap mendukung peningkatan kapasitas petani, khususnya di lahan-lahan baru hasil cetak sawah.

Dari sisi hilir, Pimpinan Cabang Bulog Merauke Karennu menyebutkan Bulog menjalankan peran strategis dalam penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Kementerian Pertanian mencatat luas panen padi di Merauke sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 78.955 hektare, meningkat 67,39 persen dibandingkan 2024, dengan total capaian cetak sawah di wilayah tersebut menembus 40.000 hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan perumahan seluas 6.200 hektare (ha).

Kondisi ini dinilai dapat menjadi ganjalan bagi akselerasi program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah jika tidak segera dilakukan sinkronisasi regulasi di tingkat daerah.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI yang mengeluhkan mandeknya proses perizinan. Di mana, nilai investasi proyek yang tertahan di atas lahan ribuan hektare tersebut diestimasi menembus angka Rp34 triliun.

Pada saat yang sama, Bambang menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat yang turut serta melakukan pembatasan pemberian izin pembangunan perumahan di Jabar. Hal tersebut dinilai akan memperlambat Realisasi program 3 Juta Rumah yang dibidik Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu itu membuat program Asta Cita Presiden terhambat. Apalagi Jawa Barat sebagai penyangga Jakarta, di mana Jakarta sendiri tidak ada rumah FLPP,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Sejalan dengan hal itu, REI berharap polemik perizinan di wilayah ini dapat segera tuntas pada awal tahun agar target pasokan rumah tetap berada pada jalurnya.

REI turut menekankan bahwa penyelesaian hambatan administratif ini mendesak dilakukan guna memastikan investasi senilai Rp34 triliun tersebut dapat segera bergulir.

"Tentu awal tahun ini harus segera di selesaikan penghentian perizinan agar target 3 juta rumah tetap bisa tercapai," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional.

"Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya.

Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang Real Estat Indonesia (REI) menilai surat edara (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara atau moratorium izin perumahan baru dapat dipahami seiring dengan upaya pemerintah mengevaluasi tata ruang hunian.

Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya mengatakan kebijakan tersebut pun bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali. Dia pun berharap jika ada pelanggaran tata ruang dalam pengembangan rumah maka dapat diselesaikan segera.

"Jelas di surat edaran tersebut sifatnya sementara, di evaluasi ulang, jika ada pelanggaran di selesaikan yang perlu di revisi segera perbaiki yang sudah sesuai dengan persyaratan perizinan segera bisa dilanjutkan," ujar Bambang kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Dia juga menyoroti bencana alam yang beberapa waktu terakhir terjadi di wilayah Jawa hingga Sumatra. Menurut Bambang, dengan kondisi tersebut memang sewajarnya untuk dilakukan evaluasi ulang.

Terlebih, dia menyebut lahan di wilayah Jawa Barat banyak yang labil serta jalur gempa yang potensial. Untuk itu, perihal tata letak geografis untuk hunian perlu ditinjau dan dicarikan solusi terbaik.

"Atau kalau perlu dipindahkan ke area pengembangan yang lebih aman, tentu dengan semangat win-win solution terbaik untuk semua pihak karena developer juga sudah ber-investasi diawal cukup besar," jelasnya.

Dia pun berharap agar kebijakan tersebut hanya sementara dengan jangka waktu yang tidak berlarut agar salah satu program Asta Cita pemerintah yaitu target 3 juta rumah per tahun dapat tercapai.

"Tentu ini tidak bisa terhambat, development tetap bisa berjalan tapi tetap aman," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan baru di seluruh wilayah kerjanya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar membenarkan bahwa surat edaran tersebut kini berlaku untuk seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. “Betul, Pak Gubernur melakukan perluasan surat edaran,” kata Mas Adi kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Mas Adi menjelaskan, perluasan kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Dedi Mulyadi setelah kembali dari kunjungan kemanusiaan ke Aceh. Saat ini, surat edaran tersebut telah didistribusikan ke seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Surat edaran ini per hari ini sudah terdistribusikan ke 27 kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam suratnya, Dedi Mulyadi menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya mengancam wilayah Bandung Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar perluasan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.

“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran tersebut.

Pengembang properti merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Demul) yang menghentikan sementara penerbitan izin perumahan di seluruh wilayahnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya tak kaget mendengar kabar itu. Ia menyebut hambatan perizinan pembangunan perumahan sejatinya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Bambang mengatakan saat ini terdapat 306 proyek perumahan yang terhambat pembangunannya, yang merupakan akumulasi kondisi dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut baru dihimpun dari 16 DPD REI, sementara 21 DPD lainnya belum masuk laporan.

"Saat ini ada 306 proyek yang terhambat pembangunannya, itu akumulasi kondisi tiga tahun terakhir," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Ia menjelaskan laporan tersebut berasal dari pengurus DPD REI di masing-masing provinsi. Menurutnya, proyek-proyek yang terhambat mayoritas dikerjakan oleh pengembang yang telah berpengalaman dan bukan pelaku usaha pemula.

"Para pengembang ini mayoritas bukan pengusaha pemula, tapi pelaku pembangunan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dan seluruh proses perizinan diurus sesuai prosedur pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Bambang menilai persoalan utama yang menyebabkan proyek perumahan mandek adalah tumpang tindih regulasi.

"Yang menjadi masalah adalah tumpang tindih aturan lama dan baru serta aturan antarinstansi yang tidak terkoordinasi. Ketika semuanya diterapkan pada satu proyek, muncul berbagai komplikasi yang ujungnya membuat proyek mandek," ujarnya.

Ia pun mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga terkait agar proses perizinan, tata ruang, perpajakan, hingga pendanaan proyek dan KPR subsidi dapat berjalan seiring dan tidak saling bertabrakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan dari yang semula hanya berlaku di kawasan Bandung Raya menjadi seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi perluasan kebijakan tersebut.

Penghentian sementara izin dilakukan karena potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, dinilai tidak hanya mengancam Bandung Raya, tetapi hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota memiliki kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan pembangunan agar sesuai peruntukan lahan dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas prioritas untuk meningkatkan produktivitas nasional, seperti kemampuan tenaga kerja dan manajemen, yakni melalui industrialisasi yang meningkatkan kompleksitas produk.

“Untuk meningkatkan produktivitas nasional ini, industrialisasi menjadi pilihan, terutama industri manufaktur harus dibangkitkan lagi,” ujar Yassierli dalam keterangan terkait acara di Universitas Indonesia, dan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, Menaker mengatakan pemerintah melakukan intervensi terhadap industri menengah untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Sementara itu, dia mengatakan Kemenaker mempunyai kalkulator produktivitas untuk mengukur tingkat produktivitas nasional tersebut.

“Produktivitas diukur dengan asesmen, dan pengukuran produktivitas perusahaan dari sebelum adanya intervensi, yakni berupa konsultasi peningkatan produktivitas. Kemudian diukur lagi dengan kalkulator produktivitas setelah adanya intervensi,” katanya.

Pada acara yang sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengusulkan reindustrialisasi agar dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menguatkan kembali mesin pertumbuhan Indonesia.

“Indonesia Emas 2045 menuntut kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi produsen, yakni menciptakan nilai tambah, memperkuat industri manufaktur, dan membangun rantai pasok yang tangguh," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, diperlukan reindustrialisasi yang berarti menata ulang dan mempercepat transformasi industri agar produktivitas meningkat melalui perbaikan proses dan teknologi.

Selain itu, dia mengatakan reindustrialisasi dapat membuka lapangan kerja yang memiliki nilai tambah, serta menguatkan kemandirian industri.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025