Bisnis.com, PADANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat mencatat pertumbuhan positif pada volume pelanggan KA Lembah Anai relasi Padang–Kayu Tanam selama triwulan I hingga akhir April 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan selama periode Januari hingga April 2026, volume pelanggan KA Lembah Anai mencapai 78.379 pelanggan, atau meningkat 128% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yakni 34.348 pelanggan.

“Peningkatan ini menjadi sinyal positif bahwa transportasi kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas harian maupun perjalanan wisata,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Dia menyampaikan peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau.

Reza bilang peningkatan volume pelanggan KA Lembah Anai pada awal tahun ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin percaya dan memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan.

“Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman dan nyaman,” ujar Reza.

Menurutnya meningkatnya jumlah pelanggan tidak terlepas dari berbagai peningkatan layanan yang dilakukan KAI, salah satunya melalui perubahan relasi perjalanan KA Lembah Anai yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026, dari sebelumnya melayani rute Kayutanam–Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Kayutanam–Padang.

Dikatakannya perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat menuju pusat Kota Padang sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan efisien.

Selain itu, kapasitas angkut KA Lembah Anai juga ditingkatkan secara signifikan, dari sebelumnya 78 tempat duduk menjadi 192 tempat duduk. Dengan kapasitas baru ini, KA Lembah Anai kini mampu melayani lebih banyak pelanggan setiap harinya.

Reza menyatakan untuk mendukung mobilitas masyarakat, KA Lembah Anai melayani 6 perjalanan setiap hari untuk masing-masing arah, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan untuk kebutuhan bekerja, sekolah, maupun wisata.

“Pengembangan layanan KA Lembah Anai merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin mudah diakses, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kereta api menjadi solusi perjalanan yang praktis, bebas macet, dan memiliki waktu tempuh yang pasti,” sebutnya.

Dari sisi tarif, lanjut Reza, KAI Divre II Sumbar tetap menghadirkan harga yang terjangkau bagi masyarakat, yakni Rp3.000 untuk relasi Padang–Duku dan Rp5.000 untuk relasi Padang–Kayutanam. Tarif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin beralih menggunakan transportasi massal yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu, KAI Divre II Sumbar juga terus melakukan berbagai perbaikan layanan, mulai dari peningkatan kebersihan sarana, peningkatan keandalan operasional, hingga optimalisasi pelayanan di stasiun.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kinerja investasi Provinsi Riau pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau mencatat total realisasi investasi mencapai Rp12,85 triliun.

Kepala DPMPTSP Riau Vera Angelika mengatakan capaian tersebut menempatkan Riau di peringkat ke-15 secara nasional. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Riau berada di posisi ke-10 dengan nilai Rp9,6 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$197,01 juta atau setara Rp3,25 triliun.

"Realisasi investasi Triwulan I 2026 sebesar Rp12,85 triliun ini menunjukkan bahwa Riau tetap menjadi daerah yang menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama di wilayah Sumatra," kata Vera Angelika, Kamis (30/4/2026).

Di regional Sumatera, Riau mencatat posisi lebih kuat dengan menempati peringkat ke-3 untuk PMDN maupun PMA. Kontribusi investasi masih didominasi sejumlah wilayah strategis.

Dumai menjadi penyumbang terbesar dengan Rp3,05 triliun atau 23,70%, diikuti Pekanbaru sebesar Rp2,55 triliun atau 19,88%.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir Rp1,74 triliun atau 13,56%, Kabupaten Rokan Hilir Rp1,13 triliun atau 8,82%, dan Kabupaten Pelalawan Rp1,04 triliun atau 8,14%.

Dari sisi investor asing, Singapura masih menjadi mitra utama dengan kontribusi 70,77% atau sekitar Rp2,3 triliun. Disusul Malaysia, serta Bermuda, Seychelles, dan Kepulauan Virgin Inggris.

Sektor usaha yang menopang investasi mencerminkan kekuatan struktur ekonomi Riau, yakni industri makanan sebesar Rp2,82 triliun atau 21,98%, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp2,24 triliun atau 17,46%, industri kimia dan farmasi Rp1,83 triliun atau 14,21%, perumahan dan kawasan industri Rp1,12 triliun atau 8,75%, serta pertambangan Rp1,05 triliun atau 8,17%. Kelima sektor tersebut menyumbang lebih dari 70% total investasi.

Menurut Vera, arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada penguatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

"Kami terus mendorong pengembangan industri hilir. Saat ini DPMPTSP bersama perangkat daerah tengah mengidentifikasi produk-produk hilir dari perusahaan PMA dan PMDN, agar Riau semakin kuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah dan ekonomi hijau," jelasnya.

Optimisme juga diperkuat dengan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, seperti pembangunan Tol Lingkar Pekanbaru ruas Rengat-Pekanbaru, pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt di Pulau Rangsang.

"Proyek-proyek ini akan menjadi pengungkit investasi ke depan, memperkuat konektivitas, menarik industri pengolahan, serta mendukung transisi energi bersih di Riau," tambahnya.

Pemprov Riau juga terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

"Dengan pelayanan yang semakin prima, kami optimistis dunia usaha akan terus berkembang dan peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.562 triliun pada triwulan I/2026, seiring dengan lonjakan laba bersih konsolidasian yang juga tumbuh double digit sebesar 13,7% menjadi Rp15,5 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkualitas di tengah dinamika global.

“Kinerja solid Perseroan tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang konsisten di berbagai lini,” ujar Hery dalam paparan kinerja keuangan triwulan I/2026, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset.

Secara rinci, segmen UMKM masih menjadi kontributor utama dengan total penyaluran mencapai Rp1.211 triliun. Sementara itu, dari sisi pendanaan, BRI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Komposisi dana murah (CASA) juga semakin kuat, meningkat 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, yang turut mendorong efisiensi biaya dana. Cost of fund (CoF) tercatat turun dari 3% menjadi 2,3%.

Dari sisi operasional, pre-provision operating profit (PPOP) tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau tumbuh 7,7% yoy. Kualitas aset pun menunjukkan perbaikan dengan loan at risk (LAR) menurun menjadi 9,7%.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada rasio profitabilitas, dengan return on assets (ROA) naik menjadi 2,8% dan return on equity (ROE) meningkat menjadi 18,4%.

Selain itu, total aset BRI tercatat mencapai Rp2.250 triliun atau tumbuh 7,2% yoy. Hery menegaskan, ke depan BRI akan terus memperkuat peran sebagai bank yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pusat pertumbuhan, termasuk melalui penguatan ekosistem dan integrasi digital guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MALANG — Kegiatan dunia usaha di wilayah kerja (Wilker) Bank Indonesia (BI) Malang tumbuh meningkat pada triwulan I/2026 bersamaan dengan peningkatan permintaan pada momen long festive season, yakni Tahun Baru, Imlek, Ramadan dan Idulfitri, serta adanya periode panen raya padi di tengah cuaca yang kondusif.

Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha pada triwulan I/2026 mengindikasikan kinerja kegiatan usaha tumbuh meningkat yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 22,72%, lebih tinggi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 17,36%.

“Terakselerasinya kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 didorong terutama oleh meningkatnya kinerja sektor Perdagangan Besar & Eceran (SBT 13,47%), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 7,89%), dan Industri Pengolahan (SBT 7,34%),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan permintaan pada momen long festive season yakni Tahun Baru, Imlek, Ramadan dan Idulfitri, serta adanya periode panen raya padi di tengah cuaca yang kondusif.

Investasi pada triwulan I 2026 terpantau tumbuh meningkat dengan SBT sebesar 14,32%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan SBT sebesar 10,65%. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan kapasitas produksi di tengah meningkatnya permintaan pada momen long festive season.

Sementara itu, kata dia, kondisi keuangan pelaku usaha juga tercatat mengalami perlambatan yang tercermin dari Saldo Bersih (SB) sebesar 10,25%, lebih rendah dair triwulan sebelumnya dengan SB sebesar 13,38%.

Melambatnya kondisi keuangan dunia usaha disebabkan oleh perlambatan pada kinerja akses kredit, likuiditas dan rentabilitas.

Pada triwulan II 2026, dia melanjutkan, responden memprakirakan kegiatan usaha akan melanjutkan peningkatan dengan SBT sebesar 30,66%, lebih tinggi dibandingkan SBT 22,72% pada triwulan I 2026. Terakselerasinya kegiatan usaha tersebut seiring meningkatnya kinerja sektor Industri Pengolahan (SBT 7,65%) dan Konstruksi (SBT 2,26%).

“Peningkatan diprakirakan didorong oleh meningkatnya permintaan pada momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Iduladha dan berlanjutnya pembangunan proyek strategis pemerintah dan swasta,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat total throughput sebesar 850.768 TEUs pada triwulan I 2026 atau tumbuh 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 843.187 TEUs.

"IPC TPK telah mengoptimalkan aktivitas bongkar muat menjelang periode pembatasan, serta memastikan percepatan arus barang pasca pembatasan berakhir. Strategi ini memungkinkan kami menjaga kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan potensi penumpukan di terminal," ujar Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Capaian tersebut menunjukkan resiliensi operasional perusahaan di tengah dinamika logistik selama momentum Idul Fitri, termasuk adanya pembatasan angkutan barang guna mendukung kelancaran arus mudik nasional.

Pada periode Maret 2026, arus bongkar muat tercatat sebesar 250.352 TEUs, atau mengalami penurunan sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 290.923 TEUs.

Namun demikian, kinerja pada segmen domestik justru menunjukkan tren positif, dengan volume tumbuh 3,5 persen dari 623.532 TEUs pada Maret 2025 menjadi 645.084 TEUs pada Maret 2026.

Peningkatan ini mencerminkan tetap terjaganya aktivitas distribusi dalam negeri serta daya dorong konsumsi domestik selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Sebaliknya, arus peti kemas internasional mengalami penurunan dari 219.655 TEUs pada Maret 2025 menjadi 205.684 TEUs pada Maret 2026 atau turun sekitar 6,4 persen, yang dipengaruhi oleh penyesuaian jadwal pelayaran global serta dinamika distribusi barang lintas negara selama periode tersebut.

Secara wilayah, pertumbuhan throughput tercatat merata di sejumlah area operasional IPC TPK, antara lain Area Tanjung Priok yang tumbuh sebesar 1 persen, Area Pontianak sebesar 1,6 persen, Area Panjang sebesar 2 persen, serta Area Teluk Bayur yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,3 persen.

"Ke depan, IPC TPK akan terus memperkuat kolaborasi dan perencanaan berbasis data guna memastikan kelancaran logistik nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Pramestie.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melaporkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuartal I/2026 senilai Rp201,62 miliar.

Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi mengatakan secara nilai capaian realisasi PAD itu melebihi target kuartal I/2026 sebesar Rp157,53 miliar.

“Jadi capaian realisasi ini 127,99%, capaian yang sangat besar bagi PAD Pemkot Padang pada periode Januari—Maret 2026,” katanya, Selasa (31/3/2026).

Dia menyampaikan adanya data PAD itu, berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tujuh OPD yang mencatatkan rapor hijau dengan kelebihan pendapatan mencapai Rp44,09 miliar.

“Kinerja OPD ini patut diapresiasi, bahkan melebihi target di triwulan pertama ini. Saya minta tetap konsisten dan bekerja sesuai jalur agar tren positif ini terjaga hingga akhir tahun nanti," tegasnya.

Adapun, tujuh OPD yang sukses melampaui target tersebut di antaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Meski secara akumulatif capaian sudah melebihi target triwulan, Didi tetap memberikan catatan tegas kepada sejumlah OPD yang realisasinya masih di bawah angka yang diharapkan.

Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa tantangan di depan masih besar, mengingat target total PAD Kota Padang tahun 2026 dipatok sebesar Rp1,024 triliun.

"Untuk OPD yang belum memenuhi target triwulan pertama ini , saya minta segera lakukan evaluasi dan bekerja ekstra. Kareka kami ppunya tanggung jawab besar untuk mencapai target satu triliun lebih di akhir tahun nanti. Tidak ada waktu untuk bersantai," tegasnya.

Didi berharap keberhasilan tujuh OPD di awal tahun ini dapat menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan di sektor masing-masing pada triwulan berikutnya demi mendukung percepatan pembangunan di Kota Padang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan program work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja pada pertengahan dan akhir Maret 2026 untuk pekerja swasta maupun aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja fleksibel tersebut.

Yassierli mengungkapkan imbauan tersebut akan segera dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kepala daerah diminta mendorong perusahaan di wilayahnya agar memberikan fleksibilitas kerja bagi buruh.

"Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Idulfitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Secara teknis, dia membagi periode WFA menjadi dua termin. Pertama, perusahaan diimbau memberikan kesempatan WFA pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 atau dua hari sebelum libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi.

Kedua, perusahaan diharapkan kembali memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Periode kedua ini dirancang khusus dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik pasca-Hari Raya Idulfitri.

Status Upah dan Cuti

Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFA tidak memengaruhi hak normatif pekerja. Dia menekankan bahwa hari-hari WFA tersebut tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

Dari sisi pengupahan, pengusaha wajib membayarkan upah penuh sesuai dengan nominal yang biasa diterima pekerja saat bekerja di kantor atau sesuai perjanjian kerja yang berlaku.

"Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan," tegasnya.

Terkait teknis pengawasan, Yassierli menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan untuk mengatur jam kerja dan mekanisme kontrol agar target produktivitas tetap tercapai.

Sektor yang Dikecualikan

Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan memahami karakteristik industri yang tidak memungkinkan penerapan kerja jarak jauh. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA dikecualikan bagi sektor esensial dan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi.

Sektor yang dikecualikan meliputi bidang kesehatan, perhotelan (hospitality), pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya yang berbasis operasional pabrik.

"Hal-hal tersebut di atas selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," ungkap Yassierli.

ASN Juga WFA

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku telah menerbitkan SE No. 2/2026 terkait WFA untuk ASN pada 16, 17, 25, 26, 27 Maret 2026.

Oleh sebab itu, Rini meminta kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN secara mandiri dan selektif.

"Kemudian juga kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya meskipun berada di dalam periode libur nasional," sambungnya.

Dia pun mengingatkan agar para pimpinan instansi membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor yang akan melaksanakan secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rini juga mewanti-wanti agar para pimpinan instansi terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan WFA tugas kedinasan ini dapat dilangsungkan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan layanan publik.

Jakarta: PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan.

Perseroan juga menegaskan dukungan tersebut melalui komitmen untuk terus menjaga keandalan dan kualitas layanan kelistrikan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan keputusan tarif listrik Triwulan I 2026 yang tidak mengalami kenaikan akan memberikan ruang bagi masyarakat dan UMKM untuk mengelola pengeluaran dengan lebih baik di awal tahun, ketika aktivitas rumah tangga dan usaha kembali berjalan.

“Awal tahun cenderung diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Desember 2025.

Ia menegaskan, pihaknya senantiasa berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional agar seluruh pelanggan dapat menikmati layanan yang aman dan berkelanjutan.

“Bagi Kami, listrik bukan sekadar layanan, tetapi fondasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memastikan pasokan listrik terus andal dan layanan terus ditingkatkan, agar masyarakat dapat menjalani awal tahun dengan lebih tenang dan produktif,” tutur Darmawan.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif listrik tetap stabil di awal tahun 2026.

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif tenaga listrik untuk periode Januari hingga Maret 2026 diputuskan tidak mengalami kenaikan, sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik Triwulan I-2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi ditetapkan tetap atau tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini berlaku untuk periode Januari hingga Maret 2026 dan ditujukan untuk memberikan kepastian biaya energi bagi masyarakat serta pelaku usaha di awal tahun.

Mekanisme penyesuaian tarif listrik

Penetapan tarif listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro.

Parameter yang menjadi acuan meliputi nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Pemerintah pilih jaga daya beli masyarakat

Tri menjelaskan, berdasarkan perhitungan parameter ekonomi, tarif listrik secara formula sebenarnya berpotensi mengalami penyesuaian. Namun, Pemerintah memilih untuk menahan tarif demi menjaga stabilitas ekonomi.

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," jelas Tri dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

Subsidi listrik tetap diberikan

Selain pelanggan non-subsidi, Pemerintah juga memastikan tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

Subsidi listrik akan terus disalurkan sebagai bagian dari kebijakan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian biaya hidup serta mendukung aktivitas ekonomi di awal tahun 2026.

(ANN)