Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan telah resmi mengajukan gugatan terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa gugatan telah didaftarkan pada Jumat (23/1/2026) lalu. Persidangan disebutnya akan dilaksanakan secara elektronik (e-court).

“Kita perkirakan akhir bulan Januari ini, barulah PTUN bersidang perdana. Sudah diajukan gugatannya ke PTUN,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Sebelum mendaftarkan gugatan ini, dia mengaku tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebagaimana prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan, pihaknya telah menunggu selama 10 hari.

Pada saat bersamaan, Said turut meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak kedua gubernur agar merevisi kebijakan pengupahan sebagaimana keinginan pekerja.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah, yang pertama mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat melalui agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” pungkasnya.

Adapun, berdasarkan penelusuran Bisnis di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN, belum terdapat gugatan terbaru terhadap Gubernur DKI Jakarta di PTUN Jakarta. Demikian pula dengan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77% menjadi Rp2.317.601.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun telah buka suara perihal ketetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat yang digugat ke PTUN.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (19/1/2026) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini telah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan.

Dengan demikian, pihaknya akan menuntut besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,73 juta untuk direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh. Gugatan akan dilayangkan ke PTUN Jakarta.

“Kami juga meminta Gubernur DKI dalam kurun waktu paling lambat satu minggu ke depan, sudah ada keputusan terhadap UMSP [upah minimum sektoral provinsi] DKI Jakarta yang nilainya Rp6 juta lebih, atau kira-kira di atas 5% dari 100% KHL DKI Jakarta,” imbuh Said.

Terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat, dia menyebut buruh tetap menuntut revisi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang ditetapkan Dedi Mulyadi agar dikembalikan ke angka rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, gugatan tersebut akan dilayangkan pada waktu yang sama, mengingat surat keberatan yang juga tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota harus sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kotanya. Jadi minggu depan masuk gugatan ke PTUN di Bandung,” tutur Said.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 5 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia. Jateng dan DIY menjadi provinsi terparah.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMP-nya hanya Rp2 juta. Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

Wilayah dengan UMP Rp2 Jutaan

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 Wilayah Lain adalah Sebagai Berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis daftar upah minimum provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu menggunakan formula penghitungan upah minimum yang baru.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan regulasi pengupahan anyar berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Beleid itu memperluas rentang indeks tertentu atau alfa dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, yang dikalikan pertumbuhan ekonomi dan ditambah dengan tingkat inflasi dalam formula UMP.

Menaker Yassierli pun berharap agar penghitungan baru ini mampu menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Memastikan upah minimum tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Menilik pengumuman di laman Instagram Kemnaker, UMP 2026 tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan besaran Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17% dari UMP tahun sebelumnya senilai Rp5.396.761.

Sementara itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan besaran UMP paling rendah tahun ini, yakni Rp2.317.601. Besaran ini meningkat sekitar 5,77% dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.191.232.

Terbaru, Aceh akhirnya menetapkan UMP 2026 senilai Rp3.932.552 usai pembahasan yang sempat terhambat situasi bencana pada penghujung 2025. Besaran ini naik 6,7% dari UMP 2025 yang senilai Rp3.685.616.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 di 38 provinsi:

Aceh: Rp3.932.552

Sumatra Utara: Rp3.228.949

Sumatra Barat: Rp3.182.955

Riau: Rp3.780.495

Jambi: Rp3.471.497

Sumatra Selatan: Rp3.942.963

Bengkulu: Rp2.827.250

Lampung: Rp3.047.734

Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000

Kepulauan Riau: Rp3.879.520

DKI Jakarta: Rp5.729.876

Jawa Barat: Rp2.317.601

Jawa Tengah: Rp2.327.386

DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495

Jawa Timur: Rp2.446.880

Banten: Rp3.100.881

Bali: Rp3.207.459

Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861

Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898

Kalimantan Barat: Rp3.054.552

Kalimantan Tengah: Rp3.686.138

Kalimantan Selatan: Rp3.725.000

Kalimantan Timur: Rp3.762.431

Kalimantan Utara: Rp3.775.243

Sulawesi Utara: Rp4.002.630

Sulawesi Tengah: Rp3.179.565

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088

Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496

Gorontalo: Rp3.405.144

Sulawesi Barat: Rp3.315.934

Maluku: Rp3.334.490

Maluku Utara: Rp3.510.240

Papua Barat: Rp3.841.000

Papua: Rp4.436.283

Papua Tengah: Rp4.285.848

Papua Pegunungan: Rp4.508.714

Papua Selatan: Rp4.508.100

Papua Barat Daya: Rp3.766.000

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demo buruh mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2025). Ruas jalan arah Balai Kota ke Tanah Abang maupun sebaliknya dialihkan seiring barikade kepolisian yang telah berdiri.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa unjuk rasa mulanya berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB, lantas berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju Patung Kuda.

Unjuk rasa ini digelar oleh serikat buruh, khususnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menolak kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa buruh kembali meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, SOLO - Ada 7 provinsi dengan UMP 2026 terkecil di Indonesia. Dua di antaranya adalah Jateng dan DIY.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMPnya hanya Rp2 juta.

Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 wilayah lain adalah sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan akan kembali menggelar unjuk rasa terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Jawa Barat pada Kamis (8/1/2026) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak dan daya beli buruh, serta dipandang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi 100% kebutuhan hidup layak [KHL], yaitu sekitar Rp5,89 juta,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, UMP DKI Jakarta tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 kian tertinggal jauh dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Pihaknya menuntut agar Pemprov DKI setidaknya dapat menggunakan indeks tertentu 0,9 dalam formula UMP, sehingga masih mendekati angka 100% KHL. Selain itu, Said juga berharap besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota dapat ditetapkan hingga 5% di atas perhitungan KHL.

“KSPI berharap UMSP DKI Jakarta 2026 sudah ditetapkan paling lambat 7 Januari 2026,” imbuhnya.

Terkait UMSK Jawa Barat, Said mengaku menemukan kejanggalan dalam penetapan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satunya, upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sementara pabrik-pabrik elektronik multinasional berada di bawah angka tersebut.

Dia memandang bahwa ketimpangan ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman.

“Tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing,” ujar Said.

Di samping itu, dirinya berujar bahwa KSPI akan secara resmi mengajukan gugatan penetapan UMP 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan UMSP 2026 ke PTUN Bandung pekan depan, yakni 5 Januari atau 6 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan aksi demonstrasi penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akan berlanjut pada hari ini, Selasa (30/12/2025).

Said menjelaskan, aksi hari ini juga turut menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.

"Tuntutannya sama, yaitu masalah upah minimum, tetapi item-nya berbeda. Meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten/kota untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK, sesuai yang direkomendasikan bupati dan wali kota," kata Said saat ditemui di kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Dalam laporannya, setidaknya 10.000 buruh bakal terlibat dalam aksi demonstrasi pada hari ini. Rencananya, para buruh akan melakukan konvoi menuju kawasan Istana untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sementara ini catatannya 10.000 motor, mulai dari Cirebon, Cianjur, Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Sukabumi akan masuk ke Jakarta. Kita akan lihat apa perlakuan yang sama," ujar Said.

Untuk diketahui sebelumnya, KSPI bersama Partai Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Dalam aksi kemarin, buruh menyampaikan dua tuntutan utama.

Pertama, penolakan UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Buruh menilai agar dapat memenuhi KHL, UMP DKI Jakarta semestinya ditetapkan sebesar Rp5,89 juta.

Kedua, buruh juga mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100% KHL DKI + 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 terus berlanjut. Bahkan, kalangan buruh berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Pasalnya, Said Iqbal menambahkan, gelombang protes ini merupakan representasi suara mayoritas pekerja.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengklaim bahwa penolakan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan internal pemerintahan daerah. Dia menyebut mendapat dukungan tersirat dari beberapa petinggi atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang memahami kondisi riil di lapangan.

"Kami ingin meluruskan, jadi tidak benar jika hanya sekelompok buruh yang menolak. Penolakan ini bersifat masif karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan," tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, selain di DKI Jakarta, pihaknya juga mengkaji gugatan serupa di berbagai daerah lainnya. KSPI menyatakan bakal menggugat penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSP) di Jawa Barat, serta menggelar unjuk rasa di Jakarta pada esok hari, 30 Desember 2025.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penetapan UMP 2026 telah diambil berdasarkan masukan unsur buruh dan pengusaha dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa nilai alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 ialah sebesar 0,75. Dia mempercayai bahwa seluruh pihak dapat menerima keputusan tersebut.

“Penetapan ini berdasarkan PP No. 49/2025 [aturan baru tentang pengupahan] sebagai acuan perhitungan,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).