IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemberian fasilitas kredit bunga rendah bagi pelaku industri manufaktur, khususnya sektor tekstil dan alas kaki. Program ini bertujuan untuk mendukung peremajaan mesin-mesin produksi agar industri nasional semakin kompetitif.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran pembiayaan tersebut akan dilakukan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memerlukan dukungan finansial tersebut.

"Saya panggil perusahaan-perusahaan tekstil, sepatu, dan lain-lain yang membutuhkan peremajaan mesin, akan saya kasih bunga rendah lewat program LPEI. Nanti saya tanyakan ke Kementerian Perindustrian, perusahaan mana saja yang butuh itu," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Purbaya menekankan pentingnya peran sektor swasta yang berkontribusi hingga 90 persen terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mengintensifkan strategi pertumbuhan yang digerakkan oleh swasta melalui berbagai insentif dan kemudahan akses permodalan.

"Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga," kata Purbaya.

Purbaya memastikan bahwa likuiditas di sistem keuangan nasional saat ini dalam kondisi sangat memadai. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang mencapai 18 persen pada April.

Dengan ketersediaan dana tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan kredit akan merangkak naik menuju target 15 persen.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang menyentuh angka 5,61 persen, Purbaya optimisis penguatan sektor swasta yang konsisten akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke level 6 persen secara bertahap.

“Kita masih dalam fase ekspansi dan akselerasi. Tantangan ada, tapi terus kita perbaiki,” kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara soal implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5% per tahun yang diumumkan pemerintah.

BNI memastikan dukungan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai serta pengelolaan risiko yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa pada prinsipnya BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran KUR, termasuk KUR Super Mikro dengan suku bunga mulai dari 3%, serta skema KUR lainnya yang mengikuti ketentuan pemerintah.

“Inisiatif penyediaan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong produktivitas pelaku UMKM. Implementasi lebih lanjut tentu akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Dari sisi risiko, BNI menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Perseroan memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta mengoptimalkan dukungan skema penjaminan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Dengan pendekatan tersebut, kata Okki, penyaluran kredit diharapkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di tengah penyesuaian suku bunga program.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Okki memastikan BNI memiliki struktur likuiditas yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program KUR dengan bunga lebih rendah.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha produktif dan memiliki kelayakan usaha yang baik.

BNI juga menegaskan bahwa strategi penyaluran ke depan akan tetap mengedepankan kualitas debitur, sejalan dengan upaya menjaga kinerja kredit tetap solid hingga akhir 2026 di tengah implementasi kebijakan baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

“...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

NPL Berisiko Naik

Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.

Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2—3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.

Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3—4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.

Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. “Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,” jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bank milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara ihwal wacana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kredit murah melalui bank pelat merah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, BTN pada prinsipnya menyambut baik rencana Kepala Negara untuk memberikan kredit murah dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista. Dia mengatakan, perseroan menyambut baik arahan Presiden terkait penguatan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Perseroan juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, lanjut dia, perseroan tengah menanti petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

“Dalam implementasinya, kami memandang bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan,” jelas Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bank Mandiri memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

Dengan demikian, penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit.

Di sisi lain, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perseroan tumbuh double digit hingga Maret 2026, diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata Dhany kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Adapun, strategi yang dijalankan perseroan di antaranya selective growth, penguatan early warning system di segmen retail, hingga optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), mengungkapkan rencananya untuk mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

Prabowo menyebut, selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap obligasi pemerintah berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Obligasi valas yang diterbitkan pemerintah Indonesia ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026.

Purbaya mengeklaim sudah bertemu dengan pihak ICBC terkait dengan prospek obligasi tersebut.

"ICBC, bank terbesar China, sudah datang ke sini. Saya sudah tawarin mereka tertarik sekali," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya pun menyatakan sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan China untuk menerbitkan obligasi valas Indonesia di Daratan China.

Sebaliknya, pemerintah China juga telah mendapatkan restu Purbaya untuk turut menerbitkan obligasinya di Indonesia.

"Kementerian Keuangan China sudah mendukung, jadi aman lah. Jadi kami udah ngomong sama banknya, ICBC itu bank terbesar China, kan?," tuturnya.

Adapun mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut bunga dari SBN valas renminbi yuan ini cukup rendah, yakni 2,3%, sehingga bisa menekan beban bunga atau cost of capital dari utang pemerintah.

Hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini turut disampaikan Purbaya kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026.

"Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan obligasi korporasi sepanjang periode Januari—Maret 2026 telah tumbuh 26,97% year-on-year (YoY) dibandingkan realisasi yang sama tahun lalu. Bahkan, realisasi penerbitan kali ini melebihi nilai jatuh tempo surat utang pada periode yang sama.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan total penerbitan surat utang dari korporasi sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025. Sementara itu, nilai jatuh tempo hanya mencapai Rp26,88 triliun pada kuartal I/2026.

”Hingga akhir Maret kemarin, penerbitan surat utang korporasi relatif semarak, dengan perusahaan sejauh ini banyak memanfaatkan yield yang relatif masih rendah selama dua bulan pertama 2026 untuk akhirnya meraih pendanaan di pasar surat utang,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Pefindo juga mencatat surat utang dengan tenor 5 tahun mendominasi emisi sebesar 29,53% dari total. Mengekor di belakangnya, surat utang dengan tenor 1 tahun kini kian diminati dengan besaran 25,95% dari total, tenor 3 tahun sebesar 22,91%, 7 tahun sebesar 16,36%, dan tenor panjang tidak lebih dari 6%.

Kendati ketegangan geopolitik masih mendorong volatilitas terhadap pasar modal, Suhindarto menilai para korporasi tengah memanfaatkan lingkungan suku bunga yang relatif lebih rendah, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

”Penerbitan surat utang korporasi memang akhirnya men-generate biaya dana atau kupon yang lebih murah dibandingkan dengan korporasi mengambil pendanaan yang biasa mereka lakukan ke perbankan, sehingga memang akhirnya penerbitan di kuartal pertama ini relatif cukup masih semarak,” katanya.

Selain itu, Pefindo mencatat emiten berperingkat AAA turut mendominasi penerbitan sebesar Rp25,36 triliun, peringkat AA sebesar Rp16 triliun, dan single A senilai 17,99 triliun. Belum ada perusahaan yang menerbitkan surat utang di bawah peringkat single A pada tahun ini.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara sektoral, industri pembiayaan masih mendominasi penerbitan dengan nilai mencapai Rp10,7 triliun pada Januari—Maret 2026. Mengekor di belakangnya, perusahaan induk menerbitkan surat utang senilai Rp9,2 triliun dan perbankan senilai Rp8,7 triliun.

”Suku bunga sejauh ini memang untuk yield 3 tahun di pasar surat utang korporasi, baik untuk kategori peringkat triple A, double A, single A, maupun triple B, kondisinya sejauh ini, kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang masih lebih rendah,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan soal risiko di balik skema kredit murah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Di tengah daya tarik bunga rendah 6% per tahun, ancaman lonjakan kredit macet ataunon-performingloan(NPL) justru perlu diantisipasi sejak awal.

Untuk diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah unit simpan pinjam.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bunga rendah memang akan mendorong tingginya permintaan kredit. Namun, faktor utama bagi masyarakat kecil justru terletak pada kemudahan akses pembiayaan seperti prosedur dan syarat.

Dia menjelaskan, fenomena ketergantungan masyarakat kecil terhadap rentenir selama ini terjadi bukan tanpa alasan. Hal ini tak lepas dari akses cepat dan mudah yang menjadi faktor utama, meskipun mereka harus membayar bunga tinggi sebagai gantinya.

“Sekarang berarti dengan KopDes yang menawarkan tingkat suku bunga rendah, masalah kemudahan untuk mendapatkan kredit itu yang juga harus menjadi prasyarat untuk bisa efektif skema kreditnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Faisal juga menekankan pentingnya tata kelola (governance) dan pengawasan ketat dalam penyaluran kredit. Menurutnya, tanpa kontrol yang memadai, kualitas pinjaman berisiko menurun dan berujung pada tingginya kredit macet.

“Masalah governance dan kontrol terhadap kredit simpan pinjam, karena isu yang lain harus diperhatikan itu memang kualitas daripada pinjaman,” ujarnya.

Core juga mengingatkan potensi moral hazard yang dapat muncul dari skema kredit murah yang tidak bisa diabaikan mengingat praktik serupa kerap terjadi di Indonesia.

Faisal menilai risiko tersebut tidak hanya ditanggung oleh KopDes/Kel Merah Putih, melainkan juga lembaga keuangan yang terlibat dalam pendanaan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menambahkan, berbeda dengan perbankan yang memiliki sistem seleksi ketat dan penjaminan untuk menekan risiko, skema KopDes/Kel Merah Putih perlu memiliki mekanisme pengendalian yang kuat agar tidak memicu lonjakan NPL.

“Sekarang dengan adanya skema yang berbeda dengan perbankan, berarti kan harus ada mekanisme yang bisa mengontrol atau mencegah terjadinya kredit macet. Berarti harus ada termasuk di antaranya memperhatikan bagaimana kualitas orang yang kemudian diberikan kreditnya,” ucapnya.

Di samping itu, Core menilai pentingnya sistem penjaminan dan pendampingan bagi penerima kredit. Menurutnya, kredit macet tidak selalu disebabkan oleh moral hazard, tetapi juga karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan usaha masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan potensi tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam implementasi skema bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih jika tidak disertai dukungan ekosistem yang memadai.

Seperti diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah berupa unit simpan pinjam.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai keberlanjutan bisnis koperasi harus tetap menjadi perhatian utama, meski bunga pinjaman yang ditawarkan 6% per tahun memberikan manfaat secara sosial.

Menurutnya, tanpa dukungan ekosistem seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi terdapat risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang.

“Dari sisi keberlanjutan bisnis koperasi, perlu dipastikan adanya dukungan ekosistem, seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi. Tanpa itu, ada risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Kadin mengingatkan agar implementasi unit simpan pinjam pada KopDes/Kel Merah Putih tetap menjaga keseimbangan dengan lembaga keuangan lain dan tidak menimbulkan distorsi pasar sehingga diperlukan kerangka level playing field.

Namun demikian, Kadin memandang inisiatif pemerintah menghadirkan pembiayaan berbunga rendah merupakan langkah positif untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat desa.

Dia menilai, kehadiran bunga kredit yang lebih rendah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi, sekaligus memperkuat basis ekonomi rakyat.

Kadin juga melihat potensi besar KopDes Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok domestik.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha di desa bisa meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi urbanisasi. Ini juga bisa memperkuat rantai pasok domestik dari desa ke kota,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjamanonline, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ferry menjelaskan skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes/Kel Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

Bisnis.com,JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penerapan bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih berpotensi sulit direalisasikan secara berkelanjutan.

Ekonom Digital Celios Nailul Huda menilai terdapat dua faktor utama yang menjadi tantangan, yakni tingginya biaya operasional serta profil risiko nasabah.

Huda menjelaskan, dalam industri perbankan saja rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) ditekan hingga sekitar 60%, dengan rata-rata berada di kisaran 70%—90%.

Sementara itu, koperasi memiliki keterbatasan sumber pendapatan di luar simpan pinjam, di sisi lain harus menanggung beban operasional yang tinggi, mulai dari biaya tenaga kerja hingga pengelolaan gedung, sehingga rasio beban terhadap pendapatan bahkan bisa melampaui 100%.

“Dengan bunga rendah, saya rasa sulit untuk bertahan. Kemudian, profil risiko calon nasabahnya juga tinggi, artinya ada biaya untuk mengamankan pembiayaan melalui asuransi,” kata Huda kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia juga menyoroti perbedaan mendasar dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mampu menawarkan bunga rendah karena adanya subsidi dari pemerintah.

“KUR saja, 3-6% tersebut ada subsidi pemerintah di mana perbankan tetap menerima pendapatan bunga yang tinggi. Mereka tetap mendapatkan bunga hingga 12%, cuman ada selisih yang ditanggung oleh pemerintah. Apakah Koperasi Simpan Pinjam KDMP akan jadi penyalur KUR? Apakah siap secara modal?” ujarnya.

Huda menilai implementasi bunga rendah di KopDes Merah Putih berisiko menghadapi persoalan keberlanjutan jika tidak disertai skema pendukung yang memadai, baik dari sisi subsidi, permodalan, maupun mitigasi risiko kredit.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih akan menyediakan akses kredit murah bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yakni dapat ditekan hingga 6% per tahun.

Kepala Negara RI itu menyebut terjadi ketimpangan suku bunga pinjaman, di mana kredit mikro bagi masyarakat kecil masih berada di kisaran 24%, sedangkan pengusaha besar memperoleh pembiayaan dengan bunga jauh lebih rendah, yakni sekitar 9%—12%.

Dia menegaskan bahwa bunga pinjaman KopDes Merah Putih harus lebih rendah dari kredit mikro yang ada saat ini, bahkan ditargetkan bisa mencapai 6% per tahun.

“Nanti Koperasi merah putih harus di bawah itu, kalau perlu 6% setahun. Bisa,” kata Prabowo dalam YouTube resmi Prabowo Subianto, Minggu (22/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa kehadiran KopDes/Kel Merah Putih didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi petani, khususnya dalam mengakses pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk menyalurkan pembiayaan dengan bunga rendah sebesar 6% per tahun untuk memperluas akses kredit murah bagi masyarakat desa.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakankehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, seperti dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

Sebelumnya, Kepala Negara RI itu menyatakan keberadaan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih akan menyediakan akses kredit murah bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pasalnya, Prabowo menyebut terjadi ketimpangan suku bunga pinjaman, di mana kredit mikro bagi masyarakat kecil masih berada di kisaran 24%, sedangkan pengusaha besar memperoleh pembiayaan dengan bunga jauh lebih rendah, yakni sekitar 9%—12%.

“Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah, kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya [suku bunga] 24%, orang miskin 24%. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? paling tinggi 9% lah, 10% lah, katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Itu rakyat 20%, saya bilang tidak bisa,” ujar Prabowo dalam YouTube resmi Prabowo Subianto, Minggu (22/3/2026).

Untuk itu, Prabowo menegaskan bunga pinjaman KopDes Merah Putih harus lebih rendah dari kredit mikro yang ada saat ini, bahkan ditargetkan bisa mencapai 6% per tahun.

“Nanti Koperasi merah putih harus di bawah itu, kalau perlu 6% setahun. Bisa,” jelasnya.

Selain itu, Prabowo menilai pengembangan koperasi desa dalam skala besar merupakan langkah terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Menurutnya, pembangunan KopDes Merah Putih akan menjadi tonggak penting yang berpotensi menjadi studi kasus bagi banyak negara. Dia menegaskan, kehadiran koperasi ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi petani, khususnya dalam mengakses pembiayaan.

Prabowo mengungkapkan, selama ini petani kerap terjerat pinjaman rentenir karena kebutuhan mendesak di masa tanam hingga panen yang bisa mencapai 120 hari. Kondisi tersebut membuat petani tidak memiliki pilihan selain meminjam dengan bunga tinggi.

“Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen, dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir, dan rentenir itu ngeri, dia tuh 1% sehari. can you imagine? gimana?” tuturnya.

Dia menilai praktik bunga tinggi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus segera dihentikan melalui kehadiran koperasi.

“Saya tanya jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak, jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi ini adalah apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan [bunga] 1% sehari?” tutupnya.