JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto batal membentuk Dewan Buruh setelah menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Adapun Said Iqbal merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, wacana pembentukan Dewan Buruh sebelumnya disampaikan presiden dalam peringatan Hari Buruh Tahun 2025 di Monas.

“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” kata Prasetyo di Istana, Senin (8/6/2026).

Prasetyo menyebutkan, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan menunjuk Said yang diketahui sebagai tokoh ketenagakerjaan dan aktif memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Alumnus SMA Taruna Nusantara (Tarnus) itu mengatakan, baik Dewan Buruh maupun Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan buruh pada pokoknya memiliki fungsi yang sama.

Dengan skema ini, diharapkan komunikasi presiden terkait isu ketenagakerjaan bisa lebih intens, cair, dan tidak terlalu birokratis.

“Sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tutur Prasetyo.

Pelantikan Said Iqbal

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal menjadi penasihat khususnya.

Ia memiliki tugas khusus membantu presiden dalam menangani isu kesejahteraan buruh.

Said mengaku terdapat tiga tugas yang harus dijalankan saat menjadi penasihat presiden.

Ketiga tugas itu adalah memberikan masukan terkait kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security) bagi pekerja, dan jaminan sosial (social security).

"Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh," ujar Said di Istana, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto batal membentuk Dewan Buruh setelah menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Adapun Said Iqbal merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan wacana pembentukan Dewan Buruh sebelumnya disampaikan presiden dalam peringatan Hari Buruh Tahun 2025 di Monas.

“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” kata Prasetyo di Istana, Senin (8/6/2026).

Prasetyo menyebut, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan menunjuk Said yang diketahui sebagai tokoh ketenagakerjaan dan aktif memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) itu mengatakan, baik Dewan Buruh maupun Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan buruh pada pokoknya memiliki fungsi yang sama.

Dengan skema ini, diharapkan komunikasi presiden terkait isu ketenagakerjaan bisa lebih intens, cair, dan tidak terlalu birokratis.

“Sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal menjadi penasihat khususnya.

Ia memiliki tugas khusus membantu presiden dalam menangani isu kesejahteraan buruh.

Said mengaku terdapat tiga tugas yang harus dijalankan saat menjadi penasihat presiden.

Ketiga tugas itu adalah memberikan masukan terkait kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security) bagi pekerja, dan jaminan sosial (social security).

Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh," ujar Said di Istana, Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada kemarin, Senin (8/6/2026). Pengangkatan Said Iqbal menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang.

Seusai dilantik di Istana Negara kemarin, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugasnya dalam membantu Presiden Prabowo. Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan fokus kepada kesejahteraan buruh.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, Prabowo juga telah melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April lalu (27/4/2026).

Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Kehadiran baik Said Iqbal serta Hasan Nasbi di posisi Penasihat Khusus Presiden itu menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang. Terdapat nama-nama yang telah lama berkecimpung di militer hingga pemerintahan seperti Wiranto serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Prabowo.

Kemudian, Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di era Prabowo.

Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM hingga Menteri Pertahanan di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini pun menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi di era Prabowo.

Berikut daftar 10 Penasihat Khusus Presiden:

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

5. Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

6. Terawan Agus Putranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

7. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

8. Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

9. Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan alasan di balik penunjukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Said Iqbal sebagai penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rekam jejak Said Iqbal sebagai tokoh serikat pekerja menjadi pertimbangan utama Presiden dalam menunjuknya sebagai penasihat khusus.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan terutama mengenai isu-isu perburuhan,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden berharap keberadaan Said Iqbal di lingkaran penasihat presiden dapat membuat komunikasi pemerintah dengan kelompok buruh berlangsung lebih intensif.

“Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuhan kita,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa penunjukan tersebut juga berkaitan dengan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

Menurutnya, pemerintah telah mengkaji berbagai skema untuk mewujudkan tujuan pembentukan dewan tersebut. Namun, setelah dilakukan pendalaman, pemerintah menilai terdapat alternatif yang lebih efektif untuk menjembatani aspirasi pekerja.

“Kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memilih menunjuk seorang tokoh buruh secara langsung untuk menjadi penasihat di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa secara substansi tujuan yang hendak dicapai tetap sama dengan gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, yakni menciptakan ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah dan pekerja.

“Secara esensi yang diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis, di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini kembali menjadi panggung bagi suara pekerja untuk didengar. Di tengah sorotan publik, tuntutan yang mengemuka tidak lagi sekadar berkutat pada isu klasik ketenagakerjaan, melainkan mulai merambah ke ranah kebijakan fiskal yang dinilai berperan langsung terhadap kesejahteraan buruh.

Gelombang aspirasi itu mencerminkan perubahan arah perjuangan serikat pekerja. Selain persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan praktik outsourcing, buruh kini menyoroti struktur perpajakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Pajak tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dorongan reformasi pajak menjadi salah satu tuntutan utama. Serikat buruh mengusulkan penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga dana pensiun. Di sisi lain, mereka juga menginginkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, lebih tinggi dari ketentuan saat ini sebesar Rp4,5 juta.

Namun, tuntutan tersebut hadir di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hingga kuartal I/2026, defisit anggaran tercatat mendekati 1% dari produk domestik bruto (PDB). Di saat yang sama, beban bunga utang telah mencapai sekitar Rp144,3 triliun, menyerap porsi signifikan dari belanja negara dan mempersempit fleksibilitas pemerintah dalam merespons berbagai tuntutan.

Struktur penerimaan pajak juga menunjukkan tantangan tersendiri. Penerimaan dari PPN dan PPnBM masih menjadi kontributor terbesar, sementara porsi pajak penghasilan pekerja tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kondisi ini membuat setiap rencana relaksasi pajak harus dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Di tengah dilema tersebut, pemerintah mencoba mencari jalan tengah. Sejumlah kebijakan mulai digulirkan, mulai dari pembentukan satgas mitigasi PHK hingga peningkatan perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online. Langkah ini menunjukkan adanya upaya merespons tekanan ketenagakerjaan tanpa langsung mengorbankan penerimaan negara.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei dinilai menjadi momentum refleksi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Di tengah tuntutan kenaikan upah yang terus mengemuka, pendekatan baru mulai menguat, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh melalui penurunan beban biaya hidup sehari-hari.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengatakan pendekatan melalui sejumlah kebijakan yang mulai didorong pemerintah, seperti rencana pemangkasan potongan tarif ojek online (ojol), penyediaan perumahan pekerja, hingga fasilitas daycare di kawasan kerja dinilai menyasar langsung akar persoalan kesejahteraan buruh.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi gaji. Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan sepanjang 2026. Insentif ini berlaku untuk pegawai di lima sektor usaha tertentu dengan sejumlah syarat.

“Kesejahteraan tidak selalu soal menaikkan gaji, tapi juga tentang menurunkan beban pengeluaran harian. Jika direalisasikan, ini sangat membantu pekerja,” ujarnya kepada Kompas.com pada Sabtu (2/5/2026).

Rahma menjelaskan, salah satu kebijakan yang paling disorot adalah rencana pemangkasan potongan aplikator bagi pengemudi ojol.

Saat ini, potongan platform berkisar 15 hingga 20 persen, yang kerap dikeluhkan memberatkan mitra pengemudi.

Menurutnya, jika potongan tersebut dapat ditekan di bawah 10 persen, maka pendapatan bersih pengemudi berpotensi meningkat secara instan tanpa harus menambah jam kerja.

Namun, Rahma mengingatkan bahwa diperlukan regulasi yang kuat agar perusahaan tidak mengalihkan beban melalui pengurangan insentif di sisi lain.

Selain itu, program perumahan pekerja yang terintegrasi dengan kawasan industri dinilai dapat menekan salah satu beban terbesar buruh, yakni biaya tempat tinggal dan transportasi.

Dengan hunian yang dekat dengan lokasi kerja, pengeluaran harian dapat ditekan secara signifikan.

“Kebijakan ini bisa menjadi bentuk upah tidak langsung. Tapi kuncinya ada pada lokasi dan skema pembiayaan yang tidak memberatkan buruh,” kata Rahma.

KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN Aksi Hari Buruh di DPR, Jumat (1/5/2026).

Di sisi lain, penyediaan fasilitas daycare menjadi isu krusial, terutama bagi buruh perempuan dan pasangan muda.

Selama ini, banyak pekerja yang terpaksa berhenti bekerja karena tingginya biaya pengasuhan anak.

Menurut Rahma, keberadaan daycare di area kerja dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan rasa aman bagi pekerja.

Kebijakan ini juga berpotensi mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa implementasi dan pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut.

Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan berpotensi tidak memberikan dampak nyata di lapangan.

Lebih jauh, pendekatan penurunan biaya hidup dinilai sebagai strategi yang lebih adaptif di tengah tekanan ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Dengan menjaga pengeluaran tetap terkendali, kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.

Ke depan, keseimbangan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh tetap menjadi kunci.

Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, kesejahteraan buruh tidak lagi semata diukur dari kenaikan gaji, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa tidak hanya soal menyampaikan keresahan atas segala problematika kebijakan pemerintah, tetapi dapat diisi dengan acara yang menghibur seperti konser mini.

Hal ini seperti yang dilakukan massa buruh yang melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka memperingati Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, mobil pick up disulap menjadi panggung, lengkap dengan alat musik drum, gitar, bass, mic, sampai soundsystem.

Masing-masing perwakilan aliansi buruh bergantian untuk tampil di tengah-tengah tuntutan terhadap kesejahteraan buruh. Di sela-sela penampilan, vokalis menyisipkan pernyataan yang menggunggah semangat massa unjuk rasa

"Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia," ucap vokalis.

Sebagian massa yang hadir tampak antusias bernyanyi layaknya konser di acara besar. Mereka mengepalkan tangan dengan mengarahkan ke atas, penuh semangat.

Diketahui, ada sejumlah tuntutan seperti mempercepat pengesahan UU Ketenagakerjaan, kenaikan upah, hingga meminta status driver ojek online dari mitra menjadi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons terhadap pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Kepala Negara mengumumkan antara lain Keputusan Presiden (Keppres) No. 10/2026 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, hingga penerbitan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol).

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot menyampaikan, dunia usaha pada prinsipnya mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan melalui kebijakan tersebut.

“Dari perspektif Kadin, ini dapat menjadi peluang positif jika diimplementasikan dengan tepat,” kata Subchan kepada Bisnis, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, keberadaan Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh dapat memberikan peringatan dini alias early warning system mengenai potensi PHK.

Dengan demikian, perusahaan akan dapat melakukan penyesuaian lebih dini. Dia juga menyoroti peluang terbangunnya keberlanjutan dan stabilitas hubungan industrial atas keberadaan entitas tersebut.

Selain itu, dia menilai bahwa terbitnya Perpres Ojol akan mendorong kepastian regulasi di sektor ekonomi digital, khususnya transportasi online.

Namun, pihaknya berharap agar pemerintah tetap menjaga fleksibilitas model bisnis, khususnya di sektor digital dan gig economy.

“Kami menekankan bahwa implementasi kebijakan harus tidak menambah beban biaya baru yang signifikan bagi pelaku usaha,” ujar Subchan.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) bersama sejumlah pimpinan konfederasi buruh dan pejabat negara lainnya.

Selain mengumumkan Satgas PHK dan Perpres Ojol, Prabowo juga menyampaikan kebijakan Perpres No. 25/2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 yang berfokus terhadap perlindungan awak kapal perikanan, percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan, hingga kebijakan perumahan dan transportasi buruh yang terintegrasi dalam program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato panjang dan penuh pesan politik-ekonomi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026).

Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya membela buruh, sekaligus memaparkan berbagai kebijakan strategis yang telah dan akan dijalankan pemerintah.

Berikut pidato lengkap Presiden di Hari Buruh:

Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul pada hari yang bersejarah ini, 1 Mei, May Day, Hari Buruh seluruh dunia.

Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh.

Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih.

Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya. Itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin. Dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam satu tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh.

Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Dan bulan ini juga, saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.

Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun. Bahkan selama republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Belum pernah ada.

Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga kita entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga.

Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya terharu. Saya diundang di tengah-tengah saudara-saudara. Karena, karena saya menyadari, saya merasakan, dan sayamenghormati perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia. Seorang bekerja dengan halal. Seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari. Seorang yang bekerja dengan jujur.

Pengalaman saya, banyak orang yang tidak jujur. Para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalahorang-orang yang jujur. Orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin nggak jelas. Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling. Nggak habis pikir aku. Nggak habis pikir.

Saudara-saudara, saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda, saya masuk tentara. Saya masuk tentara ingin menjaga negara ini. Ingin membela negara ini. Ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan! Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling! Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar! Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya!

Saya tidak rela! Pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek, dengan pengusaha-pengusaha serakah!

Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa. Tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya. Tapi kalau kayanya ngerampok.

Saudara-saudara sekalian, saya lima kali pengen jadi presiden. Lima kali. Empat kali gue kalah. Tapi saya merasa, buruh, tani dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara.

Hanya kita tahu, kadang-kadang merekalah banyak akal. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah, saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya.

Sisa, sisa hidup saya. Sisahidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian.

Anda tanya semua menteri saya, saya memberi instruksi, saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Itu sudah benar. Nggak usah ragu-ragu.

Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan. Perlu saya

bacakan?

Buruh: (Enggak)

Ini udah bagus ini.Saudara-saudara sekalian. Saya ingin menggambarkanbahwa... ini sudah dibikin ini pidato, gue baca ya?

Saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh.

Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian.

Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir.

Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi kita, tidak lama lagi, kita akan swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara.

Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan.

Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak. Daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Iniakan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudarasekalian.

Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah. Rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini. Sudah sampai 350.000 rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah kita akan mulai tahun ini juga. 1 juta rumah.

Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah. Rumah susun 100.000.

Dan saya perintahkan harus ada sekolah. Harus ada fasilitas olahraga. Harus ada daycare. Harus ada rumah sakit. Dan yang paling penting, harus ada transport, transportasi entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik.

Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu, bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini, lupunya pemimpin di belakang gue maunya gratis aja semua itu. Tenang, tenang, tenang, sebentar.

Eh, saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi Presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Dia, mereka bikin, mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian.

Sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektar yang kita kuasai kembali. Kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali 8 juta hektar. Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal. Ribuan. Dan ini kita akan kelola dan ini nanti akan kita kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Berapa? Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut.

Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan nggak mungkin lari ke mana-mana.

Saudara-saudara sekalian,selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?

Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5 persen satu tahun.

Saudara-saudara. Ojol, Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana Ojol, setuju 20persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? Sepuluh? Kalian minta 10 persen? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen.

Enak aje. Lo yang keringat dia yang dapet duit, sori aje. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia.

Bagaimana? Sudah cukup? Sudah bosan? Masa nggak bosan dengar pidato? Lebih baik dangdut aja ya, gimana?

Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.

Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus.Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500.

Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Hidupnya akan sejahtera.

Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka.

Saudara-saudara sekalian. Kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasionline.

Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.

Kita juga telah menaikkan upah minimum. Kita tambah rumah bersubsidi untuk buruh. Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir. Kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas. Kita memberi 50 persen diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh.

Saudara-saudara sekalian, kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar Rp500 triliun.

Saudara-saudara. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaatatau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita.

Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG ekonomi kita hidup di mana-mana saudara-saudara sekalian. rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan.

Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan Saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera saudara-saudara sekalian.

Kita juga saya perintahkan tadi sudah saya umumkan kita akan membangun 1 juta rumah dan kita akan berjuang segera kita bangun 1 juta rumah ini. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak.

Bayangkan, satu rumah membutuhkan lima orang bekerja. Berarti tiap tahun mungkin kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja.

Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian dari saya.

Selamat berjuang.

Selamat bekerja.

Hidup buruh! Hidup rakyat! Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

"Tadi saya mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," kata Presiden menjelaskan.

Ia menekankan bahwa durasi cicilan bisa disesuaikan mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun agar tidak memberatkan kantong para pekerja. Presiden meyakini skema ini aman karena buruh, petani, dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menetap dan produktif di wilayahnya.

Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional yang disambut oleh sejumlah tokoh buruh yang hadir, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet kebijakan dan regulasi baru yang telah diteken pemerintah dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Kebijakan tersebut mencakup perlindungan buruh, pekerja informal, hingga sektor kelautan.

Dalam pembukaannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membela kelompok pekerja dan masyarakat kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang disebut sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

“Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun," kata Prabowo dalam forum tersebut.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Lebih lanjut, dia bahkan menegaskan negara siap turun tangan jika perusahaan tidak mampu bertahan.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia," ucapnya.

Perpres Perlindungan Ojol dan Bagi Hasil 92%

Di sektor ekonomi digital, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

"Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Dorong RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

Dalam pidatonya, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Prabowo.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar 500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan dedikasinya untuk rakyat Indonesia, terutama kelompok yang masih hidup dalam keterbatasan.

"Sisa, sisa hidup saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian," tandas Prabowo.