Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha bisnis gadai/pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Dengan izin itu, PT Pergadaian Mas Sinar bisa melakukan bisnisnya secara resmi.

Izin tersebut diberikan OJK melalui Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-50/KO.16/2026, 22 April 2026. Sebagai catatan, PT Pergadaian Mas Sinar memiliki lingkup wilayah usaha di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud,” tulis Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar dalam pengumuman resmi pemberian izin usaha tersebut, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian atau POJK Pergadaian, OJK menyebut bahwa PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan atau informasi yang jelas di kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya.

Informasi yang perlu diperlihatkan oleh perusahaan tersebut adalah nama dan/atau logo perusahaan PT Pergadaian Mas Sinar, nomor dan tanggal izin usaha, pernyataan bahwa bisnis gadai tersebut berizin dan diawasi oleh OJK, hari dan jam operasional perusahaan, serta

Selain itu, merujuk pada Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Tidak lupa, dalam pengumuman tersebut OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.​

Berdasarkan data dari situs resmi OJK, ini merupakan pemberian izin usaha perusahaan pergadaian baru yang kedua oleh OJK pada 2026. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, OJK telah memberikan izin usaha bisnis gadai kepada PT Indo Gadai Madya, yang memiliki lingkup wilayah usaha di Jawa Tengah, melalui KEP-9/KO.13/2026.

Pada 2025, OJK memberikan izin usaha perusahaan pergadaian baru kepada 16 bisnis gadai.

Pada 3 Januari 2025, melalui KEP-1/PL.02/2025, OJK memberikan izin usaha kepada PT Solusi Gadai Jabar. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha di Jawa Barat ini merupakan perusahaan pertama yang menerima izin usaha OJK pada 2025.

Sementara itu, izin usaha gadai baru terakhir yang diberikan OJK pada 2025 adalah kepada PT Juara Gadai Jawa Barat, melalui nomor keputusan izin usaha KEP-346/PL.02/2025. Perusahaan ini, seperti namanya, beroperasi di wilayah Jawa Barat. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar modal Indonesia kembali menghadapi tekanan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026. Selain itu, tekanan juga datang dari pelemahan rupiah.

Head of Research Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai tekanan pasar saat ini perlu dilihat dalam konteks dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

“Pelemahan rupiah saat ini lebih mencerminkan kombinasi sentimen risk-off global dan meningkatnya risk premium domestik, bukan disebabkan oleh krisis kebijakan yang ekstrem,” ujar Rully Arya Wisnubroto, Jumat (24/4/2026).

Rupiah ditutup di level Rp17.295 per dolar AS pada 23 April 2026, atau melemah sekitar 3,5% sejak awal tahun. Meski demikian, Mirae Asset Sekuritas memandang pelemahan tersebut masih relatif lebih baik dibandingkan beberapa mata uang emerging markets lain seperti Rupee India dan Lira Turki.

Lebih lanjut, kata Rully, dari sentimen MSCI, MSCI menyatakan pembekuan dilakukan sambil mengevaluasi konsistensi dan efektivitas kebijakan baru otoritas pasar modal Indonesia, terutama terkait transparansi kepemilikan saham dan rencana kenaikan batas minimum free float menjadi 15%. MSCI juga menunda penambahan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan perubahan klasifikasi sejumlah saham Indonesia dalam indeksnya.

Di sisi lain, dia menilai otoritas pasar modal Indonesia telah menunjukkan progres reformasi yang cukup signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelesaikan empat dari delapan agenda reformasi transparansi pasar modal yang diumumkan pada awal April 2026.

Langkah tersebut mencakup publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% secara bulanan, perluasan klasifikasi investor KSEI, serta penerapan aturan minimum free float 15%.

“Langkah reformasi yang telah dijalankan merupakan sinyal positif bagi pasar. Penguatan IHSG sejak awal April menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap komitmen reformasi otoritas masih cukup terjaga. Pasar kini akan mencermati sejauh mana konsistensi reformasi dapat dipertahankan dan bagaimana MSCI menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan,” ujar Rully.

Sejak pengumuman reformasi pada 2 April 2026, IHSG tercatat menguat sekitar 8%, meskipun volatilitas pasar masih tinggi.

Fokus investor selanjutnya akan tertuju pada MSCI Index Review pada 12 Mei 2026 dan hasil Market Accessibility Review pada Juni 2026, yang akan menjadi penentu arah pasar domestik dan persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Adapun pada perdagangan sesi I hari ini, IHSG ditutup melemah 3,06% ke level 7.152,85. Sebanyak 90 saham menguat, 642 saham melemah, dan 82 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa menyusut menjadi Rp12.805 triliun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk. menunjuk Wakil Direktur Utama Harry Budi Sidharta sebagai pelaksana tugas sementara Direktur Pengembangan Usaha, di tengah kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), penunjukan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2026 per 23 April 2026. Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan fakta material.

Dalam keterangannya, manajemen menyebut Harry Budi Sidharta akan merangkap jabatan hingga ditetapkan pejabat definitif melalui rapat umum pemegang saham. Keputusan ini menegaskan adanya penyesuaian sementara dalam struktur manajemen perseroan.

TINS memastikan bahwa penunjukan tersebut tidak berdampak terhadap operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan bisnis perusahaan. Aktivitas usaha tetap berjalan normal sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

PT Timah menyatakan akan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan lebih lanjut terkait pengisian posisi Direktur Pengembangan Usaha secara definitif.

Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Suhendra Yusuf Ratuprawira yang telah berakhir masa jabatannya sehubungan dengan pengangkatannya sebagai direktur di Pelindo Jasa Maritim.

Adapun, sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra pernah mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Dahana pada periode 2021-2024.

Dia juga dikenal sebagai inisiator terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatra saat menjabat sebagai staf khusus menteri PUPR pada 2015-2018.

Saat menjabat staf khusus menteri departemen pekerjaan umum Suhendra juga menjadi akselerator penyelesaian pembangunan Jembatan Suramadu di Jawa Timur.

Berdasarkan laporan keuangan, TINS membukukan laba bersih senilai Rp1,31 triliun sepanjang 2025. Realisasi ini mencapai 119% dari target yang ditetapkan Perseroan.

Sepanjang tahun lalu, pendapatan TINS naik 6,41% menjadi Rp11,55 triliun dari yang sebelumnya Rp10,86 triliun pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata logam timah.

Dari sisi pos beban, Perseroan mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 8,41% dari Rp8,11 triliun pada 2024 menjadi Rp8,79 triliun pada 2025. Alhasil, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp1,91 triliun dengan pencapaian EBITDA sebesar Rp2,76 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan rancangan peraturan tentang Rencana Bisnis Bank Umum (RBB). Saat ini, otoritas meminta masukan maupun kritik dari akademisi, pelaku industri, serta masyarakat sebagai langkah strategis dan partisipatif untuk memperkuat fondasi industri perbankan nasional ke depan. Ini penting karena peran industri perbankan sangat besar dan menentukan arah perkembangan ekonomi nasional.

Langkah OJK ini merupakan penegasan bahwa RBB adalah pedoman utama arah kebijakan dan kinerja bank. Rancangan RBB diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang baik karena manajemen bisnis bank makin terstruktur, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Rancangan RBB tidak hanya memperkuat disiplin manajerial, tetapi juga menciptakan kejelasan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung dan mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kebutuhan pembaruan RBB mencerminkan respons yang progresif terhadap dinamika industri perbankan. Otoritas perlu mewadahi perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi agar bisa menjadi peluang besar bagi perbankan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan inovasi produk yang lebih relevan dengan kebutuhan nasabah modern. Ini akan mewadahi kebutuhan nasabah dan ekonomi nasional. Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas usaha bank menunjukkan bahwa industri perbankan semakin matang dan berkembang, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Profesionalisme

Kita menyadari RBB merupakan instrumen strategis manajemen bank dan tidak boleh dipandang sebagai sekadar dokumen administratif yang asal ada. RBB adalah kompas utama dalam menentukan arah bisnis dan kualitas kinerja bank dalam jangka pendek maupun menengah.

Di dalamnya terkandung strategi yang terukur, target yang jelas, serta langkah-langkah konkret untuk memastikan pencapaian yang konsisten dan berkelanjutan. Seluruh perencanaan tersebut harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang disiplin, serta tata kelola yang baik agar bank mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan yang sehat.

Dengan fondasi tersebut, RBB menjadi alat kendali yang kuat untuk menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi RBB sangat ditentukan oleh komitmen terhadap profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan serta independensi dalam menjaga objektivitas, yang menjadi kunci utama dalam membangun perbankan yang kredibel dan berdaya saing tinggi.

Rancangan aturan yang disusun OJK memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan sepenuhnya berorientasi pada penguatan industri perbankan nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan lain di luar sektor keuangan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap bank memiliki arah strategis yang sehat, disiplin, dan berkelanjutan.

Tidak benar jika rancangan RBB ini sebagai langkah terselubung (move in silent) OJK untuk memaksa bank membiayai program politis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Yang jelas melalui RBB baru nantinya perbankan didorong untuk tumbuh secara prudent, mengelola risiko dengan baik, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi. Jadi RBB bukan instrumen politik.

Intinya, RBB baru menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional. Bank tidak hanya diarahkan untuk mencapai kinerja internal, tetapi juga untuk memberikan dampak positif yang lebih luas, termasuk dalam pembiayaan sektor riil, penguatan UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pengaturan RBB tidak mengandung agenda tersembunyi atau kepentingan politis, melainkan murni sebagai upaya regulator dalam membangun industri perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak akan ada arahan OJK dalam menyusun RBB karena semua diserahkan kepada bank dengan menjunjung profesionalisme dan independensi.

Adaptif dan Antisipatif

Pendekatan baru yang menekankan perencanaan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan merupakan sinyal kuat bahwa perbankan Indonesia harus bergerak menuju model bisnis yang lebih resilien. Bank tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, dan regulasi secara cepat dan tepat. Ini penting karena tantangan industri keuangan khususnya perbankan makin besar sekaligus bisa menjadi pemicu krisis ekonomi nasional jika salah urus dan dikelola tidak profesional.

Mencermati secara keseluruhan isi rancangan RBB, arah kebijakan OJK ini memberikan optimisme tinggi terhadap masa depan sektor perbankan. Dengan RBB yang semakin kuat dan relevan, industri perbankan Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi sistem yang lebih sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi. Harapannya akan sekaligus mampu menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di era digital.

Pada prinsipnya, tidak terdapat perubahan mendasar dalam struktur maupun substansi utama Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagaimana telah dikenal selama ini. Kerangka dasar RBB tetap dipertahankan sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Namun yang sebenarnya terjadi dan ada penyempurnaan dan penguatan arah strategis agar lebih relevan dengan dinamika industri perbankan saat ini dan ke depan. OJK pasti tidak akan mengorbankan kepentingan ekonomi nasional demi kepentingan politis jangka pendek.

Penyempurnaan tersebut tercermin dalam penajaman beberapa aspek kunci, antara lain pada pendanaan dan penyaluran dana yang semakin diarahkan pada efisiensi dan kualitas aset, permodalan yang lebih adaptif terhadap risiko dan ekspansi usaha, serta penguatan SDM dan organisasi guna mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat penekanan pada pengembangan produk dan jaringan kantor yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan nasabah, serta pengelolaan investasi dan divestasi yang lebih strategis dan terukur.

Dengan demikian, RBB tetap berada pada fondasi yang sama, namun kini diperkaya dengan perspektif yang lebih modern, adaptif, dan forward-looking. Pendekatan ini menunjukkan bahwa OJK sebagai regulator tidak mengubah arah, melainkan memperkuat kualitas perencanaan agar industri perbankan mampu tumbuh lebih sehat, tangguh, dan kompetitif di tengah perubahan lingkungan yang semakin kompleks.

Perubahan lingkungan eksternal yang semakin sulit ditandai oleh kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menuntut adanya respons strategis yang lebih tepat dan terstruktur dari industri perbankan nasional. Apalagi dunia usaha saat ini bergerak dalam dinamika yang cepat berubah, sulit diprediksi, semakin kompleks, dan seringkali penuh ambiguitas. Dalam konteks tersebut, pendekatan perencanaan yang konvensional khususnya dalam perkreditan tidak lagi memadai untuk memastikan keberlanjutan dan daya tahan bank.

Oleh karena itu, Rencana Bisnis Bank yang baru menjadi sebuah keniscayaan. RBB tidak lagi sekadar menjadi dokumen perencanaan rutin, tetapi harus bertransformasi menjadi alat navigasi strategis yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan, mengelola risiko secara proaktif, serta menangkap peluang di tengah ketidakpastian. RBB yang adaptif akan memberi ruang bagi bank merespons gejolak ekonomi dan pasar dengan lebih cepat, mampu menyesuaikan strategi terhadap perubahan regulasi dan teknologi, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan prinsip kehati-hatian.

Terkait penyempurnaan RBB, merupakan bukti dan indikasi kalau OJK memiliki pemahaman yang kuat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan saat ini maupun di masa depan. Perubahan lanskap keuangan yang dipicu oleh digitalisasi, disrupsi teknologi, serta meningkatnya kompleksitas risiko mendorong perlunya arah kebijakan yang lebih visioner dan antisipatif. Merespons ini semua, OJK menempatkan sejumlah penekanan baru yang bersifat krusial dalam RBB sebagai bentuk respons strategis terhadap dinamika tersebut.

Salah satu langkah utama adalah menjadikan transformasi digital sebagai bagian wajib dalam RBB. OJK menegaskan bahwa masa depan perbankan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. OJK juga mendorong penguatan ekosistem keuangan digital serta pengembangan model kerja sama (partnership model), yang memungkinkan bank berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan layanan yang lebih inovatif dan inklusif.

Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada penguatan peran perbankan dalam mendukung UMKM sebagai pilar inklusi keuangan, yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Terkait manajemen risiko, OJK menekankan pentingnya manajemen risiko yang terintegrasi serta keselarasan dengan regulasi terbaru, guna memastikan bahwa setiap langkah ekspansi dan inovasi tetap berada dalam koridor kehati-hatian. Keseluruhan penekanan ini mencerminkan bahwa OJK tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga secara aktif membentuk arah masa depan industri perbankan agar lebih tangguh, adaptif, dan relevan di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Dengan demikian, pembaruan RBB merupakan langkah yang tepat dan visioner dalam menghadapi era VUCA. Ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan upaya memperkuat ketahanan dan relevansi industri perbankan agar tetap mampu tumbuh secara sehat, stabil, dan kompetitif di tengah disrupsi global yang terus berkembang.

Karena itu sangat salah jika ada yang mengembangkan narasi kalau penyempurnaan regulasi RBB memiliki motivasi politis mendukung beberapa program tertentu dari pemerintah. Ini langkah murni untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, stabil, berhati hati yang didukung sikap profesional demi mendukung pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian global mendorong sejumlah perbankan Tanah Air melakukan stress test, guna menguji ketahanan permodalan dan likuiditas.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Subur Tan menyampaikan, perseroan telah melakukan stress test, sesuai anjuran dari regulator.

“Hasilnya saya rasa masih cukup membesarkan hati,” kata Subur dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi permodalan, Subur mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BCA masih berada di kisaran 29%, jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas kredit perseroan juga masih terjaga, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang berada di posisi 1,8% pada kuartal I/2026. Dia meyakini, BCA mampu menjaga kinerja kredit dengan baik.

“Ada sedikit peningkatan di LAR, tapi saya rasa masih sangat terkontrol, dan cadangannya pun sangat memadai,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo sebelumnya menyebut bahwa stress test merupakan proses yang wajib dilakukan bank secara berkala.

BTN, kata dia, melakukan stress test setiap tiga bulan untuk melihat ketahanan bank dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Itu sebagai salah satu aspek kehati-hatian kita, di mana kita melihat situasi ekonomi ke depan dalam kondisi apapun,” tutur Setiyo kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Perseroan turut memitigasi risiko kredit macet di sektor konstruksi dengan memperketat seleksi debitur. Setiyo mengatakan, perseroan memprioritaskan calon debitur yang memiliki rekam jejak usaha yang memadai, kapasitas keuangan yang kuat, serta permodalan yang cukup, termasuk mempertimbangkan lokasi usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) sering menjadi jalan keluar saat kebutuhan mendesak datang. Namun, di balik kemudahannya, bunga tinggi dan denda bisa membuat utang cepat menumpuk jika tidak dikelola dengan baik.

Banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus yang justru memperburuk kondisi finansial. Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan strategi yang tepat sekaligus pemahaman tentang riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

Strategi Melunasi Utang Pinjol yang Menumpuk

Melunasi utang pinjol tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu langkah yang terarah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi utang secara menyeluruh. Catat semua pinjaman yang dimiliki, mulai dari jumlah pokok, bunga, hingga jatuh tempo. Dari sini, Anda bisa melihat beban sebenarnya dan menentukan prioritas pembayaran.

Langkah berikutnya adalah membuka komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman. Meski sering dihindari karena rasa takut, komunikasi justru bisa membuka peluang untuk mendapatkan keringanan, seperti penjadwalan ulang atau skema pembayaran yang lebih ringan. Jika memungkinkan, lakukan negosiasi agar beban bunga atau denda dapat dikurangi.

Selain itu, penting untuk mencari cara meningkatkan pemasukan. Pendapatan tambahan, sekecil apa pun, dapat membantu mempercepat pelunasan utang. Di sisi lain, pengeluaran juga perlu dikontrol agar dana yang tersedia bisa difokuskan untuk membayar kewajiban.

Dalam menentukan prioritas, utang dengan bunga tertinggi sebaiknya didahulukan. Cara ini efektif untuk mencegah jumlah utang terus membengkak akibat akumulasi bunga.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk melunasi utang adalah debt snowball, yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Metode ini dilakukan dengan melunasi utang dari nominal paling kecil terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum utang lainnya.

Pendekatan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga psikologis. Ketika satu per satu utang berhasil dilunasi, motivasi akan meningkat sehingga Anda lebih konsisten dalam menyelesaikan kewajiban berikutnya.

Apa Itu SLIK OJK dan Fungsinya

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencatat riwayat kredit masyarakat. Data ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan seseorang dalam mengajukan pinjaman.

Bagi individu, SLIK penting untuk:

• Mengetahui status kredit (lancar atau bermasalah)
• Memastikan tidak ada data pinjaman yang tidak dikenali
• Menjadi bahan evaluasi sebelum mengajukan kredit baru

Cara Cek SLIK OJK Secara Online

Pengecekan SLIK kini bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Prosesnya cukup sederhana:

1. Akses situs resmi iDeb OJK
2. Isi data diri sesuai identitas
3. Ajukan permohonan dan dapatkan nomor antrean
4. Tunggu hasil yang biasanya dikirim maksimal 1 hari kerja

Perlu diingat, layanan ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, sebaiknya dihindari.

Menghadapi utang pinjol memang tidak mudah, tetapi dengan langkah yang tepat dan konsisten, kondisi keuangan bisa kembali terkendali. Kunci utamanya adalah memahami situasi, mengatur strategi pembayaran, serta tidak ragu mencari solusi seperti negosiasi atau tambahan penghasilan. Di sisi lain, memantau riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan juga penting agar Anda bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak ke depannya.

FAQ

1. Apakah utang pinjol bisa diselesaikan jika sudah menumpuk?

Bisa. Dengan strategi yang tepat seperti negosiasi, pengaturan prioritas, dan disiplin pembayaran, utang tetap dapat dilunasi secara bertahap.

2. Apa manfaat cek SLIK OJK bagi masyarakat?

SLIK membantu mengetahui riwayat kredit, mendeteksi potensi masalah, serta meningkatkan peluang disetujui saat mengajukan pinjaman baru.

3. Apakah proses cek SLIK OJK online aman?

Ya, selama dilakukan melalui layanan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan melalui pihak ketiga yang tidak jelas.

Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pengumuman mengenai Update on Free Float Assessment of Indonesian Securities yang dirilis oleh MSCI Inc. pada 20 April 2026.

Pengumuman itu menegaskan bahwa MSCI telah mencatat dan mengakui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang mendapatkan perhatian MSCI, diantaranya peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan granularitas klasifikasi investor, implementasi kerangka kerja High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pengakuan awal dari MSCI terhadap capaian reformasi transparansi pasar modal merupakan sinyal positif atas arah kebijakan yang ditempuh Indonesia.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ujar Friderica.

Saat ini, MSCI tengah melakukan asesmen lanjutan berdasarkan sumber-sumber data baru yang dihasilkan dari inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, termasuk menghimpun masukan dari pelaku pasar global.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan asesmen untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 maupun Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026.

OJK memandang proses ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan efektivitas implementasi berbagai kebijakan yang telah digulirkan, dengan optimisme bahwa langkah-langkah konkret tersebut akan semakin memperkuat aksesibilitas dan meningkatkan investability pasar modal Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen reformasi berkelanjutan, OJK menegaskan akan terus mendorong penguatan integritas pasar modal nasional melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.

Adapun, rencana aksi tersebut termasuk peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penguatan penegakan hukum dan tata kelola, serta pendalaman pasar.

Dengan berbagai upaya tersebut, OJK meyakini bahwa pasar modal Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menjadi pasar yang semakin dalam, likuid, dan kredibel, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, MSCI masih akan mempertahankan langkah yang telah diumumkan sebelumnya, yang saat ini berlaku untuk pasar Indonesia, diantaranya pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), dan pembekuan perpindahan naik antarindeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Selain itu, konsisten dengan perlakuan terhadap pasar negara lain, MSCI mengumumkan akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

MSCI juga dapat menggunakan data pengungkapan pemegang saham 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float jika sesuai.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menghapus saham Indonesia yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi.

Langkah tersebut disampaikan dalam pengumuman terbaru MSCI yang dirilis melalui situs resminya pada Selasa (21/4) pukul 03.04 WIB.

HSC merupakan kondisi ketika kepemilikan saham suatu perusahaan terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham tertentu.

"MSCI akan menghapus sekuritas (saham) yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka kerja Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi (HSC) yang baru," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman terbaru ini, MSCI menyebut telah menerima berbagai informasi transparansi pasar modal Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Langkah yang disampaikan otoritas Indonesia meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, peningkatan rincian klasifikasi investor dalam data kepemilikan, pengenalan kerangka HSC, serta peta jalan peningkatan minimum free float menjadi 15 persen.

Merespons perkembangan tersebut, MSCI menyatakan tetap mempertahankan kebijakan yang sebelumnya diumumkan untuk efek Indonesia pada Tinjauan Indeks Mei 2026.

Kebijakan itu antara lain membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS) serta tidak mengimplementasikan penambahan indeks dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). MSCI juga tidak melakukan migrasi ke atas pada indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Selain itu, MSCI akan menghapus saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi. MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float bila diperlukan.

MSCI menegaskan tidak akan langsung memasukkan data dari sumber baru tersebut dalam penilaian free float atau perhitungan indeks hingga proses tinjauan selesai dan masukan pelaku pasar dievaluasi.

"Pendekatan ini dirancang untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investasi sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru saja diumumkan," tulis pengumuman tersebut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI Inc. memutuskan melakukan kembali pembekuan terhadap indeks saham Indonesia. MSCI mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Berikut poin-poin utama keputusan MSCI Inc. terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

LANGKAH OJK-BEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

Dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI kembali mempertahankan pembatasan terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Mei 2026, seiring masih berlangsungnya evaluasi atas reformasi transparansi pasar modal yang baru diterapkan.

Dalam pengumuman pada Senin (20/4/2026), MSCI menegaskan masih akan memberlakukan kebijakan interim yang sebelumnya telah diumumkan, termasuk membekukan sejumlah penyesuaian terhadap saham-saham Indonesia.

“MSCI akan membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS),” tulis MSCI dalam pengumumannya dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain itu, MSCI juga memastikan tidak akan menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) pada periode tinjauan kali ini. Tak hanya itu, MSCI juga tidak akan melakukan peningkatan klasifikasi antar segmen ukuran indeks, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Keputusan ini diambil di tengah proses penilaian terhadap reformasi yang baru diumumkan oleh otoritas pasar modal Indonesia, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun sejumlah langkah reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

MSCI menyebut saat ini pihaknya masih menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung penentuan free float dan aspek investabilitas pasar secara keseluruhan.

“MSCI saat ini tengah menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta kebijakan baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas.”

Dalam kebijakan tambahan, MSCI juga menyatakan akan menghapus saham-saham yang masuk dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi sesuai kerangka HSC yang ditetapkan otoritas Indonesia.

“MSCI akan menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC),” tulis MSCI.

Selain itu, MSCI membuka kemungkinan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

Meski demikian, MSCI menegaskan tidak akan memasukkan data baru tersebut ke dalam perhitungan indeks sebelum proses evaluasi rampung dan masukan dari pelaku pasar selesai dihimpun.

“MSCI juga menegaskan tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float maupun perhitungan indeks hingga proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.”

Menurut MSCI, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus meminimalkan risiko terhadap investor selama masa transisi kebijakan.

“Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi perputaran indeks (index turnover) dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru diumumkan.”

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan pelaku pasar serta otoritas terkait di Indonesia, sebelum menyampaikan keputusan lanjutan dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com — Penyedia indeks global MSCI Inc. menyatakan tengah mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

"Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Ia menambahkan perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, rolemodel dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia juga menegaskan peran perempuan yang menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Astacita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta Astacita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK pun terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada Senin ini, OJK mengadakan gelar wicara "Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas" di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026