Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan formula pengupahan dengan mengerek indeks tertentu (alfa) dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9 mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang signifikan. Kondisi ini diprediksi membuat upah minimum di sejumlah daerah menembus ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Sebagai gambaran, dengan asumsi kenaikan 5%, UMP di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berpotensi naik dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.500.142 per bulan. Angka ini secara teknis telah melewati batas PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan sehingga memperluas basis pemajakan PPh Pasal 21 (pajak penghasilan karyawan) yang selama ini praktis hanya didominasi oleh pekerja di Jakarta.

Kendati demikian, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP yang tinggi tidak akan serta merta mendongkrak total penerimaan pajak secara agregat.

Dia menjelaskan bahwa hubungan antara kenaikan UMP dengan setoran PPh 21 dan PPh Badan (pajak penghasilan korporasi) sangat kompleks. Menurutnya, penggunaan data upah rata-rata sebenarnya lebih ideal untuk memproyeksikan potensi PPh 21 ketimbang sekadar melihat angka UMP.

"Mengapa? Bisa jadi dengan adanya kenaikan UMP, maka jumlah lapangan kerja yang diserap pada 2026 semakin sedikit. Ini dapat terjadi jika upah yang ditetapkan pada dasarnya sudah terlalu tinggi bagi industri," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Fajry memaparkan dua skenario simulasi dengan asumsi omzet usaha tetap. Pertama, jika UMP naik dan industri tetap mempertahankan jumlah tenaga kerja (penyerapan sama) maka penerimaan PPh 21 memang akan naik.

Kendati demikian, terdapat potensi trade-off, yaitu PPh Badan berpotensi berkurang karena beban gaji yang menjadi komponen pengurang penghasilan bruto (deductible expense) membengkak.

Kedua, jika kenaikan UMP direspons industri dengan mengerem rekrutmen atau mengurangi tenaga kerja maka penerimaan PPh 21 akan stagnan, begitu pula dengan PPh Badan.

Hanya saja, Fajry mengakui bahwa dalam jangka pendek, sifat permintaan tenaga kerja cenderung kaku. Perusahaan biasanya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian struktur tenaga kerja. "Dalam jangka pendek, kemungkinan besarnya penerimaan PPh 21 akan meningkat," tuturnya.

Dampak ke Setoran Pajak Korporasi

Lebih lanjut, Fajry menekankan bahwa dampak kenaikan upah terhadap PPh Badan tidak bisa dilihat secara tunggal. Dia menjelaskan bahwa PPh Badan akan menurun apabila kenaikan beban tenaga kerja melebihi kenaikan pendapatan bruto perusahaan. Sebaliknya, jika pertumbuhan pendapatan bruto mampu melampaui kenaikan beban gaji maka setoran PPh Badan tetap bisa terjaga.

Fajry juga meluruskan lini masa dampak penerimaan pajak korporasi. Menurutnya, efek kenaikan UMP 2026 terhadap setoran PPh Badan baru akan tercermin secara riil pada pembukuan tahun pajak 2027. "Sedangkan untuk PPh Badan tahun 2026 lebih ditentukan pada kinerja korporasi pada tahun 2025 ini," tutup Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan batas atau baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Saat ini, batas PTKP wajib pajak orang pribadi (WP OP) sebesar Rp54 juta untuk laki-laki atau perempuan lajang. Bagi yang sudah menikah maka ditambah Rp4,5 juta menjadi Rp58,5 juta.

"Kami diskusikan," ujar Purbaya usai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak akan membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif di 2026 sembari menunggu ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi. Penerimaan pajak 2026 ditargetkan Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%.

Di samping itu, pemerintah masih akan memberikan sederet insentif bagi sejumlah wajib pajak (WP) khususnya UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi UMKM, pemerintah melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sampai dengan 2029. Mereka yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif setengah persen, sedangkan dibebaskan PPh untuk yang beromzet di bawah Rp 500 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun juga tetap bebas PPh. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP.

Dia menyebut pemaparan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak saat media gathering di Bali, Selasa (25/11/2025), hanya menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta.

"Tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP. PTKP tetap Rp54 juta. Hanya ingin menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta," terang Rosmauli kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, November 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan batas atau baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Saat ini, batas PTKP wajib pajak orang pribadi (WP OP) sebesar Rp54 juta untuk laki-laki atau perempuan lajang. Bagi yang sudah menikah maka ditambah Rp4,5 juta menjadi Rp58,5 juta.

"Kami diskusikan," ujar Purbaya usai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak akan membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif di 2026 sembari menunggu ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi. Penerimaan pajak 2026 ditargetkan Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%.

Di samping itu, pemerintah masih akan memberikan sederet insentif bagi sejumlah wajib pajak (WP) khususnya UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi UMKM, pemerintah melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sampai dengan 2029. Mereka yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif setengah persen, sedangkan dibebaskan PPh untuk yang beromzet di bawah Rp 500 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun juga tetap bebas PPh. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP.

Dia menyebut pemaparan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak saat media gathering di Bali, Selasa (25/11/2025), hanya menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta.

"Tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP. PTKP tetap Rp54 juta. Hanya ingin menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta," terang Rosmauli kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, November 2025 lalu.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bagi setiap korporasi, akhir tahun tidak hanya soal perayaan menyambut pergantian tahun dan menyusun target tahun depan. Tetapi juga soal rutinitas lain yang cukup pelik, yaitu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan.

Memang, dalam dua tahun terakhir, rutinitas menghitung pajak karyawan tahunan itu semakin menantang. Terutama, sejak berlakunya mekanisme penghitungan PPh pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Ketentuan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Sebetulnya, membuat proses hitung PPh Pasal 21 bulanan lebih mudah, tetapi menimbulkan konsekuensi di akhir tahun.

Dengan tarif TER, perusahaan tidak perlu lagi dipusingkan dengan beragam variable ketika menghitung PPh Pasal 21 pada bulan Januari-November. Misalnya, tidak perlu pusing dengan kategori penghasilan teratur dan tidak teratur, hingga biaya-biaya pengurang penghasilan seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan TER, pemotongan PPh 21 cukup dilakukan dengan mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto. Jadi, tidak perlu lagi menghitung satu per satu komponen pengurang seperti skema lama.

Bukan Tarif Aktual
Perlu dipahami, TER bukanlah tarif tunggal yang menggantikan semuanya. Berdasarkan PP 58 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 sebetulnya masih mengacu pada dua sistem tarif, yaitu tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh dan tarif efektif (TER) itu sendiri.

Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan TER setiap bulan, dari Januari hingga November, untuk memotong pajak karyawan. Lalu pada Desember, semua perhitungan dikoreksi kembali menggunakan tarif progresif aktual.

Di titik inilah persoalan muncul. Selisih antara hasil pemotongan menggunakan TER bulanan dan perhitungan aktual akhir tahun menghasilkan kondisi "kurang bayar" atau "lebih bayar". Jika terjadi kurang bayar, perusahaan harus menanggung kekurangannya di bulan Desember.

Namun jika lebih bayar, perusahaan justru berkewajiban mengembalikan kelebihan potongan kepada karyawan. Aturan ini bahkan tetap berlaku meskipun karyawan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dampak pada Tren Penerimaan
Data APBN KITA mencatat fenomena yang mengkhawatirkan. Sejak diterapkannya TER, lebih bayar PPh 21 mencapai Rp16,5 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka ini membuat penerimaan PPh 21 anjlok dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, kebijakan yang digadang-gadang sebagai simplifikasi justru menimbulkan distorsi baru dalam arus kas negara maupun korporasi.

Bagi perusahaan, dampaknya terasa langsung pada likuiditas. Mereka harus menyediakan dana ekstra untuk menutup kekurangan bayar di akhir tahun, sekaligus menanggung risiko pengembalian lebih bayar kepada karyawan.

Di sisi lain, jika perbedaan antara estimasi dan realisasi terlalu besar, manajemen keuangan bisa terganggu, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki ruang arus kas longgar.

Lebih rumit lagi, bagi Wajib Pajak Bukan Pegawai, skema TER menciptakan ketidakjelasan baru. Ketika terjadi lebih bayar, siapa yang sebenarnya berhak mengajukan restitusi, perusahaan atau individu penerima penghasilan?

Jika beban administratif itu dialihkan ke Wajib Pajak, maka mereka harus menghadapi prosedur restitusi yang panjang dan tidak jarang melelahkan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses klarifikasi dengan otoritas pajak.

Dalam konteks ini, klaim penyederhanaan terasa paradoks dengan faktanya. Bukannya mempermudah, TER justru berpotensi memindahkan kerumitan dari awal tahun ke akhir tahun.

Bagi banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki jumlah karyawan besar, mekanisme ini berarti tambahan biaya administrasi dan risiko arus kas yang lebih besar, sebuah "cost of doing business" baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.

TER Idealnya Opsional
Dalam beberapa kesempatan DJP menyatakan bahwa struktur TER akan dievaluasi dan disesuaikan bila diperlukan. Pernyataan itu kini layak ditagih realisasinya. Sebab, jika penerapan TER tetap dijalankan tanpa koreksi, maka yang terjadi bukanlah simplifikasi, melainkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik narasi efisiensi.

Penyederhanaan seharusnya diarahkan pada segmen yang memang membutuhkan kemudahan, seperti UMKM yang belum memiliki sistem payroll memadai. Sementara bagi perusahaan menengah dan besar yang telah lama menggunakan perangkat lunak penggajian otomatis, penerapan TER justru memaksa mereka melakukan penyesuaian sistem baru yang tidak perlu, bahkan menambah biaya implementasi.

Kebijakan pajak tidak boleh berhenti pada tujuan teknokratis semata. Ia harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Ketika simplifikasi menciptakan beban baru yang tidak proporsional bagi sebagian pihak, maka kebijakan itu kehilangan esensinya.

TER mungkin dimaksudkan untuk mempermudah, namun tanpa koreksi yang tepat, ia justru bisa menjadi simbol dari simplifikasi yang gagal memahami realitas pelaku usaha. Pemerintah perlu berani mengakui hal itu dan segera menepati janjinya untuk melakukan evaluasi sebelum akhir tahun membawa kompleksitas baru bagi semua pihak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia menyoroti banyak besaran pajak yang dikenakan terhadap uang pensiun dan pesangon pegawai. Dari kabar yang beredar, dinyatakan bahwa uang pesangon akan dikenakan pajak sebesar 25%.

Hal ini pun membuat dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sidang yang dilakukan, MK melalui Hakim Konstitusi Arsul Sani menolak gugatan keduanya.

Dalam Keputusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak cermat.

"Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji," tulis keputusan MK, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut, MK menilai permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para pemohon untuk diuji.

Namun, apakah benar pesangon dan uang pensiun dikenakan pajak sebesar 25%?

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Noor Rizky Firdhausy menjelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), uang pensiun menjadi objek pajak karena merupakan penghasilan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan salah satunya adalah iuran terkait program pensiun dan hari tua.

"Terlebih lagi, dalam pengenaan pajak uang pensiun, tetap terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperhitungkan. Dengan demikian, apabila uang pensiun yang diterima di bawah PTKP, uang pensiun tersebut tidak dikenakan pajak," jelas Noor, dikutip Kamis (6/11/2025).

Noor pun mengungkapkan terhadap uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang dalam kasus Rosul dikenakan pajak sebesar 25%, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

"Uang pesangon tersebut, sama dengan uang pensiun, merupakan penghasilan yang diterima yang belum pernah dikenakan pajak," katanya.

Berdasarkan Pasal 5 PP 68/2009, uang pesangon yang dikenakan pajak sebesar 25% adalah penghasilan bruto dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah. Dalam berita tersebut, dinyatakan setelah dipotong pajak 25%, penghasilan tersebut hanya cukup untuk 4-5 tahun untuk keluarga dengan anggota 5 orang.

Diasumsikan pesangon yang diterima adalah Rp 501 juta, setelah dipotong pajak, akan didapat nilai Rp 375 juta. Nilai tersebut apabila dibagi dengan 60 bulan (5 tahun), maka akan didapat nilai sebesar Rp 6,26 juta per bulan.

"Apabila dibandingkan dengan nilai PTKP untuk orang pribadi berstatus kawin dengan 3 tanggungan yaitu Rp 6 juta per bulan, nilai ini masih lebih besar ketimbang PTKP," papar Noor.

Menurut Rosul dan temannya, secara filosofis dan sosiologis pesangon, pension, THT, dan jaminan hari tua bukanlah laba atau keuntungan usaha melainkan hasil tabungan dan penghargaan terakhir atas jasa dan pengabdian selama masa kerja para pekerja.

Kedua pemohon memang mengakui akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat dan mereka khawatir dana pensiun mereka akan berkurang secara signifikan akibat pemotongan pajak.

Dari penelusuran CNBC Indonesia, ternyata ada pula gugatan lainnya terkait dengan pesangon, THT dan JHT ini. Perkara ini telah diserahkan kepada MK pada 10 Oktober 2025. Adapun, nomor perkara adalah 186/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (10/10/2025).

Pemohon pada perkara tersebut meminta agar pemerintah tidak mengenakan pajak atas pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam aturan itu, pegawai hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, penyelenggara acara, hingga taman rekreasi kini menikmati penghasilan penuh tanpa potongan pajak penghasilan mulai masa pajak Oktober hingga Desember 2025. Sementara itu, fasilitas serupa bagi sektor industri seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan kulit berlaku sepanjang tahun, dari Januari sampai Desember 2025.

Namun, langkah pemerintah ini dinilai belum cukup. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai kebijakan insentif pajak tersebut hanya menyentuh sebagian kecil pekerja, sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional tidak signifikan.

"Sekarang gini, yang dimaksud sekarang pemotongan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang katanya sampai Rp10 juta nggak kena pajak, itu sektor mana sih? Sektor tekstil tapi yang upahnya murah. Jadi sebenarnya kasih kepada kelompok jumlahnya kecil. Jadi saya bilang nggak signifikan," kata Said Iqbal saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Alih-alih menambah insentif pajak untuk sektor tertentu, Iqbal mendorong Purbaya agar menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan lebih berdampak luas terhadap peningkatan daya beli masyarakat, terutama bagi buruh yang bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

"Kalau mau PTKP-nya naikin jadi Rp7,5 juta. Seluruh buruh termasuk kita nih akan tidak terkena pajak. Efeknya apa? Karena tidak terkena pajak, uang yang dipegang kita kan jadi lebih. Pasti kita belanja. Kalau kita belanja, purchasing power naik," jelasnya.

Selain itu, Iqbal juga mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat dan menjaga daya saing industri dalam negeri.

"Pak Purbaya kalau nggak salah mulai menganalisa pajak-pajak mana yang membebani pengusaha. Mengurangi beban pajak bagus, contoh PPN diturunin, itu akan menguntungkan pengusaha tekstil dalam negeri. Karena produk lokalnya bisa bersaing dengan impor. Impor kan nanti kena tarif mahal," terang dia.

Menurutnya, penurunan PPN justru bisa berdampak positif bagi penerimaan pajak secara keseluruhan.

"Logikanya kan gini, kalau PPN turun, barang jadi murah. Barang murah, orang banyak beli dengan uang yang sama. Kalau orang beli, artinya kan pajak penghasilan jadi naik lagi. Karena banyak orang yang membeli barang, sehingga pabrik-pabrik, merekrut karyawan-karyawan. Karyawan yang direkrut oleh pabrik-pabrik itu kan akan ada PPh," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pekerja di sektor-sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, kafe (horeka); bar; spa; diskotek; klub malam; hingga karaoke yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 10 juta mulai saat ini mendapatkan insentif pajak dari pemerintah.

Insentif pajak berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah alias PPh 21 DTP itu telah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025. PMK yang merevisi PMK 10/2025 itu berlaku sejak 28 Oktober 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025, Rabu (29/10/2025).

Pasal 3 PMK 72/2025 menyebutkan, kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwista ini menjadi bagian dari perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP yang sebelumnya diberikan kepada pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.

Dalam PMK itu, juga disebutkan contoh penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi para pekerja di sektor pariwisata. Berikut ini detailnya:

PPh 21 DTP Pekerja Hotel

Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total penghasilan bruto nya sampai akhir 2025 menjadi senilai Rp 96.200.000.

Mulai Oktober 2025, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai yang bekerja pada pemberi kerja yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pariwisata.

Karena Tuan F menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Januari 2025 dan PT U memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan F berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, mulai Oktober sampai dengan Desember 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Desember 2025 atau masa pajak terakhir:

- Penghasilan bruto setahun: Rp 96.200.000,00
- Pengurangan berupa berupa Biaya jabatan setahun sebesar 5% x Rp96.200.000,00 dengan hasil Rp 4.810.000,00, sehingga penghasilan neto setahun Rp 91.390.000,00
- Penghasilan neto setahun itu lalu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp 54.000.000,00. sehingga penghasilan kena pajak setahunnya menjadi Rp 37.390.000,00.
- Dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 37.390.000,00 senilai Rp 1.869.500,00.
- PPh Pasal 21 terutang itu lalu dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah sampai dengan November 2025 senilai Rp 1.813.000,00 karena PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2025 dan November 2025 berdasarkan perhitungan tarif efektif (TER) per bulan.
- Lalu, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember 2025 Rp 56.500,00 yang juga mempertimbangkan TER.
- PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah itu merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT U pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan F, sehingga selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, Tuan F akan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2025, PT U membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tuan F dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Target jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2025 mengalami penurunan dibanding target yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk SPT tahunan 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan, target pelapor SPT tahunan 2025 sebanyak 14 juta orang. Angka ini lebih rendah dari target pada 2024 silam yang dipatok sebanyak 16,21 juta pelapor SPT.

"Nah untuk keseluruhan SPT tadi kurang lebih adalah 14 juta something, untuk wajib pajak orang pribadi 13 jutaan, untuk badan 1 jutaan," kata Rosmauli dalam acara media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, sebagaimana dikutip Selasa (21/10/2025).

Rosmauli menjelaskan, target pelaporan SPT 2025 yang akan berakhir batas waktunya pada Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi, dan April 2026 untuk wajib pajak badan itu didasari realisasi pelaporan SPT 2024.

Jumlah pelapor SPT pada 2024 memang juga masih jauh di bawah targetnya, yakni hanya 12,34 juta SPT berdasarkan data di Siaran Pers Nomor SP-10/2025. Angka ini setara 76,13% dari target saat itu.

Selain itu, Rosmauli mengatakan, perkiraan pelapor SPT itu juga mempertimbangkan potensi wajib pajak yang penghasilannya di bawah ambang batas penghasilan tidak kena pajak alias PTKP mengalami kenaikan.

Di sisi lain, juga mempertimbangkan jumlah wajib pajak UMKM yang penghasilannya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun mengalami pengurangan, serta ada potensi wajib pajak dengan status non efektif (NE) bertambah jumlahnya.

"Pertimbangan tadi kemungkinan bahwa pegawai yang di bawah PTKP bertambah, kemudian yang di bawah Rp 4,8 miliar (omzet per tahun UMKM) mungkin berkurang. Kemudian wajib pajak yang NE kemungkinan bertambah," ucap Rosmauli.

"Ini kan cuma pertimbangan-pertimbangan ya, supaya kami bisa menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi nantinya pada saat pelaporan SPT," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP memproyeksikan sekitar 14 juta wajib pajak akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli merinci proyeksi sekitar 14 juta wajib pajak (WP) itu terdiri dari kurang lebih 13 juta WP dan sekitar 1 juta WP Badan (korporasi). Lebih rinci lagi, WP OP Karyawan yang diproyeksi melapor sekitar 11,2 juta dan untuk OP non karyawan atau pekerja bebas sebesar 2,2 juta.

"Ini kami hitung berdasarkan SPT yang masuk untuk tahun pajak 2023 dan 2024," ungkap Rosmauli dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebagai perbandingan, proyeksi pelaporan 14 juta SPT Tahunan 2025 pada tahun depan itu lebih rendah dibandingkan tahun ini. Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 16,21 juta WP melaporkan SPT Tahunan 2024 pada tahun ini—ada penurunan sekitar 2 juta WP.

Ketika dikonfirmasi lagi, Rosmauli menyampaikan ada sejumlah pertimbangan proyeksi penurunan SPT Tahunan itu terutama terkait kondisi pasar tenaga kerja dan dunia usaha.

Sebagai catatan, kondisi pasar tenaga kerja dan dunia cenderung memburuk. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 83.000 orang (naik 1,11% selama Februari 2024 ke Februari 2025) dan peningkatan pekerja informal (naik dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,4% pada Februari 2025).

"Pertimbangan tadi kemungkinan bahwa pegawai yang di bawah PTKP [penghasilan tidak kena pajak] bertambah, kemudian yang [omzet] Rp4,8 miliar [pengusaha kena pajak] mungkin berkurang. Kemudian wajib pajak yang NE [non-efektif] kemungkinan bertambah," ujar Rosmauli.

Lebih lanjut, dia menjelaskan proyeksi itu ditetapkan agar DJP bisa menentukan langkah-langkah edukasi hingga sosialisasi untuk mengantisipasi pada saat pelaporan SPT. Apalagi, sambungnya, pelaporan SPT Tahunan akan dilakukan via Coretax mulai 2026.

"Ini cuma antisipasi kurang lebihnya berapa sih yang nanti akan melaporkan SPT, karena untuk pertama kalinya menggunakan Coretax pastinya kita harus menentukan langkah-langkah mengantisipasi, berapa banyak sih wajib pajak nantinya yang akan lapor," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masa pensiun sering kali dianggap sebagai masa beristirahat dari berbagai urusan administrasi, termasuk pelaporan pajak penghasilan tahunan atau Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Namun sebenarnya, apakah para pensiunan masih harus melaporkan SPT Tahunan?.

Pasalnya, kini pemerintah memiliki sistem perpajakan yang mengintegrasi seluruh administrasi perpajakan yakni Coretax Administration System.

Mengutip tulisan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ika Hapsari di laman resmi,dijelaskan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pensiunan karyawan diwajibkan dalam hal pensiunan karyawan tersebut memperoleh penghasilan melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan ini dapat disimak pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh lembaga dana pensiun.

"Apabila pada Bukti Pemotongan diketahui masih terdapat PPh yang dipotong, maka kewajiban pelaporan SPT masih melekat pada pensiunan tersebut," tulis Ika, dikutip Jumat (17/10/2025).

Pelaporan SPT juga diharuskan ketika pensiunan memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan dari dana pensiun dengan jumlah melampaui PTKP.

Sebagai contoh pendapatan dari usaha perdagangan, fee atau honor dari pemberian jasa atau keahlian, pendapatan dari penjualan properti, atau ditetapkan sebagai direksi perusahaan dsb.

Dalam hal PPh yang dipotong adalah nihil dan pensiunan tidak memiliki penghasilan lain di luar dana pensiun, maka pensiunan dapat mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak Nonefektif atau di era Coretax disebut Wajib Pajak Nonaktif.

"Permohonan ini dapat diajukan melalui laman Coretax wajib pajak atau melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Status Nonaktif dapat berubah menjadi aktif kembali ketika wajib pajak kembali melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya," tulisnya.

Sebagai ilustrasi, Ika menggambarkan, Bapak J merupakan pensiunan PT Bank X (Persero) Tbk yang memperoleh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari Dana Pensiun Bank X dengan jumlah PPh Pasal 21 dipotong sebesar nihil karena di bawah PTKP. Bapak J telah berstatus wajib pajak Nonaktif sejak bulan Maret 2022.

Akan tetapi, sejak bulan April 2025 Bapak J memperoleh penghasilan dari usaha kos dan honor sebagai dosen praktisi dari sebuah kampus swasta dengan total penghasilan melebihi PTKP. Atas kondisi tersebut, Bapak J berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kembali atas tahun pajak 2025 paling lambat 31 Maret 2026 menggunakan Coretax.

Sebelumnya Coretax ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2025. Namun sejumlah wajib pajak kesulitan untuk mengakses sistem perpajakan terbaru itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengungkapkan, permasalahan sistem Coretax yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologinya (IT) itu sendiri.

"Saya sudah kirim ahli saya IT dari luar keuangan maksud saya, bukan dari luar negeri ya untuk memperbaiki itu. Dia bilang sih 1 bulan ini sudah selesai, jadi 2 minggu lagi sudah selesai mestinya," katanya.

Purbaya menjelaskan duduk permasalah Coretax yang tidak berfungsi secara optimal karena salah desain. Ia mengatakan gangguan pada Coretax adalah hal yang harus segera diselesaikan. Pasalnya dianggap telah mengganggu sumber pendapatan negara dari pajak.

"Salah satu yang utama adalah Coretax kan korteksnya menimbulkan gangguan di pelaporan pajak sehingga pendapatan kita sempat terganggu," katanya kepada CNBC Indonesia seperti dikutip pada Senin (13/10/2025).

"Salah desain katanya (kata ahli IT). Kalau bilang di sini ada berlayer-layar kan, di sininya kusut. Jadi orang masuk sering enggak rapilah. Jadi dia (ahli IT) akan perbaiki yang di lapisan terdepan sehingga lancar ke sininya," kata Purbaya.

Menteri Keuangan juga membeberkan alasan memilih menggunakan ahli IT dalam negeri dibandingkan luar negeri.

"Jadi dia (ahli IT) bilang desainnya kurang bagus, walaupun yang ngerjain orang luar negeri. Ternyata orang luar negeri enggak lebih pintar dari orang kita juga," ungkapnya.