Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaksanakan pertemuan dengan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS, dan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Salah satu yang dibahas yakni kemungkinan pembelian kembali atau buyback saham BUMN.

Hal itu diungkapkan Dasco usai menghadiri pertemuan dengan perwakilan Himbara, BPJS, dan asuransi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Kami tadi juga berdiskusi mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, saat ini fundamental ekonomi Indonesia dari sisi perbankan sangat kuat. Meski demikian, dia terus mendorong pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, berdiskusi guna mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.

“...sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama,” tutur Prasetyo.

Sementara itu, Himbara memastikan kinerja bank pelat merah saat ini tetap solid. Hal itu salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan mengatakan, rata-rata kredit Himbara saat ini yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa loan loss reserve dan credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kinerja bank pelat merah tetap solid, salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putrama mengatakan, kinerja positif itu tecermin dari rata-rata kredit Himbara yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit yang disalurkan bank-bank milik negara (BUMN) menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit bank BUMN tumbuh 14,35% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok bank berdasarkan kepemilikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara industri kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun pada April 2026.

Adapun, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,49%.

“Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35% year on year,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi kepemilikan, pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh paling tinggi berdasarkan jenis penggunaan, yakni sebesar 19,48% secara tahunan.

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,51%.

Di segmen UMKM, penyaluran kredit mulai menunjukkan perbaikan. OJK mencatat kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,16% secara tahunan, sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 0,12%.

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,39% secara tahunan menjadi Rp10.077 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99%, deposito 8,65%, dan tabungan 9%.

OJK menilai kondisi likuiditas dan permodalan perbankan tetap kuat. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13%.

Di sisi lain, alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 25,39%, yang masih jauh di atas ambang batas masing-masing 50% dan 10%.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,17% dan NPL net sebesar 0,84%.

OJK turut mencatat loan at risk (LAR) yang tercatat menurun menjadi 8,82% dari 8,94% pada bulan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) membukukan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp397 miliar pada kuartal I/2026, sementara laba setelah pajak dan kepentingan nonpengendali (PATAMI) tercatat Rp299 miliar.

Pada periode tersebut, pendapatan bunga bersih (NII) mencapai Rp1,81 triliun atau meningkat 2,1%, didukung penurunan beban bunga serta komposisi pendanaan yang membaik. Net Interest Margin (NIM) tetap stabil pada level 4,3%.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan kinerja Bank pada kuartal pertama 2026 dipengaruhi tekanan geopolitik global dan volatilitas pasar. Dalam kondisi tersebut, Bank menyesuaikan ekspektasi serta fokus memanfaatkan peluang pertumbuhan pada segmen ritel, non-ritel, korporasi, dan Perbankan Syariah. "Ke depan, kami akan terus berupaya menangkap peluang pertumbuhan melalui ekosistem Whole of Maybank sekaligus memperkuat bisnis inti sejalan dengan strategi ROAR30 Maybank Group," ujarnya.

Volatilitas pasar keuangan juga berdampak pada aktivitas trading surat berharga dan valuta asing Global Markets (GM), serta pendapatan fee non-GM turut mengalami penurunan meskipun pendapatan fee Premier Wealth tumbuh 20,0%, sehingga pendapatan non-bunga (NOII) turun 29,6% menjadi Rp402 miliar. Gross Operating Income tercatat Rp2,22 triliun dibandingkan Rp2,35 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyatakan bahwa di tengah volatilitas pasar, Bank tetap berfokus memperkuat fundamental UKM sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan yang sejalan dengan arah Maybank Group.

Pada kuartal I/2026, beban operasional meningkat 4,5% seiring aktivitas bisnis Bank. Laba operasional sebelum pencadangan (PPOP) tercatat sebesar Rp523 miliar. Namun, beban pencadangan turun 47,9% menjadi Rp123 miliar, mencerminkan kualitas aset yang membaik dan penerapan manajemen risiko yang pruden.

Fundamental bisnis inti Bank tetap kuat. Rasio Non-Performing Loan (NPL) membaik menjadi 2,3% (gross) dan 1,4% (net) pada Maret 2026 dibandingkan 2,4% (gross) dan 1,5% (net) pada Maret 2025.

Kredit dan Simpanan

Kredit non-ritel Community Financial Services (CFS) tumbuh 7,1% menjadi Rp39,89 triliun, ditopang pertumbuhan kredit Business Banking sebesar 15,6% dan SME+ sebesar 12,3%. Kredit ritel CFS meningkat 4,1%, didukung pembiayaan otomotif dan kredit konsumer. Secara keseluruhan, kredit CFS tumbuh 5,4% menjadi Rp88,33 triliun.

Sementara itu, portofolio kredit korporasi Global Banking (GB) turun 12,4%. Namun, kredit segmen Large Local Corporate (LLC) dan transaksi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) menunjukkan peningkatan dan dibukukan pada kuartal berikutnya.

Hingga Maret 2026, total kredit yang disalurkan relatif stabil sebesar Rp121,99 triliun. Total aset mencapai Rp192,17 triliun atau naik 1,2%.

Simpanan nasabah meningkat 6,1% menjadi Rp118,35 triliun, didorong pertumbuhan giro sebesar 37,5%. Rasio CASA meningkat menjadi 61,2% dari 53,0% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan strategi optimalisasi biaya dana.

Permodalan dan Likuiditas

Posisi permodalan Bank tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,3% dan Common Equity Tier 1 (CET1) sebesar 25,2%.

Likuiditas juga terjaga sehat dengan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) Bank-only sebesar 85,5%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 146,2%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebesar 112,4%.

Perbankan Syariah

Total pembiayaan Syariah tumbuh 10,4% menjadi Rp32,23 triliun, didukung pertumbuhan pembiayaan CFS Syariah sebesar 10,4% dan GB Syariah sebesar 10,3%. Pembiayaan ritel Syariah meningkat 12,5%, terutama dari pembiayaan properti, sementara pembiayaan korporasi GB-LLC tumbuh 30,2%. Total pembiayaan Syariah berkontribusi sebesar 30,2% terhadap total portofolio pembiayaan Bank, sementara aset Syariah menyumbang 24,5% terhadap total aset Bank.

Maybank Indonesia juga meluncurkan solusi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) pertama di Indonesia. Hingga saat ini, outstanding transaksi SRIA telah mencapai Rp500 miliar.

Total simpanan Perbankan Syariah tumbuh 7,5% menjadi Rp35,50 triliun. Rasio CASA meningkat menjadi 69,1% dibandingkan 57,6% pada Maret 2025. Kualitas aset juga membaik dengan Non-Performing Financing (NPF) sebesar 2,2% (gross) dan 1,5% (net).

Laba operasional sebelum pencadangan (PPOP) Perbankan Syariah meningkat 20,9%, didukung kenaikan pendapatan setelah distribusi bagi hasil serta pertumbuhan pendapatan fee. Beban pencadangan turun 69,8%.

PBT Perbankan Syariah tercatat sebesar Rp226 miliar, meningkat 52,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan desa agar penggunaan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Setya Nugraha mengatakan BPKP sangat peduli terhadap pembangunan desa sehingga berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk membantu tata kelola.

“Banyak kepala desa yang kena kasus itu bukan karena mens rea, tapi karena ketidaktahuan. Sebab itu kami membangun sistem pengawasan keuangan desa. Itu karena komitmen kami sama, agar desa menjadi makin maju,” ucap Setya dikutip dari siaran pers BPKP pada Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, persoalan dalam pengelolaan keuangan desa tidak selalu disebabkan oleh unsur kesengajaan, tetapi juga karena keterbatasan pemahaman aparatur desa terkait regulasi, administrasi, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, BPKP mendorong penguatan sistem pengawasan dan pendampingan agar potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional.

Setya mengatakan upaya ini dilakukan salah satunya bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui forum bertajuk “Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Antikorupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola, dan Sumber Daya Manusia Pengadaan” yang diselenggarakan di Lobi Gedung LKPP pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola APBDesa, menutup celah potensi penyimpangan atau korupsi di tingkat desa, serta bersinergi bersama mewujudkan desa mapan pengadaan untuk Indonesia yang lebih baik.

BPKP sebagai auditor internal pemerintah, sambungnya, akan ikut memperkuat pengawasan dan pembangunan sistem keuangan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa juga menjadi fokus utama untuk mendukung terciptanya desa yang transparan dan berintegritas.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Setya berharap pengelolaan APBDesa dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan desa benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat laba bersih sebesar Rp77 miliar pada triwulan I/2026. Realisasi tersebut tumbuh 81% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp42 miliar.

Kinerja tersebut ditopang peningkatan aktivitas bisnis dan perbaikan kualitas aset. Pembiayaan business unit tercatat mencapai Rp32,3 triliun atau meningkat 13% dibandingkan Rp28,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, penjaminan tercatat sebesar Rp4,2 triliun dan volume asuransi mencapai Rp1,4 triliun. Adapun collection dan special asset tercatat sebesar Rp648 miliar.

Perbaikan kualitas aset turut tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) nett yang membaik menjadi 1,77% dari sebelumnya 2,41% pada posisi Desember 2025.

Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sukatmo Padmosukarso mengatakan, peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembiayaan ekspor nasional serta penguatan fundamental pengelolaan aset.

“Peningkatan kinerja Indonesia Eximbank ini sejalan dengan peningkatan aktivitas Pembiayaan Ekspor Nasional dan perbaikan fundamental pengelolaan aset serta mencerminkan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung program Asta Cita Pemerintah, namun tetap memenuhi prudential norms untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha,” kata Sukatmo dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Dari sisi penugasan pemerintah, realisasi disbursement Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada triwulan I/2026 mencapai Rp3,6 triliun atau meningkat 39% secara year on year. Program PKE Trade Finance dan PKE Kawasan menjadi kontributor terbesar penyaluran tersebut.

Sementara itu, Program PKE UKM tercatat sebagai program dengan jumlah portofolio debitur terbanyak. Hal itu menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.

“Melalui program PKE, pelaku usaha berorientasi ekspor dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, serta memperluas akses ke pasar internasional, khususnya negara-negara non-tradisional,” ujar Sukatmo.

Di luar pembiayaan, Indonesia Eximbank juga memperluas program pengembangan ekspor melalui layanan konsultasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Hingga Maret 2026, jumlah Desa Devisa binaan Indonesia Eximbank mencapai 2.379 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 desa mengalami peningkatan kualitas melalui penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen ekspor, penguatan proses produksi, hingga perluasan akses pasar melalui kegiatan business matching.

LPEI juga mencetak 120 eksportir baru pada triwulan I 2026 sehingga total akumulasi eksportir baru yang dihasilkan mencapai 1.774 eksportir.

“Berbagai pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia Eximbank dalam memperkuat ekosistem ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor,” tutup Sukatmo.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank digital PT Bank Seabank Indonesia atau SeaBank mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp375,6 miliar pada kuartal I/2026. Capaian itu tumbuh signifikan 288% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp96,7 miliar.

Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyampaikan, capaian ini merupakan bukti nyata ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat.

“Kami akan terus menjaga momentum ini dengan menghadirkan teknologi layanan keuangan, demi menciptakan akses yang lebih luas bagi setiap lapisan masyarakat,” kata Sasmaya dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi aset yang bekerja secara maksimal. Efektivitas bisnis SeaBank tercermin dari tingkat pengembalian aset atau Return on Assets (ROA) yang tumbuh signifikan ke level 4,01%.

Di sisi lain, bank digital milik Sea Group itu membukukan total aset senilai Rp49,7 triliun, tumbuh 33% YoY dari Rp37,4 triliun pada kuartal I/2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit yang berkualitas serta penempatan likuiditas yang prudent pada instrumen yang aman.

Dari sisi penghimpunan dana, perseroan mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 44,58% YoY menjadi Rp39,1 triliun. Realisasi itu ditopang oleh porsi dana murah (Current Account Saving Account/CASA) yang mendominasi sebesar 69,10% dari total DPK.

Kemudian dari sisi fungsi intermediasi, total kredit yang disalurkan SeaBank mencapai Rp34,80 triliun, tumbuh 40,83% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,71 triliun. Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross yang terkendali di angka 1,56%.

Sementara itu dari sisi pengguna, perseroan memiliki lebih dari 30 juta nasabah hingga akhir Maret 2026. Untuk rata-rata transaksi harian berjumlah lebih dari 13 juta transaksi dengan perputaran uang rata-rata mencapai lebih dari Rp6 triliun per harinya pada Maret 2026.

Adapun untuk mendukung rencana pertumbuhan jangka panjang, SeaBank memastikan kecukupan permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 21,88% hingga akhir kuartal I/2026.

Berbekal fundamental yang kokoh dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh, SeaBank optimistis dapat meneruskan momentum positif ini sepanjang 2026.

Sasmaya mengatakan, fokus perusahaan tetap pada penciptaan nilai yang nyata, baik melalui inovasi layanan bagi nasabah maupun kontribusi aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

“Setiap angka dalam laporan keuangan ini merepresentasikan kepercayaan nasabah yang kami jaga, komitmen yang kami penuhi, dan nilai yang terus kami ciptakan bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, CIREBON - Sektor perbankan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) pada awal 2026 menunjukkan arah yang relatif stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi regional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat adanya perbaikan kinerja pada kantor cabang bank umum maupun bank umum syariah sepanjang triwulan pertama tahun ini, dengan intermediasi yang terus berjalan dan risiko yang tetap terjaga.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyatakan perkembangan tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.

"Secara umum, kinerja perbankan di wilayah kami menunjukkan tren positif, baik dari sisi penyaluran kredit, penghimpunan dana, maupun kualitas aset yang masih terjaga," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Pada kantor cabang bank umum, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp48,19 triliun hingga Maret 2026. Angka ini tumbuh tipis sebesar 0,13% secara bulanan (month-to-month/mtm), namun melonjak signifikan 37,01% secara tahunan berjalan (year-to-date/ytd).

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan aset yang mencapai Rp59,63 triliun atau naik 0,54% secara ytd, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 1,16% menjadi Rp41,31 triliun.

Dari sisi risiko, kualitas kredit masih terkendali. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada di level 3,61%.

Meski masih dalam batas aman, angka tersebut menunjukkan adanya tekanan yang perlu diantisipasi, terutama di tengah ekspansi kredit yang cukup tinggi.

Secara struktur, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit bank umum dengan porsi 48,4% atau setara Rp23,33 triliun. Namun, pertumbuhan tertinggi secara bulanan justru terjadi pada kredit investasi yang meningkat 0,95%.

Sementara itu, secara ytd, kredit konsumsi mencatat pertumbuhan paling tinggi sebesar 44,66%.

Di sisi lain, perbankan syariah juga mencatatkan kinerja yang cukup baik, meskipun diwarnai dinamika pada beberapa indikator. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp7,78 triliun, tumbuh 1,30% secara mtm dan 1,45% secara ytd.

Aset bank syariah meningkat 0,52% secara bulanan menjadi Rp8,37 triliun, meski secara ytd mengalami kontraksi sebesar 4,52%.

Penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah tercatat Rp5,54 triliun, mengalami penurunan 0,34% secara mtm dan 6,44% secara ytd. Kendati demikian, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas aman.

"Penurunan DPK masih terkendali dan tidak mengganggu stabilitas perbankan syariah secara keseluruhan," kata Agus.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio Non-Performing Finance (NPF) berada di level 2,82%, menunjukkan risiko pembiayaan bermasalah masih terjaga dengan baik.

Seperti halnya bank umum, pembiayaan konsumsi juga mendominasi portofolio bank syariah dengan nilai mencapai Rp6,06 triliun.

Segmen ini sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi secara ytd sebesar 3,15%. Sementara itu, pembiayaan modal kerja mencatat lonjakan tertinggi secara mtm sebesar 24,56%.

Agus mengatakan, penguatan sektor perbankan tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan, tetapi juga pada tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK bersama pemerintah daerah terus mendorong edukasi keuangan, khususnya di sektor syariah.

Program edukasi tersebut difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah, sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif.Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Peningkatan literasi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami manfaat dan risiko produk keuangan," ujar Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun. Namun, terdapat sejumlah risiko yang diwanti-wanti analis secara khusus dampaknya terhadap bank BUMN.

Pernyataan Presiden itu disampaikan pada saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/5/2026).

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Menurut Prabowo, rencana kebijakan ini diambil di tengah sulitnya perekonomian para buruh. Dia mencontohkan pengemudi ojek daring yang mendapatkan potongan 20% dalam bentuk biaya aplikasi oleh perusahaan penyedia aplikasi.

Prabowo juga menyatakan tidak setuju atas potongan yang dinilai olehnya terlalu besar itu.

"Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana Ojol, setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10%? Kalian minta 10%? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%," jelasnya kepada peserta acara.

Janji Prabowo untuk mengucurkan kredit berbiaya rendah ini akan melalui bank-bank pelat merah. Hal ini disoroti oleh Managing Director Research Samuel Sekuritas, Harry Su.

"Berita buruk untuk bank-bank milik negara dan Samuel Sekuritas melihat adanya lima risiko," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Pertama, kompresi margin alias kondisi penurunan selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Artinya bank-bank akan mengalami net interest margin (NIM) atau rasio profitabilitas perbankan yang lebih rendah.

Kedua, kebijakan kredit yang lebih longgar. Hal ini dikhawatirkan memicu non-performing loan (NPL) atau kredit macet yang lebih tinggi.

Ketiga, potensi higher provisions atau penyisihan lebih tinggi. Pendapatan bank menjadi berkurang. Keempat, berkurangnya efisiensi modal yang terlihat dari turunnya return on equity (ROE).

Kelima, pengaruh terhadap valuasi saham perbankan yang mana nilai saham lebih rendah dari nilai aset perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp44,47 triliun dari laba tahun buku 2025 yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Rabu (29/4/2026).

Menurut pantauan Bisnis, nilai dividen setara 79% dari laba bersih konsolidasi Bank Mandiri 2025 sebesar Rp56,3 triliun.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen mempertimbangkan kondisi permodalan perseroan yang solid sekaligus upaya memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham.

“Laba bersih konsolidasi perseroan setelah pajak sebesar Rp56.293.949.550.806 dialokasikan dalam bentuk dividen tunai sebesar 79%,” ujarnya dalam RUPST, Rabu (29/4/2026).

Sisa laba sebesar Rp11,82 triliun atau sekitar 21% ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung penguatan modal dan ekspansi bisnis ke depan.

Sebelumnya Bank Mandiri telah membagikan dividen interim yang lebih dulu dibagikan pada 14 Januari 2026 sebesar Rp9,32 triliun. Sehingga sisa dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham senilai Rp35,15 triliun.

Kinerja Bank Mandiri Sepanjang 2025

Bank Mandiri membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun secara konsolidasi pada 2025. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Pada periode yang sama, BMRI membukukan kredit senilai Rp1.895 triliun atau naik 13,4% YoY. Pada sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat senilai Rp2.106 triliun atau naik 23,9% YoY dengan pertumbuhan dana murah sebesar 12,6% YoY senilai Rp1.431 triliun.

Realisasi kredit tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang merata di seluruh segmen bisnis. Kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88% YoY sepanjang 2025, di saat pertumbuhan secara industri melambat.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan sebelumnya mengatakan pertumbuhan yang merata tersebut mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan.

"Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga," ujar Riduan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri tercatat senilai Rp106 triliun atau naik 4,38% YoY dengan pendapatan non-bunga senilai Rp48,5 triliun atau naik 14,5% YoY.

Dari sisi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat sebesar 0,96% secara bank only dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 20,4%.

Aset perseroan ikut tumbuh sebesar 16,6% YoY dari Rp2.427,22 triliun menjadi Rp2.829,95 triliun. Angka margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat sebesar 4,89%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi akhir 2024 yang sebesar 5,15%.

"Pengelolaan kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas Bank Mandiri kami jaga secara disiplin dan terukur sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Dengan struktur pendanaan yang sehat, kualitas pembiayaan yang terjaga, serta diversifikasi sumber pendapatan yang terus diperkuat, Bank Mandiri berada pada posisi yang solid untuk melanjutkan peran intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Tanah Air,” ujar Riduan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini. Kinerja perseroan juga diperkirakan masih tetap bertumbuh pada kuartal II/2026.

Hingga Maret 2026, laba bersih perseroan secara konsolidasian tumbuh 3,83% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp14,68 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp14,14 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba BCA pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik tipis 0,04% YoY menjadi Rp21,15 triliun, dari kuartal I/2025 sebesar Rp21,14 triliun.

Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 8,65% YoY turut mendorong kinerja laba pada periode ini. Tercatat, pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp5,06 triliun setelah pada kuartal I/2025 sebesar Rp4,65 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank swasta terbesar di Indonesia itu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,6% YoY menjadi Rp994 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara prudent,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin.

Pada periode ini, rasio loan at risk (LAR) dan non-performing loan (NPL) terjaga, masing-masing di posisi 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menambahkan, realisasi kinerja pada kuartal I/2026 sangat inline dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) perseroan.

Sejauh ini, dia juga memastikan bahwa target perseroan masih sejalan dengan RBB 2026, sembari terus memerhatikan kondisi ekonomi dan permintaan kredit dalam sembilan bulan mendatang.

“Kita berharap ada perbaikan-perbaikan juga ekonomi dan permintaan kredit untuk 9 bulan mendatang. Jadi kita masih melihat tren, rencana kerja itu masih untuk kita teruskan,” jelas Vera.

BCA sejatinya merupakan bank yang konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja.

“Di tengah tantangan saat ini, bank masih mencatat pertumbuhan kinerja adalah sesuatu yang positif dan menunjukkan resiliensi bank sehingga masih sesuai ekspektasi,” kata Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Untuk kuartal II/2026, Trioksa memperkirakan BCA tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja meskipun tren suku bunga diperkirakan berbalik arah.

Kendati begitu, prospek saham BBCA dinilai agak ‘anomali’ di tengah pertumbuhan kinerja yang konsisten. Trioksa melihat, harga saham BBCA dalam tren menurun akibat penjualan masif dari investor luar, di tengah sentimen MSCI dan pelemahan rupiah.

“Prospek BBCA dalam jangka pendek masih akan tertekan, namun masih terlihat prospek dalam jangka panjang bila terjadi perbaikan penilaian MSCI dan rupiah kembali stabil,” tuturnya.