Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) menargetkan proses administrasi pengalihan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci senilai Rp400 miliar rampung tahun ini.

Lahan eks-BLBI di Lippo Karawaci adalah bidang tanah di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, yang dulu menjadi bagian dari aset jaminan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kemudian disita serta dikuasai negara.

Di Lippo Karawaci sendiri, pemerintah pernah menyita sekitar 44 bidang tanah dengan luas total sekitar 251.992 meter persegi (sekitar 25 hektare) dan sebagian di antaranya sekitar 3,7–3,8 hektare kemudian diproses lebih lanjut, antara lain diserahkan ke LMAN dan kini diarahkan menjadi aset yang bisa dimanfaatkan melalui Badan Bank Tanah

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menjelaskan bahwa aset lahan yang dibidik itu memiliki luas mencapai 3,7 hektare. Di mana, pengalihannya akan disalurkan melalui skema Penanaman Modal Negara (PMN) bagi Badan Bank Tanah.

"Untuk Karawaci ini 3,7 hektare itu nilainya Rp400 miliar sepertinya. Diharapkan masuk tahun ini," jelasnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (7/3/2026).

Adapun saat ini, progres pengalihan aset BLBI tersebut dalam tahap finalisasi draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyertaan modal negara oleh Sekretariat Negara dan Kementerian ATR/BPN.

Setelah regulasi diteken, tambah Hakiki, status lahan tersebut akan otomatis berubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Badan Bank Tanah.

Langkah ini diambil untuk memastikan pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis tetap optimal dan terkendali secara administratif.

Pada saat yang sama, Hakiki menyebut pihaknya kini mulai mengkaji kesesuaian lahan guna menentukan peruntukan terbaik, baik untuk fungsi sosial maupun komersial. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Lippo Karawaci yang berlaku.

Pemanfaatan lahan nantinya bakal disesuaikan dengan zonasi, mulai dari potensi pembangunan rumah susun untuk rakyat hingga fasilitas hotel.

"Peruntukannya akan dilihat kesesuaian lahannya terlebih dulu. Karena di situ kan [beririsan] dengan komplek di Lippo Karawaci, mereka punya RDTR. RDTR-nya misalnya itu dijadikan rusun atau hotel sesuai tidak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk kemajuan daerah, salah satunya pariwisata.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Garut semakin berupaya mengembangkan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat menghadiri "Rapat Paripurna Raraga Milangkala Garut Nu Ka-213 Tahun 2026" yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Garut Jl.Kabupaten Nomor 22, Garut Kota.

Hari Jadi ke-213 Kabupaten Garut mengusung tema “Garut Gumiwang Tanjeur Dangiang”, sebagai refleksi kebanggaan dan identitas daerah.

Dikatakan KDM, pariwisata di Kabupaten Garut dapat dijadikan sektor andalan dengan potensi pajak langsung masuk ke daerah. Sektor pariwisata bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan sektor pertambangan.

Meski demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam sektor pariwisata di Garut.

“Pengembangan infrastruktur, branding, dan tata kelola lingkungan perlu dibahas untuk meningkatkan daya tarik wisata. Penataan warung, rumah makan, dan kawasan wisata menjadi prioritas agar memiliki ciri khas dan kenyamanan bagi pengunjung,” papar KDM dikutip Kamis (19/2/2026).

Selain mendatangkan PAD, menurut KDM, pengembangan sektor pariwisata perlu diprioritaskan karena tidak merusak alam.

Pihaknya menyarankan perlunya evaluasi dan revisi tata ruang Kabupaten Garut untuk menata zona kawasan pertanian, hortikultura, dan pariwisata. Dengan demikian, kawasan gunung, lembah, lereng, lebih terlindungi sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.

BOGOR - Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (DPTR) bersama Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan inspeksi ke Sentul City, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis 12 Februari 2026. Langkah itu dilakukan pascaperistiwa banjir yang menerjang daerah tersebut pada Rabu, 11 Februari 2026.

Plt DPTR Kabupaten Bogor Eko Mujianto menjelaskan, sidak yang dilakukan oleh dua dinas terkait ke Sentul City, menindaklanjuti pasca banjir.

"Kami telah melakukan pemeriksaan lapangan akibat banjir kemarin, yang terjadi di perumahan Sentul City di ER 13, langkah- langkah yang dilakukan oleh pemda, kami melakukan penutupan sementara terhadap kegiatan di perumahan tersebut, " katanya, Jumat (13/2/2026).

Menurut Eko, penutupan sementara yang dilakukan oleh DPTR, hal ini guna mencegah bencana banjir susulan sehingga tidak ingin terjadi hal- hal yang diinginkan. maka dari itu pihaknya menutup area pembangun perumahan sampai clear and clean.

"Selain melakukan penutupan kita akan melakukan evaluasi terhadap perizinan dan kekuatan lahan pembangunan perumahan tersebut, apakah masih layak digunakan untuk sebagai perumahan," jelasnya.

Eko menyebut, apabila secara teknis Clear and clean masih layak untuk perumahan, pihak pengembang bisa melanjutkan sesuai prosedur yang diberikan oleh pemda. Namun dari hasil evaluasi ini tidak memungkinkan, kita meminta pemda Kepada pengembang perumahan untuk menyesuaikan terhadap situasi alam yang ada di lokasi perumahan," ucapnya.

Lihat video: Kondisi Terkini Sentul Bogor Usai Banjir Bandang



Sementara itu, Manajemen PT Sentul City Tbk menyambut inspeksi tersebut dengan sikap terbuka, kooperatif, dan penuh tanggung jawab. Perseroan memberikan akses penuh kepada tim Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan peninjauan langsung di titik lokasi terdampak, termasuk area saluran air dan sistem drainase.

Direktur PT Sentul City Tbk Jeyson Pribadi menyampaikan akan mengikuti seluruh arahan Pemkab Bogor. “Kami menerima inspeksi ini sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif. Perseroan berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh arahan Pemerintah Kabupaten Bogor dan memastikan setiap langkah mitigasi dilaksanakan secara terukur, bertanggung jawab, serta sesuai regulasi yang berlaku. Keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama kami.”

Jeyson mengatakan Perseroan menegaskan seluruh pengembangan kawasan Sentul City dilaksanakan dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta pendekatan pembangunan berkelanjutan.

“Pengembangan kawasan Sentul City dilaksanakan dengan prinsip kepatuhan. Program penghijauan dan penguatan fungsi resapan air terus dijalankan, termasuk optimalisasi penanaman pohon pada lahan-lahan yang belum terbangun sebagai langkah mitigasi jangka panjang,” ujarnya.

PT Sentul City Tbk memastikan kejadian limpasan air kemarin tidak memasuki area hunian dalam cluster dan telah tertangani secara cepat. Ke depan, evaluasi berkala terhadap sistem drainase dan titik-titik aliran air akan semakin diperkuat guna meningkatkan ketahanan kawasan terhadap cuaca ekstrem.

“Kejadian limpasan air kemarin tidak memasuki perumahan yah, pokoknya kedepan kita akan evaluasi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan tata ruang menjadi kunci utama dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, dan Pembangunan 3 Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus dikelola baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR Suyus Windayana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan.

Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak lagi harus menunggu lima tahun.

“Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan.

RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang, yaitu rencana terperinci mengenai penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara lebih rinci dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) induknya.

Fungsi RDTR antara lain sebagai acuan penerbitan izin pemanfaatan ruang, kendali mutu pemanfaatan ruang, dan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Adapun fungsi RDTR adalah acuan Izin pemanfaatan ruang, kendali mutu pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Kemudian penentu intensitas ruang, serta pengembangan dan pengendalian yang menentukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (9/2).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi panglima dalam pembangunan nasional agar berlangsung terarah, adil, dan berkelanjutan.

Menko AHY menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, seperti banjir, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik agraria, kerap berakar dari lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung ruang.

"Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun," ujar Menko AHY.

Dalam arahannya, Menko AHY memaparkan empat agenda utama penguatan penataan ruang wilayah. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Kedua, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan.

"Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian dan penegakan aturan yang konsisten agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik," tegasnya.

Agenda ketiga adalah percepatan digitalisasi penataan ruang guna menghadirkan sistem data yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor. Menko AHY menekankan pentingnya penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar kementerian dan lembaga.

"Digitalisasi penataan ruang menjadi kunci agar perencanaan, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data geospasial yang sama," jelas Menko AHY.

Keempat, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menko AHY menegaskan Rencana Tata Ruang Wilayah harus menjadi arah spasial dalam penyusunan program prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, kawasan permukiman, dan transportasi.

"Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru muncul inefisiensi, tumpang tindih, dan beban bagi APBN," ujarnya.

Sejalan dengan agenda tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan berjalan selaras dari hulu ke hilir. Kemenko Infrastruktur berperan sebagai pengarah kebijakan dan penguat orkestrasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan nasional konsisten dengan arah tata ruang.

Dalam kerangka ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperkuat kualitas rencana tata ruang melalui penyusunan pengaturan teknis berbasis data serta percepatan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang ditetapkan sebelum 2019. Upaya tersebut didukung pengembangan sistem informasi penataan ruang terintegrasi untuk mendukung pelayanan perizinan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur memastikan integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan pemanfaatan data geospasial dan penerapan geotagging lokasi program pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang sejak tahap perencanaan.

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat revisi dan penyesuaian RTRW serta meningkatkan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Sementara itu, kementerian sektor lainnya turut memperkuat sinergi sesuai kewenangannya, termasuk dalam penyediaan data, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan aturan.

Sinergi lintas sektor juga didukung oleh Badan Informasi Geospasial melalui penyediaan peta dasar dan tematik yang akurat dan mutakhir, serta oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui dukungan data dan riset kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan penataan ruang.

Menutup arahannya, Menko AHY menegaskan pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

"Pembangunan harus menghormati batas dan arah tata ruang, dan tata ruang juga perlu adaptif terhadap prioritas pembangunan nasional. Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan tata ruang harus menjadi panglima pembangunan.

Menurut dia, tata ruang membuat kota-kota di dunia menjadi maju dan modern dikarenakan perencanaan urbannya.

"Oleh karena itu mari kita hadirkan sebuah spirit bahwa dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Artinya yang menentukan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pembangunan infrastruktur apa pun sektor yang sedang kita kelola," ujar AHY dalam Townhall Meeting di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa tata ruang merupakan salah satu isu yang sangat mendasar. Persoalan bencana, kemacetan sampai masyarakat yang merasa hidupnya tidak nyaman jika dirunut pada umumnya berawal dari permasalahan tata ruang wilayah yang sering diabaikan.

"Hal yang sering diabaikan bahwa bukan yang terjadi di hilir saja yang harus kita atasi tapi apa yang terjadi di hulu. Ini masalah tata ruang. Apa yang terjadi di hulu karena seharusnya lahan yang tidak boleh dibangun akhirnya dibangun tanpa izin, ilegal, kemudian mengurangi daerah resapan. Inilah yang menyebabkan banjir semakin parah," kata AHY.

Sebagai ilustrasi studi kasus Aceh Tamiang yang beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor.

Sebelumnya luasan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya di wilayah tersebut hampir berimbang. Tetapi rencana pola tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2023 telah terjadi penurunan dengan kawasan hutan lindung mengalami penyusutan secara signifikan karena selebihnya menjadi kawasan budidaya.

"Jadi mari kita coba bedah dengan cermat lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya, dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu," kata AHY.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan harus berbasis data dan informasi kredibel.

Sebagai Kementerian yang ditugaskan untuk mengorkestrasikan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, dia mengingatkan fokus utama dari upaya ini adalah memberikan dampak langsung terhadap upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya sendiri disebut sedang menghadirkan tata ruang wilayah secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Adapun bahasan dasar dari target ini ialah informasi geospasial nan lengkap dan akurat seperti peta skala besar 1 banding 5 ribu yang membuat banyak informasi, sehingga harus dijadikan referensi dalam pembangunan di semua sektor.

Tanpa peta skala besar, lanjutnya, maka sulit untuk memiliki tata ruang, terutama dalam memproduksi rencana detail tata ruang. Adanya peta ini juga dibutuhkan para pengambil keputusan, pemimpin di daerah, pelaku dunia usaha, hingga investor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan masih menawarkan sewa kamar hingga unit apartemen kepada masyarakat jelang eksekusi.

Pantauan CNNIndonesia.com per hari ini (9/2), iklan penyewaan kamar hotel dan unit apartemen The Sultan Hotel & Residence Jakarta masih dijumpai di berbagai platform Online Travel Agent (OTA), dengan rentang harga Rp1 juta hingga Rp3,6 juta per hari.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi dengan manajemen hotel saat ini. Eksekusi dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari Indobuildco yang mengelola selama 50 tahun.

"Kami hanya ingin mengayomi dan memastikan agar masyarakat tidak terjebak dalam risiko hukum di kemudian hari. Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara. Bagi publik yang merasa khawatir atau terlanjur melakukan transaksi dan ingin mengadukan persoalannya, kami sudah menyiapkan Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK yang telah dibuka sejak Rabu," ujar Rakhmadi dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Rakhmadi mengatakan tanah dan bangunan Hotel Sultan bakal diambil alih menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco.

Pemerintah menegaskan Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan sudah lama tidak memiliki perizinan memanfaatkan ruang di atas lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Sejak Oktober 2023, sudah terbit tiga surat keputusan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua, diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Gubernur DKI Jakarta juga membatalkan seluruh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) milik PT Indobuildco.

Dalam surat tersebut, Indobuildco diwajibkan melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha mereka karena sudah tidak lagi berlaku.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan operasional sebuah hotel dan apartemen wajib berpijak pada izin pemanfaatan ruang serta perizinan berusaha yang valid. Kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang oleh PT Indobuildco adalah perintah hukum yang wajib ditaati, bukan sekadar imbauan administratif.

"Legalitas adalah nafas dari setiap entitas bisnis. Dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan, seluruh legitimasi usaha Hotel Sultan otomatis sudah hilang secara hukum. Apakah kegiatan bisnis dapat dianggap sah jika surat-surat dasarnya seperti KKKPR untuk Hotel Bintang, Apartemen Hotel, hingga Real Estat sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia?" ujar Kharis.

Ia menambahkan sejak 2023, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di lokasi berdirinya Hotel Sultan telah berakhir demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atas eks-HGB tersebut. Bahkan pada Desember 2023, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa pembaruan HGB PT Indobuildco tidak dapat ditindaklanjuti.

Kharis mengatakan Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, tetapi hingga kini masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Pengelola bahkan belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun sebesar US$45,3 juta atau setara Rp763,6 miliar (kurs Rp16.856).

"Jika dana yang semestinya masuk ke kas negara itu dibayarkan, tentu bisa dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan, pendidikan, atau berbagai fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Pemerintah mengimbau para mitra bisnis, vendor dan korporasi lainnya untuk lebih selektif dalam bertransaksi dengan Hotel Sultan.

"Menjalankan transaksi dengan pihak yang mengkomersialisasi Barang Milik Negara tanpa izin atau tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum," pungkasnya.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan jauh sebelum terbit Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst telah ada Putusan Provisi Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024, yang amar putusannya memerintahkan Kemensetneg dan PPK GBK menghentikan seluruh aktivitas di kawasan Hotel Sultan, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, Hamdan menyebut putusan provisi tidak dijalankan selama berbulan-bulan. Bahkan pada 29 Oktober 2024, PN Jakarta Pusat menolak melaksanakan putusan provisi dengan alasan belum ada izin Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, putusan provisi yang bersifat eksekutorial menurut hukum wajib dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Ia menyoroti perlakuan hukum berbeda ketika pihak Kemensetneg dan PPK GBK mengajukan permohonan eksekusi atas putusan serta merta Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 November 2025, izin diberikan dengan cepat. Hasilnya, terbit Penetapan Eksekusi dan aanmaning pertama pada 26 Januari 2026 serta aanmaning kedua yang dijadwalkan 9 Februari 2026.

"Ini menunjukkan perlakuan yang berbeda. Putusan provisi yang menguntungkan klien kami tidak dijalankan, sementara permohonan eksekusi dari pihak lawan diproses sangat cepat," kata Hamdan dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Menurut Hamdan, rencana eksekusi tersebut didasarkan pada putusan serta merta dan aanmaning yang cacat hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menekankan pentingnya konsistensi aparat peradilan dalam menerapkan hukum.

"Kalau putusan provisi yang bersifat eksekutorial saja tidak dijalankan, tetapi putusan serta merta yang cacat hukum justru dipaksakan, ini jelas mencederai prinsip persamaan di muka hukum," ujarnya.

Hamdan menegaskan Indobuildco tidak sedang melawan negara, melainkan melawan praktik ketidakadilan. Ia juga menolak anggapan bahwa tanah Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik Kemensetneg atau PPKGBK.

"Kewenangan atas tanah HPL itu bukan sebagai pemilik, melainkan hanya delegasi untuk mengelola dan mengurus. Negara tidak pernah menjadi pemilik tanah. Lebih keliru lagi jika kemudian merasa berhak atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora milik PT Indobuildco tanpa mekanisme pembebasan hak, tanpa ganti rugi, dan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disebut KDM akan mengambil tiga langkah tegas guna mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi.

Pihaknya akan melakukan evaluasi tata ruang menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan, khususnya di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

Langkah pertama, Pemprov Jawa Barat akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.

"Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan," kata Dedi dikutip Minggu (1/2/2026).

Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya.

"Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi," ujarnya.

Selain pembenahan tata ruang, ia menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar tengah mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang.

"Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeett. Ini juga solusi dan baru selesai 2028," tuturnya.

Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pendukung untuk menekan risiko banjir dalam jangka pendek.

Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pengendali air di wilayah rawan.

"Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol," katanya.

KDM kembali menegaskan agar kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak lagi dialihfungsikan menjadi permukiman.

Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, menurutnya pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.

"Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," pungkas KDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa penurunan luas lahan sawah terjadi hampir merata di berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Nusron mengungkapkan, hingga kini baru 64 kabupaten/kota yang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya telah sesuai dengan ketentuan perlindungan lahan sawah. Daerah-daerah tersebut telah menetapkan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) minimal 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS).

“Yang dalam RTRW-nya sudah sesuai, sawahnya di atas 87% LBS, itu baru 64 kabupaten,” ujar Nusron.

Sementara itu, sebanyak 409 daerah lainnya dinilai masih belum memenuhi ketentuan tersebut sehingga perlu segera melakukan revisi RTRW. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang berpotensi menggerus kapasitas produksi pangan nasional.

Untuk mempercepat penanganan persoalan itu, Kementerian ATR/BPN akan menggelar pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan melibatkan para gubernur dan bupati dari berbagai daerah.

“Minggu depan akan ada pertemuan koordinasi dengan para pemda, para gubernur dan para bupati di Sentul. Kami akan menyampaikan masalah ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengemukakan adanya peluang pencabutan terhadap izin perusahaan-perusahaan lain di Sumatra.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pekan lalu pemerintah memutuskan penghentian operasional dan pencabutan izin usaha 28 entitas di wilayah tersebut karena indikasi pelanggaran pemakaian kawasan hutan dan lingkungan.

“Tidak menutup kemungkinan,” ujar Nusron saat ditanya apakah akan ada perusahaan lain yang izinnya akan dicabut.

Dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan pendeteksian dan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran aturan tata ruang oleh sejumlah perusahaan.

Nusron menjelaskan proses audit tata ruang membutuhkan waktu karena kompleksitas permasalahan yang ada. Dia pun mengakui bahwa kondisi tata ruang di sejumlah wilayah saat ini masih belum tertata dengan baik.

“Untuk melakukan audit tata ruang itu butuh waktu. Apalagi situasinya tata ruangnya lagi berantakan,” katanya, merujuk pada bencana banjir dan longsor akhir November 2025 yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Kendati demikian, Nusron memastikan bahwa hasil audit tersebut tidak akan memakan waktu terlalu lama.

Pemerintah, kata Nusron, berkomitmen untuk segera mengungkap hasil pemeriksaan kepada publik apabila ditemukan pelanggaran.

“Dalam waktu tidak lama pasti akan ketahuan dan akan kami umumkan,” kata Nusron.