PT Akulaku Finance Indonesia mengungkap dugaan tindak pidana yang melibatkan tenaga agen penjualan (sales agent) eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Temuan tersebut diperoleh melalui sistem monitoring internal perusahaan dan saat ini telah diproses sesuai prosedur perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan menyatakan kasus itu teridentifikasi setelah ditemukan indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pengawasan internal.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mendukung penanganan perkara sesuai aturan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan Akulaku Finance Indonesia Meyli Rita Rahmayanti Siburian menegaskan perusahaan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.

"Kami menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan. Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).

Meyli menjelaskan individu yang diduga terlibat dalam perkara tersebut merupakan sales agent eksternal yang berasal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga dan bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah Baubau.

Sejalan dengan proses investigasi yang berlangsung, perusahaan penyedia jasa terkait disebut telah melakukan penghentian hubungan kerja terhadap yang bersangkutan.

Perusahaan menegaskan tindakan individu tersebut bertentangan dengan standar operasional, nilai perusahaan, serta praktik bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan menyatakan terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas operasional sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya kepatuhan dan mitigasi risiko.

Perusahaan juga memastikan setiap indikasi pelanggaran akan ditangani secara serius sesuai prosedur internal maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, perusahaan mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Masyarakat juga diminta memastikan hanya menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital guna menghindari risiko kejahatan siber.

Akulaku menegaskan akan terus memperkuat penerapan budaya kepatuhan, perlindungan konsumen, dan transparansi guna menjaga kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pembelaannya, Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara. Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya.

Menurut dia, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik, serta menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, dirinya justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga menyinggung potensi kriminalisasi hukum yang menurutnya dapat menjadi ancaman bagi profesional muda di masa depan.

Menurut Nadiem, ketidakpastian hukum berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk berdampak terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.

"Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita," pungkasnya.

Ada yang berulang di ruang sidang kita akhir-akhir ini. Seorang pejabat duduk di kursi terdakwa bukan karena ia mencuri, bukan karena ada suap yang terbukti mengalir ke rekeningnya, melainkan karena ia mengambil keputusan. Keputusan yang, dalam konteks dan tekanan zamannya, ia yakini benar.

Kasus Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem Makarim, berbeda konteks, berbeda sektor, tapi polanya satu: kebijakan publik maupun bisnis diadili dengan standar pidana. Tanpa pembuktian niat jahat yang solid, tanpa kausalitas kerugian yang jernih, dan sering kali dengan bayang-bayang kepentingan yang tak pernah terang-terangan diakui.

Saya pernah berada sangat dekat dengan pola ini. Tiga belas tahun lalu, sebagai associate director di Unit Kerja Presiden (UKP4)–unit di bawah kepemimpinan mendiang guru kami Prof. Kuntoro Mangkusubroto dan Mas Achmad Santosa–saya turut membantu mempersiapkan kesaksian Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani Indrawati di Pengadilan Tipikor dalam kasus Bank Century.

Saya menyaksikan dari dalam bagaimana pejabat yang mengambil keputusan di tengah krisis keuangan global harus membuktikan bahwa niat mereka bukan kejahatan. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak mudah luntur.

Krisis Bukan Fiksi

November 2008. Bursa Efek Indonesia sempat ditutup. IHSG jatuh lebih dari 50%. Tiga bank BUMN besar, Mandiri, BNI, BRI, mengajukan permohonan tambahan dana likuiditas kepada pemerintah sebesar Rp45 triliun. Bank Century gagal kliring pada 13 November 2008, sebuah peristiwa yang dalam kondisi normal mungkin hanya berita kecil, tapi di tengah kepanikan sistemik global, bisa menjadi pemantik bank run.

Amicus brief yang diajukan oleh puluhan ahli hukum, ekonom, dan tokoh masyarakat pada Juli 2014, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshiddiqie, Emil Salim, Bagir Manan, Todung Mulya Lubis, menegaskan hal yang semestinya sudah jelas: diterbitkannya tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh pemerintah adalah bukti hukum sempurna (probatio plena) bahwa kegentingan memaksa itu nyata.

Perppu tidak lahir dari ruang hampa. Dua dari tiga Perppu tersebut bahkan disetujui DPR menjadi undang-undang. Krisis itu bukan narasi. Krisis itu fakta hukum yang sudah disahkan secara demokratis.

Namun dalam persidangan Budi Mulya, penuntut umum mempertanyakan apakah krisis itu benar-benar terjadi. Itulah absurditas pertama yang memperlihatkan bahwa ruang sidang telah bergeser dari forum pembuktian kejahatan menjadi forum perdebatan kebijakan.

Argumen yang Dipaksakan

Pola yang paling berbahaya dari pemidanaan kebijakan bukan pada keputusan akhirnya, tapi pada konstruksi dakwaannya. Ketika jaksa tidak bisa membuktikan pengayaan pribadi, dakwaan bergeser ke “merugikan keuangan negara” dan “memperkaya pihak lain”. Inilah pasal-pasal yang rumusan hukumnya begitu luas sehingga hampir setiap keputusan pejabat publik berpotensi masuk ke dalamnya.

Hampir 80 saksi dihadirkan dalam persidangan Tom Lembong. Tidak satu pun membuktikan niat jahat di balik kebijakan impor gula yang ia keluarkan. Hakim sendiri mengakui tidak ada mens rea yang terbukti.

Namun vonis tetap dijatuhkan, 4,5 tahun penjara, dengan dasar bahwa kebijakan itu menguntungkan pihak tertentu. Logika ini berbahaya karena hampir semua kebijakan ekonomi, jika dilihat selektif, pasti menguntungkan pihak tertentu.

Pertanyaannya bukan siapa yang diuntungkan, melainkan apakah keputusan itu diambil dengan itikad baik, dalam konteks yang benar, berdasarkan data yang tersedia. Kasus Ira Puspadewi memperkuat pola yang sama.

Kasus Nadiem Makarim, kini, memperlihatkan bahwa pola ini tidak berhenti, bahkan di sektor pendidikan, tempat yang paling jauh dari stigma korupsi konvensional.

Ekonom Laksamana Sukardi mencatat pola “penjara dulu, hitung kemudian” yang mendeskripsikan prosedur berbalikan. Pejabat ditangkap, baru kemudian kerugian dihitung oleh auditor internal pemerintah berdasarkan framing penuntut umum, bukan sebaliknya.

Kerusakan Jangka Panjang

Debat tentang apakah kebijakan ini benar atau salah secara substansial adalah debat yang sah. Tapi ketika perdebatan itu diselesaikan melalui instrumen pidana, kerusakan yang ditimbulkan jauh melampaui nasib individu terdakwa.

Amicus Curiae 2014 sudah memperingatkan bahwa jika pengadilan memvonis kebijakan penyelamatan Bank Century sebagai tindak pidana, seluruh upaya pemerintah untuk mengembalikan aset yang dirampok pemegang saham, yang sudah melibatkan 16 yurisdiksi hukum di seluruh dunia, dari Hong Kong hingga Swiss, berpotensi runtuh.

Konstruksi hukum internasional yang menopang klaim Indonesia bertumpu pada pengakuan bahwa krisis itu nyata dan penyelamatan itu sah. Jika pengadilan domestik sendiri mengatakannya tidak sah, maka Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rivzi, pelaku yang sesungguhnya merampok Bank Century, justru mendapat amunisi hukum baru dari sidang itu. Ironi yang sempurna: negara menghukum pejabatnya sendiri yang menyelamatkan sistem, sementara yang membobol sistem malah diuntungkan.

Kerusakan jangka panjang yang lebih senyap tapi lebih merusak adalah efek terhadap kualitas pengambilan keputusan itu sendiri. Ketika setiap kebijakan yang tidak populer atau tidak optimal berpotensi berakhir di sel tahanan, pejabat yang paling kompeten dan paling berani, mereka yang seharusnya mengambil keputusan sulit di waktu yang genting, akan mundur.

Profesi-profesi strategis, dari direksi BUMN hingga gubernur bank sentral, akan diisi oleh mereka yang pandai menghindari risiko hukum, bukan mereka yang pandai mengambil keputusan yang benar. Indonesia tidak bisa membangun ekonomi besar di atas fondasi birokrasi yang takut memutuskan.

Sinyal yang Dibaca Investor

Ada dimensi lain yang sering luput dari diskusi dalam negeri, yaitu bagaimana pola ini dibaca oleh pelaku usaha dan investor global. Perusahaan-perusahaan internasional tidak memisahkan “persoalan hukum” dari “iklim investasi” sesederhana yang sering kita lakukan di sini.

Yang mereka amati adalah apakah Indonesia mampu membedakan dengan jelas antara risiko korupsi, risiko kebijakan, dan risiko pengambilan keputusan administratif.

Investor bisa memperhitungkan risiko. Yang mereka tidak bisa hitung adalah ketidakpastian, terutama ketika batas antara salah pertimbangan kebijakan dan eksposur pidana menjadi kabur.

Tantangan sesungguhnya bukan hanya soal substansi hukumnya, melainkan tentang bagaimana institusi mengubah ketidakpastian itu menjadi risiko yang dapat diukur dan diprediksi melalui kejelasan hukum, konsistensi, dan due process yang berfungsi.

Pelajaran bagi sektor swasta dari rangkaian kasus ini bukan untuk menghindari kemitraan dengan pemerintah. Pelajarannya adalah beroperasi dengan disiplin tata kelola dan dokumentasi yang jauh lebih kuat, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap interaksi dengan kebijakan publik.

Bisnis dapat mengelola risiko ketika aturan dan prosesnya jelas. Yang sulit mereka kelola adalah ambiguitas, terutama ketika keputusan yang dulu dianggap dapat diterima secara institusional kemudian tunduk pada interpretasi yang berbeda.

Itulah mengapa setiap perusahaan yang bermitra dengan pemerintah hari ini membutuhkan proses yang transparan, kepatuhan yang kuat, dan pengambilan keputusan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan, secara komersial maupun hukum, dalam jangka panjang. Bukan sebagai respons atas ketakutan, melainkan sebagai standar profesional minimum.

Selama sistem hukum kita belum memberikan kepastian yang cukup, sektor swasta lah yang harus mengisi celah itu dengan disiplin internalnya sendiri.

Yang Harus Dijernihkan

Tidak ada yang meminta agar pejabat publik kebal hukum. Yang diminta adalah kejernihan: ada perbedaan mendasar antara kebijakan yang keliru dan kejahatan.

Hukum pidana modern membutuhkan tiga unsur actus reus (perbuatan melawan hukum), mens rea (niat jahat), dan kausalitas kerugian yang dapat dibuktikan. Kebijakan publik tidak dirancang untuk memenuhi ketiga unsur itu karena ia memang bukan kejahatan. Ia adalah diskresi, mandat jabatan yang justru menuntut keberanian mengambil risiko.

Pelajaran Bank Century yang belum kita tarik bukan soal apakah Boediono atau Sri Mulyani benar. Pelajarannya adalah bahwa pengadilan harus mampu membedakan antara pejabat yang korup dan pejabat yang dalam tekanan luar biasa mengambil keputusan berdasarkan bukti yang tersedia, dengan itikad baik, tanpa memperkaya diri.

Jika dua hal itu tidak bisa dibedakan secara hukum, maka kita tidak punya masalah korupsi yang serius. Kita punya masalah yang jauh lebih dalam yaitu hilangnya kepercayaan bahwa keputusan yang jujur masih bisa dilindungi.

Ketika pola ini berulang, dari Century ke Tom, ke Ira, lalu saat ini Nadiem, pertanyaannya bukan lagi tentang kasus per kasus. Pertanyaannya adalah tentang sistem. Apakah sistem hukum kita, dalam kondisi saat ini, masih mampu menjadi pelindung keadilan, atau sudah bergeser menjadi alat yang dioperasikan dengan logika kekuasaan dan bukan logika hukum?

Majelis hakim memegang peran yang tidak bisa diabaikan dalam rantai ini. Mereka adalah satu-satunya institusi yang secara konstitusional tidak berada di bawah tekanan eksekutif.

Kejernihan nurani hakim, bukan soal apakah terdakwa disukai atau dibenci secara politik, adalah pertahanan terakhir antara negara hukum dan negara hukum yang hanya berlaku selektif.

Kita tidak sedang membicarakan nasib seorang mantan menteri. Kita sedang membicarakan apakah di masa krisis berikutnya, dan krisis itu pasti datang, masih akan ada pejabat yang berani mengambil keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ditjenpas Kementerian Imipas memberikan Remisi Khusus (RK) dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Raya Waisak 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha.

Perinciannya, 1.047 Narapidana menerima RK Waisak dan lima Anak Binaan menerima PMP Khusus Waisak Tahun 2026. Dari jumlah tersebut enam orang dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh remisi.

Menteri Imipas Agus Andrianto, mengatakan pemberian remisi ini diberikan terhadap warga binaan menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti program di Lapas, Rutan, dan LPKA.

“Momentum Waisak hendaknya menjadi sarana refleksi diri untuk terus memperbaiki perilaku, memperkuat pengendalian diri, serta meningkatkan kualitas spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Kemudian, Dirjenpas Kementerian Imipas, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus Waisak 2026 telah menghemat anggaran sebesar Rp840 juta.

“Pemberian RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026 memberikan penghematan anggaran makan Narapidana sebesar Rp840.525.000,- dan anggaran makan Anak Binaan sebesar Rp2.145.000,” ujar Mashudi.

Sekadar informasi, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 270.779 orang, terdiri dari 55.457 Tahanan dan 215.322 Narapidana per 21 Mei 2026, Sementara itu, anak binaan berjumlah 1.663 orang dengan rincian 323 Anak dan 1.340 Anak Binaan per 22 Mei 2026.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan Remisi Usia di Atas 70 Tahun kepada 560 narapidana lanjut usia ( lansia ). Pemberian remisi ini diberikan bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Jumat (29/5/2026).

Remisi ditujukan kepada narapidana lansia yang menderita sakit kronis/berkepanjangan, berkelakuan baik, aktif pembinaan, dan penurunan risiko sebagai perhatian khusus bagi narapidana lansia.

Secara rinci, penerima remisi 1 bulan sebanyak 85 orang, penerima remisi 2 bulan sebanyak 108 orang, penerima remisi 3 bulan sebanyak 170 orang, penerima remisi 4 bulan sebanyak 96 orang, penerima remisi 5 bulan sebanyak 79 orang, dan penerima remisi 6 bulan sebanyak 22 orang.

"Pemberian remisi berdasarkan usia lanjut merupakan bentuk perhatian kemanusiaan yang sebelumnya sudah menjadi praktik dan diperkuat regulasinya. Tujuannya adalah motivasi dan pembinaan, serta menunjukkan perhatian negara terhadap Narapidana lansia," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam keterangannya.

Menurutnya, KUHP baru juga mengedepankan pemidanaan yang lebih manusiawi. "Tidak hanya pembalasan, namun fokus pada rehabilitasi dan pembinaan."

Ia melanjutkan, penerima Remisi Usia di Atas 70 Tahun, terbanyak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat sebanyak 73 orang, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebanyak 63 orang, dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara sebanyak 39 orang.

Dengan adanya remisi ini juga berdampak kepada penghematan biaya makan narapidana yang tercatat sebanyak Rp1.183.860.000. "Dengan adanya pemberian pengurangan masa pidana ini, kami harap bermanfaat bagi narapidana lansia dan keluarga dalam menjalani sisa masa pembinaan," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur angkat bicara mengenai fenomena teror pocong yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air dalam beberapa waktu ke belakang.

Diketahui, isu mengenai teror pocong tersebut dikabarkan terjadi di Lamongan, Nganjuk, Kediri, hingga Sidoarjo, yang diduga dilatarbelakangi oleh berbagai motif. Seperti, prank untuk media sosial hingga ancaman tindakan kejahatan begal.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Ma’ruf Khozin menjelaskan bahwa aksi teror pocong tersebut tidak dapat dibenarkan. Menelisik dari berbagai alasan, fenomena tersebut disebutnya sangat mengganggu kenyamanan warga dan kondusivitas lingkungan.

“Kalau melihat unsur menakut-nakuti orang itu 'kan sudah enggak boleh. Kalau ada unsur pidana di belakangnya, itu malah lebih berat,” ungkap Ma’ruf dikutip Kamis (28/5/2026).

Ma’ruf menegaskan teror pocong dengan alasan prank untuk konten media sosial merupakan tindakan yang melewati batas kewajaran. Menurutnya, warga yang mengalami hal tersebut dapat segera melapor ke aparat kepolisian saat merasa menjadi korban.

“Saya rasa menakut-nakuti dengan cara itu [teror pocong] enggak lucu, dan sudah sewajarnya kalau korban melapor sebagai tindakan perbuatan tidak menyenangkan," ucapnya.

Bahkan, MUI Jatim menegaskan bahwa sosok pelaku yang terlibat dalam teror pocong tersebut sudah sepatutnya dikenakan hukuman pidana apabila secara sah dan terbukti melakukan tindakan kejahatan yang mengganggu kenyamanan individu maupun kelompok.

"Kalau ternyata kemudian diikuti dengan mencuri, merampok, mengambil harta orang lain maka ya rangkaiannya itu ikut kejahatannya. Hukum pidana itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, MUI Jatim pun mengimbau yang menjadi korban teror pocong segera melapor kepada pihak berwajib. Supaya para pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat menerima hukuman dan menimbulkan efek jera, sehingga fenomena tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang.

“Kita minta betul polisi untuk menindak, sebab di media sosial ini begitu kejadian di satu daerah akan ditiru daerah lain. Polisi sudah sangat canggih kok untuk menemukan hal semacam itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya angkat bicara soal fenomena pocong jadi-jadian yang dinilai meresahkan masyarakat.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan hukum jika ada unsur pidana di balik kemunculan pocong tersebut.

"Apabila di dalam fenomena pocong jadi-jadian ini terdapat dugaan tindak pidana," ujar Iman di Polda Metro Jaya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia mencontohkan, salah satu tindak pidana yang bakal ditindak baik itu pengancaman menggunakan senjata tajam atau tindak pidana lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kemudian, Iman pun menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak tegas perbuatan pidana dalam fenomena pocong ini.

"Baik itu berupa pencurian ataupun mungkin melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam atau mungkin melakukan upaya-upaya atau tindak pidana yang lainnya," imbuhnya.

Selain penindakan, kata Imam, polisi juga bakal memperkuat edukasi ke masyarakat sebagai langkah antisipatif agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar.

"Kami dalam hal ini akan melakukan langkah-langkah antisipatif di samping mengedukasi masyarakat untuk melakukan upaya yang bersifat preventif dengan adanya fenomena pocong ini," pungkasnya.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegur keras manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

Kasus tersebut mencuat setelah Kakek Mujiran diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan milik PTPN.

Dony mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran. BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Dony melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/5).

"Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," imbuhnya.

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Sebagai langkah tindak lanjut, terang dia, BP BUMN dan Danantara telah mengeluarkan tiga instruksi tegas kepada Direksi PTPN.

Pertama menyangkut penghentian proses hukum. PTPN diinstruksikan untuk segera mencabut laporan dan menghentikan segala bentuk proses hukum atau intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu. Dia juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, untuk turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya guna menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

"Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat," kata Dony.

Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN diminta untuk memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan. Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," tambahnya.

BP BUMN dan Danantara disebut akan menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

"BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat," pungkas Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah memindahkan 80 narapidana ke penjara di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah sepanjang Mei 2026.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan puluhan narapidana yang dipindahkan itu merupakan warga binaan dengan kategori high risk atau risiko tinggi.

“Untuk warga binaan yang masuk kategori high risk, Nusakambangan adalah tempat yang kita harapkan akan mengubah perilaku mereka menjadi warga binaan yang patuh,” ujar Mashudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2026).

Teranyar, warga binaan yang dipindahkan ke Nusakambangan berasal dari Lapas Kelas 1 Palembang sebanyak 40 narapidana.

Perinciannya: Lapas Kelas I Batu, Lapas Kelas I Pasir Putih, Lapas Kelas I Narkotika, Lapas Kelas I Ngaseman, Lapas Kelas I Gladakan dan Lapas Kelas I Besi.

Mashudi menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari komitmen Ditjenpas untuk bersih-bersih lapas dan rutan dari gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, jangan berani main-main dengan aturan. Baik warga binaan maupun petugas, apabila terbukti terlibat, apakah itu narkotika, hp, scamming atau tindakan pelanggaran lainnya, tidak ada ampun , sanksi berat ganjarannya,” pungkasnya.

Sekadar informasi, total sejauh ini sudah ada 2.648 narapidana kategori high risk dipindahkan ke Nusakambangan selama kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi semakin penting di tengah tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian global, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Hal itu disampaikan pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho dalam Seminar Nasional Kepresidenan Mahasiswa dan LKBH Universitas Trisakti di Auditorium Gedung D Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Quo Vadis RUU Perampasan Aset di Indonesia?”, Hardjuno mengatakan, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan. Publik masih sering menyaksikan pelaku korupsi tetap menikmati kekayaannya meskipun telah dipidana.

Menurut Hardjuno, situasi tersebut menjadi persoalan serius ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah yang pada Mei 2026 sempat bergerak di kisaran Rp17.500–Rp17.700 per dolar AS. Dalam kajian LPEKN 2026 disebutkan tekanan rupiah dipengaruhi kombinasi konflik geopolitik, capital outflow, hingga menurunnya sentimen terhadap emerging markets.

“Ketika negara dianggap lemah dalam memulihkan aset hasil kejahatan, maka kepercayaan publik maupun pasar terhadap tata kelola negara ikut terdampak. Karena itu RUU Perampasan Aset tidak bisa hanya dilihat sebagai isu hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas negara,” katanya.

Saat ini mekanisme perampasan aset di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, mulai dari intervensi politik, proses hukum yang lambat, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Banyak aset disebut telah dipindahkan sebelum proses penyitaan dilakukan.

Hardjuno juga menyinggung kasus BLBI sebagai salah satu contoh besar yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik terkait pemulihan aset negara. Dalam materi seminar disebutkan kasus BLBI termasuk salah satu kasus dengan nilai kerugian terbesar di Indonesia.

Dia menilai perdebatan panjang mengenai BLBI menunjukkan pentingnya negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memastikan pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Hardjuno menegaskan RUU Perampasan Aset harus tetap dijalankan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dia menilai reformasi hukum tetap perlu dilakukan agar paradigma hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pemulihan aset.

Dia mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil ikut mengawal pembahasan legislasi RUU Perampasan Aset, mengkritisi substansi norma, serta mendorong political will pemerintah dan DPR dalam memperkuat rezim antikorupsi nasional.

JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) memusnahkan 14 jam mewah hasil sitaan dari terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo. Hal itu dilakukan karena belasan jam telah dinyatakan sebagai barang palsu.

Pemusnahan jam tangan dilakukan dalam gelaran Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026, Rabu (20/5/2026). “Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melaksanakan pemusnahan barang sita eksekusi berupa 14 jam tangan berbagai merek yang berasal dari Terpidana Jimmy Sutopo,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikutip Kamis (21/5/2026).

“Di mana dari hasil penyitaan dan hasil dari penelitian baik dari ahlinya bahwa ternyata barang yang disita ini, 14 jam ini dinyatakan tidak identik atau palsu,” sambungnya.

Harga 14 jam tangan palsu itu beda jauh dari produk asli. Jam tangan asli merek tersebut bisa berharga miliaran rupiah, sedangkan barang palsu itu bernilai belasan juta rupiah.

"Harganya lumayan tapi masih jauh dibanding harga asli. Harga aslinya kan satu jam bisa miliaran. Kalau ini (yang palsu) rata-rata Rp15 jutaan segitu," ucapnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna mengatakan, barang palsu tersebut sebenarnya punya nilai ekonomis. Namun, negara tidak boleh mengambil untung dari barang palsu yang melanggar hukum.

"Untuk counterfeit, itu ada standar internasional. Namanya barang yang dijual harus sesuai dengan yang aslinya. Ini berkaitan dengan hak cipta, paten, dan lain lain," ujar Narendra.

Negara tidak dapat mengedarkan kembali barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena akan merugikan pemilik paten dan merek asli. Kejaksaan akhirnya memutuskan untuk memusnahkan barang-barang KW tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang tuntutan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus resmi ditunda usai kubu oditur maupun pengacara empat prajurit TNI mengajukan saksi tambahan.

Sejatinya, agenda penuntutan Andrie Yunus bakal digelar hari ini di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Namun, menjelang persidangan, oditur telah menghadirkan saksi ahli medis atau dokter dari RSCM.

Setelah ahli diperiksa, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian bertanya kepada oditur maupun pengacara soal pengajuan saksi tambahan. Dari sisi oditur menyatakan tidak akan membawa saksi tambahan.

Di lain sisi, dari kubu pengacara ingin mengajukan saksi tambahan dari ahli pidana. Agenda pemeriksaan saksi ahli pidana ini bakal berlangsung pada sidang selanjutnya pada (2/7/2026).

"Kami mohon dalam persidangan ini kami juga dari tim penasehat hukum agar diberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli pidana dalam menentukan perkara ini sebaik mungkin," ujar pengacara.

Setelah berdiskusi panjang terkait agenda dan peraturan sidang. Hakim pun menawarkan agar saksi ahli dari pengacara bisa dihadirkan pada Selasa (2/7/2026). Keesokan harinya, sidang tuntutan bisa digelar.

"Saya tawarkan ini. Saya tawarkan ya. Selasa tanggal 2 ahli. Rabu tanggal 3 tuntutan. Kamis tanggal 4 langsung jawaban tuntutan. Bisa tidak?" tanya hakim.

Setelah itu, baik dari sisi oditur militer maupun hakim telah sepakat dengan agenda sidang yang ditawarkan oleh hakim.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.