Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini kembali menjadi panggung bagi suara pekerja untuk didengar. Di tengah sorotan publik, tuntutan yang mengemuka tidak lagi sekadar berkutat pada isu klasik ketenagakerjaan, melainkan mulai merambah ke ranah kebijakan fiskal yang dinilai berperan langsung terhadap kesejahteraan buruh.

Gelombang aspirasi itu mencerminkan perubahan arah perjuangan serikat pekerja. Selain persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan praktik outsourcing, buruh kini menyoroti struktur perpajakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Pajak tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dorongan reformasi pajak menjadi salah satu tuntutan utama. Serikat buruh mengusulkan penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga dana pensiun. Di sisi lain, mereka juga menginginkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, lebih tinggi dari ketentuan saat ini sebesar Rp4,5 juta.

Namun, tuntutan tersebut hadir di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hingga kuartal I/2026, defisit anggaran tercatat mendekati 1% dari produk domestik bruto (PDB). Di saat yang sama, beban bunga utang telah mencapai sekitar Rp144,3 triliun, menyerap porsi signifikan dari belanja negara dan mempersempit fleksibilitas pemerintah dalam merespons berbagai tuntutan.

Struktur penerimaan pajak juga menunjukkan tantangan tersendiri. Penerimaan dari PPN dan PPnBM masih menjadi kontributor terbesar, sementara porsi pajak penghasilan pekerja tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kondisi ini membuat setiap rencana relaksasi pajak harus dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Di tengah dilema tersebut, pemerintah mencoba mencari jalan tengah. Sejumlah kebijakan mulai digulirkan, mulai dari pembentukan satgas mitigasi PHK hingga peningkatan perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online. Langkah ini menunjukkan adanya upaya merespons tekanan ketenagakerjaan tanpa langsung mengorbankan penerimaan negara.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai tuntutan buruh mengenai permasalahan ketenagakerjaan kembali disuarakan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Buruh mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan hingga permasalahan agraria yang berpengaruh terhadap pemanfaatan kaum buruh.

Ketua Umum KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno mengatakan aksi yang digelar di DPR merupakan upaya menyuarakan kondisi buruh saat ini di berbagai sektor.

“Dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk,” ujarnya saat audiensi bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (1/5/2026).

Dia menyebut permasalahan yang tidak pernah selesai adalah disparitas upah antardaerah. Dia menyebut upah minimum di sejumlah wilayah hanya sekitar Rp2,3 juta, sementara di daerah lain bisa mencapai Rp5,9 juta hingga Rp6 juta.

Dia menganggap kondisi ini memperlihatkan belum adanya standar upah yang layak secara nasional. Dia menyinggung dari 153 juta angkatan kerja, hanya 62 juta merupakan pekerja formal, tetapi sekitar 40% di antaranya berstatus tidak tetap.

“Informalisasi dari sistem tenaga kerja ini semakin masif dan ini berdampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh karena bukan pekerja tetap jadi hak-haknya banyak yang dilanggar,” kata Sunarno.

Dia juga menyoroti praktik outsourcing, kerja kontrak, hingga harian lepas yang dinilai melampaui batas regulasi, mulai dari jam kerja yang panjang sampai jaminan sosial belum memadai.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung mengenai status pengendara ojek online. Dia menginginkan status pengendara ojek daring bukan mitra, tetapi pekerja agar hak-hak ketenagakerjaan dapat terpenuhi.

“Kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara pihak ditentukan oleh pihak aplikator,” ujarnya.

Di luar isu ketenagakerjaan, Sunarno juga mendorong ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190 terkait perlindungan pekerja perikanan serta pencegahan kekerasan di tempat kerja.

Pada kesempatan yang sama Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyoroti ketimpangan agraria karena dinilai persoalan itu tidak terpisah dengan ketenagakerjaan. Dia menekankan hubungan erat antara akses tanah dan kondisi buruh.

“Tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Dia mencontohkan konflik agraria yang berdampak langsung pada buruh, termasuk penertiban kawasan hutan yang berimbas pada ribuan pekerja harian lepas.

Dewi menginginkan tanah-tanah adat yang disita seharusnya dikembalikan kepada pemangku adat setempat untuk menjaga keutuhan tradisi setempat.

Dia juga menyinggung aparat penegak hukum yang mengurusi bidang pertanian dan dianggap telah mengambil sebagian pekerjaan petani.

Respons DPR

Merespons tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan dimulai dari masukan buruh.

“Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian ini kan undang-undang baru,” ujarnya menjawab persoalan dari para buruh.

Dia menegaskan target pemerintah agar Undang-Undang Ketenagakerjaan rampung pada 2026. Dasco menyampaikan tujuan pengumpulan masalah dari para buruh agar UU menjawab semua persoalan sehingga terhindar dari gugatan Mahkamah Konstitusi setelah disahkan.

Terkait isu upah dan outsourcing, DPR mengarahkan penyelesaian melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang baru dibentuk.

Dia berhap melalui audiensi mampu mempercepat penanganan persoalan ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, kebijakan untuk pekerja platform masih dalam tahap simulasi. Pemerintah disebut tengah menyesuaikan model bisnis aplikator, termasuk menurunkan potongan komisi menjadi sekitar 8%.

Dia menambahkan pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojek online. Dasco menyampaikan upaya ini sebagai langkah untuk menguntungkan pengemudi ojek daring.

"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham," ucapnya.

Di samping itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut pihaknya tengah menyusun desain reforma agraria, termasuk pendataan desa dalam kawasan hutan dan inventarisasi konflik komunal.

“Kita ingin ada kebijakan satu peta terkait dengan soal pertanahan,” paparnya.

DPR juga berencana membentuk pusat koordinasi untuk mempercepat respons terhadap konflik di lapangan, sekaligus memperkuat pengawasan lintas komisi.

"Ini juga sedang kita inventaris. Nah memang muara kita nanti itu adalah one made policy. Yang kedua juga sedang dipikirkan memang terkait dengan badan. Badan pelaksana reforma agraria. Termasuk juga nanti soal-soal yang lainnya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demo Hari Buruh di Gedung DPR/MPR telah membubarkan diri dengan tertib. Dari pantauan Bisnis di lokasi, mereka mulai mengosongkan kawasan parlemen sejak pukul 17.50 WIB.

Demo yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB ini berlangsung secara kondusif. Tidak ada upaya pembubaran paksa dari aparat keamanan di lokasi.

Pukul 18.20 WIB, polisi membuka Jalan Gatot Subroto setelah mensterilkan jalanan dari benda benda yang dapat menganggu pengguna jalan.

Selama aksi berlangsung, massa menuntut sejumlah hak-hak buruh yang perlu disejahterakan seperti kenaikan upah, mempercepat pengesahan UU Ketenagakerjaan, hingga perubahan status dari mitra menjadi pekerja bagi pengendara ojek daring.

Selain itu, massa juga menggelar konser mini di mana mobil pikap diubah menjadi panggung, lengkap dengan alat musik seperti gitar, bass, drum, mic, hingga sound sistem.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah aliansi buruh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2026).

Demonstrasi dimulai dari depan Kawasan Industri Makassar (KIMA), lalu bergeser ke depan Kantor Polda Sulawesi Selatan. Setelah itu massa aksi kemudian bergerak ke Fly Over Makassar.

Koordinator Aksi dari Aliansi Pejuang Demokrasi Noval mengatakan, secara substansi, demonstrasi ini menekankan situasi buruh dan mayoritas rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan mendasar untuk bertahan hidup.

Buruh dianggap masih mengalami eksploitasi kerja, upah murah, hingga PHK sewenang-wenang. Selain itu, praktik kerja kontrak semakin longgar dan marak terjadi diskriminasi terhadap buruh perempuan dan disabilitas.

Belum lagi jaminan pendidikan dan kesehatan yang tidak diperhatikan, perampasan lahan untuk bekerja dan menghasilkan penghidupan, bahkan kriminalisasi.

Di sisi lain, pemerintahan saat ini justru menghamburkan uang pajak untuk pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat besar mencapai Rp355 triliun dan Koperasi Merah Putih Rp83 triliun.

"Angka yang sangat besar dan begitu timpang dibanding dengan jaminan perlindungan sosial untuk buruh yang hanya sekitar Rp1,2 triliun ketika kita kehilangan pekerjaan," seru Noval, Jumat (1/5/2026).

Salah satu massa aksi lainnya, Salman juga menegaskan bahwa situasi ketidakadilan yang dialami oleh pekerja tidak lepas dari segala bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan, seperti Undang-undang Cipta Kerja dan berbagai kebijakan lainnya.

"Parahnya, upaya untuk melancarkan implementasi seluruh kebijakan dan programnya pemerintah menggunakan pendekatan sekuritisasi dengan menempatkan militer di ranah sipil melalui revisi undang-undang TNI yang menambah peran-peran militer di ranah sipil dan memudahkan pemerintah menggunakan kekuatan militer tanpa proses legislasi di DPR," paparnya.

Sehingga dalam demonstrasi ini, aliansi buruh menyerukan persatuan seluruh rakyat, khususnya di Makassar. Adapun tuntutan dari massa aksi, di antaranya:

1. Sahkan RUU Ketenagakerjaan Berdasarkan Putusan MK;

2. Hentikan Praktik Perbudakan terhadap Buruh;

3. Revisi UU TNI;

4. Hentikan Keterlibatan Aparat di Ruang Akademik;

5. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Adil Gender;

6. Tolak perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 di Takalar, Sulawesi Selatan dan hentikan kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan ruang hidupnya;

7. Judicial Review UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020;

8. Wujudkan perlindungan yang komprehensif terhadap Perempuan Buruh Migran;

9. Berikan jaminan pekerjaan, cuti haid, hamil, melahirkan dan jaminan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja;

10. Akui dan lindungi pekerja perempuan di sektor informal, termasuk perempuan petani, perempuan nelayan dan pekerja rumah tangga;

11. Hentikan kriminalisasi terhadap buruh dan aktivis perempuan. Jamin kebebasan berserikat, berpendapat dan aksi tanpa represi;

12. Negara wajib menjamin perlindungan sosial bagi perempuan buruh, termasuk akses penuh terhadap jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta perlindungan bagi buruh informal dan pekerja rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa tidak hanya soal menyampaikan keresahan atas segala problematika kebijakan pemerintah, tetapi dapat diisi dengan acara yang menghibur seperti konser mini.

Hal ini seperti yang dilakukan massa buruh yang melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka memperingati Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, mobil pick up disulap menjadi panggung, lengkap dengan alat musik drum, gitar, bass, mic, sampai soundsystem.

Masing-masing perwakilan aliansi buruh bergantian untuk tampil di tengah-tengah tuntutan terhadap kesejahteraan buruh. Di sela-sela penampilan, vokalis menyisipkan pernyataan yang menggunggah semangat massa unjuk rasa

"Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia," ucap vokalis.

Sebagian massa yang hadir tampak antusias bernyanyi layaknya konser di acara besar. Mereka mengepalkan tangan dengan mengarahkan ke atas, penuh semangat.

Diketahui, ada sejumlah tuntutan seperti mempercepat pengesahan UU Ketenagakerjaan, kenaikan upah, hingga meminta status driver ojek online dari mitra menjadi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan orasi di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dia menyampaikan bahwa harapan kaum buruh akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, dia turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Dasco hingga Mensesneg karena telah mengumpulkan buruh di Monas.

"Insyaallah semua cita cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat bapak dan juga orang orang dekat bapak untuk bisa menyatukan kita semua, Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesneg, semua. Kami sehari hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini," ucapnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said, dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia. Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan orasi di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan terima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dia menyampaikan bahwa harapan kaum buruh akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, dia turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Dasco hingga Mensesneg karena telah mengumpulkan buruh di Monas.

"Insyaallah semua cita cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat bapak dan juga orang orang dekat bapak untuk bisa menyatukan kita semua, Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesneg, semua. Kami sehari-hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini," ucapnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan akan terjadi eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK apabila situasi terus memburuk," jelas Said dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No. 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 6.000 buruh se-Jawa Timur dipastikan bakal membanjiri jalanan Kota Surabaya dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026) mendatang.

Aksi tersebut merupakan bagian dari aliansi besar Gerakan Serikat Pekerja (Gesper) Jatim yang terdiri atas lima konfederasi dan 15 federasi serikat pekerja. Massa aksi berasal dari kantong-kantong industri seperti Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Tuban.

Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat menjelaskan mobilisasi massa akan didukung oleh 50 unit bus, 10 truk mobil komando, serta ribuan sepeda motor. Adapun titik aksi utama akan dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya

"Aksi ini menjadi momentum untuk menagih komitmen pemerintah agar tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada buruh," ungkap Nuruddin, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan rencana rute, ribuan buruh akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Akbar dan beberapa titik lain sebelum bergerak menuju titik kumpul utama di depan BG Junction Mall pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, massa direncanakan melakukan aksi long march menuju Kantor Gubernur Jatim pada pukul 14.00 WIB.

Dalam aksi kali ini, buruh se-Jatim membawa 21 tuntutan, baik di skala nasional maupun lokal.

Tuntutan nasional

1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSP-PB.

2. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).

3. Hentikan ancaman PHK akibat dampak perang global.

4. Reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta menaikkan PTKP.

5. Berantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.

6. Segera ratifikasi Konvensi ILO 190.

7. Berikan perlindungan bagi pekerja digital platform.

8. Tingkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

9. Jamin akses layanan kesehatan bagi peserta PPU BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja.

10. Potongan tarif ojol maksimal 10%.

Tuntutan lokal

Untuk tuntutan lokal, buruh se-Jatim menuntut realisasi komitmen yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan May Day tahun lalu.

1. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait revisi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan.

2. Evaluasi sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai merugikan pekerja.

3. Penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.

4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon.

5. Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing.

6. Penegakan kebijakan UMK dan UMSK.

7. Pembentukan Satgas Pencegahan PHK.

8. Kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.

9. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

10. Peningkatan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi.

11. Kajian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Nuruddin menegaskan aksi May Day 2026 ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan buruh Jawa Timur untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, hingga kepastian hukum bagi segenap kaum pekerja.

"Selain itu, aksi ini juga menjadi momentum untuk menagih komitmen pemerintah agar tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada buruh," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — ‘Kado’ kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh alias May Day 2026 kembali dinanti di tengah tekanan terhadap kelangsungan dan tenaga kerja industri Tanah Air. Tuntutan buruh pun terbentang dari perlindungan tenaga kerja hingga penyelamatan industri yang beriringan dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ tersebut dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang. Menurutnya, kepala negara akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan kepada massa buruh yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh dari berbagai konfederasi akan berkumpul sejak pagi hari di kawasan Monas. Dia juga menyebut bahwa Prabowo akan berdiri bersama pimpinan konfederasi buruh sebagai cerminan keberpihakan terhadap tenaga kerja.

Andi Gani lantas mengeklaim bahwa secara garis besar, Kepala Negara juga akan segera mengumumkan kebijakan yang mengatur terkait praktik kerja alih daya alias outsourcing, hingga susunan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Namun, dia mengaku enggan mendahului pengumuman Presiden.

PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa di samping peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh, ketahanan industri dinilai juga menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK di tengah gejolak global. Dengan demikian, produktivitas industri dapat tetap terjaga.

“Sehingga apa pun situasi yang terkait gejolak, entah itu ekonomi, entah itu politik secara global, industri dalam negeri tidak akan terlalu banyak terpengaruh,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Dia lantas menyoroti praktik impor yang dinilai menekan produk domestik. Pembatasan impor barang sejenis dan pemberantasan impor ilegal menjadi tuntutan utama untuk menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, buruh juga meminta insentif modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta perlindungan pasar domestik. Hal ini dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan agar industri dalam negeri lebih resilien.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah isu dalam May Day tahun ini. Pertama, pihaknya menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran. Terdapat pula reformasi pajak perburuhan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dituntut naik menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta, hingga pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Selain itu, terdapat tuntutan agar potongan aplikator ojek daring diturunkan, revisi UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

STABILITAS KEBIJAKAN

Dari kalangan dunia usaha, peringatan Hari Buruh dinilai menjadi momentum untuk menciptakan stabilitas kebijakan bagi industri dan tenaga kerja. Dialog yang produktif juga dipandang dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghadapi sejumlah tantangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa terciptanya stabilitas kebijakan ketenagakerjaan dan kepastian hukum menjadi harapan dunia usaha terhadap pemerintah, seiring peringatan May Day setiap tahunnya.

“Salah satunya terkait kepastian formula upah minimum dan aturan ketenagakerjaan, tentu merujuk pada kondisi terkini," kata Diana saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global, baik dari segi ekspor maupun impor. Harapannya, PHK massal dapat dicegah, sebagaimana pasar domestik dan daya beli masyarakat yang terjaga lantaran konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Diana juga menjelaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi yang dapat memudahkan aliran investasi masuk, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Teruntuk pekerja, dia berharap akan terciptanya dialog yang produktif guna mengatasi tantangan bisnis.

"Juga fleksibilitas kerja, di mana di tengah tekanan ekonomi, kami berharap para buruh dapat memahami perlunya efisiensi operasional perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa 11 tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi para buruh pada tahun ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas). Dia menuturkan, aksi akan dilakukan secara tertib dan Damai.

Said juga mengatakan aksi tersebut juga akan dilakukan pada beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Lampung, Banten, Surabaya, dan lainnya.

"Isu-isu yang dibawa itu adalah yang ada di anggota KSPI dan juga tentunya rakyat umum," katanya dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Secara terperinci, Said menuturkan tuntutan pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh. Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

Ancaman serupa juga disebut terjadi di industri semen yang mengalami kelebihan pasokan. KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh (May Day) yang akan digelar pada 1 Mei 2026. Aksi ini disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi buruh yang dijamin konstitusi, sekaligus penegasan bahwa sejumlah persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa isu-isu yang diangkat dalam May Day tahun ini sebagian besar merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Hal itu, menurutnya, menunjukkan belum adanya prioritas serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh.

“Isu pertama dan paling utama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

6 Poin Tuntutan Hari Buruh 2026

Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:

1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) dan kebijakan upah murah
3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan PTKP
5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

Said menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, bukan sekadar revisi. Namun hingga saat ini, ia menilai belum ada kejelasan terkait draf resmi aturan tersebut.

Selain itu, KSPI juga menyoroti belum terealisasinya komitmen pemerintah terkait penghapusan outsourcing. Menurut Said, praktik alih daya justru masih marak dan disertai kebijakan upah murah yang semakin menguat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dipicu oleh situasi ekonomi global maupun kebijakan domestik, termasuk kebijakan impor kendaraan. Kondisi ini dinilai memperburuk ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Di sisi fiskal, KSPI mendorong reformasi pajak yang lebih berpihak pada buruh. Salah satu usulan konkret adalah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna menjaga daya beli masyarakat. Aksi May Day 2026 diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia.

“Aksi May Day 2026 akan diikuti oleh anggota KSPI bersama organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 50.000 orang. Sementara di daerah lain, aksi akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Di luar enam tuntutan utama tersebut, KSPI juga menyoroti isu kenaikan upah minimum 2026 sebagai agenda mendesak. Organisasi buruh ini menilai selama bertahun-tahun pekerja terjebak dalam rezim upah murah yang berdampak pada penurunan daya beli.

KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5%. Angka tersebut dinilai realistis karena didasarkan pada perhitungan inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta indikator lain yang relevan, termasuk merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KSPI, kebijakan penetapan upah tahun sebelumnya yang menggunakan nilai indeks tertentu mendekati 0,9 seharusnya menjadi acuan. Penurunan nilai alpha ke kisaran 0,2–0,7 dinilai tidak memiliki dasar objektif dan berpotensi merugikan buruh. Organisasi ini juga menepis anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu penutupan perusahaan. KSPI menegaskan bahwa penyebab PHK jauh lebih kompleks dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan upah.

Melalui rangkaian tuntutan dan aksi ini, KSPI berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga sederet janji pemerintah menjelang hari buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk menekan parlemen agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut hasil uji formil UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan konkret dari pembahasan rancangan beleid tersebut, seperti belum tersusunnya naskah akademik.

Padahal, putusan MK tersebut memberikan tenggat waktu pembentukan aturan baru hingga Oktober 2026 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menagih komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025.

Prabowo sebelumnya menyampaikan sejumlah agenda prioritas terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, menurut Suparno, implementasi dari komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai pembentuk kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suparno menyebut bahwa serikat buruh akan melanjutkan aksi hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Selain itu, tekanan juga akan terus dilakukan pihaknya hingga mendekati batas waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang ditetapkan MK pada Oktober 2026.