Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 38 gubernur telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang secara median tercatat sebesar 6,12%. Ekonom menilai transmisi kenaikan upah buruh tersebut belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan dampak positif dari penyesuaian upah ini akan paling terasa pada segmen pekerja formal yang pendapatannya berada di sekitar batas minimum.

Menurutnya, kelompok ini memiliki marginal propensity to consume yang tinggi alias kenaikan pendapatan biasanya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikan UMP 2026 diyakini mampu memberikan bantalan bagi daya beli masyarakat untuk kelompok menengah ke bawah.

"Ini akan cepat mengalir ke konsumsi harian dan membantu menahan pelemahan daya beli kelompok bawah," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (30/12/2025).

Adapun, daya beli masyarakat tercermin dari data konsumsi rumah tangga. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pada kuartal III/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,14% dari pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, kenaikan upah diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Josua memberikan catatan bahwa jangkauan dampak kenaikan upah tidak akan merata. Pasalnya, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh porsi pekerja informal yang cukup besar, sehingga tidak tersentuh oleh kebijakan UMP.

Selain itu, bagi pekerja formal yang pendapatannya sudah berada di atas batas minimum, penyesuaian UMP tidak serta-merta mengerek pendapatan mereka secara otomatis. "Sehingga tambahan dari penyesuaian UMP tidak otomatis menaikkan pendapatan mereka," jelasnya.

Di sisi lain, Josua juga menyoroti risiko dari sisi pelaku usaha. Kenaikan UMP yang melampaui kenaikan produktivitas berpotensi mendorong korporasi melakukan pengetatan biaya operasional.

"Bisa lewat penundaan rekrutmen, pengurangan jam kerja lembur, atau efisiensi lain. Apalagi ketika sektor riil masih menghadapi tekanan permintaan dan risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] di sejumlah industri," jelasnya.

Terkait dampak terhadap inflasi, Josua memproyeksikan kenaikan upah minimum berpotensi menambah tekanan harga, terutama pada sektor padat karya seperti ritel, penyediaan makan minum, transportasi, dan sebagian manufaktur.

Pelaku usaha di sektor ini kemungkinan akan menyesuaikan harga jual demi menjaga marjin. Meski demikian, dia menilai besaran dampaknya terhadap inflasi umum masih akan berada dalam batas kewajaran atau moderat.

"Penyesuaian harga cenderung bertahap dan tersebar. Kecuali terjadi guncangan tambahan seperti lonjakan harga pangan, penyesuaian harga energi yang besar, atau pelemahan nilai tukar yang tajam," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, formulasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 telah mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi. Hal itu mulai dari tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota.

"UMP merupakan upah minimum yang besarannya telah ditetapkan melalui formula inflasi ditambah indeks, dikalikan pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menanggapi masih adanya protes dari kalangan buruh terkait besaran UMP 2026 di sejumlah daerah.

Ia menegaskan, pemerintah juga telah menaikkan besaran indeks alfa dalam formula penghitungan UMP menjadi 0,5 hingga 0,9. Langkah tersebut, lanjut dia, sudah memberikan ruang kenaikan upah yang cukup baik bagi pekerja.

Menko Airlangga juga menjelaskan, besaran upah minimum yang ditetapkan saat ini sudah layak dijadikan patokan. Harapannya, kaum pekerja memperoleh penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. UMP sekaligus mengantisipasi kenaikan harga di masyarakat.

"Hal ini menjadi patokan agar pekerja memperoleh upah sesuai kebutuhan dan kenaikan harga di masyarakat sebagai standar minimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebutkan, di sejumlah kota dan kawasan ekonomi tertentu, upah minimum sektoral bahkan bisa berada di atas UMP yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Pemerintah berharap dunia usaha mendorong pengupahan berbasis produktivitas. Di beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, rata-rata upah bahkan sudah berada di atas UMP, khususnya di sektor industri padat modal," ujarnya.

Pada Rabu (24/12/2025), sejumlah daerah mengonfirmasi besaran UMP masing-masing. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung secara resmi mengumumkan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2026 menjadi Rp5.729.876.

Sebelumnya, UMP Jakarta berada di angka Rp5.396.761. Dengan demikian, kenaikan UMP tahun ini mencapai 6,17 persen atau sebesar Rp333.115.

Pramono menjelaskan, penetapan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, indeks alfa ditetapkan pada kisaran 0,5 hingga 0,9.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai acuan upah minimum bagi pengusaha dan pekerja. Hingga Kamis (25/12/2025), sebanyak 36 provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing.

Dari seluruh provinsi tersebut, Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan UMP 2026 terendah, yakni sebesar Rp 2.317.601. Angka ini masih terpaut cukup jauh dibandingkan UMP 2026 DKI Jakarta yang menjadi tertinggi secara nasional, yakni Rp 5.729.876.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang mewajibkan gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 24 Desember 2025. Upah minimum tersebut mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026.

10 Provinsi dengan UMP 2026 Terendah

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 terendah, beserta besaran kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya:

1. Banten

UMP Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.100.881, naik Rp 195.762 dari UMP 2025 sebesar Rp 2.905.119.

2. Kalimantan Barat

UMP Kalimantan Barat 2026 sebesar Rp 3.054.552, naik Rp 176.266 dari Rp 2.878.286.

3. Lampung

UMP Lampung 2026 tercatat Rp 3.047.734, naik Rp 154.665 dari Rp 2.893.069.

4. Bengkulu

UMP Bengkulu 2026 sebesar Rp 2.827.250, naik Rp 157.211 dari Rp 2.670.039.

5. Nusa Tenggara Barat (NTB)

UMP Nusa Tenggara Barat 2026 ditetapkan Rp 2.673.861, naik Rp 70.930 dari Rp 2.602.931.

6. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP Nusa Tenggara Timur 2026 sebesar Rp 2.455.898, naik Rp 126.929 dari Rp 2.328.969.

7. Jawa Timur

UMP Jawa Timur 2026 tercatat Rp 2.446.880, naik Rp 140.896 dari Rp 2.305.984.

8. DI Yogyakarta

UMP DI Yogyakarta 2026 sebesar Rp 2.417.495, naik Rp 153.415 dari Rp 2.264.080.

9. Jawa Tengah

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan Rp 2.327.386, naik Rp 158.038 dari Rp 2.169.348.

10. Jawa Barat

UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp 2.317.601, naik Rp 126.369 dari Rp 2.191.232.

Sementara itu, hingga batas akhir pengumuman, dua provinsi belum menetapkan UMP 2026, yakni Aceh dan Papua Pegunungan.

Pemerintah Aceh menyebutkan keterlambatan penetapan UMP disebabkan oleh fokus penanganan masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Sebagai perbandingan, UMP Aceh pada 2025 tercatat sebesar Rp 3.685.615, sedangkan UMP Papua Pegunungan 2025 sebesar Rp 4.285.847.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen mengatakan, penetapan UMP 2026 akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Belum ditetapkan UMP 2026, kita tunggu dulu situasi selesai tanggap darurat,” ujar Akmil, dikutip dari Serambinews.com.

UMP merupakan standar upah minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah provinsi sebagai batas terendah gaji yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan UMP dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Dalam penetapan UMP 2026, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa sesuai formula nasional.

Formula tersebut ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa dengan rentang 0,5 hingga 0,9.

“Pada akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa, dengan rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dikutip dari Kompas.com.

Nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel ini membuat besaran kenaikan UMP 2026 di setiap provinsi tidak seragam dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 36 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur hingga Kamis (25/12/2025). UMP tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Dari seluruh provinsi yang telah mengumumkan besaran upah minimum, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan UMP 2026 tertinggi, yakni Rp 5.729.876. Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah sebesar Rp 2.317.601.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang mewajibkan gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Sesuai PP tersebut, besaran UMP 2026 ditetapkan berdasarkan formula nasional, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa dengan rentang 0,5 hingga 0,9.

“Pada akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dikutip dari Kompas.com.

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi beserta kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya:

1. DKI Jakarta

UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876, naik Rp 333.116 dari UMP 2025 yang tercatat Rp 5.396.760.

2. Papua Selatan

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.508.850, naik Rp 223.000 dari sebelumnya Rp 4.285.850.

3. Papua

UMP Papua 2026 sebesar Rp 4.436.283, naik Rp 150.435 dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp 4.285.848.

4. Papua Tengah

UMP Papua Tengah 2026 sebesar Rp 4.285.848. Besaran tersebut tidak mengalami kenaikan karena sama dengan UMP 2025.

5. Kepulauan Bangka Belitung

UMP Bangka Belitung 2026 mencapai Rp 4.035.000, naik Rp 158.400 dari Rp 3.876.600 pada tahun sebelumnya.

6. Sulawesi Utara

UMP Sulawesi Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.002.630, naik Rp 227.205 dari Rp 3.775.425.

7. Sumatera Selatan

UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar Rp 3.942.963, meningkat Rp 261.393 dibandingkan tahun sebelumnya Rp 3.681.570.

8. Sulawesi Selatan

UMP Sulawesi Selatan 2026 tercatat Rp 3.921.088, naik Rp 263.561 dari Rp 3.657.527.

9. Kepulauan Riau

UMP Kepulauan Riau 2026 sebesar Rp 3.879.520, naik Rp 255.867 dari Rp 3.623.653.

10. Papua Barat

UMP Papua Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.841.000, meningkat Rp 226.000 dari Rp 3.615.000.

Penetapan UMP dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. UMP menjadi standar upah minimum bulanan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Meski demikian, hingga batas waktu pengumuman, Aceh dan Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2026. Pemerintah Aceh menyebutkan keterlambatan terjadi karena masih fokus pada penanganan masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Sebagai informasi saja, UMP Aceh 2025 tercatat sebesar Rp 3.685.615. Sementara itu, UMP Papua Pegunungan 2025 sebesar Rp 4.285.847.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen mengatakan, penetapan UMP 2026 akan dilakukan setelah kondisi tanggap darurat berakhir.

“Belum ditetapkan UMP 2026, kita tunggu dulu situasi selesai tanggap darurat,” kata Akmil, dikutip dari Serambinews.com.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 36 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur hingga Kamis (25/12/2025).

Dari jumlah tersebut, UMP 2026 tertinggi ditetapkan oleh DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876, sedangkan UMP terendah tercatat di Jawa Barat sebesar Rp 2.317.601.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan upah minimum paling lambat 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.

Aturan tersebut bersifat mengikat bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Meski demikian, hingga batas waktu pengumuman, Aceh dan Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2026.

Aceh Belum Tetapkan UMP 2026

Pemerintah Aceh hingga kini belum menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 karena masih fokus pada penanganan masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh Akmil Husen mengatakan, penetapan UMP 2026 akan dilakukan setelah situasi tanggap darurat berakhir.

“Belum ditetapkan UMP 2026, kita tunggu dulu situasi selesai tanggap darurat,” kata Akmil dikutip dari Serambinews.com.

Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025, batas waktu penetapan UMP 2026 ditetapkan paling lambat 24 Desember 2025. Namun, hingga mendekati tenggat waktu tersebut, Pemerintah Aceh belum merampungkan besaran UMP 2026.

Karena itu, Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat dapat memberikan dispensasi waktu, setidaknya hingga masa tanggap darurat berakhir.

Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi

Berikut daftar UMP 2026 di 36 provinsi yang telah diumumkan:

1. DKI Jakarta

UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 dari sebelumnya Rp 5.396.760.

2. Papua Selatan

UMP Papua Selatan 2026 sebesar Rp 4.508.850 dari sebelumnya Rp 4.285.850.

3. Papua

UMP Papua 2026 sebesar Rp 4.436.283 dari sebelumnya Rp 4.285.848.

4. Papua Tengah

UMP Papua Tengah 2026 sebesar Rp 4.285.848 dari sebelumnya Rp 4.285.848.

5. Bangka Belitung

UMP Bangka Belitung 2026 sebesar Rp 4.035.000 dari sebelumnya Rp 3.876.600.

6. Sulawesi Utara

UMP Sulawesi Utara 2026 sebesar Rp 4.002.630 dari sebelumnya Rp 3.775.425.

7. Sumatera Selatan

UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar Rp 3.942.963 dari sebelumnya Rp 3.681.570.

8. Sulawesi Selatan

UMP Sulawesi Selatan 2026 sebesar Rp 3.921.088 dari sebelumnya Rp 3.657.527.

9. Kepulauan Riau

UMP Kepulauan Riau 2026 sebesar Rp 3.879.520 dari sebelumnya Rp 3.623.653.

10. Papua Barat

UMP Papua Barat 2026 sebesar Rp 3.841.000 dari sebelumnya Rp 3.615.000.

11. Riau

UMP Riau 2026 sebesar Rp 3.780.495 dari sebelumnya Rp 3.508.775.

12. Kalimantan Utara

UMP Kalimantan Utara 2026 sebesar Rp 3.775.243 dari sebelumnya Rp 3.580.160.

13. Papua Barat Daya

UMP Papua Barat Daya 2026 sebesar Rp 3.766.000 dari sebelumnya Rp 3.614.000.

14. Kalimantan Timur

UMP Kalimantan Timur 2026 sebesar Rp 3.762.431 dari sebelumnya Rp 3.579.313.

15. Kalimantan Selatan

UMP Kalimantan Selatan 2026 sebesar Rp 3.725.000 dari sebelumnya Rp 3.496.194.

16. Kalimantan Tengah

UMP Kalimantan Tengah 2026 sebesar Rp 3.686.138 dari sebelumnya Rp 3.473.621.

17. Maluku Utara

UMP Maluku Utara 2026 sebesar Rp 3.552.840 dari sebelumnya Rp 3.408.000.

18. Jambi

UMP Jambi 2026 sebesar Rp 3.471.497 dari sebelumnya Rp 3.234.533.

19. Gorontalo

UMP Gorontalo 2026 sebesar Rp 3.405.144 dari sebelumnya Rp 3.221.731.

20. Maluku

UMP Maluku 2026 sebesar Rp 3.334.490 dari sebelumnya Rp 3.141.699.

21. Sulawesi Barat

UMP Sulawesi Barat 2026 sebesar Rp 3.315.934 dari sebelumnya Rp 3.104.430.

22. Sulawesi Tenggara

UMP Sulawesi Tenggara 2026 sebesar Rp 3.306.496 dari sebelumnya Rp 3.073.551.

23. Sumatera Utara

UMP Sumatera Utara 2026 sebesar Rp 3.228.971 dari sebelumnya Rp 2.992.599.

24. Bali

UMP Bali 2026 sebesar Rp 3.207.459 dari sebelumnya Rp 2.996.560.

25. Sumatera Barat

UMP Sumatera Barat 2026 sebesar Rp 3.182.955 dari sebelumnya Rp 2.994.193.

26. Sulawesi Tengah

UMP Sulawesi Tengah 2026 sebesar Rp 3.179.565 dari sebelumnya Rp 2.914.583.

27. Banten

UMP Banten 2026 sebesar Rp 3.100.881 dari sebelumnya Rp 2.905.119.

28. Kalimantan Barat

UMP Kalimantan Barat 2026 sebesar Rp 3.054.552 dari sebelumnya Rp 2.878.286.

29. Lampung

UMP Lampung 2026 sebesar Rp 3.047.734 dari sebelumnya Rp 2.893.069.

30. Bengkulu

UMP Bengkulu 2026 sebesar Rp 2.827.250 dari sebelumnya Rp 2.670.039.

31. Nusa Tenggara Barat

UMP Nusa Tenggara Barat 2026 sebesar Rp 2.673.861 dari sebelumnya Rp 2.602.931.

32. Nusa Tenggara Timur

UMP Nusa Tenggara Timur 2026 sebesar Rp 2.455.898 dari sebelumnya Rp 2.328.969.

33. Jawa Timur

UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp 2.446.880 dari sebelumnya Rp 2.305.984.

34. DI Yogyakarta

UMP DI Yogyakarta 2026 sebesar Rp 2.417.495 dari sebelumnya Rp 2.264.080.

35. Jawa Tengah

UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp 2.327.386 dari sebelumnya Rp 2.169.348.

36. Jawa Barat

UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp 2.317.601 dari sebelumnya Rp 2.191.232.

Data tersebut menunjukkan kenaikan UMP 2026 bervariasi antarwilayah, sejalan dengan kondisi ekonomi dan indikator pengupahan di masing-masing daerah.

Mekanisme Penetapan UMP 2026

UMP merupakan standar upah minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah provinsi sebagai batas terendah gaji yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada formula nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks alfa) dengan rentang nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9.

“Pada akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dikutip dari Kompas.com, Kamis (18/12/2025).

Nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Dengan demikian, besaran kenaikan UMP dan UMR 2026 tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kinerja ekonomi setiap wilayah.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, Jakarta Tertinggi dan Jawa Barat Terendah

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Penetapan kenaikan UMP dibatasi oleh pemerintah pusat pada Rabu, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12).

Selain menetapkan UMP, Yassierli menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Adapun besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Berikut ini perbandingan UMP dan UMK se-Jawa yang ditetapkan naik pada 2026.

Perbandingan UMP dan UMK se-Jawa 2026

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.

“UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:

Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
• UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
• UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
• UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
• UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.

Jawa Tengah

Sementara UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau sekitar 7,28% dari UMP 2025 yang berada di angka Rp2.169.349.

Kemudian untuk UMK-nya, Kota Semarang memiliki upah tertinggi di angka Rp3.701.709, disusul Kabupaten Demak Rp3.122.805, dan Kabupaten Kendal Rp2.992.994.

Berikut rincian UMK se-Jawa Tengah 2026:

• Kota Semarang: Rp3.701.709
• Kabupaten Demak: Rp3.122.805
• Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
• Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
• Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
• Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
• Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
• Kabupaten Batang: Rp2.708.520
• Kota Pekalongan: Rp2.700.926
• Kota Salatiga: Rp2.698.273
• Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
• Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
• Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
• Kota Surakarta: Rp2.570.000
• Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
• Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
• Kota Tegal: Rp2.526.510
• Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
• Kabupaten Pati: Rp2.485.000
• Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
• Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
• Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
• Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
• Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
• Kota Magelang: Rp2.429.285
• Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
• Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
• Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
• Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
• Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
• Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
• Kabupaten Blora: Rp2.345.695
• Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
• Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
• Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813.

Jawa Timur dan Jawa Barat...

Jawa Timur (Jatim)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.

Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan.

Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.

Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:

• UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
• UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
• UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
• UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
• UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
• UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
• UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
• UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
• UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
• UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
• UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
• UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
• UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
• UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
• UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
• UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
• UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
• UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
• UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
• UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
• UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
• UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
• UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
• UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
• UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
• UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
• UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
• UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
• UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
• UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
• UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
• UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
• UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
• UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
• UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
• UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
• UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
• UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962.

Jawa Barat (Jabar)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 0,7% atau sekitar Rp126.000.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengumumkan keputusan tersebut di rumah dinas gubernur, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025) sore. Kenaikan UMP 2026 disebut mengikuti formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Gubernur menyampaikan kebijakan itu diambil setelah melalui pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan serta perwakilan buruh dan pengusaha.

Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025. Dalam kesempatan itu, Dedi menyatakan,

"Untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7 %, upah minimum sektoralnya 0,9%,"

Berikut ini rincian UMK Jawa Barat (Jabar) 2026:

• Kota Bekasi: Rp5.992.931
• Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885
• Kabupaten Karawang: Rp5.886.852
• Kota Depok: Rp5.522.662
• Kota Bogor: Rp5.437.203
• Kabupaten Bogor: Rp5.161.769
• Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856
• Kota Bandung: Rp4.737.678
• Kota Cimahi: Rp4.090.568
• Kabupaten Bandung: Rp3.972.202
• Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.428
• Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855
• Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.201
• Kabupaten Subang: Rp3.737.482
• Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359
• Kota Sukabumi: Rp3.192.807
• Kota Tasikmalaya: Rp2.980.336
• Kabupaten Indramayu: Rp2.910.254
• Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.874
• Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797
• Kota Cirebon: Rp 2.878.646
• Kabupaten Majalengka: Rp2.595.368
• Kabupaten Garut: Rp2.472.227
• Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643
• Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379
• Kota Banjar: Rp2.361.777
• Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.250.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang UMP Tahun 2026.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penetapan UMP 2026 menggunakan unsur alfa 0,75. Dengan perhitungan tersebut, UMP Jakarta 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi Jakarta, telah disepakati kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono mengatakan, Kepgub tentang UMP Jakarta 2026 telah ditandatangani pada Selasa (23/12/2025). Dengan diterbitkannya Kepgub tersebut, ketentuan UMP Jakarta 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

“Mulai berlaku 1 Januari 2026,” kata dia.

Dalam salinan Kepgub yang diperoleh Republika, disebutkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Kepgub tersebut juga mengatur kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kepgub juga memuat kebijakan peningkatan kesejahteraan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, serta bantuan biaya personal pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi pekerja ber-KTP Jakarta dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP.

Bisnis.com, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088.

Angka tersebut naik 7,21% atau Rp263.561 dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana UMP Sulsel 2025 sebesar Rp3.657.527.

Kenaikan UMP 2026 Sulses tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 2129/XII/6/2025 tentang Penetapan UMP dan UMPS 2026.

"Jadi ini adalah hasil daripada persepakatan bersama antara tripartit termasuk pemberi kerja dan juga serikat daripada para pekerja. Semua menerima dengan baik dan tinggal implementasi di lapangan bagaimana kemudian," kata Andi Sudirman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (24/12/2025).

Selain menetapkan UMP, pemerintah provinsi juga mengumumkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang dibagi di tiga sektor, mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Daftar UMSP Sulsel 2026 yang tercatat mengalami kenaikan:

1. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan dengan besaran koefisien kenaikan 0.60 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.990.101.

2. Sektor Industri Pengolahan dan Retail dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.960.406,63.

3. Sektor Aktivitas Jasa dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.921.732,57.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jateng 2026. Nilainya yakni Rp 2.327.386 atau naik 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 sebesar Rp 2.169.349.

"Untuk upah minimum provinsi, indeks alfa yang digunakan adalah 0,9," kata Luthfi saat diwawancarai soal kenaikan UMP Jateng 2026 di kantornya, Rabu (24/12/2025).

Luthfi menambahkan, dia juga telah menandatangani upah minimum kabupaten/kota (UMK) se-Jateng untuk 2026. Dia mengatakan, untuk UMK, nilai indeks alfa yang digunakan bervariasi, antara 0,5 hingga 0,9.

"Ada delapan kabupaten/kota yang indeks alfanya 0,9. Kemudian kabupaten/kota yang lain ada yang 0,7, 0,8, bervariasi," kata Luthfi.

Dia meminta kalangan pengusaha di Jateng menaati ketentuan UMP dan UMK 2026. "Untuk para pengusaha, saya harapkan agar mematuhi upah minimum ini. Dengan dipatuhinya ketentuan tersebut, perusahaan dapat bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah sehingga investasi dan kesejahteraan masyarakat terjamin," ucapnya.

"Harapan saya bagi para buruh adalah kembali bekerja dan meningkatkan etos kerja sehingga kesejahteraan buruh terjamin, termasuk menciptakan kondusivitas wilayah agar investasi bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah," tambah Luthfi.

Rumus penentuan UMP dan UMK 2026 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP tersebut, rumus penentuan UMP/UMK adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks alfa). Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), indeks alfa merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam PP terbaru, rentang indeks alfa berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jateng Ahmad Aziz mengungkapkan, untuk UMP Jateng 2026, nilai inflasi yang digunakan sebesar 2,65 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat 5,15 persen, dengan indeks alfa 0,9.

"UMP Jateng 2026 naik 7,28 persen atau Rp 158.037. Dari upah minimum 2025 sebesar Rp 2.169.349 menjadi Rp 2.327.386 pada 2026," kata Aziz.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jateng juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 pada 11 sektor industri. Beberapa di antaranya industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, serta produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP sesuai karakteristik dan kemampuan sektor terkait.

"Prinsipnya, ketika terdapat upah minimum sektoral provinsi yang nilainya lebih tinggi dari UMK, misalnya di sektor tekstil, maka perusahaan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang ditetapkan menggunakan upah minimum provinsi," ungkap Aziz.

"Namun, jika di suatu kabupaten/kota nilai UMK lebih tinggi, maka yang digunakan adalah UMK," tambahnya.

Dia menerangkan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. "Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas, perusahaan wajib menyusun dan mengimplementasikan struktur serta skala upah yang didasarkan pada masa kerja, jabatan, dan faktor lainnya," ucap Aziz.

"Harapannya, dengan kenaikan upah minimum ini tingkat kesejahteraan buruh semakin meningkat dan berdampak pada produktivitas, kedisiplinan, serta loyalitas terhadap perusahaan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.455.898.

Nilai tersebut naik sekitar 5,45% dari upah minimum NTT 2025 yang sebesar Rp2.328.969. Secara nominal, kenaikan UMP NTT tahun depan berkisar Rp126.929.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa penetapan ini tertuang dalam SK Gubernur NTT No. 528/HK/2025 tertanggal 19 Desember 2025, dan berlaku hingga 31 Desember 2026.

“UMP ini menjadi pedoman bagi seluruh dunia usaha dan pemangku kepentingan di NTT, baik sektor pemerintah maupun swasta, dan wajib dilaksanakan secara konsisten,” kata Melki dalam siaran resminya, dikutip Rabu (24/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kebutuhan hidup layak pekerja, serta keberlangsungan usaha.

Pihaknya pun berharap UMP 2026 dapat menjadi jaring pengaman bagi para pekerja, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Adapun, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan batas akhir bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan sekaligus mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada Rabu (24/12/2025).

Ketentuan ini berlaku nasional dan menjadi acuan utama dalam sistem pengupahan di daerah, termasuk sebagai dasar penetapan upah minimum sektoral dan kabupaten/kota.

Penetapan UMP 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, regulasi ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi.

Namun hingga Selasa (23/12/2025) malam, belum semua provinsi mengumumkan hasilnya. Setidaknya 10 provinsi yang masuk dalam daftar UMP 2026 yang sudah ditetapkan, lengkap dengan besaran kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Lantas, provinsi mana saja yang sudah menetapkan UMP 2026? Berikut rangkuman lengkapnya.

Daftar provinsi UMP 2026 yang sudah ditetapkan

1. UMP Jawa Timur 2026

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan UMP Jatim 2026 naik sebesar Rp 140.895 menjadi Rp 2.305.985.

Kenaikan UMP 2026 Jatim tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 pada Selasa (23/12/2025).

2. UMP Sumatera Utara 2026

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan UMP Sumut 2026 sebesar Rp 3.228.971. Angka ini naik Rp 236.412 atau sekitar 7,9 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp 2.992.559.

Kenaikan UMP 2026 Sumut ini disebut telah sesuai dengan formula nasional dan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.

3. UMP Sumatera Selatan 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP Sumsel 2026 sebesar Rp 3.942.963, naik sekitar 7,10 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sembilan sektor usaha, dengan besaran tertinggi di sektor pertambangan dan penggalian.

4. UMP Sumatera Barat 2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengumumkan UMP Sumbar 2026 sebesar Rp 3.182.955. Nilai ini naik Rp 188.761 atau 6,3 persen dibandingkan UMP 2025.

Pemprov Sumbar juga menetapkan UMSP 2026 untuk dua sektor usaha yaitu Rp 3.214.846.

5. UMP Sulawesi Selatan 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Sulsel 2026 sebesar Rp 3.921.234. Angka ini meningkat 7,21 persen atau setara Rp 263.561 dari tahun sebelumnya.

Penetapan dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengupahan dengan mengacu pada indeks alfa sebesar 0,8 persen untuk UMP.

6. UMP Sulawesi Tenggara 2026

Dewan Pengupahan Sulawesi Tenggara menyepakati UMP Sultra 2026 sebesar Rp 3.306.496, naik 7,58 persen atau Rp 232.944 dari UMP 2025.

Meski telah disepakati, keputusan ini masih menunggu pengesahan gubernur sebelum berlaku resmi pada 1 Januari 2026.

7. UMP Sulawesi Tengah 2026

Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2026 Sulteng sebesar Rp 3.179.565, naik 9,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, UMSP 2026 juga ditetapkan untuk sektor pertambangan dan sektor perkebunan kelapa sawit dengan nilai di atas UMP.

Shutterstock/Michaelnero Ilustrasi uang. UMP 2026.

8. UMP Kalimantan Tengah 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan UMP Kalteng 2026 sebesar Rp 3.686.138. Nilai ini naik 6,12 persen atau Rp 212.516 dari UMP 2025.

Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta aspirasi pekerja dan pengusaha.

9. UMP Gorontalo 2026

Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.405.144, naik Rp 183.413 atau 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan UMP 2026 Gorontalo ini mengacu langsung pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan kombinasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.

10. UMP Nusa Tenggara Barat 2026

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP NTB 2026 sebesar Rp 2.673.861, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Penetapan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, serta mengacu pada formula nasional.

11. UMP Nusa Tenggara Timur 2026

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 2.455.898, naik 5,45 persen atau Rp 126.929 dari UMP 2025.

Ketentuan ini diatur dalam SK Gubernur NTT dan berlaku efektif mulai awal tahun 2026.

12. UMP Bali 2026

UMP Bali 2026 resmi ditetapkan naik sebesar 7,04 persen menjadi Rp 3.207.459.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2026 bidang pariwisata sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 huruf I, sebesar Rp 3.267.693 per bulan.

Besaran upah tersebut tertuang dalam PKeputusan Gubernur Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang UMP Bali dan UMSP Bali Tahun 2026.

Sebagai informasi, UMP 2026 beberapa daerah seperti UMP 2026 Jateng (Jawa Tengah) akan diumumkan hari ini.

Kenaikan UMP 2026 di berbagai daerah berada di kisaran 5–9 persen, menyesuaikan formula nasional yang menggabungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.

Dengan demikian, UMP 2026 yang sudah ditetapkan atau daftar provinsi UMP 2026 yang sudah ditetapkan resmi. Keputusan ini menjadi indikator awal arah kebijakan pengupahan nasional per 1 Januari 2026.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "UMP Jatim 2026 Resmi Naik Rp 140.895 Jadi Rp 2.446.880", "Paling Lambat Diumumkan Besok, Ini 10 Provinsi yang Sudah Tetapkan UMP 2026", dan "UMP Bali 2026 Ditetapkan Sebesar Rp 3.207.459, Naik 7,04 Persen".

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan.

Sejumlah gubernur sebelumnya telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya masing-masing menjelang batas akhir pengumuman. Beberapa provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo hingga Jawa Timur.

Dengan demikian, hingga saat ini baru 10 provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP. Artinya, masih ada 28 provinsi lainnya yang harus menetapkan kenaikan UMP pada hari ini sesuai dengan tenggat yang ditetapkan pemerintah.

Imbauan agar para Gubernur segera menetapkan UMP 2026 juga disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Dia mengatakan, seluruh gubernur di Tanah Air wajib mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada Rabu (24/12/2025).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara itu, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Hanya saja, rentang alfa melebar dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Berdasarkan catatan Bisnis, kenaikan upah minimum di masing-masing daerah yang telah mengumumkan UMP 2026 cenderung bervariasi, mulai dari yang terendah sekitar 2% hingga 7%-an.

Sampai dengan saat ini, kenaikan UMP 2026 tertinggi masih dicatatkan oleh Sumatra Utara (Sumut) yakni sebesar 7,9%. Kemudian, disusul oleh Riau dengan kenaikan upah minimum sebesar 7,74%.

Berikut daftar 10 Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2026:

1. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971 (naik 7,9%)
2. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963 (naik 7,10%)
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.182.95 (naik 6,3%)
4. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.622 menjadi Rp3.686.138 (naik 6,12%)
5. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.002.630 (naik 6,01%)
6. Nusa Tenggara Barat: dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861 (naik 2,72%)
7. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.405.144 (naik 5,7%)
8. Bali: dari Rp2.996.561,00 menjadi Rp3.207.459 (naik 7,04%)
9. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.780.496 (naik 7,74%)
10. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.446.880 (naik 6,1%)

Menanti UMP Jateng, Jabar & DKI Jakarta

Adapun, Jawa Tengah hingga Jawa Barat sebagai daerah yang terdapat sejumlah titik lokasi kawasan industri masih belum mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang jatuh pada Rabu (24/12/2025) besok. Baru 10 gubernur yang telah mengumumkan besaran upah minimum di daerah masing-masing.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara serikat buruh dan pengusaha terjadi dalam penetapan UMP di masing-masing daerah. Dia pun meminta pemerintah secara arif mengambil keputusan dari masukan yang ada.

“Kita berharap pembahasan itu memperhatikan masalah survival dan kelangsungan dunia usaha,” kata Bob kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, besaran kenaikan yang tinggi akan berdampak terhadap industri yang sensitif terhadap kenaikan upah, terutama industri padat karya.

Bob menekankan risiko peningkatan PHK dan penambahan pengangguran apabila hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP.

Oleh karenanya, penyerapan tenaga kerja dan penyelamatan tenaga kerja dinilai patut menjadi tujuan utama dalam kebijakan pengupahan oleh pemerintah.

“Menurut saya jangan dipaksa lah, ya. Harus ada wisdom dari pemerintah untuk memperhatikan masalah pengangguran ini, terutama untuk daerah yang upahnya sudah tinggi,” ujar Bob.

Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa kenaikan UMP harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan. Oleh karenanya, apabila ketetapan oleh pemerintah dinilai tidak memenuhi harapan buruh, dia mendorong adanya ruang bipartit pembahasan upah di tingkat perusahaan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa keputusan terkait dengan besaran UMP DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan. Namun, dia akan mengumumkannya secara resmi pada hari ini, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, keputusan itu didasarkan pada rapat di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berlangsung berkali-kali, dan mengerucut kepada rekomendasi besaran UMP 2026 untuk ditetapkan gubernur.

“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok [hari ini] sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Yang jelas sudah putus,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ketika ditanya apakah besaran UMP yang akan diumumkan nantinya sesuai dengan harapan buruh maupun pengusaha, dia meyakini bahwa keputusan tersebut akan dapat diterima seluruh pihak.

Pramono mengatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sehingga dengan demikian [aturan] itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” ujarnya.

Dia lantas mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, pangan, dan kesehatan. Hal tersebut akan tertuang dalam beleid keputusan gubernur.

Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Apabila dirupiahkan, bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta.