Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo umumkan pelantikan tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5). Hal ini kemudian merujuk pada siapa ketujuh pejabat eselon I yang dicopot jabatannya. 

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025. Kini, jabatan tersebut diisi oleh Apri Artoto yang sebelumnya menempati posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto sejak dirinya dilantik pada Juli 2025. Sebelum menduduki posisi Dirjen, beliau memiliki pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

[Gambas:Youtube]

Dalam sambutannya, Menteri Dody menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Dody juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) baru.

Dia menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Pelantikan ini, ujar Dody, juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal

2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi

7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” katanya.

Menurut dia, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram hingga jajaran pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (6/4),mulai menggunakan sepeda untuk mobilitas ke kantor sebagai langkah mendukung pemerintah dalam efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor bagian upaya efisiensi anggaran dalam penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, yang telah disepakati bersama," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah kota juga menyiapkan lahan parkir untuk sepeda pada pejabat yang datang ke areal Kantor Wali Kota Mataram, untuk berbagai kegiatan.

Karena itu, areal parkir Kantor Wali Kota Mataram yang biasanya di penuhi mobil dinas pejabat eselon II, kini tidak terlihat lagi termasuk kendaraan Dinas Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Mataram, dan Sekda Kota Mataram, karena sudah menggunakan sepeda.

Sekda mengatakan, untuk jenis sepeda yang digunakan pejabat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memilih sepeda yang digunakan. Baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional bisa digunakan berangkat ke kantor.

"Silakan, mau pakai sepeda listrik, konvensional atau sepeda ontel boleh-boleh saja yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan," katanya.

Dikatakan, terhadap penggunaan sepeda untuk pejabat eselon II, Pemerintah Kota Mataram juga mengatur jarak atau radius tempat tinggal pejabat dan pegawainya yang terkena kebijakan penggunaan bersepeda ke kantor.

Pejabat yang tempat tinggal maksimal 5 kilometer dari kantor harus menggunakan sepeda. Sedangkan dengan radius lebih dari 5 kilometer masih boleh menggunakan kendaraan alternatif lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan itu, Pemerintah Kota Mataram menerbitkan surat edaran terkait maksimal jarak rumah pejabat yang harus menggunakan sepeda.

Namun setelah diidentifikasi, rata-rata untuk pejabat eselon II Kota Mataram, rumah tinggal masih di tengah kota atau di bawah radius 5 kilometer.

Menurutnya, penggunaan sepeda mulai pekan ini masih diuji coba di kalangan pejabat saja. Namun tidak menutup kemungkinan kebijakan itu juga akan diberlakukan untuk pegawai lainnya dengan menggunakan kendaraan atau bus khusus ASN.

"Untuk rencana penggunaan bus ASN, saat ini kami masih menunggu kajian dan opsi-opsi lain dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat Sekjen Kemenkeu sekitar lima tahun sejak 2021. Pengangkatan Robert menjadi pimpinan tinggi madya Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin pembacaan sumpah jabatan oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," terang Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert kemudian menyatakan bersedia untuk membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Robert.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu juga menyatakan berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

"Kiranya Tuhan menolong saya," terang Robert.

Untuk diketahui, Robert sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengangkatan Robert sekaligus pemberhentian Heru merupakan langkah perombakan jabatan di lingkungan Kemenkeu sejak Purbaya menjadi Menteri pada September 2025. Berbagai pejabat di lingkungan Kemenkeu dan unitnya dirombak hingga terakhir beberapa waktu lalu yakni pada posisi jabatan eselon II.