Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reposisi pejabat di lingkar kekuasaan.

Alih-alih melakukan perombakan besar, langkah yang ditempuh pada Senin (27/4/2026) justru mempertegas pola konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan percepatan eksekusi program strategis nasional.

Istana Negara kembali menjadi panggung penting perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan administratif. Mereka diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, mulai dari isu pangan, lingkungan, hingga komunikasi publik.

Di sektor lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penguatan juga dilakukan pada sektor komunikasi pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Muhammad Qodari dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Di lingkar dalam kekuasaan, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, figur militer yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam struktur komando.

Pelantikan berlangsung khidmat. Presiden memandu langsung sumpah jabatan, sebuah ritual konstitusional yang menegaskan komitmen para pejabat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabdian kepada negara.

Komunikasi sebagai Medan Baru Kekuasaan

Salah satu fokus utama dalam perubahan kali ini adalah penguatan komunikasi pemerintah. Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari menjadi indikasi bahwa komunikasi kini menjadi arena strategis dalam pemerintahan.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Hasan.

Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sederhana. Era digital telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Media sosial dengan algoritmanya kerap menjadi sumber utama arus informasi, bahkan sering kali lebih dominan dibandingkan media arus utama.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat komunikasi tidak hanya menyusun pesan, tetapi juga memastikan pesan pemerintah tidak terdistorsi di ruang publik.

Sementara itu, Qodari menyoroti kompleksitas pekerjaan yang dihadapinya.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) InsyaAllah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang masif dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya media sosial yang ikut membentuk arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, serta insan media, agar komunikasi kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Siap Tuntaskan Program Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program prioritas presiden yang belum berjalan optimal.

“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung usai pelantikan.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa KSP juga bertugas mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tandasnya.

Reposisi, Bukan Reshuffle?

Di balik seremoni pelantikan tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah langkah ini dapat disebut reshuffle atau sekadar reposisi internal.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut lebih tepat disebut reposisi.

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan. Figur lama hanya kembali mengisi posisi baru tanpa perubahan arah kebijakan yang substansial.

“Ini bukan reshuffle. Lebih tepat reposisi. Tidak ada yang keluar, malah sebaliknya yang terjadi adalah merekrut kembali mereka yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam. Tak ada yang berubah signifikan,” katanya kepada Bisnis.

Ray mengaitkan hal ini dengan pendekatan politik harmoni yang dianut Presiden Prabowo, yang cenderung merangkul berbagai kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, menurutnya, pendekatan tersebut juga berpotensi menghambat dinamika evaluasi kinerja pemerintahan.

“Saya kira, reposisi ini, tidak akan menyumbang besar bagi perbaikan kinerja pemerintah selain lagi-lagi menumpuk kawan sebanyak-banyaknya di pemerintahan. Dan, utamanya, makin menguatnya peran lingkungan militer ke dalam kekuasannya,” tandas Ray.

Pandangan berbeda disampaikan oleh analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak terikat waktu. Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola yang sepenuhnya menjadi keputusan pelatih, dalam hal ini presiden.

Namun, Hendri menilai tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah dituntut lebih responsif.

Ia menyoroti tiga sektor krusial yang perlu mendapat perhatian utama, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi, sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kritik atas Efektivitas

Kritik juga datang dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai perombakan kabinet dalam rentang waktu 1,5 tahun ini tidak efektif karena tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Feri, perubahan tersebut lebih menyerupai rotasi pemain tanpa perubahan strategi yang berarti.

“Untuk 1,5 tahun kocok ulang kabinet seperti ini tentunya tidak efektif, karena pertama tidak mengubah kabinet dengan susunan menteri yang berkaitan dengan soal ekonomi, pertahanan, dan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini terlihat seperti pergantian pemain saja, bahkan terasa tidak efektif dan saya tidak melihat kemanfaatkan yang besar dari reshuffle ini,” katanya kepada Bisnis.

Reposisi kali ini menjadi bagian dari rangkaian panjang perubahan kabinet sejak awal pemerintahan.

Sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat sedikitnya lima kali reshuffle dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi pemerintahan.

Gelombang pertama terjadi pada 19 Februari 2025 ketika posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berganti dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Perubahan besar kemudian terjadi pada 8 September 2025 ketika posisi Menteri Keuangan berganti dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada periode yang sama, sejumlah posisi lain juga mengalami pergantian, termasuk Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding kepada Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi kepada Ferry Juliantono.

Pemerintah juga membentuk posisi baru Menteri Haji dan Umrah yang diisi oleh Mochammad Irfan Yusuf dengan wakil menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jika dirangkai secara keseluruhan, rangkaian perubahan kabinet tersebut menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang dilakukan secara bertahap.

Presiden Prabowo tidak melakukan perubahan drastis dalam satu waktu, melainkan membangun ulang konfigurasi kabinet sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan kebutuhan politik, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

JAKARTA - Pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menandai langkah lanjutan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor komunikasi publik yang kian strategis. Dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, nama Marulina Dewi Mutiara menjadi sorotan sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta yang baru.

Penunjukan ini hadir di tengah kebutuhan akan komunikasi publik yang semakin adaptif seiring dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kian dinamis.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan pengisian jabatan melalui pendekatan manajemen talenta dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kapasitas kepemimpinan.

“Dalam penetapan ini, kami bertiga yakni gubernur, wakil gubernur, dan sekda berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan nama-nama terbaik. Kami menggunakan manajemen talenta dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan terbaik untuk Jakarta,” ujar Pramono dikutip, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, pengaturan waktu pelantikan juga dirancang bertahap guna menjaga kesinambungan roda pemerintahan. “Perlu kami sampaikan agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelantikan ini terdapat 11 pejabat yang dilantik. Tiga orang berlaku mulai hari ini, empat orang mulai 1 Juni, tiga orang mulai 1 Agustus, dan satu orang menunggu keputusan,” jelasnya.

Kepala Diskominfotik Jakarta Marulina Dewi Mutiara mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan Gubernur Pramono. Dia menilai masa transisi hingga efektif menjabat pada 1 Juni sebagai ruang penting untuk melakukan konsolidasi dan penyelarasan arah kerja.

“Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan secara lebih matang mulai dari koordinasi lintas OPD, pemetaan program, hingga penyelarasan kebijakan. Dengan begitu, saat mulai efektif nanti, kami dapat langsung bergerak cepat,” ujarnya.

Ke depan, dia menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain komunikasi publik, Marulina juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, integrasi layanan digital dan pemanfaatan data serta statistik akan menjadi fondasi dalam mendukung kebijakan yang lebih terukur. “Pemanfaatan data dan statistik harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur menuju evidence-based policy,” ujarnya.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk media, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem komunikasi dan layanan publik ke depan.

Marulina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat dan konstruktif. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis inovasi, dia optimistis komunikasi publik di Jakarta dapat semakin relevan, transparan, serta berdaya saing.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penguatan peran Diskominfotik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung Jakarta menuju kota global yang cerdas dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi melantik sejumlah pejabat baru yang akan mengisi posisi sebagai Direktur Eksekutif, Direktur Group, Kepala Divisi dan Kepala Tim. Pelantikan dilaksanakan di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan saat ini industri jasa keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik domestik maupun global. Untuk itu, pihaknya terus mempersiapkan diri dan menambah kekuatan, salah satunya dengan melantik pejabat baru.

“Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru juga menjadi langkah strategis LPS dalam mengantisipasi program penjaminan polis (PPP) yang kemungkinan akan berlaku lebih cepat dari target 2028.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028,” ujar Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik antara lain Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, dan Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel.

Kemudian, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

LPS juga melantik sembilan Kepala Divisi dan 25 Kepala Tim. Di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, dan Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto.

Selanjutnya, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, dan Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni.

Lalu, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pengganti Thomas Djiwandono hari ini, Kamis (5/2/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang ditinggalkan Thomas itu.

Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan dari keponakan Prabowo itu belum diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu adalah Juda Agung selaku eks Deputi BI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.117/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Beleid itu fokus untuk menambah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu yang khusus menangani sistem administrasi inti layanan perpajakan atau Coretax.

Pada PMK No.124/2024 yang saat itu masih diteken oleh Sri Mulyani Indrawati, diatur bahwa pembentukan, pengangkatan dan pelantikan pejabat baru di Kemenkeu serta penyesuaian peraturan pelaksananya paling lambat dilakukan satu tahun setelah aturan diundangkan, yakni 31 Desember 2025. Aturan sebelumnya diundangkan pada 31 Desember 2024.

Aturan dimaksud tertuang pada pasal 1839 dan 1840 PMK No.12/2024. Kini, Purbaya menyisipkan satu aturan baru pada beleid yang baru diundangkan 31 Desember 2025.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak," bunyi pasal 1839A ayat (1) yang baru disisipkan pada PMK No.117/2025, dikutip Senin (5/1/2025).

Kemudian, beleid terbaru turut mengatur bahwa pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru dan pelantikan pejabat baru pada Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi pasal II PMK tersebut.

Untuk diketahui, Coretax merupakan sistem inti perpajakan yang akan mulai digunakan untuk wajib pajak orang pribadi (OP) maupun badan untuk menyampaikan surat pelaporan tahunan (SPT) pajaknya tahun ini.

Pada Oktober 2025 lalu, Purbaya sempat mengungkap deretan masalah yang dihadapi Coretax salah satunya yakni tidak bisa masuk atau login, timeout, blank dan tidak bisa mengunggah faktur serta bukti potong (bupot).

Di sisi lain, permasalahan perangkat lunak yang disediakan oleh LG. Dia menyebut permasalahan itu ditargetkan tuntas pada Januari 2026, setelah perusahaan asal Korea Selatan itu menyerahkan source code aplikasi Coretax kepada tim Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

"Saya bilang satu bulan, tetapi karena kendala tadi kami enggak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun empat tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu [source code] dikasih ke kami, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," terangnya kepada wartawan, dikutip Senin (27/10/2025).

Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak).

LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut.

Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax.

Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA.

"Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing 'wah'. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda," terangnya.

Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, infrastruktur maupun sistem keamanan Coretax sangat memadai. Pemerintah hanya perlu memaksimalkan pemanfaatannya. Dia pun menilai Ditjen Pajak sudah banyak mengidentifikasi masalah-masalah pada Coretax.

Selain software, sistem keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax juga dinilai sebelumnya sudah kuno. Purbaya juga memastikan ke depan tidak akan bergantung kepada pihak asing untuk pengadaan-pengadaan serupa.

"On technique, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kami putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi, pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," paparnya.