CIPANAS - Sebanyak 1.000 pohon ditanam di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/5/2026) siang sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Kegiatan itu dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Paguyuban Petani Cianjur (PPC).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menjelaskan, kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata para petani dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. “Kegiatan menanam hari ini adalah sumbangsih dari teman-teman petani. Bagaimana kita memastikan keadilan agraria bisa sejalan dengan usaha-usaha kita untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup,” kata Dewi.

Sementara itu, Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa penanaman pohon merupakan langkah konkret dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan.



“Menanam pohon berarti menanam masa depan. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang,” kata Jumhur.

Menteri LH juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup harus berjalan secara seimbang. Karena itu, pemanfaatan lahan produktif perlu diarahkan tidak hanya untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.

Jumhur menegaskan, masyarakat yang hidup dan bergantung pada alam merupakan pihak yang memiliki kedekatan paling kuat dengan lingkungan, sehingga harus menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ekosistem.

"Karena itu, perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut," tegas Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe, turut mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berkelakar kepada Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI M Jumhur Hidayat yang tak mengenakan kaus buruh.

Mulanya, Presiden Prabowo memanggil para menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir di acara tersebut. Satu di antara menteri yang hadir adalah Jumhur Hidayat.

"Menteri Lingkungan hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kok nggak pakai kaos buruh?" ucap Prabowo disambut gelak tawa, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo juga sempat berkelakar kepada Jumhur kapan terakhir masuk penjara. Ia pun berseloroh, Jumhur yang pernah dipenjara kini menjadi seorang menteri.

"Kapan terakhir dipenjara? Bolak-balik masuk penjara, sekarang jadi menteri. Kita nggak tahu, suatu saat dia (Jumhur Hidayat) di atas podium ini, kita nggak tahu," ujar Prabowo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Jumhur Hidayat menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bakal sangat serius dalam menangani isu pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) bakal serius menggunakan segala kewenangan dan instrumen agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Jumhur Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan" yang digelar secara daring oleh Great Institute, Rabu (13/5/2026) siang.

Jumhur menekankan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau jika pemda tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"Pasal 114 UU Nomor 32/2009 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar," tegas Jumhur.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat mengemukakan, potensi jumlah timbunan sampah di Indonesia pada 2026 adalah 51,8 juta ton, di mana 25% menjadi sampah yang terkelola dan 75% masih belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan yang semakin nyata di Indonesia.

Ia menegaskan secara nasional pada 2026 ini pemerintah menargetkan 63,54% sampah terkelola, dan 100% pada 2029. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa permasahan sampah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir. "Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu," tegas Jumhur.

Untuk itu, Jumhur mengajak semua elemen bangsa dari titik terkecil memulai dengan komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai buang, dan menjadikan rumah sebagai unit terkecil pemilahan sampah organik dan anorganik.

Sementara itu, Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung mengatakan bahwa masalah pengelolaan sampah kebanyakan ada di daerah kabupaten kota sekitar 75%. Sementara di kementerian hanya 25%. "Kota-kota besar di Indonesia tidak mengelola sampah dengan baik sehingga timbul masalah," ujar Dwi.

Ia mengapresiasi pengelolaan sampah di Jakarta yang menurutnya lebih baik karena di hulunya sudah ada pemilahan. Namun sayang di daerah-daerah lain sekitar Jakarta hal ini belum dilakukan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Great Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa diskusi tentang sampah yang digelar secara daring itu akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah yang akan disampaikan kepada Menteri LH. FGD Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang berkelanjutan, menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Teuku Mulia, ST.MT (Kadis LH Kabupaten Bogor), Anna Belle Zainab Nainggolan, S.Ant, MSc (Peneliti dan Pengamat Sosial Ekonomi), Ir Tutuko Wirjoatmodo, METN (Konsultan, Praktisi Lingkungan dan Energi Terbarukan), Ir Hokkop Situngkir (Direktur Biomassa PT PLN EPI),

Kemudian, Soni Asrul Sani, ST (Advisor PT Semen Indonesia), Dr Suroso Isnandar ST, MSc (Direktur Manajemen Projek Energi Baru Terbarukan dan Eksekutif EBT untuk Kelistrikan), Prof Dr I Nyoman Puget Aryantha PHd (Rektor ITERA), Prof Dr Mochammad Khaerul, ST, MT (Guru Besar FT Sipil dan Lingkungan ITB), Nelly Rosa Juliana Siringoringo (Aktivis Lingkungan), Dr Achmad Gunawan Wijaksono, ST.MT (Konseptor Kebijakan, Dosen dan Peneliti Limbah B3 dan Sampah),

Lalu, Anto Tri Sugiarto, B.Eng, M.Eng, PHd (Peneliti Senior BRIN), Ratu Ratna Damayanti (Koordinator TP3D dan Kepala Baperinda Kota Depok), Dr Dadang Wihana, MSi, Dwi Sawung (Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development), Yudi Samhudi Suyuti, S.Sos (Aktivis Lingkungan), Agung Nugroho, SE.MM (Wali Kota Pekanbaru).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu Menteri Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim di Jakarta, Kamis (7/5). Dalam pertemuan tersebut, Emil mengingatkan soal penanganan sampah.

Emil meminta jajaran KLH dan Jumhur yang baru sepekan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, agar tidak melihat sampah sebagai buangan. Sebab inti dari lingkungan hidup adalah siklus.

“Antara produksi, konsumsi, antara menghasilkan produk, produk dihasilkan dengan limbah. Bagaimana ini kembali berputar di dalam siklus kehidupan ini,” kata Emil, saat ditemui di Kantor KLH pada Kamis (7/5).

Namun, dirinya juga mewanti-wanti, jangan sampai sampah menjadi pemicu kerusakan lingkungan atau menimbulkan dampak lain yang menjalar ke kesehatan manusia.

“Jadikan ini sebagai bagian dari kehidupan siklus alam. Seperti kotoran binatang jadi pupuk, melahirkan tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, buah menjadi makanan burung, inilah siklus,” ujar Emil.

Menurut Emil, penyelesaian masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jumhur kemudian menerima ‘wejangan’ ini dan sepakat bahwa sampah bisa sangat berguna dan menghasilkan produk bernilai tambah.

Sedangkan Jumhur mengatakan, Emil banyak menyinggung soal ‘sentuhan kemanusiaan’ untuk membangun lingkungan hidup. "Di manapun posisi kita terutama sebagai pejabat, sentuhan kemanusiaan itu yang utama,” kata Jumhur.

Dalam kurang lebih satu jam perbincangan itu, Emil Salim juga menyinggung bahwa gerakan lingkungan hidup tidak hanya milik kementerian. Aksi-aksi lingkungan hidup harus digarap secara kolaboratif dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil.

“Kita harus menghormati teman-teman yang sukarela bergerak menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan,” ujar Jumhur.

Jumhur menjelaskan, sedianya dirinya yang akan berkunjung ke rumah Emil. Namun, Eks-Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1983-1993 ini berkeinginan mengunjungi Jumhur di kantor KLH.

Sebagai informasi, Emil Salim memiliki jejak panjang di bidang lingkungan hidup, meski dirinya besar dengan pendidikan ekonomi. Emil mendapat gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebelum melanjutkan studi ke University of California.

Selama karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan politik, yaitu Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973), Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1993).

Emil Salim juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan dilantik menjadi Ketua pada 2010.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim ini, juga seorang penggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dibentuk dengan dukungan pemerintah serta lembaga internasional.

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mendorong percepatan penerapan teknologi methane capture dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah di Provinsi Riau. Ia berharap insiatif ini segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata untuk warga.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menuturkan, salah satu fokus penanganan sampah berada di TPA Muara Fajar II, yang selama ini masih menerapkan metode open dumping. Ia menyebut open dumping akan segera ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Jumhur menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi itu diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, penerapan teknologi RDF menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi pelet RDF dengan nilai kalor tinggi, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normallah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengajak Menteri Lingkungan Hidup (LH) M Jumhur Hidayat membahas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang , Kota Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu mulai 1 Agustus 2026.

"Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," ucap Pramono di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Pramono menegaskan bahwa mulai 1 Agustus 2026, bukan berarti sampah Ibu Kota tak bisa dibuang ke Bantargebang. Sampah yang tidak dapat didaur ulang tentunya masih bisa dibuang ke TPST Bantargebang.

Pramono Anung meyakini persoalan pengelolaan di TPST Bantargebang akan segera terselesaikan melalui koordinasi dengan Kementerian LH. "Saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani."

Diketahui, mulai 1 Agustus 2025, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hanya menerima sampah residu. Melalui aturan tersebut, akun Instagram @kelurahan_pegadungan, mengajak masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah sebelum dibuang.

Dijelaskan akun tersebut, sampah residu merupakan jenis sampah yang tidak dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali, seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu kotor, serta sampah campuran tidak bisa dipilah. TPST Bantargebang tidak menerima sampah organik seperti sisa makanan dan daun.

Dr. Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENUNJUKAN Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif dalam reshuffle kabinet.

Inilah langkah politik yang sarat makna, terutama jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei hari ini. Sebuah hari yang secara historis identik dengan mobilisasi massa dan tekanan politik dari kelompok pekerja.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya sedang memainkan strategi klasik namun efektif, yakni: merangkul untuk mengendalikan.

Kooptasi sebagai Strategi Stabilitas

Jumhur bukan sosok teknokrat lingkungan hidup. Ia adalah aktivis buruh yang lama berada di garis depan advokasi pekerja.

Ketika figur seperti ini masuk ke dalam kabinet, pesan politiknya jelas. Pemerintah tidak ingin berhadapan dengan buruh di jalanan, melainkan mengajak mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kooptasi politik, sebuah strategi meredam potensi oposisi dengan menjadikannya bagian dari sistem.

Dalam banyak kasus, pendekatan ini efektif untuk menurunkan tensi konflik. Buruh tetap turun ke jalan, tetapi tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi berseberangan dengan negara.

May Day 2026, dengan demikian, berpotensi tetap besar secara jumlah massa, tetapi lebih terkendali secara arah politik.

Dari Demonstrasi ke Legitimasi

Jika pada tahun sebelumnya publik menyaksikan gestur simbolik Presiden Prabowo yang “membuka baju” di hadapan buruh—sebuah ekspresi populisme yang kuat—maka tahun ini pendekatannya tampak lebih sistematis.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan simbol kedekatan, tetapi mulai membangun arsitektur politik yang mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam kekuasaan.

Dengan Jumhur berada di dalam kabinet dan tetap memiliki legitimasi di kalangan pekerja, demonstrasi berpotensi berubah fungsi: dari alat tekanan menjadi panggung legitimasi.

Dalam skenario ini, kehadiran Presiden di tengah massa buruh bukan lagi menghadapi kritik, melainkan menerima dukungan.

Mengelola Risiko Jalanan

Selama ini, May Day selalu menyimpan potensi eskalasi. Fragmentasi serikat buruh, isu-isu sensitif seperti outsourcing, PHK, dan perlindungan pekerja, dapat dengan mudah memicu aksi besar yang tidak terkendali.

Namun dengan adanya figur seperti Jumhur di dalam pemerintahan, negara memiliki “jembatan komunikasi” langsung dengan massa. Ini menurunkan kemungkinan demonstrasi berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar bersiap menghadapi demonstrasi, tetapi berupaya mendesain ulang karakter demonstrasi itu sendiri.

Risiko Mengintai

Meski terlihat canggih, strategi ini bukan tanpa risiko. Pertama, tidak semua kelompok buruh akan menerima pendekatan kooptasi. Sebagian bisa memandang langkah ini sebagai bentuk “penjinakan” gerakan, bahkan pengkhianatan terhadap independensi buruh.

Kedua, ekspektasi akan meningkat tajam. Ketika seorang aktivis buruh masuk ke dalam kabinet, publik pekerja berharap adanya perubahan nyata—bukan sekadar simbolik. Jika tuntutan-tuntutan utama tidak terpenuhi, kekecewaan yang muncul justru bisa lebih besar dan lebih berbahaya secara politik. Dalam situasi seperti itu, kooptasi bisa berbalik menjadi bumerang.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjelang May Day 2026 menunjukkan pemerintah sedang menjalankan strategi preventif untuk menjaga stabilitas politik.

Demonstrasi tidak dihapus, tetapi diarahkan. Kritik tidak dibungkam, tetapi diserap. Namun pada akhirnya, keberhasilan strategi ini tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di panggung Monas pada 1 Mei, melainkan oleh apa yang terjadi setelahnya.

Jika kebijakan konkret tidak mengikuti, maka harmoni yang tampak hari ini bisa berubah menjadi akumulasi ketegangan di masa depan.

May Day tahun ini, dengan demikian, bukan sekadar peringatan perjuangan buruh—tetapi juga ujian bagi kemampuan negara mengelola kekuatan sosial tanpa kehilangan kepercayaan mereka.

Dunia industri berharap di bawah kepemimpinan Pak Jumhur, kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyusul pengalamannya terhadap dinamika sektor manufaktur setelah lama berkecimpung sebagai tokoh serikat pekerja dan mitra strategis industri.

“Dunia industri berharap di bawah kepemimpinan Pak Jumhur, kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Saleh mengatakan pengalaman Jumhur dalam dunia ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

Menurut dia, Jumhur memahami bagaimana roda industri manufaktur bergerak dan apa saja tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjaga produktivitas dan efisiensi.

“Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan baku industri secara tepat waktu dan mempermudah proses perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar mantan Menteri Perindustrian itu.

Pengelolaan bahan baku daur ulang dan sampah industri, lanjut Saleh, harus dipandang sebagai peluang ekonomi, bukan semata beban.

Pemanfaatan bahan baku daur ulang dari limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju ekonomi sirkular serta upaya mencapai target net zero emission melalui prinsip reduce, reuse, recycle.

“Dalam konteks ini, tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia, melainkan harus didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menilai jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten maka daya saing industri nasional akan semakin kuat.

Hal ini pada akhirnya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami optimistis, dengan sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri, target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dunia industri berharap kebijakan lingkungan ke depan lebih selaras dengan kebutuhan pertumbuhan sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pengalaman Jumhur di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

“Dunia industri berharap kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan mempermudah perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar Salehn dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, pemahaman Jumhur terhadap dinamika manufaktur diharapkan mampu menjawab tantangan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga produktivitas dan efisiensi di tengah tekanan global.

Kadin juga mendorong pengelolaan limbah industri dan bahan baku daur ulang sebagai peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju target net zero emission melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).

“Tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia. Semua harus bisa didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Kadin optimistis sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Selamat kepada Pak Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjalankan tugas di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” tutupnya.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang aktivis buruh yang pernah berhadapan dengan kekuasaan kini justru dipercaya mengelola kebijakan lingkungan, publik seakan-akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan Indonesia hari ini.

Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sebuah penanda bahwa isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai domain teknis yang terpisah dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa ini menjadi titik temu antara ekologi dan keadilan sosial yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam lanskap pembangunan modern, hubungan antara lingkungan dan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

Konsep environmental justice atau keadilan ekologis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Dalam lingkup Indonesia, hal ini bukan sekadar teori. Konflik agraria, pencemaran industri, hingga degradasi sumber daya alam berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Rekam jejak Jumhur yang berangkat dari aktivisme sosial memberi perspektif berbeda dalam melihat persoalan ini. Ia bukan produk laboratorium kebijakan atau teknokrat murni, melainkan seseorang yang memahami bagaimana kebijakan dirasakan di lapangan.

Ini menjadi penting karena selama ini banyak kebijakan lingkungan berhenti pada tataran regulasi tanpa mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu teknis seringkali gagal menjangkau dimensi kemanusiaan dari persoalan lingkungan itu sendiri.

Biaya Ekologis

Data memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 2024 memang menunjukkan angka 73,53, yang secara umum mencerminkan tren perbaikan. Namun, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan yang mencolok.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi justru mencatat kualitas lingkungan yang lebih rendah, seperti Jakarta yang hanya berada di angka 56,39, diikuti Banten 62,54, Jawa Barat 66,09, dan DIY 68,44.

Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menghasilkan biaya ekologis yang besar.

Lebih jauh lagi, dalam pemeringkatan global Environmental PerformanceIndex 2024, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi di dunia.

Posisi ini sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks.

Di sinilah perdebatan tentang kapasitas teknis seorang menteri menjadi menarik. Kritik terhadap ketiadaan latar belakang teknis memang relevan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Dalam studi tata kelola lingkungan, efektivitas kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memastikan kepatuhan, serta menggerakkan dukungan publik. Kebijakan lingkungan sering kali gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena lemahnya implementasi dan minimnya legitimasi sosial.

Jumhur membawa modal sosial yang jarang dimiliki pejabat publik. Kepercayaan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil memberi peluang untuk membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan publik.

Ini menjadi penting karena banyak kebijakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri dan penggunaan sumber daya alam, sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan tersebut cenderung sulit dijalankan secara konsisten.

Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen ambisius, mulai dari target net-zero emisi pada 2060 hingga perlindungan 30 persen wilayah darat dan laut pada 2030 dalam kerangka global.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan negara dalam merespons isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penanganan Sampah

Prioritas awal yang disampaikan, seperti penanganan sampah dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, terlihat sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan paling mendasar.

Sampah, misalnya, adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola lingkungan secara langsung. Keberhasilan dalam isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan konsistensi penegakan aturan. Program seperti PROPER yang menilai kinerja lingkungan perusahaan, harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Demikian pula dengan dorongan terhadap pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) korporasi yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kebijakan lingkungan sering kali lahir dari keberanian politik, bukan semata dari keunggulan teknis.

Keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi, serta keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, latar belakang aktivisme yang dimiliki dapat menjadi kekuatan, selama diimbangi dengan kemampuan membangun sistem dan tim yang solid.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, harapan tersebut harus diuji oleh realitas kebijakan yang konkret. Lingkungan bukan sekadar isu masa depan, melainkan persoalan hari ini yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Jika keberanian dan keberpihakan mampu berjalan beriringan dengan kapasitas yang terus diperkuat, maka langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam cara Indonesia memandang hubungan antara manusia dan alamnya.

*) Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP., CSA. adalah Profesor Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pegiat Sosial Politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 98 Andrianto Andri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Andrianto pun menilai Jumhur tepat menjadi Menteri LH.

“Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Andrianto, dengan kualitas dan rekam jejak sebagai aktivis yang berkarakter, Jumhur Hidayat sangat cocok dan tepat ditunjuk dan diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. “Dia bisa diharapkan akan membenahi permasalahan yang ditanganinya dengan kualitas, daya pikir, integritas, dan daya juang tinggi menghadapi para perusak lingkungan,” ujarnya.



Maka itu, Andrianto menyambut baik pengangkatan Jumhur tersebut. “Sebagai kawan yang cukup lama berinteraksi dengan Jumhur Hidayat, saya sangat mengapresiasi pengangkatan beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya mengenal baik Jumhur sejak di masa Orde Baru sebelum Reformasi. Lalu, sama-sama menjadi pendukung SBY dan kami sama-sama mendapat jabatan dari SBY,” kata Andri.

Pada masa Jokowi, Andri dan Jumhur mengambil jalan oposisi. Mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) itu mengungkapkan Jumhur terkenal kritis dan tanpa kompromi terhadap Jokowi, yang membuat dia ditangkap dan diadili.

“Lalu dia divonis bersalah dan menjalani hukuman sekitar setahun. Tetapi, itu tidak membuat dia jera. Kemudian dia menjadi ketua umum sebuah organisasi buruh dengan jutaan anggota, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),” ujarnya.

Ditambahkannya, perkenalan dengan Junhur terjadi karena Andri kenal dengan Adi Sasano, yang merupakan mentor Jumhur. “Karena dekat dengan Adi yang menjadi Menteri Koperasi di masa Habibie, kami sama-sama mendukung Habibie. Waktu itu dunia aktivis terpecah, ada yang mendukung Habibie seperti kami, ada juga menganggap bahwa Habibie hanya pepanjangan tangan Soeharto,” kata peraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Unversitas Nasional (Unas) itu.

Sejak itulah, mereka bersama-sama melakukan kerja sama strategis. Pada era SBY Jumhur masuk sebagai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI}.

“Sedangkan saya awalnya beroposisi terhadap SBY, tetapi pada periode kedua SBY, karena dekat dengan Hatta Rajasa, menteri SBY, saya masuk jadi pendukung dan diberikan jabatan sebagai Komisaris PT JICT Pelabuhan Indonesia II,” tambahnya.

Di era Jokowi, di periode pertama, Jumhur terang-terangan mendukung Jokowi. Dia malah rela jabatannya di BNP2TKI dicopot SBY karena aktivitasnya mendukung Jokowi.

“Sedangkan saya di berada kelompok pendukung Prabowo-Hatta pada Plpres 2014. Jokowi menang tetapi Jumhur tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita kembali bersama-sama beroposisi terhadap Jokowi,” kata peraih gelar megister ilmu administrasi negara dari Universitas Prof Dr Mustopo itu.

Dilanjutkan, pada masa Jokowi, dia dan Jumhur terlibat dalam pembentukan organisasi yang beroposisi terhadap Jokowi, yaitu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Andri sebagai ketua panitia deklarasi, sedangkan Jumhur menjadi tokoh pada 2020 di Tugu Proklamasi.

“Kita terlibat dalam demo besar menentang pengesahan UU Omnibus Law. Jumhur bersama Syahganda Nainggolan dan Anton Permana ditangkap polisi dan diadili dengan dijatuhi vonis hukuman setahun,” jelasnya.

Di era Prabowo, kata Andri, Jumhur kembali ke pemerintahan. “Ini membanggakan dan memang seharusnya terjadi. Negeri ini sangat membutuhkan Jumhur baik ide maupun gerakannya,” ujarnya.

Menurut dia, Jumhur punya daya krisis, daya juang yang mengagumkan, dan imajinasi tentang keadilan yang sangat tinggi. “Saya haqqul yaqin, sebagai kawan, melihat Jumhur punya potensi membantu Prabowo, apalagi di bidang lingkungan hidup yang sangat membutuhkan figur yang mempunyai idealisme yang tinggi,” ucapnya.

Dia menilai Jumhur cocok berada di sana, mengingat negeri ini sangat tinggi dalam kerusakan lingkungan. “Kerusakan lingkungan akibat keserakahan para pemilik modal membuat terjadi bencana, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatera yang sangat menghancurkan itu. Begitu juga bencana di Pulau Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau lain. Di Sulawesi dan Halmahera lingkungan rusak oleh pertambangan liar,” tambahnya.

Dia berpendapat, dibutuhkan figur yang kuat dan integritas untuk merehabilitasi lingkungan hidup Indonesia dan dikembalikan fungsinya. Dia menambahkan, alam ini harus dilestarikan karena dia merupakan warisan anak cucu yang akan menempati dunia ini setelah kita.

Karena itu, menurut dia, alam ini tidak boleh diekspoitasi secara berlebihan sehingga dia kehilangan daya tampung untuk kehidupan anak cucu mendatang. “Karena itu kita apresiasi Pak Prabowo yang sudah menunjuk Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Beliau memilih pembantu yang tepat di bidang itu. Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.