KOMPAS.com – Upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertahankan kebijakan tarif impor kembali mendapat hambatan hukum.

Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan tarif impor global sebesar 10 persen yang diberlakukan Trump tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga dinyatakan ilegal.

Putusan yang dibacakan Kamis (7/5/2026) waktu setempat itu menjadi pukulan terbaru bagi agenda proteksionisme Trump yang selama ini mengandalkan tarif impor untuk menekan mitra dagang sekaligus mengurangi defisit perdagangan AS.

Dalam putusan dengan suara 2 banding 1, panel hakim memenangkan gugatan sejumlah pelaku usaha kecil di AS yang menilai kebijakan tarif tersebut merugikan dunia usaha domestik.

Dasar hukum tarif dinilai tidak memenuhi syarat

Tarif impor 10 persen tersebut mulai diberlakukan pemerintah AS pada 24 Februari 2026, tidak lama setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif lain yang sebelumnya diumumkan Trump melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, Gedung Putih kemudian menggunakan Section 122 Trade Act 1974 atau Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 sebagai dasar hukum baru untuk tetap memberlakukan tarif impor secara luas.

Aturan itu memungkinkan presiden AS mengenakan tarif hingga 15 persen terhadap seluruh impor tanpa persetujuan Kongres dalam kondisi tertentu, seperti untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang besar dan serius atau mencegah pelemahan dollar AS.

Namun, mayoritas hakim menilai pemerintahan Trump tidak memenuhi syarat penggunaan aturan tersebut.

“Putusan mayoritas mencatat bahwa proklamasi presiden yang memberlakukan tarif tersebut tidak menyebutkan adanya ‘defisit neraca pembayaran Amerika Serikat yang besar dan serius’ sebagaimana dipahami oleh Kongres,” tulis CNN dalam laporannya, Jumat (8/5/2026).

Pengadilan juga memerintahkan pemerintah menghentikan penagihan tarif terhadap para penggugat dan mengembalikan pembayaran yang sebelumnya telah dipungut.

Meski demikian, tarif 10 persen tersebut masih dapat diberlakukan sementara terhadap importir lain yang tidak termasuk dalam gugatan setidaknya hingga Juli 2026.

Pemerintah buka portal refund tarif

Di tengah polemik hukum tersebut, pemerintah AS mulai membuka portal pengembalian dana tarif bagi importir yang terdampak kebijakan sebelumnya.

Pemerintah memperkirakan proses peninjauan klaim pengembalian dana memerlukan waktu sekitar 45 hari. Sementara pencairan refund diperkirakan berlangsung 60 hingga 90 hari setelah proses verifikasi selesai.

Lebih dari 25.000 importir dilaporkan telah mengajukan pengembalian dana tarif, termasuk perusahaan besar seperti Costco dan FedEx.

Putusan pengadilan ini membuat ruang gerak Trump dalam menggunakan tarif global semakin terbatas.

Saat ini, instrumen tarif utama yang masih dapat digunakan pemerintah AS adalah tarif sektoral atau tarif khusus industri, seperti pada sektor otomotif dan industri tertentu lainnya.

Trump diperkirakan ajukan banding

Meski kalah di pengadilan, pemerintahan Trump diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Pemerintah AS juga disebut tengah menyiapkan kemungkinan penerapan tarif tambahan lainnya.

Di sisi lain, Trump tetap meningkatkan tekanan dagang terhadap sejumlah mitra utama AS, termasuk Uni Eropa. Ia memberi tenggat hingga 4 Juli bagi Uni Eropa untuk memenuhi komitmen perjanjian dagang atau menghadapi tarif yang lebih tinggi.

Pekan lalu, Trump juga mengejutkan pasar setelah mengumumkan rencana kenaikan tarif kendaraan asal Uni Eropa menjadi 25 persen dari sebelumnya 15 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memutuskan tarif impor global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump tidak sah secara hukum atau ilegal.

Pengadilan menilai kebijakan tarif menyeluruh tersebut tidak memiliki dasar yang tepat dalam undang-undang perdagangan AS era 1970-an.

Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (7/5) waktu setempat dalam gugatan yang diajukan sejumlah pelaku usaha kecil. Gugatan tersebut menantang kebijakan tarif global Trump, yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu.

Majelis hakim memutus perkara dengan suara 2 banding 1. Dua hakim menyatakan kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan pemerintah, sementara satu hakim menilai keputusan memenangkan penggugat terlalu dini untuk diambil.

Dalam gugatan tersebut, para pelaku usaha kecil menuding pemerintahan Trump mencoba mencari celah hukum baru untuk mempertahankan kebijakan tarif impor setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif lain yang diberlakukan Trump pada 2025.

Kala itu, MA menyatakan tarif yang diterapkan dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act melampaui kewenangan presiden.

Sebagai respons, Trump kemudian menggunakan Pasal 122 Trade Act 1974 dalam kebijakan tarif baru pada Februari lalu. Aturan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif sementara hingga 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran serius atau mencegah pelemahan dolar AS.

Namun, pengadilan menilai kondisi ekonomi yang dijadikan alasan Trump tidak memenuhi syarat penerapan aturan tarif tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya berdalih AS menghadapi defisit perdagangan barang yang besar, mencapai US$1,2 triliun per tahun, serta defisit transaksi berjalan sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pakar hukum perdagangan menilai AS tidak sedang berada di ambang krisis neraca pembayaran. Karena itu, kebijakan tarif tersebut dianggap rentan digugat secara hukum.

Pengadilan juga menilai alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kuat untuk menerapkan tarif impor global secara luas terhadap berbagai produk.

Putusan pengadilan yang menganulir tarif Trump ini disambut positif oleh kalangan pelaku usaha, yang menilai tarif impor justru membebani biaya produksi dan rantai pasok global.

CEO perusahaan mainan Basic Fun! Jay Foreman menyebut keputusan pengadilan menjadi kemenangan penting bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur global.

"Tarif yang tidak sah membuat bisnis seperti kami lebih sulit bersaing dan berkembang," kata Foreman dalam pernyataannya.

Ia juga menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

"Kami terdorong dengan pengakuan pengadilan bahwa tarif ini melampaui kewenangan presiden. Putusan ini memberikan kejelasan dan stabilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi rantai pasok global," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Tensi di Timur Tengah kembali meningkat pasca penyerangan AS ke Iran di hari ini

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 49 poin atau 0,28 persen menjadi Rp17.382 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.333 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan rupiah meningkat seiring tensi di Timur Tengah menengah pasca penyerangan AS ke Iran.

“Tensi di Timur Tengah kembali meningkat pasca penyerangan AS ke Iran di hari ini. Alhasil, harga minyak global kembali meningkat dan dolar AS kembali terapresiasi secara luas,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Mengutip Sputnik, Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari mengatakan bahwa AS melanggar gencatan senjata dengan menyerang beberapa wilayah Iran, termasuk pantai pelabuhan Khamir, kota Sirik dan Pulau Qeshm, serta dua kapal Iran.

Angkatan bersenjata Iran segera membalas, menyerang kapal perang Amerika di sebelah timur Selat Hormuz dan selatan pelabuhan Chabahar, menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Sebagai tanggapan, Komando Pusat AS mengatakan bahwa militer AS "menghilangkan ancaman yang masuk dan menargetkan fasilitas militer Iran tempat serangan dilakukan terhadap pasukan AS.

Sepanjang pekan, menurut Josua, rupiah bergerak sideways seiring melemah pada awal pekan, dan kemudian sempat menguat di akhir sesi, akibat dukungan Tiongkok terhadap negosiasi perdamaian di Timur Tengah. Namun, kemudian kembali melemah di hari Jumat ini.

“Pada perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang terbatas di level Rp17.300-Rp17.425 per dolar AS,” ucap dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat ini juga bergerak melemah ke level Rp17.375 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.362 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) kembali mengguncang kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Kali ini, pengadilan memutuskan tarif universal 10 persen yang dikenakan Trump terhadap hampir seluruh impor global tidak sah secara hukum.

Putusan itu dikeluarkan panel tiga hakim dari United States Court of International Trade di New York pada Kamis (7/5/2026) waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, Jumat (8/5/2026), putusan tersebut menjadi kemunduran hukum terbaru bagi kebijakan dagang Trump yang sejak awal mengandalkan tarif sebagai instrumen utama ekonomi dan perdagangan.

Pengadilan menyatakan pemerintahan Trump tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk memberlakukan tarif 10 persen tersebut berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974.

Aturan itu sebenarnya dirancang untuk kondisi defisit neraca pembayaran yang serius, bukan sekadar defisit perdagangan biasa.

Tarif tersebut sebelumnya diterapkan Trump pada Februari 2026 setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif luas lain yang dikenakan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Sebagai respons atas kekalahan di Mahkamah Agung, Trump kemudian menggunakan Section 122 untuk memberlakukan tarif universal baru terhadap sebagian besar barang impor.

Namun, langkah tersebut kembali digugat oleh pelaku usaha kecil dan sejumlah negara bagian di AS.

Pengadilan nilai alasan Trump tidak cukup

Dalam putusannya, mayoritas hakim menilai alasan pemerintah AS terkait defisit perdagangan tidak memenuhi syarat hukum untuk menerapkan tarif berdasarkan Section 122.

Menurut pengadilan, interpretasi pemerintah yang terlalu luas terhadap istilah “balance-of-paymentsdeficit” atau defisit neraca pembayaran dapat memberi presiden kewenangan hampir tanpa batas untuk mengenakan tarif kapan saja.

Reuters melaporkan, panel hakim memutuskan dengan suara 2-1 bahwa tarif tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Namun, pengadilan hanya memberikan perlindungan terbatas kepada pihak penggugat, yakni perusahaan mainan Basic Fun!, importir rempah Burlap & Barrel, serta Negara Bagian Washington.

Artinya, tarif masih dapat dipungut terhadap importir lain selama proses banding berlangsung.

Keputusan pengadilan juga tidak mengabulkan permintaan koalisi 24 negara bagian yang sebagian besar dipimpin Partai Demokrat untuk menghentikan tarif secara menyeluruh.

Pengadilan menilai sebagian besar negara bagian tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup dalam perkara tersebut.

Associated Press melaporkan, mayoritas hakim menyebut tarif itu tidak valid dan tidak diizinkan oleh hukum. Pengadilan menilai Trump telah melampaui kewenangan tarif yang diberikan Kongres kepada presiden.

Kelanjutan konflik hukum kebijakan tarif Trump

Kasus ini menjadi lanjutan dari rangkaian sengketa hukum terkait kebijakan tarif Trump sejak awal masa jabatan keduanya.

Pada Februari 2026, Mahkamah Agung AS memutuskan IEEPA tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif luas terhadap impor global.

Putusan tersebut memaksa pemerintah AS mengembalikan miliaran dollar AS pungutan tarif kepada importir.

Setelah putusan Mahkamah Agung itu, Trump mengumumkan tarif universal 10 persen berdasarkan Section 122. Tarif tersebut dirancang berlaku selama maksimal 150 hari kecuali diperpanjang Kongres.

Trump bahkan sempat mengancam menaikkan tarif menjadi 15 persen.

Trump juga mengumumkan sejumlah investigasi baru sebagai dasar penerapan tarif lain menggunakan Section 301 Trade Act.

Jalur ini dinilai lebih kuat secara hukum karena sebelumnya memang kerap digunakan AS untuk menangani praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, termasuk terhadap China.

Financial Times melaporkan, tim perdagangan Trump yang dipimpin Jamieson Greer kini terus menyiapkan kebijakan tarif alternatif setelah dasar hukum tarif universal terbaru kembali dipersoalkan pengadilan.

Pelaku usaha kecil jadi penggugat utama

Perusahaan kecil menjadi pihak yang paling aktif menggugat kebijakan tarif Trump di pengadilan.

Dalam perkara terbaru ini, dua perusahaan yakni Basic Fun! dan Burlap & Barrel menjadi penggugat utama.

Mereka menilai tarif universal menyebabkan biaya impor melonjak dan menekan bisnis mereka secara signifikan.

Gugatan serupa sebelumnya juga muncul dalam perkara V.O.S. Selections Inc. v. Trump terkait tarif “Liberation Day” yang diberlakukan Trump menggunakan IEEPA.

Dalam perkara tersebut, sejumlah usaha kecil berargumen tarif membuat mereka terancam bangkrut.

Mereka menilai pemerintah menyalahgunakan kewenangan darurat ekonomi untuk menetapkan tarif impor secara luas tanpa persetujuan Kongres.

Profesor hukum George Mason University, Ilya Somin, yang terlibat dalam gugatan sebelumnya, menyebut tidak ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan IEEPA untuk menetapkan tarif secara langsung.

Ia menyebut kebijakan itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar.

Liberty Justice Center yang mewakili penggugat juga menilai tarif universal 10 persen merupakan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perdagangan AS.

Pemerintah AS diprediksi ajukan banding

Meski kalah di pengadilan perdagangan, pemerintahan Trump diperkirakan akan langsung mengajukan banding.

Reuters melaporkan pemerintah AS kemungkinan akan membawa perkara tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi, bahkan hingga Mahkamah Agung.

Sementara itu, pungutan tarif terhadap sebagian besar importir masih tetap berjalan karena putusan pengadilan hanya berlaku terbatas pada para penggugat.

Trump sendiri mengecam putusan tersebut dan menuduh hakim bersikap politis. Namun, pengadilan menegaskan kebijakan tarif harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan Kongres.

Washington Post melaporkan, putusan ini menjadi pukulan kedua terhadap strategi perdagangan Trump dalam beberapa bulan terakhir.

Pengadilan juga memperkuat kritik bahwa pemerintah terlalu bergantung pada dasar hukum lama untuk membenarkan kebijakan tarif baru.

Di tengah sengketa hukum tersebut, pemerintahan Trump masih melanjutkan investigasi perdagangan terkait praktik overproduksi asing dan dugaan kerja paksa untuk membuka jalan bagi tarif baru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa tarif global baru Presiden Donald Trump adalah ilegal.

Dilansir dari Xinhua pada Jumat (8/5/2026), pengadilan tersebut menentang tarif 10 persen pada sebagian besar impor AS yang berlaku sejak Februari.

Pengadilan memutuskan bahwa Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 hanya mengizinkan pengenaan tarif jika terdapat defisit neraca pembayaran yang besar dan serius.

"Tetapi hal seperti itu tidak ada," kata Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield yang menggugat tarif tersebut.

"Defisit perdagangan bukanlah defisit neraca pembayaran. Seperti yang diputuskan pengadilan, kebijakan tarif presiden tidak sah, dan tarif yang dikenakan pada penggugat tidak diizinkan oleh hukum," katanya.

Pemerintahan Trump awalnya menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif universal di seluruh dunia pada April 2025. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tarif tersebut melanggar hukum pada Februari tahun ini.

Tak lama kemudian, Trump menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 dan mengumumkan bea masuk sebesar 10 persen untuk mengganti tarif yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Menghadapi tarif global baru ini, koalisi 24 negara bagian AS mengajukan gugatan secara terpisah pada Maret 2026. (Wahyu Dwi Anggoro)

Washington: Presiden AS Donald Trump pada Kamis, 7 Mei 2026, memberi ultimatum kepada Uni Eropa hingga 4 Juli 2026 untuk memenuhi komitmen dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Jika gagal, Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor yang “jauh lebih tinggi” terhadap blok tersebut.

Donald Trump mengungkapkan dirinya telah melakukan “percakapan yang luar biasa” dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen terkait hubungan dagang AS-Uni Eropa.

“Saya telah menunggu dengan sabar agar Uni Eropa memenuhi bagian mereka dalam kesepakatan perdagangan bersejarah yang kita sepakati di Turnberry, Skotlandia. Kesepakatan dagang terbesar yang pernah ada!” tulis Donald Trump melalui Truth Social dikutip dari Antara.

Trump menegaskan Uni Eropa sebelumnya berjanji akan memangkas tarif menjadi nol persen sesuai isi perjanjian. Namun, jika komitmen tersebut tidak dipenuhi hingga perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat pada 4 Juli mendatang, maka Washington akan langsung menaikkan tarif impor ke level yang lebih tinggi.

“Saya setuju memberi mereka waktu hingga ulang tahun ke-250 negara kami atau, sayangnya, tarif mereka akan langsung melonjak ke tingkat yang jauh lebih tinggi,” ujar Donald Trump.

Selain isu perdagangan, Trump mengatakan pembicaraannya dengan Ursula von der Leyen juga membahas Iran, meski tidak secara spesifik menyinggung konflik Ukraina.

Sebelumnya, Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Bernd Lange menyatakan Uni Eropa dan AS diperkirakan dapat menyelesaikan perjanjian dagang bilateral dalam dua pekan ke depan.

Ketegangan dagang antara AS dan Uni Eropa terus meningkat sejak awal tahun. Pada Januari lalu, Parlemen Eropa membekukan ratifikasi perjanjian dagang dengan AS setelah Donald Trump mengancam tarif terhadap sekutu Eropa yang menolak posisinya terkait Greenland.

Kemudian pada 1 Mei 2026, Donald Trump kembali mengumumkan rencana pengenaan tarif 25 persen terhadap mobil dan truk impor asal Uni Eropa. Trump menilai blok tersebut gagal memenuhi komitmen perdagangan kepada Amerika Serikat.

(SAW)

Tokyo: Pengadilan perdagangan AS pada Kamis, 7 Mei 2026 memutuskan menolak tarif global 10 persen yang baru diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini, memberi pukulan lain terhadap salah satu pilar agenda ekonominya.

Dikutip dari Antara, Tarif tersebut mulai berlaku pada Februari untuk menggantikan apa yang disebut bea masuk timbal balik Trump yang menargetkan hampir semua mitra dagang AS, serta bea masuk terkait fentanyl yang ia terapkan terhadap barang-barang dari China, Kanada, dan Meksiko, setelah Mahkamah Agung membatalkannya.

Donald Trump mengumumkan bea masuk menyeluruh berdasarkan kewenangan hukum yang berbeda, tepat setelah pengadilan tertinggi membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menemukan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum.

Undang-undang tersebut mengizinkan presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen untuk jangka waktu maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang "besar dan serius." Belum pernah ada presiden yang menggunakan Pasal 122 untuk memberlakukan tarif.

Tahun lalu, Donald Trump menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit yang cukup besar tanpa persetujuan Kongres.

Keputusan pengadilan tertinggi itu menyatakan Donald Trump melampaui wewenang kepresidenan ketika menggunakan undang-undang darurat, karena perpajakan adalah wewenang yang tercantum dalam konstitusi dari cabang legislatif.

(SAW)

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.350 per dolar AS pada perdagangan Jumat (8/5) pagi. Mata uang Garuda melemah 17 poin atau 0,10 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,03 persen, peso Filipina melemah 0,11 persen, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,15 persen.

Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Dolar Singapura naik 0,02 persen, yen Jepang menguat 0,02 persen, dan dolar Hong Kong terapresiasi 0,04 persen. Adapun won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan setelah turun 0,55 persen.

Di sisi lain, mata uang utama negara maju juga bergerak variatif. Euro Eropa naik 0,06 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan dolar Australia terapresiasi 0,02 persen. Sedangkan dolar Kanada menguat 0,05 persen dan franc Swiss melemah 0,01 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi bergerak terbatas di tengah penguatan dolar AS akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi melemah terhadap dolar AS yang rebound menyusul insiden saling baku tembak antara kapal AS dan Iran," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, ia menilai pelemahan rupiah masih akan terbatas karena pasar tetap menantikan perkembangan negosiasi damai antara AS dan Iran.

"Trump menegaskan gencatan senjata masih berlaku dan investor masih wait and see menantikan respons Iran terhadap kesepakatan damai yang diusulkan AS," katanya.

Selain sentimen geopolitik, pelaku pasar juga menunggu sejumlah data ekonomi penting, mulai dari posisi cadangan devisa Indonesia hingga laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat.

"Investor juga menantikan data cadangan devisa Indonesia siang ini dan data tenaga kerja AS nonfarm payroll malam ini," ujarnya.

Lukman memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp17.300 hingga Rp17.400 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

WASHINGTON - Penilaian Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat (AS) menyatakan Iran masih mempertahankan 70 persen stok rudal pra-perangnya meskipun terjadi serangan AS-Israel. Penilaian ini beda dengan klaim Presiden Donald Trump bahwa stok rudal Teheran sekarang hanya tersisa 18 persen.

The Washington Post, yang mengutip analisis CIA, melaporkan bahwa Teheran juga telah membuka kembali sebagian besar fasilitas penyimpanan bawah tanahnya, memperbaiki rudal yang rusak, dan bahkan merakit rudal baru.

Penilaian intelijen ini secara tidak langsung menyoroti kegagalan signifikan perang AS-Israel melawan Iran, yang dimaksudkan untuk menghentikan rezim tersebut memperkuat pertahanan konvensionalnya untuk membangun kembali program nuklirnya.

Pada Rabu lalu, Trump mengeklaim rudal Iran sebagian besar telah hancur. "Mereka mungkin memiliki 18, 19 persen, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan apa yang mereka miliki [sebelumnya],” kata Trump di Oval Office.

Selain itu, analisis CIA mengatakan Iran mempertahankan sekitar 75 persen inventaris pra-perang peluncur mobile yang digunakan untuk menembakkan rudal.

Analisis tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam konferensi pers hari Selasa, yang menegaskan bahwa kemampuan peluncuran rudal Iran telah menurun secara signifikan.

“Rencana mereka adalah membangun perisai konvensional di mana mereka akan memiliki ribuan rudal, drone, dan roket sehingga mereka tidak dapat diserang,” kata Rubio.

“Di balik perisai konvensional yang mereka coba bangun, mereka kemudian akan menerobos dan melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan program nuklir mereka. Mereka tidak lagi memiliki perisai konvensional itu," paparnya.

Terlepas dari klaim keberhasilan terbatas salah satu tujuan strategis utama AS, Trump tampaknya mencoba untuk mengakhiri perang. Sementara itu, Iran meningkatkan tekanan ekonomi dengan menutup Selat Hormuz, jalur utama untuk aliran minyak global.

Dengan gencatan senjata yang berlaku sejak 7 April, Trump dilaporkan percaya bahwa blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan lebih penting daripada pengeboman dalam mendapatkan konsesi dari rezim tersebut di meja perundingan.

Pakistan, yang telah menjadi mediator negosiasi antara kedua pihak, mengatakan pada hari Kamis bahwa kesepakatan akan tercapai "lebih cepat daripada nanti".

Namun, analisis CIA menemukan bahwa Teheran mungkin dapat bertahan setidaknya tiga hingga empat bulan dari blokade tersebut sebelum mengalami konsekuensi ekonomi yang lebih parah.

Seorang pejabat AS bahkan menyatakan bahwa penilaian CIA tersebut mungkin telah meremehkan kemauan rezim untuk bertahan hidup.

"Para pemimpinnya radikal, bertekad, dan semakin yakin bahwa mereka dapat mengalahkan kemauan politik AS dan mempertahankan represi domestik untuk memeriksa setiap perlawanan," katanya.

Meskipun demikian, seorang pejabat intelijen senior Amerika bersikeras bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran menimbulkan kerusakan nyata dan berlipat ganda. "Memutuskan perdagangan, menghancurkan pendapatan, dan mempercepat keruntuhan ekonomi sistemik," ujarnya.

"Militer Iran telah sangat terdegradasi, angkatan lautnya hancur, dan para pemimpinnya bersembunyi. Yang tersisa adalah nafsu rezim untuk penderitaan warga sipil—membuat rakyatnya kelaparan untuk memperpanjang perang yang telah mereka kalahkan," papar pejabat intelijen tersebut, yang berbicara secara anonim, seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat (8/5/2026).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan blokade tersebut akan merugikan rezim Iran sekitar USD170 juta per hari dalam pendapatan yang hilang karena mereka akan segera kehabisan ruang untuk menyimpan minyak yang tidak terjual di Pulau Kharg, terminal utama minyak mereka.

Namun, sumber yang dikutip The Telegraph mengatakan Teheran menyimpan minyak di atas kapal tanker dan dapat berupaya membatasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh AS dengan menyelundupkan minyak melalui jalur darat.

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan sebagai tanggapan: “Iran telah dihancurkan secara militer—rudal balistik mereka dihancurkan, fasilitas produksi mereka dibongkar, Angkatan Laut mereka ditenggelamkan dan proksi mereka dilemahkan."

“Sekarang, mereka dicekik secara ekonomi oleh Operasi Economic Fury dan kehilangan USD500 juta per hari berkat blokade pelabuhan Iran yang berhasil dilakukan oleh militer Amerika Serikat," katanya.

“Rezim Iran tahu betul bahwa realitas mereka saat ini tidak berkelanjutan, dan Presiden Trump memegang semua kartu saat para negosiator berupaya mencapai kesepakatan.”

KOMPAS.com - Konflik Iran diperkirakan menjadi fokus utama dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pekan depan. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang pembahasan isu perdagangan, termasuk tarif dan pasokan rare earth.

Dikutip dari CNBC, Jumat (8/5/2026), Menteri Keuangan AS, Scott Bessent sebelumnya memastikan isu Iran akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 14-15 Mei 2026 tersebut.

Awal pekan ini, China juga menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya sejak perang pecah pada akhir Februari lalu.

Langkah itu sempat memunculkan harapan tercapainya kesepakatan damai, yang mendorong penurunan harga minyak dan penguatan pasar saham global.

Namun, situasi kembali memanas setelah AS dan Iran kembali saling serang di Selat Hormuz. Kedua negara saling menyalahkan sebagai pihak yang memulai serangan.

Beberapa hari sebelumnya, sebuah kapal tanker minyak milik perusahaan China juga dilaporkan terkena serangan. Media China Caixin melaporkan insiden tersebut, meski CNBC belum dapat memverifikasi kabar itu secara independen.

Direktur Studi Politik Internasional di Chinese Academy of Social Sciences, Hai Zhao, mengatakan berakhirnya perang Iran akan menjadi kabar baik bagi dunia usaha global.

“Berakhirnya perang Iran akan menjadi kelegaan besar bagi bisnis global,” ujar Zhao.

Ia menilai keberhasilan meredakan konflik Iran akan menjadi pencapaian penting dalam pertemuan Trump dan Xi.

Di sisi lain, keterlibatan pebisnis AS dalam kunjungan Trump ke China diperkirakan lebih terbatas dibanding kunjungan kenegaraan sebelumnya.

Seorang eksekutif AS yang mengetahui persiapan kunjungan mengatakan pemerintah AS menolak undangan China untuk menggelar pertemuan khusus antara pejabat senior China dan CEO perusahaan AS.

Washington khawatir langkah tersebut akan menimbulkan kesan bahwa perusahaan-perusahaan AS terlalu dekat dengan Beijing.

Hingga Selasa (5/5/2026), Gedung Putih disebut belum secara resmi mengundang para eksekutif untuk ikut dalam rombongan Trump.

Daftar awal yang berisi sekitar dua lusin pimpinan perusahaan bahkan dikabarkan bisa dipangkas hingga separuhnya.

CEO Boeing dan Citigroup disebut termasuk di antara eksekutif yang kemungkinan ikut mendampingi Trump. Boeing juga diperkirakan akan memperoleh kontrak besar pertama dari China dalam hampir satu dekade, bertepatan dengan pertemuan tersebut.

Situasi ini berbeda dengan kunjungan Trump ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu, saat lebih dari 30 eksekutif AS ikut mendampingi.

Pada kunjungan Trump ke China tahun 2017 lalu, hampir 30 CEO perusahaan AS ikut serta dan menandatangani 37 kesepakatan besar senilai lebih dari 250 miliar dollar AS.

Presiden American Chamber of Commerce in China Michael Hart menilai pertemuan Trump dan Xi tetap penting bagi dunia usaha, meski delegasi bisnis lebih kecil.

Menurut dia, kemunculan Trump dan Xi bersama-sama dapat menjadi sinyal positif bahwa hubungan bisnis AS-China mulai kembali membaik.

“Sejak aksi militer AS awal tahun ini, pejabat China menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan komunitas bisnis Amerika,” ujar Hart.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan Beijing tetap menyambut ekspansi bisnis perusahaan AS dan berharap hubungan ekonomi bilateral terus berkembang.

Sementara itu, sejumlah isu bisnis lain dinilai mulai mereda urgensinya. Kedua negara disebut mulai mengurangi ketegangan terkait sanksi AS dan teknologi, sambil membuka peluang kerja sama menghadapi ancaman keamanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Penasihat senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Scott Kennedy memperkirakan Trump masih akan mengupayakan sejumlah kesepakatan ekonomi dalam kunjungan tersebut, termasuk pembelian kedelai dan pesawat Boeing oleh China.

Kennedy juga menilai Trump kemungkinan akan membahas rencana pembentukan lembaga perdagangan dan investasi khusus untuk menangani berbagai isu bilateral.

Menurut Kennedy, fokus utama Beijing dalam pertemuan itu tetap berkaitan dengan tarif, status Taiwan, dan pembatasan akses teknologi canggih China oleh AS.

China menjadi negara besar pertama yang membalas kebijakan tarif yang diumumkan pemerintahan Trump pada April 2025.

Selain itu, kebijakan kontrol ekspor rare earth China juga menjadi perhatian global karena dampaknya tidak hanya dirasakan AS, tetapi juga banyak negara lain di dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap target-target militer Iran setelah Teheran menyerang tiga kapal perusak Angkatan Laut AS yang melintas di Selat Hormuz.

Eskalasi terbaru ini memicu kekhawatiran gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara akan runtuh dan memicu kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Mengutip Bloomberg, Jumat (8/5/2026), Presiden AS, Donald Trump menegaskan Washington akan merespons lebih keras apabila Iran tidak segera menerima proposal kesepakatan damai yang diajukan AS.

“Seperti ketika kami kembali melumpuhkan mereka hari ini, kami akan menghantam mereka jauh lebih keras dan lebih brutal di masa mendatang jika mereka tidak segera menandatangani kesepakatan itu,” tulis Trump melalui media sosialnya, Jumat (8/5/2026).

Trump juga mengatakan gencatan senjata masih berlaku meski kedua negara kembali saling serang. Ia menyebut Iran telah “bermain-main” dengan AS.

“Mereka mencoba mengusik kami hari ini. Kami menghancurkan mereka,” kata Trump kepada wartawan di Washington.

“Saya akan memberi tahu jika tidak ada lagi gencatan senjata. Anda tidak perlu diberi tahu, cukup lihat saja cahaya besar yang keluar dari Iran,” lanjut dia.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut serangan Iran terhadap tiga kapal perang AS dilakukan menggunakan rudal, drone, dan kapal kecil. Meski demikian, AS memastikan tidak ada aset militernya yang terkena serangan.

Sebagai balasan, militer AS menyerang sejumlah fasilitas militer Iran yang disebut menjadi basis peluncuran rudal dan drone, termasuk pusat komando dan fasilitas intelijen.

Ketegangan terbaru ini terjadi ketika pemerintahan Trump tengah berupaya mengakhiri perang yang kini memasuki bulan ketiga. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memicu krisis energi global.

AS sebelumnya mengajukan proposal kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri konflik. Jalur pelayaran strategis tersebut menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.

Namun hingga kini, Iran belum memberikan sinyal akan menerima syarat yang diajukan Washington, terutama terkait penghentian pengayaan uranium yang menjadi tuntutan utama AS.

Ketidakpastian mengenai kesepakatan damai membuat pasar keuangan global bergerak fluktuatif. Bursa saham sempat melemah dan harga minyak bergejolak di tengah kekhawatiran konflik akan mengganggu distribusi energi global.

Meski demikian, Trump tetap optimistis kesepakatan masih bisa dicapai dalam waktu dekat.

“Mungkin saja tidak terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja. Saya yakin mereka lebih menginginkan kesepakatan itu dibanding saya,” ujar Trump.

Co-founder Ten Cap Investment Management Jun Bei Liu mengatakan pelaku pasar mulai memperkirakan adanya penyelesaian konflik dalam beberapa bulan ke depan.

“Dalam jangka pendek, mungkin masih ada volatilitas akibat berita seperti hari ini. Namun pasar kemungkinan akan memanfaatkan pelemahan untuk membeli, kecuali eskalasi konflik menjadi jauh lebih parah,” kata Liu.

Di tengah upaya meredakan konflik, AS sebelumnya meluncurkan “Project Freedom”, yakni inisiatif untuk membantu kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Namun program tersebut sempat dihentikan secara mendadak.

Laporan Wall Street Journal menyebut Arab Saudi dan Kuwait telah melonggarkan pembatasan penggunaan pangkalan militer oleh AS di kawasan. Langkah itu dinilai dapat membuka peluang bagi Washington untuk kembali menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran di Hormuz.

Sementara itu, Iran disebut akan menyampaikan respons atas proposal AS melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam dua hari ke depan.

Media pemerintah Iran, ISNA, menyebut sejumlah laporan mengenai proposal AS masih sebatas spekulasi media. Iran juga menegaskan isu pengayaan uranium belum menjadi bagian pembahasan saat ini.

Tekanan terhadap Trump untuk segera mengakhiri perang juga terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Lonjakan harga energi menjadi perhatian utama menjelang pemilu sela AS.

Harga bensin di AS bahkan telah menembus 4,50 dollar AS per galon untuk pertama kalinya sejak Juli 2022.

Situasi ini juga menjadi perhatian China. Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing pada 14-15 Mei 2026. Pertemuan tersebut sebelumnya sempat dijadwalkan ulang akibat perang AS-Iran yang memicu krisis energi global.

Selain isu nuklir, pembahasan damai juga mencakup program rudal balistik Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok militan sekutunya seperti Hizbullah di Lebanon.

Israel, yang menjadi sekutu utama AS, menyatakan tetap berkoordinasi erat dengan Washington terkait proses perdamaian tersebut.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada “kejutan” dalam komunikasi kedua negara mengenai upaya mengakhiri konflik dengan Iran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang