Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mengajukan gugatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Gugatan tersebut didaftarkan pada Jumat (23/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, gugatan ditempuh setelah surat keberatan yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak memperoleh tanggapan. Sesuai prosedur gugatan tata usaha negara, KSPI telah menunggu selama 10 hari sebelum melanjutkan ke jalur hukum.

“Kita perkirakan akhir bulan Januari ini, barulah PTUN bersidang perdana. Sudah diajukan gugatannya ke PTUN,” kata Said saat berorasi dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dalam aksi tersebut, KSPI secara terbuka menyampaikan poin-poin tuntutan utama buruh terkait kebijakan pengupahan 2026, yaitu:

1. Revisi UMP DKI Jakarta 2026
   KSPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya. Besaran tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di Jakarta.
2. Revisi UMSP DKI Jakarta
   Selain UMP, KSPI juga meminta peninjauan ulang upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang dinilai belum mengakomodasi kondisi dan karakteristik sektor-sektor industri tertentu.
3. Pengembalian UMSK Jawa Barat ke Usulan Daerah
   KSPI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan Surat Keputusan UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota, bukan berdasarkan keputusan pemerintah provinsi semata.
4. Intervensi Presiden Prabowo Subianto
   KSPI meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat merevisi kebijakan pengupahan agar sejalan dengan aspirasi pekerja.
5. Penghormatan terhadap Mekanisme Keberatan Buruh
   KSPI menilai tidak adanya respons atas surat keberatan yang telah diajukan sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme dialog dan partisipasi pekerja dalam proses penetapan upah.

Said menegaskan, gugatan ke PTUN merupakan langkah lanjutan setelah jalur administratif dan dialog tidak membuahkan hasil. Langkah hukum ini, menurutnya, ditempuh untuk memastikan kebijakan pengupahan tetap berada dalam koridor keadilan bagi buruh.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah, yang pertama mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” ujar Said.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran Bisnis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, hingga saat ini belum tercatat gugatan terbaru terhadap Gubernur DKI Jakarta di PTUN Jakarta maupun terhadap Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77% menjadi Rp2.317.601. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kewenangan kepala daerah.
“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

KHL Jadi Tolok Ukur Kecukupan Upah Pekerja

Di sisi lain, perdebatan mengenai besaran UMP DKI Jakarta 2026 turut dikaitkan dengan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebelumnya dirilis Kementerian Ketenagakerjaan untuk seluruh provinsi di Indonesia. KHL menggambarkan standar minimum kebutuhan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat hidup layak selama satu bulan.

Komponen KHL mencakup kebutuhan dasar yang cukup luas, mulai dari pangan, sandang, dan papan, hingga transportasi, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Di wilayah perkotaan dengan tingkat inflasi tinggi seperti Jakarta, KHL kerap dijadikan indikator utama untuk menilai kecukupan upah minimum.

Berdasarkan data Kemnaker, KHL Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp5.898.511. Angka tersebut masih berada di atas UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Secara nominal, selisih antara UMP dan KHL Jakarta memang hanya sekitar Rp168.635. Namun bagi pekerja yang penghasilannya sepenuhnya bergantung pada upah minimum, selisih tersebut dinilai cukup berdampak terhadap daya beli serta kemampuan memenuhi kebutuhan bulanan, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi.

Buruh Dorong UMP Selaras dengan KHL

Dari sisi pekerja, KSPI menegaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2026 seharusnya mengacu secara penuh pada hasil perhitungan KHL. Serikat pekerja sebelumnya mendorong agar formula pengupahan menggunakan rentang alfa tertinggi, yakni 0,9, untuk menyesuaikan dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100% KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9%,” kata Said Iqbal kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurut KSPI, meskipun kenaikan UMP secara persentase terlihat cukup signifikan, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat dampak kenaikan upah belum sepenuhnya dirasakan di tingkat konsumsi rumah tangga buruh. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar utama tuntutan buruh dalam aksi unjuk rasa sekaligus gugatan ke PTUN.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal rencana serikat buruh yang akan menggugat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi terkait kenaikan UMP 2026 dengan serikat buruh dan dewan pengupahan sejak Februari 2025.

Indah pun menegaskan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan telah terbit, Kemnaker langsung berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan.

"Tadi juga di dalam, di Raker, juga kami sampaikan dari Februari, bahkan 2025, kami sudah menjalin komunikasi. Ketika PP (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025) itu terbit, juga kita komunikasikan ke Dewan Pengupahan, sudah kita lakukan dialog," ujar Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sesuai amanat beleid tersebut, upah minimum, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian, menurut Indah, gubernur mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan upah minimum.

"Gubernur memiliki kewenangan menetapkan, berdasarkan masukan dan rekomendasi dari dewan pengupahan (upah). Jadi kalau gubernur sudah menetapkan ya, memang seamanat PP seperti itu, ya menjadi prerogatif gubernur. Itu kan semua masukan dari dewan pengupahan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said mengatakan telah menyurati surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung namun tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan tersebut adalah salah satu persyaratan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

"Surat keberatan dari buruh dan Serikat Buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI, mewakili kawan-kawan buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1) dikutip detikfinance.

Buruh meminta agar UMP DKI Jakarta dinaikkan dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sampai hari ini tidak ada jawaban, dengan demikian maka Partai Buruh bersama KSPI mewakili buruh Jakarta akan melanjutkan gugatan ke PTUN agar UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta per bulan diubah menjadi Rp5,89 juta, 100% KHL," tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta Pramono menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp6 juta atau lima persen di atas KHL, dengan batas waktu keputusan paling lambat pekan depan.

Tak hanya Jakarta, buruh juga berencana menggugat penetapan upah minimum di kabupaten/kota Jawa Barat ke PTUN Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (15/1/2026) lusa.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini akan melibatkan 500 hingga 1.000 buruh, dimulai pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR RI dan berlanjut di lingkungan Kemnaker pada sore harinya.

Pihaknya akan menuntut kembali terkait kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat, pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, hingga penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung.

“Hingga hari ini tidak satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi baik oleh Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Jawa Barat, serta tidak adanya langkah konkret dari DPR RI dan pemerintah pusat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (13/1/2026).

Terkait DKI Jakarta, pihaknya menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi sebesar Rp5,89 juta sesuai perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL), serta menerapkan upah minimum sektoral provinsi UMSP minimal 5% di atas KHL.

Sementara itu, tuntutan terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat adalah agar Gubernur Dedi Mulyadi mengembalikan rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah, yang dinilai telah ditetapkan tanpa dialog substantif dengan buruh.

Tuntutan berikutnya adalah agar DPR RI segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024 yang mengamanatkan adanya beleid baru paling lambat dua tahun sejak Oktober 2024.

“Waktu yang tersisa hanya sekitar sembilan bulan, tetapi hingga saat ini naskah akademik maupun draf RUU Ketenagakerjaan belum juga disiapkan,” ujar Said.

Selain itu, pihaknya juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tak hanya mengancam demokrasi, dia menilai sistem tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang merugikan buruh, seperti pelemahan perlindungan kerja, legitimasi tenaga kerja alih daya (outsourcing), dan regulasi yang berpihak kepada pemilik modal.

Pekerja dan pemberi kerja menanti penetapan upah minimal setiap tahun. Biasanya, awam merujuk pada istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Seluruh provinsi di Indonesia telah resmi mengumumkan UMP 2026, ditutup oleh Provinsi Papua Pegunungan yang baru menetapkan kenaikan 5,2 persen ke Rp4.508.714 pada 6 Januari 2026 lalu.

Penetapan UMP 2026 menjadi acuan upah terendah bagi pekerja yang diatur melalui surat keputusan gubernur masing-masing daerah.

Pemerintah mengatur pengupahan bagi pekerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 lalu.

Beleid tersebut mengatur formula penghitungan kenaikan upah minimum yang mengacu terhadap variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Diketahui nilai alfa yang diatur saat ini adalah rentang 0,5 sampai 0,9.

PP tersebut memperbarui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang menetapkan nilai alfa lebih rendah dibandingkan saat ini dengan rentang 0,1 sampai 0,3.

Secara sederhana, formula penghitungan kenaikan upah minimum adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Dengan demikian, upah minimum yang baru adalah upah minimum lama + (1 + kenaikan).

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan beragam upah minimal lainnya. Beberapa istilah yang dikenal dalam pengupahan mulai dari UMK, UMSP, UMSK hingga UMR.

Berikut penjelasan perbedaan istilah-istilah tersebut:

UMR adalah istilah yang sudah tidak gunakan lagi sejak ditetapkannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP tersebut mengganti istilah UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari dewan pengupahan daerah.

UMP menjadi batas upah terendah jika suatu daerah tidak menetapkan UMK. Hal ini seperti kabupaten dan kota di Jakarta yang tidak menetapkan UMK sehingga menggunakan besaran UMP menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMK adalah upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota serta dewan pengupahan daerah.

Besaran UMK sendiri biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan dengan kebutuhan hidup daerah masing-masing. Apabila suatu kabupaten atau kota menetapkan UMK, maka UMP tidak menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMSP adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat provinsi, tergantung dengan kesepakatan sektor, seperti industri kimia, tambang, dan otomotif.

Besaran UMSP biasanya lebih tinggi dari UMP menyesuaikan dengan karakteristik dan intensitas kerja di masing-masing sektor. Misalnya, UMSP Sulawesi Selatan 2026 di sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp3,99 juta. Sementara UMP Sulawesi Selatan 2026 adalah Rp3,92 juta.

UMSK adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat kabupaten atau kota tergantung dengan kesepakatan sektor. Besaran UMSK juga biasanya lebih tinggi dari UMK menyesuaikan dengan sektor yang memiliki risiko dan produktivitas tinggi.

Misalnya, UMSK Kota Bekasi 2026 di sejumlah sektor strategis seperti industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kabel listrik dan elektronik, industri mesin pertambangan, hingga industri makanan olahan tertentu sebesar Rp6,02 juta. Sementara UMK Kota Bekasi 2026 adalah Rp5,99 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demo buruh mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2025). Ruas jalan arah Balai Kota ke Tanah Abang maupun sebaliknya dialihkan seiring barikade kepolisian yang telah berdiri.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa unjuk rasa mulanya berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB, lantas berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju Patung Kuda.

Unjuk rasa ini digelar oleh serikat buruh, khususnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menolak kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa buruh kembali meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur di Tanah Air wajib mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada Rabu (24/12/2025) besok.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingat berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara itu, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Hanya saja, rentang alfa melebar dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak sembilan provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 hingga Selasa (23/12/2025).

Tujuh gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, tercatat di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, hingga Gorontalo.

Sementara itu, gubernur sejumlah daerah seperti DKI Jakarta akan mengumumkan besaran UMP 2026 sesuai tenggat Rabu (24/12/2025).

Besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka itu naik 6,12 persen atau Rp212.516 dibandingkan UMP 2025 yaitu Rp3.473.621.

Mengutip situs Pemprov Kalteng, besaran UMP tersebut diputuskan dalam Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025.

Kenaikan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.

Selain UMP, Pemprov Kalteng juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sektor-sektor tertentu. Untuk sektor pertambangan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.714.130 per bulan, naik sebesar Rp214.130 atau 6,12 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.692.907 per bulan, meningkat Rp212.906 atau 6,12 persen dibandingkan UMP 2025.

Penetapan UMP dan UMSP tersebut didahului oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis, (18/12). Sidang berlangsung di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng dan bertujuan untuk menghitung serta merumuskan usulan besaran upah minimum 2026.

Sidang Dewan Pengupahan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng. Melalui proses diskusi, koordinasi, dan konsolidasi penghitungan, Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng dalam menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026.

Seluruh proses penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Seluruh gubernur di Indonesia diminta segera mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan batas waktu paling lambat besok, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut tertuang dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam aturan itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Dalam beleid tersebut, pemerintah menggunakan formula baru untuk kenaikan upah.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.

Sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen. Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya.

Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk tahun 2026 kami naikkan sebesar 6,3%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga besarannya menjadi Rp3,18 juta. Sementara UMSP kami tetapkan sebesar Rp3,21 juta,” katanya, Senin (22/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, ketentuan UMP dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), yang pengupahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan UMSP hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya, serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar, Firdaus Firman menambahkan penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi. Rapat pertama dilaksanakan pada Jumat (19/12) lalu dan rapat lanjutannya pada Senin pagi (22/12).

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

Rapat Dewan Pengupahan itu dihadiri secara lengkap oleh unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta unsur pemerintah. Dalam forum tersebut, disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan besaran UMP dan UMSP Sumbar Tahun 2026.

“Selain mengacu pada koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap keputusan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah tahun 2026 sebesar Rp3.179.565.

“Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati UMP 2026 serta UMSP untuk dua sektor, yakni pertambangan dan perkebunan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Sekretaris Dewan Pengupahan Sulteng Firdaus Karim di Palu, Sabtu.

Nilai tersebut mengalami kenaikan 9,08% atau Rp264.565 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp2.915.000. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang digelar di Palu.

Firdaus yang Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Sulteng menjelaskan UMSP untuk dua sektor strategis yakni sektor pertambangan dan penggalian lainnya ditetapkan sebesar Rp3.352.956,01, sedangkan sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp3.320.403,04.

“Penetapan tersebut melalui proses pembahasan yang dinamis dan cukup panjang antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 17 Desember 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.

Dalam perhitungan UMP 2026, Dewan Pengupahan menggunakan nilai alfa sebesar 0,6 yang ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Sulawesi Tengah tahun 2025.

“Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Setelah pembahasan, disepakati alfa 0,6 untuk UMP, sedangkan untuk UMSP dua sektor menggunakan alfa 0,9,” jelasnya.

Firdaus menambahkan, pada 22 hingga 23 Desember 2025, Dewan Pengupahan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan melakukan penetapan upah minimum kabupaten/kota. Daerah yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota akan mengikuti UMP dan UMSP Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Sesuai ketentuan, penetapan UMP dan UMSP 2026 paling lambat dilakukan pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Menurut dia, Sulawesi Tengah menjadi provinsi keempat di Indonesia yang telah menetapkan upah minimum 2026, setelah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah. Ia berharap seluruh perusahaan di Sulteng dapat melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten.

“Penetapan UMP ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif,” pesannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026.

Kenaikan UMP dan UMSP Kalteng 2026 ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025.

Melansir laman resmi Pemprov Kalteng, Sabtu (20/12/2025), Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyatakan keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pemberlakuan upah minimum di seluruh wilayah Provinsi Kalteng mulai tahun 2026.

Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp212.516 dibandingkan UMP Tahun 2025 atau meningkat sebesar 6,12%. Kenaikan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Kalteng juga menetapkan UMSP Tahun 2026 untuk sektor-sektor tertentu. Untuk sektor pertambangan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.714.130 per bulan, naik sebesar Rp214.130 atau 6,12% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.692.907 per bulan, meningkat Rp212.906 atau 6,12% dibandingkan tahun 2025.

Penetapan UMP dan UMSP tersebut didahului oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis, (18/12/2025). Sidang berlangsung di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng dan bertujuan untuk menghitung serta merumuskan usulan besaran upah minimum tahun 2026.

Sidang Dewan Pengupahan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng. Melalui proses diskusi, koordinasi, dan konsolidasi penghitungan, Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng dalam menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026.

Seluruh proses penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Untuk diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum. Beleid tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 7,10 persen.

"Pada hari ini, saya menetapkan UMP Sumatera Selatan 2026 melalui Keputusan Gubernur. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha," kata Herman dalam situs resmi Pemprov Sumsel, Jumat (19/12).

UMP Sumsel tahun ini adalah Rp3.681.561. Dengan kenaikan 7,10 persen, upah para pekerja pada 2026 meningkat menjadi Rp3.942.963.

Herman menegaskan, kenaikan UMP merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan para pengusaha. Rinciannya diatur lengkap dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/ Disnakertrans/2025.

Ia menegaskan, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Gubernur Sumsel itu juga memberi peringatan khusus kepada para pengusaha. Herman melarang perusahaan yang sudah memberikan gaji di atas UMP 2026 untuk menurunkan atau mengurangi upah buruh.

"Kita berharap keputusan ini bersifat proporsional dan dapat diterima oleh semua pihak. Mari kita bersama-sama berdoa agar kebijakan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi dunia usaha dan pekerja di Sumatera Selatan," tuturnya.

Selain UMP 2026, Pemprov Sumsel menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp4.116.1232. Pertambangan dan Penggalian: Rp4.167.1153. Industri Pengolahan: Rp4.114.2984. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air: Rp4.143.8705. Sektor Konstruksi: Rp4.130.0716. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor: Rp4.110.3567. Pengangkutan dan Pergudangan: Rp4.147.4008. Informasi dan Komunikasi: Rp4.104.4409. Aktivitas Penyewaan dan Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan: Rp4.074.869