Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa uang saku peserta magang nasional akan naik menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pemagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta.

“Alhamdulillah, karena UMP 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Yassierli di RS Universitas Andalas melalui keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/2/2026).

Dia lantas mencontohkan skema kenaikan uang saku peserta magang di Provinsi Sumatra Barat. UMP Sumatra Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp3.182.955, naik dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp2.994.193.

Yassierli menyebut, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, uang saku dalam program pemagangan nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga.

Yassierli pun mengingatkan kepada peserta pemagangan agar uang saku yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Kita ingin anak-anak muda kita benar-benar siap kerja, punya pengalaman langsung di lapangan, dan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Jadi ini strategi besar menyiapkan SDM unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program magang nasional akan kembali dibuka pada 2026.

Airlangga belum menjelaskan kapan pastinya program magang fresh graduate itu kembali dibuka pada 2026. Kendati demikian, dia memastikan bahwa target kepesertaan sebanyak 100.000 lulusan baru perguruan tinggi, sama seperti target 2025.

“Tentunya kita akan lanjutkan program ini di tahun depan dengan [target] 100.000 juga. Kita ketahui biasanya perusahaan masa percobaan 3 bulan, tetapi ini enam bulan kita berikan kesempatan,” ujar Airlangga dalam Kompas100 CEO Forum, Rabu (26/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Driver ojol disebut akan kembali mendapatkan BHR atau Bonus Hari Raya dari perusahaan pada lebaran 2026 ini.

Akan tetapi, beberapa pihak menolak pemberian BHR dan meminta skema THR (Tunjangan Hari Raya).

Dilaporkan Bisnis sebelumnya, program Bonus Hari Raya (BHR) yang digelontorkan oleh perusahaan aplikator transportasi online sejak Lebaran tahun lalu dirasa belum adil dan berjalan sesuai harapan para pengemudi ojek online (ojol).

Pengemudi pun menuntut agar pemerintah mengatur kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa surat edaran (SE) menteri ketenagakerjaan mengenai BHR hanya bersifat imbauan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyebut, hal ini menjadi celah bagi perusahaan aplikator untuk menjalankan program BHR secara diskriminatif.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, kriteria yang tidak adil itu meliputi ketentuan per bulan dan selama 12 bulan terakhir yaitu berupa kerja 200 jam online, 25 hari kerja, rating penyelesaian order 90% dan lainnya.

Usulan THR Driver Ojol

Mengacu pada alasan tersebut, maka untuk menjamin tunjangan layak, SPAI menuntut THR sebesar 1 kali upah minimum provinsi (UMP).

THR sebesar 1 kali UMP ini diberikan tanpa syarat yang wajib dibayarkan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya kepada setiap pengemudinya.

Sebagaimana diketahui, UMP di Indonesia tidak sama setiap wilayahnya. UMP tertinggi pada tahun 2026 ini jatuh pada DKI Jakarta yang mencapai Rp5.729.876.

Dengan kata lain jika tuntutan THR ini dikabulkan pada driver ojol di Jakarta bisa mendapat bonus Rp5,7 juta. Nominal akan berbeda di wilayah lain di Indonesia.

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika Usulan skema THR Diterima) ada di Halaman 2...

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika skema THR)

Sebagaimana diketahui, UMP 2026 di Indonesia sudah naik. Jika usulan diterima, maka berikut adalah THR yang didapat driver ojol sesuai provinsinya.

• DKI Jakarta: Rp5.729.876
• Papua Pegunungan: Rp4.508.714
• Papua Selatan: Rp4.508.100
• Papua: Rp4.436.283
• Papua Tengah: Rp4.285.848
• Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
• Sulawesi Utara: Rp4.002.630
• Sumatra Selatan: Rp3.942.963
• Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
• Kepulauan Riau: Rp3.879.520
• Papua Barat: Rp3.841.000
• Riau: Rp3.780.495
• Kalimantan Utara: Rp3.775.243
• Papua Barat Daya: Rp3.766.000
• Kalimantan Timur: Rp3.762.431
• Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
• Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
• Aceh: Rp3.685.616
• Maluku Utara: Rp3.510.240
• Jambi: Rp3.471.497
• Gorontalo: Rp3.405.144
• Maluku: Rp3.334.490
• Sulawesi Barat: Rp3.315.934
• Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
• Sumatra Utara: Rp3.228.949
• Bali: Rp3.207.459
• Sumatra Barat: Rp3.182.955
• Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
• Banten: Rp3.100.881
• Kalimantan Barat: Rp3.054.552
• Lampung: Rp3.047.734
• Bengkulu: Rp2.827.250
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898
• Jawa Timur: Rp2.446.881
• DI Yogyakarta: Rp2.417.495
• Jawa Tengah: Rp2.327.386
• Jawa Barat: Rp2.317.601

Itulah daftar UMP 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan telah resmi mengajukan gugatan terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa gugatan telah didaftarkan pada Jumat (23/1/2026) lalu. Persidangan disebutnya akan dilaksanakan secara elektronik (e-court).

“Kita perkirakan akhir bulan Januari ini, barulah PTUN bersidang perdana. Sudah diajukan gugatannya ke PTUN,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Sebelum mendaftarkan gugatan ini, dia mengaku tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebagaimana prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan, pihaknya telah menunggu selama 10 hari.

Pada saat bersamaan, Said turut meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak kedua gubernur agar merevisi kebijakan pengupahan sebagaimana keinginan pekerja.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah, yang pertama mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat melalui agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” pungkasnya.

Adapun, berdasarkan penelusuran Bisnis di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN, belum terdapat gugatan terbaru terhadap Gubernur DKI Jakarta di PTUN Jakarta. Demikian pula dengan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77% menjadi Rp2.317.601.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun telah buka suara perihal ketetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat yang digugat ke PTUN.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal rencana serikat buruh yang akan menggugat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi terkait kenaikan UMP 2026 dengan serikat buruh dan dewan pengupahan sejak Februari 2025.

Indah pun menegaskan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan telah terbit, Kemnaker langsung berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan.

"Tadi juga di dalam, di Raker, juga kami sampaikan dari Februari, bahkan 2025, kami sudah menjalin komunikasi. Ketika PP (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025) itu terbit, juga kita komunikasikan ke Dewan Pengupahan, sudah kita lakukan dialog," ujar Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sesuai amanat beleid tersebut, upah minimum, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian, menurut Indah, gubernur mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan upah minimum.

"Gubernur memiliki kewenangan menetapkan, berdasarkan masukan dan rekomendasi dari dewan pengupahan (upah). Jadi kalau gubernur sudah menetapkan ya, memang seamanat PP seperti itu, ya menjadi prerogatif gubernur. Itu kan semua masukan dari dewan pengupahan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said mengatakan telah menyurati surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung namun tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan tersebut adalah salah satu persyaratan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

"Surat keberatan dari buruh dan Serikat Buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI, mewakili kawan-kawan buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1) dikutip detikfinance.

Buruh meminta agar UMP DKI Jakarta dinaikkan dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sampai hari ini tidak ada jawaban, dengan demikian maka Partai Buruh bersama KSPI mewakili buruh Jakarta akan melanjutkan gugatan ke PTUN agar UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta per bulan diubah menjadi Rp5,89 juta, 100% KHL," tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta Pramono menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp6 juta atau lima persen di atas KHL, dengan batas waktu keputusan paling lambat pekan depan.

Tak hanya Jakarta, buruh juga berencana menggugat penetapan upah minimum di kabupaten/kota Jawa Barat ke PTUN Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui rerata nasional upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berada di bawah rerata nasional angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (21/1/2026).

Dari 38 provinsi, nilai rata-rata UMP 2026 tercatat sebesar Rp3.508.714, naik 5,91% dari rerata UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.315.762. Di sisi lain, rata-rata KHL pada tahun ini mencapai Rp4.281.201.

Saat ditemui usai rapat, Yassierli pun mengakui bahwa disparitas menjadi tantangan dalam penentuan kebijakan pengupahan, dan tak bisa rampung hanya dalam jangka waktu satu tahun.

“Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Di situlah esensinya kenapa ada alfa 0,5–0,9 [dalam rumus UMP], bukan satu angka seperti tahun 2024,” kata Yassierli, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia mengaku menerima masukan dari anggota Dewan bahwasannya harus terdapat peta jalan atau roadmap yang memperkirakan waktu agar selisih antara upah minimum dan KHL dapat menyempit.

Untuk saat ini, pihaknya mengakui bahwa data perhitungan KHL baru sampai pada level provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota. Padahal, disparitas upah yang lebih lebar terjadi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa peta jalan itu diharapkan mampu membandingkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan KHL kabupaten/kota. Harapannya, langkah untuk mengatasi disparitas dapat lebih terukur.

“Jadi memang kami sadar ini membuat bias, karena UMP itu adalah upah paling kecil di kabupaten/kota di provinsi itu. Yang kita bandingkan adalah UMK terkecil dengan KHL provinsi. Jadi memang masih jomplang, sebenarnya tidak untuk dibandingkan,” terang Yassierli.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said juga menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” ujar Said.

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui adanya disparitas antara upah minimum provinsi (UMP) dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (21/1/2026).

“Jadi kalau kita lihat disparitas itu ada, perbandingan dengan KHL kita bisa lihat bersama-sama, ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh,” kata Yassierli.

Dia lantas menampilkan data perbandingan UMP 2026 di 38 provinsi dengan perhitungan KHL masing-masing daerah. Mayoritas UMP di daerah masih berada di bawah KHL, termasuk DKI Jakarta yang memiliki UMP Rp5,73 juta, sedangkan KHL tercatat sebesar Rp5,89 juta.

Yassierli menggarisbawahi bahwa perhitungan KHL ini belum termaktub dalam suatu regulasi, tetapi baru bersifat estimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menyebut bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan menjadi dasar untuk menyesuaikan kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup layak dan faktor makroekonomi.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik bahwa data KHL baru menyentuh level provinsi, belum mendetail hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Yassierli menyebut pengembangan data akan terus dilakukan.

“Kita terus akan mengembangkan bagaimana caranya menghitung kebutuhan hidup layak untuk level kota/kabupaten, karena ada isu juga terkait dengan disparitas antar kota/kabupaten. Sehingga kalau ada KHL, kita berharap ini bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan BPS hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara perihal ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, berdasarkan beleid tersebut, gubernur menetapkan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) maupun UMSK.

Indah menjelaskan bahwa ketetapan itu mesti berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat daerah. Kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat disebut telah melalui proses ini.

Dia bahkan mengatakan bahwa komunikasi sudah dijalin dengan sejumlah pihak seperti serikat buruh sejak awal 2025, yang juga mencakup perumusan PP No. 49/2025.

“Dan ketika PP itu terbit, kita juga sudah komunikasikan ke Dewan Pengupahan, semua sudah, sudah kita lakukan dialog,” ucap Indah.

Sebelumnya, Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan rencana melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN pada Senin (19/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa disparitas upah masih menjadi tantangan yang harus segera dihadapi dan dicari solusinya oleh pemerintah pada tahun 2026.

“Disparitas itu memang menjadi tantangan kita dan itu tidak bisa selesai dalam satu tahun,” ungkap Menaker Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan disparitas upah menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, pihaknya menetapkan indeks atau jangkauan (range) alfa dari aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 0,5 sampai 0,9 menjadi salah satu instrumen untuk mempersempit disparitas upah di masing-masing provinsi.

Adapun indeks alfa tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2025, di mana formulasi penetapan UMP adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (alfa 0,5–0,9). Dengan formulasi tersebut, maka kenaikan UMP tahun 2026 berada pada kisaran 5-7 persen.

Lebih jauh, Yassierli mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan dari Komisi IX DPR RI untuk membuat peta jalan (roadmap) yang bisa mengatasi isu tersebut.

“Kita tadi (mendapat) masukan dari DPR dan itu kita terima bahwa harus ada sebuah roadmap bagaimana disparitas atau kemudian adanya gap upah minimum, misalkan (indeks) KHL (kebutuhan hidup layak) itu, kapan, berapa lama akan diselesaikan,” jelasnya.

Tindak lanjut lainnya terkait disparitas upah yang disampaikan oleh Menaker Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI hari ini adalah implementasi PP 49/2025, sebagai regulasi yang menjawab Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan diharapkan dapat mengelola dinamika penetapan UMP setiap tahun.

Lebih lanjut, Yassierli menilai diperlukan pula penguatan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah agar dapat merekomendasikan kebijakan upah yang komprehensif.

Langkah ketiga yang menjadi fokus Kemnaker adalah diperlukannya data KHL di tingkat kabupaten/kota, mengingat saat ini data tersebut baru tersedia di tingkat provinsi.

“Data KHL menjadi penting untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah minimum antardaerah, sehingga dapat memitigasi dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan kondisi daerah,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengakui masih terdapat daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Informasi itu Yassierli sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Adapun KHL merupakan standar kebutuhan minimal pekerja lajang dalam satu bulan untuk bisa hidup layak.

UNSPLASH/MUFID MAJNUN Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Jateng tetapkan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2026 serentak 24 Desember. Perhitungan tetap pakai formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.

“Jadi kalau kita lihat disparitas itu ada, perbandingan dengan KHL kita bisa lihat bersama-sama ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh,” ujar Yassierli, Rabu.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, menjelang akhir tahun lalu pihaknya menetapkan KHL sebagai komponen yang menjadi diperhitungkan dalam penentuan UMP.

Namun, karena keterbatasan data Kementerian Keternagakerjaan (Kemenaker) baru menyusun KHL tingkat provinsi.

“Belum sampai KHL pada level kota, kabupaten karena ketidaksediaan data,” tutur Yassierli.

Pemerintah memandang, KHL penting karena karena akan menjadi acuan pemerintah provinsi dalam menetapkan kenaikan UMP.

Melalui KHL itu juga, kata Yassierli, pemerintah berharap disparitas atau kesenjangan nilai upah yang tinggi antar daerah bisa berkurang.

Adapun disparitas upah antar provinsi bisa mengakibatkan investasi atau suatu industri lebih memilih daerah dengan UMP yang murah.

“KHL ini kalau kita sudah bisa tetapkan, kita berharap disparitas upah antar provinsi, antar kota, kabupaten yang sekarang itu, ya sampai sekarang itu menjadi isu, bisa kita pelan-pelan kurangi,” tutur Yassierli.

Pada kesempatan itu, Yassierli kemudian memaparkan hasil penetapan UMP 2026 yang dibandingkan dengan KHL di 38 provinsi.

Dalam data itu terlihat sejumlah daerah dengan disparitas UMP dan KHL cukup tinggi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur misalnya, menetapkan UMP 2026 Rp 3.761.431. Sementara, KHL 2026 yang ditetapkan Rp 5.735.252.

Artinya, terdapat kesenjangan antara UMP dengan KHL hingga Rp 2 juta.

Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan UMP Rp 2.317.601, terpaut Rp 1.805.270 dari KHL sebesar Rp 4.122.871 atau

Sementara, kesenjangan UMP provinsi lainnya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga tembus Rp 1 juta.

Meski demikian, terdapat sejumlah UMP yang telah memenuhi KHL seperti Aceh Rp 3.932.552 dari KHL Rp 3.654.466. Kemudian, UMP Sumatera Selatan Rp 2.942.963 dengan KHL Rp 3.299.907.

Yassierli menuturkan, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025 tentang Pengupahan, besaran UMP ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

Besaran UMP yang diputuskan, kata Yassierli, pada akhirnya juga bergantung dari kondisi ekonomi masing-masing daerah.

“Besarannya memang sangat dinamis tergantung dari masing-masing kondisi provinsi,” tutur Yassierli.

“Ada yang nol karena pertumbuhan ekonominya negatif, ya dan memang itu tadi hasil keputusan tiap-tiap provinsi ditetapkan oleh gubernur,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (19/1/2026) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini telah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan.

Dengan demikian, pihaknya akan menuntut besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,73 juta untuk direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh. Gugatan akan dilayangkan ke PTUN Jakarta.

“Kami juga meminta Gubernur DKI dalam kurun waktu paling lambat satu minggu ke depan, sudah ada keputusan terhadap UMSP [upah minimum sektoral provinsi] DKI Jakarta yang nilainya Rp6 juta lebih, atau kira-kira di atas 5% dari 100% KHL DKI Jakarta,” imbuh Said.

Terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat, dia menyebut buruh tetap menuntut revisi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang ditetapkan Dedi Mulyadi agar dikembalikan ke angka rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, gugatan tersebut akan dilayangkan pada waktu yang sama, mengingat surat keberatan yang juga tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota harus sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kotanya. Jadi minggu depan masuk gugatan ke PTUN di Bandung,” tutur Said.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Besaran itu menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu tertuang dalam surat keputusan gubernur masing-masing daerah. 

Dari keseluruhan, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta per bulan. Adapun nominal upah terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Jika melihat persentase kenaikan UMP 2026, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni sebesar 9,08 persen. Sementara, kenaikan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen.

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20.Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21.Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22.Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23.Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24.Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25.Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,51 juta (Naik 5,2 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)38. Papua Pegunungan: 4,51 juta (Naik 5,20 persen)

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 5 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia. Jateng dan DIY menjadi provinsi terparah.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMP-nya hanya Rp2 juta. Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

Wilayah dengan UMP Rp2 Jutaan

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 Wilayah Lain adalah Sebagai Berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%