Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya IdulFitri 2026, Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh para pekerja. Namun, banyak yang masih bertanya-tanya mengapa THR tetap dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemotongan pajak pada THR bukanlah kebijakan baru yang menambah beban wajib pajak, melainkan bagian dari sistem perpajakan yang telah berlaku sejak 2025.

Alasan Pajak THR Tetap Dipotong

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas THR bertujuan agar pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon.

Menurutnya, sistem ini membuat potongan pajak pada bulan Desember tidak lagi terlalu besar karena sebagian kewajiban pajak telah dipotong secara bertahap sepanjang tahun, termasuk saat pembayaran THR.

Pemotongan tersebut menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai diterapkan sejak 2025. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan pembayaran pajak secara lebih merata setiap bulan.

Secara aturan, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak tetap yang tetap menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang mengatur tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan terkait pekerjaan, jasa, maupun kegiatan orang pribadi.

Dengan adanya regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mekanisme pemotongan pajak kini menggunakan pendekatan tarif efektif rata-rata agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan proporsional.

Mengapa Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)?

Sebelum sistem TER diterapkan, pajak atas THR dihitung dengan metode penggabungan penghasilan dalam satu bulan. Cara ini sering membuat penghasilan pada bulan tertentu terlihat jauh lebih tinggi, sehingga tarif pajak yang dikenakan juga meningkat.

Dengan skema TER, tarif pajak disesuaikan dengan estimasi penghasilan tahunan pekerja. Hasilnya, potongan pajak menjadi lebih stabil dan tidak melonjak hanya karena adanya tambahan penghasilan seperti THR.

Pendekatan ini juga bertujuan memberikan keadilan bagi wajib pajak, terutama bagi pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah agar tidak terkena potongan pajak yang terlalu besar dalam satu bulan.

Contoh Cara Menghitung Pajak THR

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan menerima THR sebesar satu kali gaji. Artinya, pada bulan pembayaran THR ia memperoleh penghasilan Rp10 juta.

Jika pekerja tersebut termasuk kategori tarif efektif bulanan dengan tarif 2 persen, maka perhitungannya adalah:

• 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000

Dengan demikian, pajak sebesar Rp200.000 akan dipotong langsung oleh perusahaan dari total gaji dan THR yang diterima pada bulan tersebut. Setelah dipotong pajak, pekerja akan menerima penghasilan bersih sekitar Rp9.800.000.

Di akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tetap akan dihitung kembali menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Apakah THR Perlu Dilaporkan di SPT?

Meski pajaknya telah dipotong oleh perusahaan melalui mekanisme PPh 21, THR tetap menjadi bagian dari penghasilan yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pegawai dapat mencocokkan data tersebut melalui Bukti Potong 1721-A1 yang diberikan oleh perusahaan, atau Bukti Potong 1721-A2 bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, sekitar 6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Laporan tersebut terdiri dari:

• 5.872.158 wajib pajak orang pribadi
• 129.231 wajib pajak badan dengan mata uang rupiah
• 113 wajib pajak badan dengan mata uang dolar AS

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Dengan rata-rata pelaporan sekitar 250 ribu wajib pajak per hari dan sisa waktu sekitar 10 hari kerja di bulan Maret, jumlah pelaporan diperkirakan bisa mencapai sekitar 8,5 juta pada akhir bulan.

Pemotongan pajak pada THR merupakan bagian dari sistem perpajakan yang telah disederhanakan melalui skema tarif efektif rata-rata. Kebijakan ini tidak menambah beban pajak baru, melainkan mengatur agar pembayaran pajak lebih merata sepanjang tahun.

Dengan memahami mekanisme tersebut, pekerja dapat memperkirakan besaran potongan pajak yang dikenakan saat THR cair serta memastikan pelaporan pajak tahunan tetap sesuai aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberlakukan berbeda terhadap tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh karyawan swasta dan aparatur sipil negara alias ASN. Karyawan swasta dikenakan pajak, ASN hingga TNI-Polri pajaknya ditanggung oleh pemerintah alias penuh tanpa potongan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan sejatinya THR secara keseluruhan dikenai pajak. Sebab, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun. Bedanya, pajak THR bagi abdi negara ditanggung oleh APBN sebagaimana pokok THR.

"THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun, bisa satu kali atau dua kali. Kalau ASN dan TNI-Polri, itu juga dipotong [pajak], hanya karena pendanaannya dari APBN, itu ditanggung oleh pemerintah," ujar Bimo kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tidak hanya ASN, Bimo menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk beberapa sektor swasta juga ditanggung pemerintah melalui mekanisme insentif PPh 21 DTP.

Bimo juga merespons keluhan masyarakat terkait dengan pemajakan THR, yang dinilai disebabkan oleh skema tarif efektif rata-rata atau TER. Dia menjelaskan bahwa sejatinya skema TER hanya merupakan cara penghitungan baru PPh 21.

Penyederhanaan pemotongan pajak bulanan itu dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto langsung dengan persentase tarif TER A, B atau C berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Sebenarnya [TER] enggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara even per bulan," terangnya.

Skema Pemotongan Pajak

Sebagaimana diketahui, skema TER mulai berlaku 2024 lalu. DJP menjelaskan bahwa skema TER tidak memberikan beban pajak tambahan. Skema itu mengubah beban PPh 21 yang sebelumnya ditumpuk pada Desember setiap tahunnya, kini menjadi merata hampir setiap bulan.

Penerapan skema TER itu membuat THR yang diberikan turut dipotong pada bulan pemberiannya. Dengan demikian, nantinya potongan pajak Desember atau akhir tahun menjadi lebih kecil.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pegawainya maksimal tujuh hari sebelum Idulfitri. Hal ini tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Sementara itu, THR untuk ASN dan TNI Polri sudah mulai dibayarkan oleh Kemenkeu. Total anggaran yang disiapkan dari APBN yakni Rp55 triliun.

Buruh Tolak Pajak THR

Sementara itu, serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pajak tunjangan hari raya (THR) bertujuan untuk menghindari penumpukan potongan pajak pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam taklimat media di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, menjelaskan pemotongan PPh atas THR merupakan salah satu bentuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah berlangsung sejak 2025.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi di tiap bulan sepanjang tahun pajak.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon menjelaskan.

Ia menyebut sistem itu membuat potongan pajak pada akhir Desember menjadi tidak sebesar yang biasanya, lantaran beban pajak telah terpotong pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pajak THR.

Mengingat sistem tersebut telah berlangsung lebih dari setahun, Yon berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemotongan pajak dengan sistem TER.

Secara paralel, DJP juga terus mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, DJP memperhatikan kesesuaian besaran tarif agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar.

“Jadi, kami berharap untuk komplainnya tidak terjadi lagi pada tahun ini,” ujar Dia..

Sebagai catatan, sebanyak 6 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 per 5 Maret pukul 08.00 WIB.

SPT yang telah diterima berasal dari 5.872.158 wajib pajak orang pribadi, 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Dengan memperkirakan tren rata-rata pelaporan SPT berkisar 250 ribu wajib pajak per hari dan asumsi sisa waktu 10 hari kerja pada Maret 2026, Bimo memperkirakan jumlah pelaporan SPT dapat mencapai 8,5 juta pada akhir bulan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Sistem deposit pajak pada platform Coretax dinilai menjadi salah satu penyebab data realisasi sejumlah jenis pajak mengalami kontraksi, baik secara bruto maupun neto, menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Berdasarkan laporan APBN hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak secara neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau 70,2% dari outlook semester I/2025. Adapun realisasi bruto tercatat sebesar Rp1.799,5 triliun.

Sejumlah jenis pajak menunjukkan penurunan realisasi. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan PPh Pasal 21, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kompak terkontraksi. Penerimaan neto merupakan realisasi yang telah memasukkan restitusi.

Secara bruto, PPh OP dan PPh 21 hingga Oktober 2025 tercatat Rp192,19 triliun atau terkontraksi 12,6% year on year. Realisasi bruto PPN dan PPnBM mencapai Rp796,12 triliun atau turun 22,1%. Secara neto, kontraksi tercatat lebih dalam. PPh OP dan PPh 21 tercatat Rp191,66 triliun atau turun 12,8%, sedangkan PPN dan PPnBM sebesar Rp556,61 triliun atau turun 10,3%.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sistem deposit dalam Coretax. Sistem itu memungkinkan wajib pajak mendepositkan pembayaran sebelum melaporkan SPT. Selama berada dalam deposit, pembayaran tersebut masuk kategori "pajak lainnya".

Yon menuturkan bahwa kondisi tersebut membuat pos “pajak lainnya” meningkat, sementara alokasi ke jenis pajak seperti PPh OP, PPh badan, atau PPN belum terlihat. “Ketika nanti SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, misalnya SPT 21, nah itu mungkin pada saat itulah di deposit nanti dia akan dipindah-pindahkan ke jenis pajak. Apakah dia dicatat sebagai penerimaan? Sudah kami catat sebagai penerimaan, tetapi tempatnya belum di rumahnya ini,” ujar Yon dalam media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Dalam paparannya, realisasi penerimaan “pajak lainnya” mencapai Rp246 triliun, di mana sekitar Rp70 triliun merupakan deposit yang belum dialokasikan. “Jadi negatif itu tidak disebabkan oleh karena dia memang [tumbuh] negatif, bukan. Sebagian disebabkan karena masih ada di deposit, nah deposit ini yang belum kami alokasikan itu ada sekitar Rp70 triliun,” kata Yon.

Yon juga mengakui bahwa kontraksi PPh 21 turut dipengaruhi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) sejak 2024. Dengan skema tersebut, pembayaran pajak karyawan merata sepanjang tahun, tidak lagi terkonsentrasi pada bulan tertentu seperti saat pembagian THR atau akhir tahun. Meski demikian, ia menilai perbedaan data realisasi itu bersifat sementara dan akan normal kembali pada 2026. “Kalau kami normalisasi, kami keluarkan dampak TER, deposit, sebenarnya untuk PPh itu sendiri masih tumbuh sekitar 3,6%,” ujarnya.

Isu deposit pajak juga menjadi perhatian anggota Komisi XI DPR. Dalam rapat pada Senin (24/11/2025), Wakil Ketua Komisi XI Mohammad Hekal menyoroti tingginya angka deposit dan menduga sebagian besar berasal dari PPnBM. “Tadi ada yang deposit terkait PPnBM ya?,” tanyanya kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dirjen Bimo menjelaskan bahwa jenis pajak dalam pos tersebut baru dapat diidentifikasi setelah SPT disampaikan wajib pajak.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun turut mempertanyakan efektivitas Coretax dalam mendorong penerimaan. Ia menilai tujuan peningkatan tax ratio dan penguatan pengawasan melalui teknologi informasi belum sepenuhnya terlihat. “Di sini Coretax tujuan utamanya adalah untuk menaikkan tax ratio dan kemudian terjadi sistem pengawasan yang makin bagus dengan menggunakan teknologi informasi. Di sini saya belum bisa mendapatkan itu dari apa yang Bapak sampaikan tadi,” ujar Misbakhun.

Ada penurunan PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak TER di awal tahun.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) menyebabkan kontraksi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan dari jenis pajak PPh OP dan PPh 21 tercatat sebesar Rp191,66 triliun atau turun 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ada penurunan PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak TER di awal tahun,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Merespons laporan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta DJP untuk merasionalisasikan kebijakan TER agar tak membuat penerimaan pajak terus terkontraksi.

Bimo pun menyatakan akan kembali meninjau data dan melakukan normalisasi perhitungan TER. Di samping itu, Bimo juga akan mempelajari realokasi deposit per jenis pajak.

Sebagai informasi, kebijakan TER yang telah diterapkan sejak Januari 2024 dirumuskan dengan desain yang menyederhanakan penghitungan pajak bila dibandingkan dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, penerapan tarif TER kerap menimbulkan lebih bayar, sehingga otoritas pajak perlu melakukan restitusi kepada wajib pajak.

Adapun penerimaan pajak per Oktober 2025 secara umum tercatat melambat bila dibandingkan dengan tren tahun lalu.

Realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun per Oktober 2025 atau setara 70,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bila ditinjau per jenis pajak, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

Menurut Bimo, salah satu faktor melambatnya penerimaan pajak tahun ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian pajak yang mencapai 36,4 persen.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini berdampak positif lantaran bisa menggeliatkan gerak perekonomian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bagi setiap korporasi, akhir tahun tidak hanya soal perayaan menyambut pergantian tahun dan menyusun target tahun depan. Tetapi juga soal rutinitas lain yang cukup pelik, yaitu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan.

Memang, dalam dua tahun terakhir, rutinitas menghitung pajak karyawan tahunan itu semakin menantang. Terutama, sejak berlakunya mekanisme penghitungan PPh pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Ketentuan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Sebetulnya, membuat proses hitung PPh Pasal 21 bulanan lebih mudah, tetapi menimbulkan konsekuensi di akhir tahun.

Dengan tarif TER, perusahaan tidak perlu lagi dipusingkan dengan beragam variable ketika menghitung PPh Pasal 21 pada bulan Januari-November. Misalnya, tidak perlu pusing dengan kategori penghasilan teratur dan tidak teratur, hingga biaya-biaya pengurang penghasilan seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan TER, pemotongan PPh 21 cukup dilakukan dengan mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto. Jadi, tidak perlu lagi menghitung satu per satu komponen pengurang seperti skema lama.

Bukan Tarif Aktual
Perlu dipahami, TER bukanlah tarif tunggal yang menggantikan semuanya. Berdasarkan PP 58 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 sebetulnya masih mengacu pada dua sistem tarif, yaitu tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh dan tarif efektif (TER) itu sendiri.

Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan TER setiap bulan, dari Januari hingga November, untuk memotong pajak karyawan. Lalu pada Desember, semua perhitungan dikoreksi kembali menggunakan tarif progresif aktual.

Di titik inilah persoalan muncul. Selisih antara hasil pemotongan menggunakan TER bulanan dan perhitungan aktual akhir tahun menghasilkan kondisi "kurang bayar" atau "lebih bayar". Jika terjadi kurang bayar, perusahaan harus menanggung kekurangannya di bulan Desember.

Namun jika lebih bayar, perusahaan justru berkewajiban mengembalikan kelebihan potongan kepada karyawan. Aturan ini bahkan tetap berlaku meskipun karyawan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dampak pada Tren Penerimaan
Data APBN KITA mencatat fenomena yang mengkhawatirkan. Sejak diterapkannya TER, lebih bayar PPh 21 mencapai Rp16,5 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka ini membuat penerimaan PPh 21 anjlok dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, kebijakan yang digadang-gadang sebagai simplifikasi justru menimbulkan distorsi baru dalam arus kas negara maupun korporasi.

Bagi perusahaan, dampaknya terasa langsung pada likuiditas. Mereka harus menyediakan dana ekstra untuk menutup kekurangan bayar di akhir tahun, sekaligus menanggung risiko pengembalian lebih bayar kepada karyawan.

Di sisi lain, jika perbedaan antara estimasi dan realisasi terlalu besar, manajemen keuangan bisa terganggu, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki ruang arus kas longgar.

Lebih rumit lagi, bagi Wajib Pajak Bukan Pegawai, skema TER menciptakan ketidakjelasan baru. Ketika terjadi lebih bayar, siapa yang sebenarnya berhak mengajukan restitusi, perusahaan atau individu penerima penghasilan?

Jika beban administratif itu dialihkan ke Wajib Pajak, maka mereka harus menghadapi prosedur restitusi yang panjang dan tidak jarang melelahkan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses klarifikasi dengan otoritas pajak.

Dalam konteks ini, klaim penyederhanaan terasa paradoks dengan faktanya. Bukannya mempermudah, TER justru berpotensi memindahkan kerumitan dari awal tahun ke akhir tahun.

Bagi banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki jumlah karyawan besar, mekanisme ini berarti tambahan biaya administrasi dan risiko arus kas yang lebih besar, sebuah "cost of doing business" baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.

TER Idealnya Opsional
Dalam beberapa kesempatan DJP menyatakan bahwa struktur TER akan dievaluasi dan disesuaikan bila diperlukan. Pernyataan itu kini layak ditagih realisasinya. Sebab, jika penerapan TER tetap dijalankan tanpa koreksi, maka yang terjadi bukanlah simplifikasi, melainkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik narasi efisiensi.

Penyederhanaan seharusnya diarahkan pada segmen yang memang membutuhkan kemudahan, seperti UMKM yang belum memiliki sistem payroll memadai. Sementara bagi perusahaan menengah dan besar yang telah lama menggunakan perangkat lunak penggajian otomatis, penerapan TER justru memaksa mereka melakukan penyesuaian sistem baru yang tidak perlu, bahkan menambah biaya implementasi.

Kebijakan pajak tidak boleh berhenti pada tujuan teknokratis semata. Ia harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Ketika simplifikasi menciptakan beban baru yang tidak proporsional bagi sebagian pihak, maka kebijakan itu kehilangan esensinya.

TER mungkin dimaksudkan untuk mempermudah, namun tanpa koreksi yang tepat, ia justru bisa menjadi simbol dari simplifikasi yang gagal memahami realitas pelaku usaha. Pemerintah perlu berani mengakui hal itu dan segera menepati janjinya untuk melakukan evaluasi sebelum akhir tahun membawa kompleksitas baru bagi semua pihak.