JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat penting pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh tokoh aktivis senior peristiwa Malari, Hariman Siregar, bersama tokoh aktivis nasional yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi.

Acara berlangsung hangat dan penuh refleksi kebangsaan dengan menyoroti pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional menuju negara industri yang maju dan berdaya saing.

Sejumlah tokoh penting yang hadir dalam kegiatan itu di antaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Tim Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.

Selain itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Samule, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta sejumlah aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi buruh dari berbagai daerah.

Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh Indonesia.

Menurut Bursah Zanubi, buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, terutama di tengah cita-cita Indonesia untuk menjadi negara industri yang kuat di masa depan.

"Peringatan Hari Buruh Internasional ini sangat penting karena buruh dan pekerja adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak akan ada kemajuan industri tanpa kerja keras para buruh. Karena itu negara harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, jaminan sosial, serta membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ujarnya.

Bursah juga menekankan bahwa Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia unggul agar mampu bersaing di tengah perubahan global, perkembangan teknologi, dan tantangan ekonomi dunia.

"Menuju Indonesia sebagai negara industri maju, kita membutuhkan buruh yang produktif, sejahtera, terampil, dan memiliki kepastian masa depan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama mewujudkan hal tersebut," tambahnya.

Selain menjadi ajang refleksi perjuangan buruh, acara tersebut juga diisi dengan sesi testimoni dari sejumlah pejabat pemerintah yang menyampaikan pandangan terkait pembangunan nasional, reformasi kebijakan ketenagakerjaan, hingga penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.

Suasana acara semakin khidmat dengan digelarnya doa bersama sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 tokoh aktivis senior Hariman Siregar, yang selama puluhan tahun dikenal konsisten menyuarakan demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo umumkan pelantikan tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5). Hal ini kemudian merujuk pada siapa ketujuh pejabat eselon I yang dicopot jabatannya. 

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025. Kini, jabatan tersebut diisi oleh Apri Artoto yang sebelumnya menempati posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto sejak dirinya dilantik pada Juli 2025. Sebelum menduduki posisi Dirjen, beliau memiliki pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

[Gambas:Youtube]

Dalam sambutannya, Menteri Dody menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Dody juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) baru.

Dia menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Pelantikan ini, ujar Dody, juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal

2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi

7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” katanya.

Menurut dia, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencopot 7 pejabat eselon dan resmi melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5).

Dengan melantik tujuh pejabat eselon baru, artinya Menteri PU telah mencopot pejabat di posisi sebelumnya, termasuk Sekretaris Jenderal yang sebelumnya ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta. Harapannya, pelantikan ini jadi penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. 

Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dodydalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Ia juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

[Gambas:Youtube]

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," ungkapnya.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Menteri Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita," tutup Menteri Dody.

Sebanyak tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Wida Nurfaida2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air meggantikan Dwi Purwantoro3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Apri Artoto4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menggantikan Bob Arthur Lombogia5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat menggantikan K.M. Arsyad6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi menggantikan Abram Elsajaya Barus7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan menggantikan Edy Juharsyah 

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi antara rakyat kecil dan kalangan berpangkat. Prabowo menyebut masyarakat yang hidup dalam keterbatasan justru lebih menjunjung kejujuran dan keikhlasan.

"Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas," kata Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Namun, Prabowo mengaku prihatin terhadap fenomena sebaliknya di kalangan tertentu. Menurut Prabowo, ada pihak yang semakin tinggi pangkat dan tingkat pendidikan tinggi, tetapi justru tidak menunjukkan kejelasan sikap.

"Yang saya sedih, orang yang semakin tinggi pangkat semakin enggak jelas, saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling, gak habis pikir aku," imbuh Prabowo.

Prabowo bercerita dirinya terpanggil untuk membela rakyat dan negara sejak usia muda. Namun, ia mengaku terkejut melihat kondisi sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026



"Saudara-saudara saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda, saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat, kok rakyat saya masih banyak yang susah," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak rela jika perjuangan yang telah dilakukan justru berujung pada kondisi di mana masih ada elite yang merampok uang rakyat.

"Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkaki-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan, bukan negara yang dirampok oleh maling-maling, saya tidak rela," tegas dia.

(Jonathan Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dinilai sulit tercapai selama praktik kriminalisasi terhadap kebijakan publik masih terjadi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan membuat para pengambil keputusan cenderung berhati-hati secara berlebihan, bahkan enggan bertindak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% bukan semata faktor struktural, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang membiarkan kriminalisasi berlangsung.

“Kalau ingin tumbuh 8%, pastikan ada kepastian hukum. Selama kriminalisasi kebijakan masih terjadi, itu akan menjadi penghambat,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan: Menakar Batas Kriminalisasi Kebijakan di Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip siaran pers.

Pandangan serupa disampaikan Menteri BUMN periode 2007–2009, Sofyan A. Djalil. Dia menilai risiko kriminalisasi membuat pejabat publik kehilangan keberanian dan kreativitas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan bisnis.

Menurutnya, keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko. Namun, jika risiko tersebut berujung pada potensi pidana, maka pejabat negara akan cenderung menghindari pengambilan keputusan.

“Kalau kreativitas hilang, pejabat tidak berani mengambil keputusan. Padahal, mereka dituntut menghasilkan nilai tambah,” kata Sofyan.

Dia juga menilai ketentuan mengenai diskresi dalam regulasi yang ada belum cukup memberikan perlindungan. Diskresi, lanjutnya, sering kali justru diperlukan ketika aturan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Sofyan mencontohkan pengalamannya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, ketika mengambil langkah penataan ulang frekuensi 3G untuk memastikan kompetisi yang lebih sehat di industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut diambil melalui persetujuan kabinet meskipun berpotensi menabrak aturan yang ada.

“Pejabat sekarang banyak yang memilih tidak mengambil keputusan sama sekali karena takut dikriminalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mencegah praktik kriminalisasi kebijakan. Dia menilai masih banyak jaksa yang memiliki idealisme untuk menegakkan hukum secara objektif.

Hotasi, yang pernah terjerat kasus hukum terkait kebijakan bisnis, menyebut kriminalisasi kebijakan kerap terjadi akibat pengalihan isu, target operasi, atau persaingan bisnis.

Dia mendorong peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, terhadap prinsip business judgement rule agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak serta-merta dipidana.

“Edukasi terhadap aparat hukum penting agar tidak semua keputusan bisnis dianggap sebagai tindak pidana,” ujarnya.

Dengan demikian, pembenahan aspek kepastian hukum dinilai menjadi kunci untuk mendorong keberanian pengambilan keputusan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reposisi pejabat di lingkar kekuasaan.

Alih-alih melakukan perombakan besar, langkah yang ditempuh pada Senin (27/4/2026) justru mempertegas pola konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan percepatan eksekusi program strategis nasional.

Istana Negara kembali menjadi panggung penting perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan administratif. Mereka diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, mulai dari isu pangan, lingkungan, hingga komunikasi publik.

Di sektor lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penguatan juga dilakukan pada sektor komunikasi pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Muhammad Qodari dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Di lingkar dalam kekuasaan, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, figur militer yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam struktur komando.

Pelantikan berlangsung khidmat. Presiden memandu langsung sumpah jabatan, sebuah ritual konstitusional yang menegaskan komitmen para pejabat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabdian kepada negara.

Komunikasi sebagai Medan Baru Kekuasaan

Salah satu fokus utama dalam perubahan kali ini adalah penguatan komunikasi pemerintah. Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari menjadi indikasi bahwa komunikasi kini menjadi arena strategis dalam pemerintahan.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Hasan.

Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sederhana. Era digital telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Media sosial dengan algoritmanya kerap menjadi sumber utama arus informasi, bahkan sering kali lebih dominan dibandingkan media arus utama.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat komunikasi tidak hanya menyusun pesan, tetapi juga memastikan pesan pemerintah tidak terdistorsi di ruang publik.

Sementara itu, Qodari menyoroti kompleksitas pekerjaan yang dihadapinya.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) InsyaAllah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang masif dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya media sosial yang ikut membentuk arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, serta insan media, agar komunikasi kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Siap Tuntaskan Program Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program prioritas presiden yang belum berjalan optimal.

“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung usai pelantikan.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa KSP juga bertugas mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tandasnya.

Reposisi, Bukan Reshuffle?

Di balik seremoni pelantikan tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah langkah ini dapat disebut reshuffle atau sekadar reposisi internal.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut lebih tepat disebut reposisi.

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan. Figur lama hanya kembali mengisi posisi baru tanpa perubahan arah kebijakan yang substansial.

“Ini bukan reshuffle. Lebih tepat reposisi. Tidak ada yang keluar, malah sebaliknya yang terjadi adalah merekrut kembali mereka yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam. Tak ada yang berubah signifikan,” katanya kepada Bisnis.

Ray mengaitkan hal ini dengan pendekatan politik harmoni yang dianut Presiden Prabowo, yang cenderung merangkul berbagai kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, menurutnya, pendekatan tersebut juga berpotensi menghambat dinamika evaluasi kinerja pemerintahan.

“Saya kira, reposisi ini, tidak akan menyumbang besar bagi perbaikan kinerja pemerintah selain lagi-lagi menumpuk kawan sebanyak-banyaknya di pemerintahan. Dan, utamanya, makin menguatnya peran lingkungan militer ke dalam kekuasannya,” tandas Ray.

Pandangan berbeda disampaikan oleh analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak terikat waktu. Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola yang sepenuhnya menjadi keputusan pelatih, dalam hal ini presiden.

Namun, Hendri menilai tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah dituntut lebih responsif.

Ia menyoroti tiga sektor krusial yang perlu mendapat perhatian utama, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi, sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kritik atas Efektivitas

Kritik juga datang dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai perombakan kabinet dalam rentang waktu 1,5 tahun ini tidak efektif karena tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Feri, perubahan tersebut lebih menyerupai rotasi pemain tanpa perubahan strategi yang berarti.

“Untuk 1,5 tahun kocok ulang kabinet seperti ini tentunya tidak efektif, karena pertama tidak mengubah kabinet dengan susunan menteri yang berkaitan dengan soal ekonomi, pertahanan, dan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini terlihat seperti pergantian pemain saja, bahkan terasa tidak efektif dan saya tidak melihat kemanfaatkan yang besar dari reshuffle ini,” katanya kepada Bisnis.

Reposisi kali ini menjadi bagian dari rangkaian panjang perubahan kabinet sejak awal pemerintahan.

Sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat sedikitnya lima kali reshuffle dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi pemerintahan.

Gelombang pertama terjadi pada 19 Februari 2025 ketika posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berganti dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Perubahan besar kemudian terjadi pada 8 September 2025 ketika posisi Menteri Keuangan berganti dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada periode yang sama, sejumlah posisi lain juga mengalami pergantian, termasuk Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding kepada Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi kepada Ferry Juliantono.

Pemerintah juga membentuk posisi baru Menteri Haji dan Umrah yang diisi oleh Mochammad Irfan Yusuf dengan wakil menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jika dirangkai secara keseluruhan, rangkaian perubahan kabinet tersebut menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang dilakukan secara bertahap.

Presiden Prabowo tidak melakukan perubahan drastis dalam satu waktu, melainkan membangun ulang konfigurasi kabinet sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan kebutuhan politik, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

JAKARTA - Siapa pun di era sekarang bisa membentuk opini atas sebuah perkara yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga masyarakat harus hati-hati dengan pembentukan opini pihak-pihak yang justru mengaburkan perkara yang ditangani penegak hukum.

Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho. Dalam penanganan perkara, menurut Hibnu, Kejagung pasti sudah memahami kasus dan memiliki alat bukti yang kuat.

“Siapa pun bisa membentuk opini atas sebuah perkara, cuma Kejagung pasti tidak sembarangan menetapkan seseorang jadi tersangka, karena pasti akan diuji di pengadilan,” kata Hibnu, Senin (27/4/2026).

Hal ini disampaikan Hibnu menanggapi pertanyaan tentang adanya influencer yang mempersoalkan kebijakan Kejagung dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di masa menteri Nadiem Makarim.

Hal yang harus dijaga adalah jangan sampai ada pembentukan opini yang mengaburkan substansi sebuah perkara korupsi. Sehingga penegak hukum harus fokus pada bukti-bukti yang ditemukan.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Di era digitalisasi sekarang, harus fokus pada bukti-bukti akurat yang diperoleh dalam pengungkapan perkara. Informasi-informasi bisa menjadi masukan dalam pengungkapan perkara. “Integritas dan kemandirian penegak hukum penting dalam era teknologi seperti sekarang,” kata dia.

Mengenai pihak PPK pengadaan chromebook yang dipersoalkan karena tidak ditetapkan sebagai tersangka, Hibnu mengatakan, dalam ilmu pengungkapan perkara ada strategi yang tidak langsung menjadikan seseorang sebagai tersangka.

“Tentang kira-kira ada pihak lain yang terlibat tidak? buktinya bagaimana. Tidak bisa penyidik langsung memeriksa seseorang berdasar pengakuan-pengakuan. Jadi nanti bisa saja ada perkara jilid I, jilid II, dan seterusnya,” jelas Hibnu.

Penegakan hukum saat ini, kata Hibnu, harus cerdas karena opini yang muncul di masyarakat bisa menjadi masukan bagi penegak hukum, tapi juga belum tentu punya nilai bukti. “Sehingga penegak hukum harus melihat apakah opini publik itu punya nilai bukti atau tidak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akadimisi Rocky Gerung turut menghadiri pelantikan pejabat di Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Rocky mengatakan bahwa dirinya menghadiri acara pelantikan sejumlah menteri itu sebagai perwakilan masyarakat sipil yang diundang.

"Untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi [narapidana]," kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan bahwa salah satu pejabat baru yang dilantik adalah Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Rocky, Jumhur merupakan mantan narapidana yang juga intelektual.

Jumhur memang merupakan aktivis yang pernah mendekam di penjara pada 1989 saat memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

"Dia juga seorang intelektual, dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini," kata Rocky.

Di Istana Negara, Rocky juga terlihat berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menjelaskan bahwa dalam perbincangannya itu, dia menyampaikan perihal ethics of care dan ethics of rights.

Menurut Rocky, ethics of care merupakan cara secara psikologis dalam memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh.

"Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," jelas Rocky.

Sementara itu, Rocky pun terlihat bersalaman dengan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan bahwa dalam momen tersebut, Prabowo sempat menyapa Rocky dan menyebutnya sebagai disiden.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden," katanya.

Disiden merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pendapat umum atau pendapat yang dominan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Seluruh pejabat yang diangkat dalam reshuffle ini diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mendatangi Istana Negara pada Senin (274/2026). Dudung dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Dudung tiba di Istana Negara pada sekitar pukul 14.15 WIB mengenakan jas dengan dasi biru muda khas pelantikan pejabat di Istana Negara.

Dudung sendiri dikabarkan akan mengisi posisi KSP yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Qodari. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir April 2026.

Saat ditanyai wartawan, Dudung mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana Negara.

"Untuk gladi, jam 3 pelantikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Namun, dia tidak menjawab posisi jabatan yang diisinya. Dia hanya menjelaskan pada pekan lalu bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto membahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional,

"Oh saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah presiden," katanya.