Bisnis.com, JAKARTA – Prospek sektor konsumer pada 2026 dinilai masih menarik di tengah dukungan kebijakan fiskal, perbaikan daya beli masyarakat dan momen tahunan seperti Ramadan serta Idulfitri. BRI Danareksa Sekuritas menilai sejumlah katalis akan menopang kinerja emiten konsumer dan pergerakan saham di sektor tersebut.

BRI Danareksa Sekuritas memberikan peringkat overweight terhadap prospek sektor konsumer di 2026. Sejumlah katalis dinilai bakal menjadi pendorong laju saham dalam sektor ini.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Christy Halim dan Sabela Nur Amalina menilai kenaikan upah minimum menjadi salah satu faktor pendukung prospek positif sektor konsumer. Meskipun rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 5,7% secara year on year, angka tersebut dinilai tetap berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

Kenaikan rata-rata UMP pada 2026 juga tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi pada 2024 dan 2025 yang masing-masing mencapai 6,5%. Adapun pada 2023, kenaikan UMP sempat mencapai 7,2%.

“Meskipun demikian, kami meyakini bahwa penyesuaian kenaikan upah minimum tetap akan memberikan dukungan bertahap terhadap daya beli rumah tangga, yang pada gilirannya mendukung konsumsi secara keseluruhan dan tetap berdampak positif bagi sektor konsumer,” katanya dalam riset yang dipublikasikan Kamis (8/1/2026).

Selain faktor upah, kebijakan fiskal pemerintah juga dinilai menjadi penopang konsumsi. Anggaran perlindungan sosial pada 2026 direncanakan meningkat 8,6% secara tahunan menjadi Rp508,2 triliun, meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah tahun ini.

Analis juga mencermati berlanjutnya stimulus ekonomi pada 2026, termasuk perluasan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) yang kini mencakup sektor pariwisata, di samping sektor padat karya.

“Kami memperkirakan pemerintah akan tetap memiliki kapasitas untuk merelokasi alokasi anggaran yang tidak terpakai ke program lain tahun ini, sehingga mendukung kerangka fiskal yang lebih fleksibel,” tambahnya.

Dengan berbagai dukungan tersebut, BRI Danareksa Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan pendapatan agregat sektor konsumer sebesar 5,7% secara tahunan pada 2026. Pertumbuhan ini ditopang oleh pemulihan volume penjualan secara bertahap serta kenaikan harga jual rata-rata yang moderat.

Analis menilai emiten dengan pangsa pasar besar, seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), memiliki daya tawar harga yang lebih kuat untuk meneruskan kenaikan biaya input kepada konsumen.

“Kami mempertahankan peringkat overweight pada sektor konsumer karena valuasi sektor berada pada 13,6 kali PE FY26F. ICBP tetap menjadi pilihan utama kami, diikuti MYOR, INDF, dan UNVR,” katanya.

Dalam riset tersebut, analis menetapkan target harga saham ICBP sebesar Rp11.500 per saham, MYOR Rp2.700, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Rp9.400, serta PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) Rp3.200 per saham.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 38 gubernur telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Adapun, nilai tengah (median) kenaikan UMP 2026 di berbagai daerah itu sebesar 6,12%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan kenaikan gaji buruh ini bakal memicu penyesuaian harga jual di sejumlah sektor vital, mulai dari makanan-minuman hingga transportasi.

Josua mewanti-wanti bahwa kenaikan upah minimum akan menambah tekanan biaya operasional (cost-push inflation), khususnya bagi industri padat karya yang struktur biayanya didominasi oleh gaji pegawai.

"Kenaikan upah minimum berpotensi menambah tekanan harga, terutama pada sektor yang biaya tenaganya besar seperti ritel, jasa makan minum [mamin], transportasi, dan sebagian manufaktur padat karya," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Menurut Josua, langkah menaikkan harga jual barang dan jasa merupakan respons rasional pelaku usaha untuk menjaga marjin keuntungan di tengah naiknya beban tenaga kerja. Artinya, konsumen akhir mau tidak mau akan menanggung sebagian beban kenaikan upah tersebut.

Kendati demikian, Josua menenangkan pasar bahwa transmisi kenaikan harga tersebut diprediksi tidak akan melonjak secara drastis atau ugal-ugalan.

Dia melihat kondisi permintaan pasar yang masih moderat serta ketatnya persaingan usaha akan menjadi rem alami bagi pedagang atau pengusaha untuk menaikkan harga terlalu tinggi. Oleh sebab itu, penyesuaian harga di tingkat konsumen diperkirakan bakal terjadi secara bertahap.

"Di kondisi seperti ini, penyesuaian harga cenderung bertahap dan tersebar," jelasnya.

Lebih lanjut, Josua memproyeksikan inflasi pada 2026 masih akan tetap berada dalam koridor sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5±1% alias batas kewajaran. Kenaikan UMP sebesar 6,12% dinilai hanya akan mengerek inflasi secara terbatas.

Risiko inflasi tinggi baru akan terjadi apabila kenaikan upah ini bertemu dengan guncangan eksternal (shock) lainnya yang tidak terduga. "Kecuali terjadi guncangan tambahan seperti lonjakan harga pangan, penyesuaian harga energi atau transportasi yang besar, atau pelemahan nilai tukar yang tajam," tutup Josua.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi buruh DKI Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi yang berpusat di kawasan silang Monas dekat Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).

Demo tersebut dilakukan lantaran kaum buruh tidak puas dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,73 juta atau naik 6,17% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy).

Mereka meminta kenaikan UMP minimal sama dengan tahun lalu yaitu 6,5%. Buruh berharap bahwa UMP DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp5,89 juta.

Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, yang akan dipusatkan di dua titik, yakni Istana Negara, (Jakarta) dan Gedung Sate, Bandung (Jawa Barat).

Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Polisi menerjunkan 1.392 personel terkait dengan aksi sejumlah elemen buruh di Silang Monas, Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan [Polda, Polres, Polsek jajaran] untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan salah satu elemen buruh yang menggelar aksi aksi adalah kelompok Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jakarta. Tak hanya itu, kelompok massa lainnya juga akan melakukan aksi terkait perkara sidang penghasutan yang digelar PN Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Susatyo menekankan bahwa pengamanan bakal dilakukan secara persuasif. Dia juga mengimbau agar pendemo tidak melakukan provokasi hingga merusak fasilitas umum.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung aktivitas arus lalu lintas di lokasi.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.

Tiga provinsi di Papua masuk dalam lima besar daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tertinggi. Mereka ada di posisi 2 hingga 4 dan hanya kalah dari DKI Jakarta yang punya UMP tertinggi,

Tiga provinsi di Papua yakni Papua Selatan dengan UMP Rp4.508.850. Angka itu naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari UMP 2025 yang sebesar Rp4.285.850.

Kemudian, Provinsi Papua yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850.

Selanjutnya, Papua Tengah dengan UMP 2026 sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski UMP tinggi, wilayah Papua juga punya biaya hidup mahal. Hal ini disebabkan karena biaya logistik yang tinggi karena belum meratanya infrastruktur.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Kebutuhan hidup layak (KHL) di Papua mencapai Rp5,3 juta.

Sementara DKI Jakarta yang punya UMP 2026 tertinggi yakni sebesar Rp5.729.876 per bulan berada di posisi pertama. Angka itu naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah.

Sementara itu, dua daerah belum mengumumkan besaran UMP 2026 yakni Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.

1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)4. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)5. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)6. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)7. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)9. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)10. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)11. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)12. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)13. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)14. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)15. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)16. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)17. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)18. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)19. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)20. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)21. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)22. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)23. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)24. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)25. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)26. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)27. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)28. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)29. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)30. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)31. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)32. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)33. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)34. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)35. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)36. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)

1. DKI Jakarta Rp5.729.876

2. Papua Selatan Rp4.508.850

3. Papua Rp4.436.283

4. Papua Tengah Rp4.285.848

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPRIASI) menyatakan menghormati penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Kendati demikian, Presiden ASPRIASI Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh dan pekerja.

“Secara substantif, kenaikan upah yang ditetapkan masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan biaya hidup,” ucapnya lewat rilisnya, Jumat (26/12/2025)

Dia menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi buruh saat ini bukan hanya terletak pada besaran upah, tetapi pada lemahnya pengendalian biaya hidup oleh pemerintah.

“Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah.

Menurut Mirah, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan berkelanjutan, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari akibat naiknya biaya hidup, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, seperti stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan transportasi publik yang layak bagi pekerja.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna agar kebijakan UMP di masa mendatang benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Penetapan kenaikan UMP dibatasi oleh pemerintah pusat pada Rabu, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12).

Selain menetapkan UMP, Yassierli menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Adapun besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Berikut ini perbandingan UMP dan UMK se-Jawa yang ditetapkan naik pada 2026.

Perbandingan UMP dan UMK se-Jawa 2026

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.

“UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:

Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
• UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
• UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
• UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
• UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.

Jawa Tengah

Sementara UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau sekitar 7,28% dari UMP 2025 yang berada di angka Rp2.169.349.

Kemudian untuk UMK-nya, Kota Semarang memiliki upah tertinggi di angka Rp3.701.709, disusul Kabupaten Demak Rp3.122.805, dan Kabupaten Kendal Rp2.992.994.

Berikut rincian UMK se-Jawa Tengah 2026:

• Kota Semarang: Rp3.701.709
• Kabupaten Demak: Rp3.122.805
• Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
• Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
• Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
• Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
• Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
• Kabupaten Batang: Rp2.708.520
• Kota Pekalongan: Rp2.700.926
• Kota Salatiga: Rp2.698.273
• Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
• Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
• Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
• Kota Surakarta: Rp2.570.000
• Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
• Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
• Kota Tegal: Rp2.526.510
• Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
• Kabupaten Pati: Rp2.485.000
• Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
• Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
• Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
• Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
• Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
• Kota Magelang: Rp2.429.285
• Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
• Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
• Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
• Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
• Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
• Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
• Kabupaten Blora: Rp2.345.695
• Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
• Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
• Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813.

Jawa Timur dan Jawa Barat...

Jawa Timur (Jatim)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.

Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan.

Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.

Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:

• UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
• UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
• UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
• UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
• UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
• UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
• UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
• UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
• UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
• UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
• UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
• UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
• UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
• UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
• UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
• UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
• UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
• UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
• UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
• UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
• UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
• UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
• UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
• UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
• UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
• UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
• UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
• UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
• UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
• UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
• UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
• UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
• UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
• UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
• UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
• UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
• UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
• UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962.

Jawa Barat (Jabar)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 0,7% atau sekitar Rp126.000.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengumumkan keputusan tersebut di rumah dinas gubernur, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025) sore. Kenaikan UMP 2026 disebut mengikuti formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Gubernur menyampaikan kebijakan itu diambil setelah melalui pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan serta perwakilan buruh dan pengusaha.

Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025. Dalam kesempatan itu, Dedi menyatakan,

"Untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7 %, upah minimum sektoralnya 0,9%,"

Berikut ini rincian UMK Jawa Barat (Jabar) 2026:

• Kota Bekasi: Rp5.992.931
• Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885
• Kabupaten Karawang: Rp5.886.852
• Kota Depok: Rp5.522.662
• Kota Bogor: Rp5.437.203
• Kabupaten Bogor: Rp5.161.769
• Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856
• Kota Bandung: Rp4.737.678
• Kota Cimahi: Rp4.090.568
• Kabupaten Bandung: Rp3.972.202
• Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.428
• Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855
• Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.201
• Kabupaten Subang: Rp3.737.482
• Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359
• Kota Sukabumi: Rp3.192.807
• Kota Tasikmalaya: Rp2.980.336
• Kabupaten Indramayu: Rp2.910.254
• Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.874
• Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797
• Kota Cirebon: Rp 2.878.646
• Kabupaten Majalengka: Rp2.595.368
• Kabupaten Garut: Rp2.472.227
• Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643
• Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379
• Kota Banjar: Rp2.361.777
• Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.250.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 26 gubernur telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 untuk daerah masing-masing hingga hari ini, Rabu (24/12/2025) malam.

Seperti diketahui, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain menetapkan UMP, Yassierli menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Adapun, besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Pengumuman besaran UMP 2026 telah berlangsung di 26 provinsi hingga Rabu (24/12/2025) malam. Sebanyak 12 provinsi lainnya belum secara resmi mengumumkan kenaikan UMP atau masih dalam tahap kesepakatan Dewan Pengupahan daerah.

Berikut daftar daerah yang telah mengumumkan besaran UMP 2026:

1. Bali: naik 7,03% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
2. Banten: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
3. Bengkulu: naik 5,9% atau Rp157.712 menjadi Rp2.827.751
4. DI Yogyakarta (Jogja): naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
5. DKI Jakarta: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
6. Gorontalo: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
7. Jambi: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
8. Jawa Barat: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601
9. Jawa Tengah: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
10. Jawa Timur: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881
11. Kalimantan Tengah: naik 6,11% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
12. Kepulauan Bangka Belitung (Babel): naik 4,08% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
13. Kepulauan Riau: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
14. Lampung: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
15. Maluku: naik 6,13% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
16. NTB: naik 2,72% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
17. NTT: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898
18. Papua: naik 3,5% atau Rp150.433 menjadu Rp4.436.283
19. Papua Barat: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
20. Papua Barat Daya: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
21. Riau: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.496
22. Sulawesi Selatan: naik 7,2% atau Rp263.561 menjadi Rp3.921.088
23. Sulawesi Utara: naik 6,01% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
24. Sumatra Barat: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
25. Sumatra Selatan: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
26. Sumatra Utara: naik 7,8% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.971

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam beleid tersebut, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi ditambah komponen pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa. Pemerintah, kali ini, menaikkan rentang alfa dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Perubahan ini membuat UMP 2026 berpotensi melonjak lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan kenaikan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Bank Dunia, dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025, mencatat rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi 1,1% per tahun sepanjang 2018—2024. Tekanan paling besar dialami kelompok pekerja berkeahlian tinggi, yang upah riilnya turun hingga 2,3% per tahun.

Pekerja berkeahlian menengah mencatat penurunan 1,1%, sementara pekerja berkeahlian rendah berkebalikan mencatat kenaikan tipis 0,3%.

Bank Dunia menilai kondisi ini berkaitan dengan ketidakcocokan antara suplai tenaga kerja terdidik dan ketersediaan pekerjaan berkualitas. Penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun terakhir masih didominasi sektor bernilai tambah rendah.

"Penciptaan lapangan kerja antara Agustus 2024 dan Agustus 2025 sebagian besar terkonsentrasi di sektor-sektor bernilai rendah, seperti pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (24/12/2025).

Sektor pertanian menyerap tambahan sekitar 490.000 tenaga kerja, disusul sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebanyak 420.000 orang. Dengan rata-rata upah sekitar Rp2,55 juta per bulan. Jumlah ini di bawah rata-rata nasional Rp3,33 juta. Sementara peluang tenaga kerja terampil memperoleh kompensasi kompetitif menjadi lebih terbatas.

Bank Dunia juga menilai kondisi ini mempercepat fenomena hollowing-out atau penyusutan kelas menengah. Porsi pekerjaan berkeahlian menengah turun dari 71,1% pada 2018 menjadi 68,3% pada 2024. Banyak tenaga kerja terdidik akhirnya masuk ke segmen pekerjaan dengan kualifikasi dan upah lebih rendah.

Data Bank Dunia tersebut diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mendefinisikan upah riil sebagai gambaran daya beli dari pendapatan yang diterima pekerja.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menilai penurunan upah riil umumnya dipengaruhi dua hal yakni inflasi tinggi atau upah yang stagnan.

Menurutnya, kasus Indonesia lebih banyak disebabkan pertumbuhan upah yang lambat, sementara inflasi relatif terkendali.

"Jadi kalau merasa, 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup," jelas Arief kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Pada saat yang sama, pemerintah mendorong kebijakan kenaikan UMP melalui formula baru. Namun, tanpa peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan bernilai tambah tinggi, perbaikan kesejahteraan pekerja dinilai belum akan terasa signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan formula pengupahan dengan mengerek indeks tertentu (alfa) dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9 mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang signifikan. Kondisi ini diprediksi membuat upah minimum di sejumlah daerah menembus ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Sebagai gambaran, dengan asumsi kenaikan 5%, UMP di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berpotensi naik dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.500.142 per bulan. Angka ini secara teknis telah melewati batas PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan sehingga memperluas basis pemajakan PPh Pasal 21 (pajak penghasilan karyawan) yang selama ini praktis hanya didominasi oleh pekerja di Jakarta.

Kendati demikian, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP yang tinggi tidak akan serta merta mendongkrak total penerimaan pajak secara agregat.

Dia menjelaskan bahwa hubungan antara kenaikan UMP dengan setoran PPh 21 dan PPh Badan (pajak penghasilan korporasi) sangat kompleks. Menurutnya, penggunaan data upah rata-rata sebenarnya lebih ideal untuk memproyeksikan potensi PPh 21 ketimbang sekadar melihat angka UMP.

"Mengapa? Bisa jadi dengan adanya kenaikan UMP, maka jumlah lapangan kerja yang diserap pada 2026 semakin sedikit. Ini dapat terjadi jika upah yang ditetapkan pada dasarnya sudah terlalu tinggi bagi industri," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Fajry memaparkan dua skenario simulasi dengan asumsi omzet usaha tetap. Pertama, jika UMP naik dan industri tetap mempertahankan jumlah tenaga kerja (penyerapan sama) maka penerimaan PPh 21 memang akan naik.

Kendati demikian, terdapat potensi trade-off, yaitu PPh Badan berpotensi berkurang karena beban gaji yang menjadi komponen pengurang penghasilan bruto (deductible expense) membengkak.

Kedua, jika kenaikan UMP direspons industri dengan mengerem rekrutmen atau mengurangi tenaga kerja maka penerimaan PPh 21 akan stagnan, begitu pula dengan PPh Badan.

Hanya saja, Fajry mengakui bahwa dalam jangka pendek, sifat permintaan tenaga kerja cenderung kaku. Perusahaan biasanya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian struktur tenaga kerja. "Dalam jangka pendek, kemungkinan besarnya penerimaan PPh 21 akan meningkat," tuturnya.

Dampak ke Setoran Pajak Korporasi

Lebih lanjut, Fajry menekankan bahwa dampak kenaikan upah terhadap PPh Badan tidak bisa dilihat secara tunggal. Dia menjelaskan bahwa PPh Badan akan menurun apabila kenaikan beban tenaga kerja melebihi kenaikan pendapatan bruto perusahaan. Sebaliknya, jika pertumbuhan pendapatan bruto mampu melampaui kenaikan beban gaji maka setoran PPh Badan tetap bisa terjaga.

Fajry juga meluruskan lini masa dampak penerimaan pajak korporasi. Menurutnya, efek kenaikan UMP 2026 terhadap setoran PPh Badan baru akan tercermin secara riil pada pembukuan tahun pajak 2027. "Sedangkan untuk PPh Badan tahun 2026 lebih ditentukan pada kinerja korporasi pada tahun 2025 ini," tutup Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bakal memberikan sejumlah stimulus untuk pengusaha, di samping penerapan kebijakan serupa untuk pekerja.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

UMP Jakarta 2026 pun ditetapkan sebesar Rp5.729.876, alias naik 6,17% atau Rp333.115 dari UMP 2025 yang sebesar Rp333.115.

“Kami akan memberikan kemudahan perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM,” kata Pramono.

Sementara itu, berbagai subsidi untuk buruh yang akan diberikan oleh Pemprov DKI antara lain transportasi umum gratis, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait kenaikan UMP 2026, Pramono memastikan bahwa perhitungan telah dilakukan agar upah minimum berada di atas tingkat inflasi di Ibu Kota. Pemberian insentif dan subsidi itu juga bertujuan untuk menjamin agar kenaikan upah tetap lebih tinggi dari inflasi.

Menurutnya, upah minimum bukan hanya sekadar kenaikan angka, melainkan juga pertimbangan terhadap pekerja dan pengusaha secara keseluruhan.

Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menyatakan bahwa upah minimum provinsi (UMP) Lampung Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.047.734 per bulan.

"Upah Minimum Provinsi Lampung yang berlaku pada 1 Januari 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,35%, sehingga besarannya menjadi Rp3.047.734 per bulan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu, di Bandarlampung, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, Pemprov juga menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah sebesar Rp3.108.689 per bulan.

"Besarnya Upah Minimum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun," katanya lagi.

Menurut dia, pengusaha pun wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan, dan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil," ujar dia lagi.

Dia mengatakan hal tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan aspek ekonomi daerah, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi ketenagakerjaan dengan koefisien atau alpha yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

"Dimana mempertimbangkan turunnya tingkat inflasi dari September 2024 sebesar 2,16%, dan September 2025 sebesar 1,17% dari tahun ke tahun, dengan tingkat alpha yang ditetapkan adalah 0,8, dari rentang alpha yang diatur dalam PP 49 Tahun 2025 yakni dalam rentang 0,5-0,9," katanya pula.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku secara resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.334.490.

Dibandingkan UMP Maluku pada 2025 yang senilai Rp3.141.700, nilai tersebut naik sekitar 6,13%, atau secara nominal mengalami kenaikan Rp192.790.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menetapkan kenaikan tersebut dalam Keputusan Gubernur Maluku No. 5430/2025 tentang penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Tahun 2026 tertanggal 23 Desember 2025.

Lebih lanjut, dia juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor, yakni sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar Rp3.357.221. Sektor kedua yang ditetapkan adalah jasa keuangan dengan besaran UMSP Rp3.372.301.

“Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” demikian termaktub dalam Kepgub tersebut.

Adapun, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.