Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui rerata nasional upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berada di bawah rerata nasional angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (21/1/2026).

Dari 38 provinsi, nilai rata-rata UMP 2026 tercatat sebesar Rp3.508.714, naik 5,91% dari rerata UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.315.762. Di sisi lain, rata-rata KHL pada tahun ini mencapai Rp4.281.201.

Saat ditemui usai rapat, Yassierli pun mengakui bahwa disparitas menjadi tantangan dalam penentuan kebijakan pengupahan, dan tak bisa rampung hanya dalam jangka waktu satu tahun.

“Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Di situlah esensinya kenapa ada alfa 0,5–0,9 [dalam rumus UMP], bukan satu angka seperti tahun 2024,” kata Yassierli, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia mengaku menerima masukan dari anggota Dewan bahwasannya harus terdapat peta jalan atau roadmap yang memperkirakan waktu agar selisih antara upah minimum dan KHL dapat menyempit.

Untuk saat ini, pihaknya mengakui bahwa data perhitungan KHL baru sampai pada level provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota. Padahal, disparitas upah yang lebih lebar terjadi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa peta jalan itu diharapkan mampu membandingkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan KHL kabupaten/kota. Harapannya, langkah untuk mengatasi disparitas dapat lebih terukur.

“Jadi memang kami sadar ini membuat bias, karena UMP itu adalah upah paling kecil di kabupaten/kota di provinsi itu. Yang kita bandingkan adalah UMK terkecil dengan KHL provinsi. Jadi memang masih jomplang, sebenarnya tidak untuk dibandingkan,” terang Yassierli.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said juga menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” ujar Said.

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara perihal ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, berdasarkan beleid tersebut, gubernur menetapkan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) maupun UMSK.

Indah menjelaskan bahwa ketetapan itu mesti berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat daerah. Kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat disebut telah melalui proses ini.

Dia bahkan mengatakan bahwa komunikasi sudah dijalin dengan sejumlah pihak seperti serikat buruh sejak awal 2025, yang juga mencakup perumusan PP No. 49/2025.

“Dan ketika PP itu terbit, kita juga sudah komunikasikan ke Dewan Pengupahan, semua sudah, sudah kita lakukan dialog,” ucap Indah.

Sebelumnya, Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan rencana melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN pada Senin (19/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (19/1/2026) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini telah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan.

Dengan demikian, pihaknya akan menuntut besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,73 juta untuk direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh. Gugatan akan dilayangkan ke PTUN Jakarta.

“Kami juga meminta Gubernur DKI dalam kurun waktu paling lambat satu minggu ke depan, sudah ada keputusan terhadap UMSP [upah minimum sektoral provinsi] DKI Jakarta yang nilainya Rp6 juta lebih, atau kira-kira di atas 5% dari 100% KHL DKI Jakarta,” imbuh Said.

Terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat, dia menyebut buruh tetap menuntut revisi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang ditetapkan Dedi Mulyadi agar dikembalikan ke angka rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, gugatan tersebut akan dilayangkan pada waktu yang sama, mengingat surat keberatan yang juga tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota harus sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kotanya. Jadi minggu depan masuk gugatan ke PTUN di Bandung,” tutur Said.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini mulai efektif per 1 Januari 2026 dan menjadi acuan utama pengupahan bagi pekerja dan pelaku usaha di masing-masing daerah.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, besaran upah minimum dihitung berdasarkan sejumlah indikator penting, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Perbedaan karakteristik dan kemampuan ekonomi antarwilayah membuat nilai UMP 2026 tidak sama di setiap provinsi. Ada daerah dengan UMP di atas Rp 5 juta, namun ada pula yang masih berada di kisaran Rp 2 jutaan.

Tak heran jika penetapan UMP 2026 menjadi perhatian luas, baik bagi pekerja yang menanti kenaikan gaji, maupun pengusaha yang harus menyesuaikan struktur pengupahan.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Daftar lengkap UMP 2026

Berikut daftar lengkap UMP terbaru 2026, upah minimum 2026 di setiap provinsi yang berlaku efektif per 1 Januari 2026:

- Daftar UMP 2026 Pulau Jawa dan Bali

Pulau Jawa masih didominasi provinsi dengan jumlah pekerja terbesar, dengan DKI Jakarta sebagai UMP tertinggi nasional. Berikut rinciannya:

• UMP Jakarta 2026/UMP DKI Jakarta 2026: Rp 5.729.876
• UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40
• UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601
• UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07
• UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495
• UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880
• UMP Bali 2026: Rp 3.207.459

Daftar UMP 2026 Wilayah Sumatera

Sebagian besar provinsi di Sumatera menetapkan UMP di atas Rp 3 juta, dengan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Aceh 2026: Rp 3.932.552
• UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.949
• UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955
• UMP Riau 2026: Rp 3.780.495
• UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520

• UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497
• UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250
• UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963
• UMP Lampung 2026: Rp 3.047.734
• UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4.035.000

SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang. UMP 2026. Daftar lengkap UMP 2026 di seluruh Indonesia. UMP 2026 di setiap provinsi di Indonesia.

Daftar UMP 2026 Wilayah Kalimantan

Provinsi di Kalimantan menunjukkan tren UMP yang relatif merata, mayoritas berada di atas Rp 3,5 juta. Berikut rinciannya:

• UMP Kalimantan Barat 2026: Rp 3.054.552
• UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp 3.686.138
• UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp 3.725.000
• UMP Kalimantan Timur 2026/UMP Kaltim 2026: Rp 3.762.431
• UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243

Daftar UMP 2026 Wilayah Sulawesi

Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di kawasan ini. Berikut rinciannya:

• UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630
• UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565
• UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088
• UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3.306.496,18
• UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3.315.934
• UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144

Daftar UMP 2026 Wilayah Maluku dan Papua

Wilayah Papua masih mencatat UMP tertinggi secara nasional, seiring tantangan geografis dan biaya hidup yang lebih tinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490
• UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.510.240
• UMP Papua 2026: Rp 4.436.283
• UMP Papua Tengah 2026: Rp 4.285.848
• UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4.508.714
• UMP Papua Selatan 2026: Rp 4.508.100
• UMP Papua Barat 2026: Rp 3.841.000
• UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000

Dari daftar tersebut, UMP tertinggi di Indonesia 2026 adalah DKI Jakarta. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Angka ini menjadi yang paling tinggi secara nasional, melampaui provinsi lain, termasuk wilayah Papua yang UMP-nya berada di kisaran Rp 4,5 juta.

Itulah rangkuman daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia yang resmi berlaku mulai awal tahun. UMP 2026 menjadi batas minimum pengupahan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis daftar upah minimum provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu menggunakan formula penghitungan upah minimum yang baru.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan regulasi pengupahan anyar berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Beleid itu memperluas rentang indeks tertentu atau alfa dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, yang dikalikan pertumbuhan ekonomi dan ditambah dengan tingkat inflasi dalam formula UMP.

Menaker Yassierli pun berharap agar penghitungan baru ini mampu menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Memastikan upah minimum tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Menilik pengumuman di laman Instagram Kemnaker, UMP 2026 tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan besaran Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17% dari UMP tahun sebelumnya senilai Rp5.396.761.

Sementara itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan besaran UMP paling rendah tahun ini, yakni Rp2.317.601. Besaran ini meningkat sekitar 5,77% dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.191.232.

Terbaru, Aceh akhirnya menetapkan UMP 2026 senilai Rp3.932.552 usai pembahasan yang sempat terhambat situasi bencana pada penghujung 2025. Besaran ini naik 6,7% dari UMP 2025 yang senilai Rp3.685.616.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 di 38 provinsi:

Aceh: Rp3.932.552

Sumatra Utara: Rp3.228.949

Sumatra Barat: Rp3.182.955

Riau: Rp3.780.495

Jambi: Rp3.471.497

Sumatra Selatan: Rp3.942.963

Bengkulu: Rp2.827.250

Lampung: Rp3.047.734

Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000

Kepulauan Riau: Rp3.879.520

DKI Jakarta: Rp5.729.876

Jawa Barat: Rp2.317.601

Jawa Tengah: Rp2.327.386

DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495

Jawa Timur: Rp2.446.880

Banten: Rp3.100.881

Bali: Rp3.207.459

Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861

Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898

Kalimantan Barat: Rp3.054.552

Kalimantan Tengah: Rp3.686.138

Kalimantan Selatan: Rp3.725.000

Kalimantan Timur: Rp3.762.431

Kalimantan Utara: Rp3.775.243

Sulawesi Utara: Rp4.002.630

Sulawesi Tengah: Rp3.179.565

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088

Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496

Gorontalo: Rp3.405.144

Sulawesi Barat: Rp3.315.934

Maluku: Rp3.334.490

Maluku Utara: Rp3.510.240

Papua Barat: Rp3.841.000

Papua: Rp4.436.283

Papua Tengah: Rp4.285.848

Papua Pegunungan: Rp4.508.714

Papua Selatan: Rp4.508.100

Papua Barat Daya: Rp3.766.000

KOMPAS.com – Daftar lengkap UMP 2026 se Indonesia resmi ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Besaran UMP 2026 ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, hingga produktivitas tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut membuat nilai UMP 2026 di berbagai daerah di Tanah Air tidak seragam.

Penetapan UMP 2026 ini menjadi perhatian besar pekerja dan pelaku usaha karena berdampak langsung pada pengupahan di seluruh Indonesia.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 se Indonesia, sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)

Daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia

Berikut rincian Upah Minimum Provinsi 2026, UMP terbaru 2026, di setiap provinsi:

- Daftar UMP 2026 Pulau Jawa dan Bali

• UMP Jakarta 2026: Rp 5.729.876
• UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40
• UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601
• UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07
• UMP DIY Yogyakarta/UMP Jogja 2026: Rp 2.417.495
• UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880
• UMP Bali 2026: Rp 3.207.459

- Daftar UMP 2026 wilayah Sumatera

• UMP Aceh 2026: Rp 3.932.552
• UMP Sumatera Utara/UMP Sumut 2026: Rp 3.228.949
• UMP Sumatera Barat/UMP Sumbar 2026: Rp 3.182.955
• UMP Riau 2026: Rp 3.780.495
• UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520
• UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497
• UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250
• UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963
• UMP Lampung 2026: Rp 3.047.734
• UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4.035.000

- Daftar UMP 2026 wilayah Kalimantan

• UMP Kalimantan Barat/UMP Kalbar 2026: Rp 3.054.552
• UMP Kalimantan Tengah/UMP Kalteng 2026: Rp 3.686.138
• UMP Kalimantan Selatan/UMP Kalsel 2026: Rp 3.725.000
• UMP Kalimantan Timur/UMP Kaltim 2026: Rp 3.762.431
• UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243

canva.com Ilustrasi uang. Sebanyak 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi, sementara dua daerah belum mengumumkan besarannya.

- Daftar UMP 2026 wilayah Sulawesi

• UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630
• UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565
• UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088
• UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3.306.496,18
• UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3.315.934
• UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144

- Daftar UMP 2026 wilayah Maluku dan Papua

• UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490
• UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.510.240
• UMP Papua 2026: Rp 4.436.283
• UMP Papua Tengah 2026: Rp 4.285.848
• UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4.508.714
• UMP Papua Selatan 2026: Rp 4.508.100
• UMP Papua Barat 2026: Rp 3.841.000
• UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000

Pemerintah mengimbau seluruh pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha, untuk menjadikan upah minimum 2026 sebagai acuan dalam penerapan pengupahan.

Kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Itulah ulasan UMP seluruh provinsi 2026 yang berlaku efektif per 1 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kolombia akan menaikkan upah minimum pekerja sebesar 23% pada 2026. Gaji pokok bulanan termasuk transportasi akan naik menjadi 2 juta peso atau sekitar Rp8,8 juta.

Mengutip Bloomberg, Presiden Gustavo Petro menyampaikan kenaikan ini sebagai upaya membantu pekerja berpenghasilan rendah di negara tersebut. Kenaikan upah yang cukup besar ini diharapkan dapat mendekatkan upah minimum ke tingkat upah layak, sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membeli kebutuhan pokok.

“Ini adalah langkah-langkah yang akan secara langsung mengurangi kemiskinan,” kata Petro dalam pidatonya yang disiarkan televisi Kolombia, Senin (29/12/2025).

Kenaikan upah ini jauh lebih tinggi dari laju inflasi yang diperkirakan pada 2025, selisihnya bahkan lebih dari 18 poin persentase. Pemerintah akhirnya menetapkan kenaikan upah sendiri karena pengusaha dan serikat pekerja gagal mencapai kesepakatan.

Namun, angka yang diputuskan Petro lebih tinggi dari keinginan kelompok bisnis yang hanya sekitar 7%, dan juga lebih besar dari yang diinginkan serikat pekerja yang sebesar 16%.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan kenaikan ini memicu inflasi. Wakil direktur bank sentral Kolombia Mauricio Villamizar juga telah memperingatkan bahwa lonjakan upah dapat mendorong bank sentral menaikkan suku bunga, sehingga kredit dan cicilan menjadi lebih mahal.

Sementara itu, kepala ekonom di Banco de Bogotá, Camilo Pérez, menilai kenaikan upah ini dapat mendorong peningkatan inflasi hingga lebih dari 6% pada akhir tahun depan. Menurutnya, langkah ini juga mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar setengah poin persentase mulai Januari 2026.

Setelah Petro mengumumkan kebijakan tersebut, dampaknya langsung terasa di pasar keuangan. Swap suku bunga untuk jangka dua dan lima tahun jadi naik, serta imbal hasil obligasi peso lokal juga turut naik. Imbal hasil obligasi lokal dengan jatuh tempo pada tahun 2036 naik 34 basis poin setelah laporan tersebut.

Sebagai informasi, tingkat pengangguran Kolombia turun menjadi 8,2% pada Oktober 2025, dari 9,1% setahun sebelumnya. Para ekonom dalam survei bank sentral terbaru memperkirakan inflasi akan berakhir tahun ini pada 5,19%, dan kemudian turun menjadi 4,59% pada akhir tahun 2026, yang akan menandai tahun keenam berturut-turut bank tersebut gagal mencapai target 3%. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Para Gubernur di sejumlah wilayah di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masing-masing daerahnya pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, karena tengah menunggu SK Gubernur.

Namun demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Adapun, Provinsi Papua Tengah memutuskan bahwa besaran UMP 2026 tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James berujar bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Di sisi lain, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06
11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%
12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%
13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%
14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%
15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%
16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%
17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%
18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%
20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%
21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%
22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%
23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%
24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%
25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%
26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%
27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%
28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%
29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%
30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%
31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%
32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%
33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%
34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%
35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%
36. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%
37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%
38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Para gubernur dari 36 provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Sejumlah daerah menetapkan besaran UMK 2026 di atas Rp5 juta tahun depan.

Pada 2026, UMK Kota dan Kabupaten Bekasi menjadi yang pertama dan kedua tertinggi di Indonesia, dengan masing-masing mencapai Rp5.992.931,93 dan Rp5.938.885 per bulan.

Kemudian, UMK Kabupaten Karawang mengekor di urutan ketiga sebesar Rp5.886.852,34 per bulan. Nominalnya naik 5,12 persen dibandingkan tahun ini.

Di posisi keempat, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan atau naik 6,17 persen dibandingkan 2025.

Kelima, di Depok, UMK 2026 ditetapkan Rp5.522.662 per sebulan, naik 6,29 persen ke Rp5.195.720,78per bulan.

Keenam, Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMK Cilegon 2026 naik 6,67 persen Rp5.469.922,59 per bulan. Besarannya merupakan yang tertinggi di Banten.

Ketujuh, Pemprov Jawa Barat (Jabar) menetapkan UMK Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan, meningkat 6,05 persen dibandingkan tahun ini.

Kedelapan, UMK KotaTangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 atau naik 6,5 persen. Kesembilan, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan UMK 2026 naik 5,5 persen menjadi Rp5.247.870,00 dari Rp4.974.392,42.

Kesepuluh, Kabupaten Tangerang, UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen

Besaran UMP/UMK tersebut mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi acuan untuk pemberi kerja.

Berikut daftar 10 daerah dengan UMP/UMK 2026 di atas Rp5 juta per bulan:

1. Kota Bekasi: Rp5.992.931,93 (naik 5,31 persen)2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885 per bulan (naik 6,84 persen)3. Kabupaten Karawang Rp5.886.852,34 (naik 5,12 persen)4. Jakarta: Rp5.729.876 (naik 6,17 persen)5. Kota Depok: Rp5.522.662 (naik 6.29 persen)6. Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (naik 6,67 persen)7. Kota Bogor: Rp5.437.203 (naik 6,05 persen)8. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,5 persen)9. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870 (naik 5,5 persen)10. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377 (naik 6,31 persen)

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara atau Gedung DPR RI.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa ini digelar sebagai respons terhadap penetapan kebijakan upah minimum 2026, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

Terkait kebijakan upah minimum di DKI Jakarta, pihaknya menilai besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876 belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

“BPS [Badan Pusat Statistik] mencatat bahwa KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah sebesar Rp5,89 juta per bulan. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp160.000 dibandingkan upah minimum yang ditetapkan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut pemberlakuan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota. Menurut KSPI, UMSP DKI Jakarta perlu berada di atas KHL sebesar 2%–5%, tetapi perhitungannya harus didasarkan pada karakteristik sektor industri.

Sementara itu, kebijakan pengupahan di Jawa Barat yang disorot KSPI adalah penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Said menuding bahwa Dedi telah mengubah rekomendasi sejumlah bupati/wali kota terkait besaran UMSK.

Sebagai contoh, dia mengeklaim usulan UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi telah dicoret dengan alasan ketidakmampuan perusahaan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun perusahaan-perusahaan raksasa elektronik beroperasi di wilayah tersebut.

“Alasan potensi PHK yang digunakan tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan,” ujar Said.

Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember. Hingga Sabtu (27/12/2025), sebanyak 36 provinsi telah memberikan pengumuman resmi, selain Aceh dan Papua Pegunungan.

Dari 38 provinsi, DKI Jakarta mencatatkan nominal UMP 2026 tertinggi, yakni sebesar Rp5.729.876. Besaran itu naik Rp333.115 atau 6,17% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah, yakni Rp2.317.601. Nominal tersebut naik 5,77% atau Rp126.369 dibandingkan UMP 2025.

Sejumlah daerah telah menetapkan upah minimum 2026, baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), UMK 2026 tertinggi ada di Kota dan Kabupaten Bekasi, dengan masing-masing mencapai Rp5.992.931,93 dan Rp5.938.885 per bulan.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Besaran tersebut naik 6,17 persen dibandingkan tahun ini.

Sementara itu, UMK Kota dan Kabupaten Bogor menjadi yang terendah di Jabodetabek.

Pemprov Jawa Barat (Jabar) menetapkan UMK Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan dan UMK Kabupaten Bogor Rp5.161.769 per bulan.

Di Depok, UMK 2026 ditetapkan Rp5.522.662 per sebulan, naik 6,29 persen ke Rp5.195.720,78 per bulan.

Sedangkan UMK Kota Tangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 atau naik 6,5 persen dibandingkan tahun ini.

Di Kabupaten Tangerang, UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen.

Berikut daftar UMK 2026 di wilayah Jabodetabek:

1. Jakarta: Rp5.729.876 (naik 6,17 persen)2. Kota Bogor: Rp5.437.203 (naik 6,05 persen)3. Kabupaten Bogor: Rp5.161.769 (naik 5,83 persen)4. Kota Depok: Rp5.522.662 (naik 6.29 persen)5. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,5 persen)6. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (naik 6,31 persen)7. Kota Bekasi: Rp5.992.931,93 (naik 5,31 persen)8. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885 per bulan (naik 6,84 persen)