#30 tag 24jam
OJK Beri Izin Usaha PT Pergadaian Mas Sinar di Sulawesi Utara
OJK izinkan PT Pergadaian Mas Sinar beroperasi di Kotamobagu, Sulawesi Utara, mulai 22 April 2026, sesuai POJK 39/2024. Masyarakat diimbau gunakan jasa gadai berizin. [373] url asal
#ojk #izin-usaha #pt-pergadaian-mas-sinar #sulawesi-utara #bisnis-gadai #otoritas-jasa-keuangan #keputusan-izin-usaha #pojk-pergadaian #bisnis-resmi #perusahaan-pergadaian #jasa-gadai-berizin #ojk-sula
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/04/26 22:34
v/202312/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha bisnis gadai/pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Dengan izin itu, PT Pergadaian Mas Sinar bisa melakukan bisnisnya secara resmi.
Izin tersebut diberikan OJK melalui Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-50/KO.16/2026, 22 April 2026. Sebagai catatan, PT Pergadaian Mas Sinar memiliki lingkup wilayah usaha di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud,” tulis Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar dalam pengumuman resmi pemberian izin usaha tersebut, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian atau POJK Pergadaian, OJK menyebut bahwa PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan atau informasi yang jelas di kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya.
Informasi yang perlu diperlihatkan oleh perusahaan tersebut adalah nama dan/atau logo perusahaan PT Pergadaian Mas Sinar, nomor dan tanggal izin usaha, pernyataan bahwa bisnis gadai tersebut berizin dan diawasi oleh OJK, hari dan jam operasional perusahaan, serta
Selain itu, merujuk pada Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
Tidak lupa, dalam pengumuman tersebut OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.
Berdasarkan data dari situs resmi OJK, ini merupakan pemberian izin usaha perusahaan pergadaian baru yang kedua oleh OJK pada 2026. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, OJK telah memberikan izin usaha bisnis gadai kepada PT Indo Gadai Madya, yang memiliki lingkup wilayah usaha di Jawa Tengah, melalui KEP-9/KO.13/2026.
Pada 2025, OJK memberikan izin usaha perusahaan pergadaian baru kepada 16 bisnis gadai.
Pada 3 Januari 2025, melalui KEP-1/PL.02/2025, OJK memberikan izin usaha kepada PT Solusi Gadai Jabar. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha di Jawa Barat ini merupakan perusahaan pertama yang menerima izin usaha OJK pada 2025.
Sementara itu, izin usaha gadai baru terakhir yang diberikan OJK pada 2025 adalah kepada PT Juara Gadai Jawa Barat, melalui nomor keputusan izin usaha KEP-346/PL.02/2025. Perusahaan ini, seperti namanya, beroperasi di wilayah Jawa Barat. (Laurensius Katon Kandela)
OJK Cabut Izin PT Gadai Mas DKI Usai Merger dengan Gadai Mas Nusantara
OJK mencabut izin PT Gadai Mas DKI setelah merger dengan PT Gadai Mas Nusantara pada 17 Maret 2026. PT Gadai Mas Nusantara kini bertanggung jawab penuh. [241] url asal
#ojk-cabut-izin #izin-usaha-gadai #gadai-mas-dki #gadai-mas-nusantara #penggabungan-usaha #otoritas-jasa-keuangan #pencabutan-izin-usaha #merger-perusahaan-gadai #perusahaan-pergadaian #izin-usaha-perg
(Bisnis.Com - Finansial) 02/04/26 12:00
v/179886/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.
Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.
“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).
Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.
“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.
Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.
Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.
Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).
Industri Keuangan Non Bank Ciayumajakuning Menggeliat Tak Merata, Risiko Mulai Menguat
Industri Keuangan Non-Bank di Ciayumajakuning menunjukkan kinerja beragam hingga September 2025. LKM mengalami penurunan aset dan pinjaman, sementara LKMS dan perusahaan pergadaian swasta mencatat per [498] url asal
#industri-keuangan-non-bank #ojk-cirebon #kinerja-iknb #lembaga-keuangan-mikro #penurunan-aset-lkm #peningkatan-aset-lkms #pembiayaan-syariah #perusahaan-pergadaian #penurunan-pinjaman-gadai #risiko-kr
(Bisnis.Com - Terbaru) 25/11/25 12:31
v/49451/
Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat kinerja sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pergerakan beragam hingga September 2025.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan perkembangan kinerja 8 lembaga keuangan mikro/syariah (LKM/S) dan dua perusahaan pergadaian yang menjadi objek pengawasan masih bergerak dinamis di tengah tekanan perekonomian regional.
Menurut Agus Muntholib, kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengalami kontraksi pada sejumlah indikator utama. Aset LKM turun 4,30% secara tahunan menjadi Rp20,39 miliar. Penurunan juga terjadi pada penyaluran pinjaman dengan kontraksi 7,61% menjadi Rp18,11 miliar.
Sementara, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) ikut menurun 1,95% menjadi Rp13,2 miliar. Agus menjelaskan tren ini menandakan perlambatan aktivitas intermediasi di segmen LKM, terutama akibat penurunan kemampuan bayar sebagian debitur dan mulai ketatnya ekspansi pinjaman di sektor mikro.
"Tekanan tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak memengaruhi stabilitas lembaga secara keseluruhan. OJK terus mendorong penguatan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta pembenahan kualitas portofolio pinjaman agar LKM tetap mampu menjaga permodalan di tengah perlambatan ekonomi domestik," kata Agus, Selasa (25/11/2025).
Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menunjukkan tren berbeda. Agus menyebut kinerja LKMS bergerak positif dengan peningkatan pada hampir seluruh indikator kunci.
Aset LKMS meningkat 5,26% secara tahunan menjadi Rp37,91 miliar. Penyaluran pembiayaan naik 12,40% menjadi Rp16,25 miliar. Penghimpunan DPK ikut mengalami apresiasi 0,35% menjadi Rp21,27 miliar.
Agus menilai kenaikan kinerja LKMS ditopang minat masyarakat terhadap skema pembiayaan berbasis syariah yang cenderung lebih stabil pada periode ketidakpastian ekonomi.
"Peningkatan ini juga memperlihatkan kemampuan LKMS dalam menjaga kualitas pembiayaan serta memperluas basis nasabah di wilayah Ciayumajakuning," katanya.
Pada saat bersamaan, kinerja perusahaan pergadaian swasta juga mencatat perkembangan positif. Agus menjelaskan aset perusahaan gadai meningkat signifikan 31,45 persen secara tahunan menjadi Rp4,7 miliar.
Ia menyebut tren kenaikan aset mencerminkan penguatan kapasitas usaha dan kemampuan perusahaan gadai dalam meningkatkan basis layanan masyarakat.
Namun, penyaluran pinjaman pada perusahaan pergadaian justru mengalami kontraksi cukup dalam. Nilai pinjaman turun 48,69% secara tahunan menjadi Rp473,9 juta.
Agus mengatakan perlambatan ini dipengaruhi menurunnya permintaan gadai dari sektor rumah tangga serta pergeseran kebutuhan masyarakat yang kini lebih memilih skema pinjaman produktif melalui berbagai lembaga pembiayaan.
"Walaupun penyaluran kredit turun, kami menilai perusahaan pergadaian tetap berada pada kondisi sehat. Struktur permodalan dinilai kuat dan risiko kredit masih berada dalam batas aman," kata Agus.
"Industri pergadaian tetap memiliki ruang pertumbuhan mengingat kebutuhan likuiditas masyarakat yang bersifat jangka pendek tetap tinggi pada periode tertentu," sambungnya.
Agus menegaskan OJK Cirebon terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga di sektor IKNB. OJK juga mendorong setiap entitas meningkatkan inovasi layanan, memperluas akses pembiayaan, serta menjaga tata kelola agar industri tetap kontributif terhadap ekonomi daerah.
Ia menyampaikan komitmen OJK untuk memastikan stabilitas sektor keuangan non-bank tetap terjaga. Aktivitas intermediasi akan terus dipantau untuk menjaga kualitas pertumbuhan, terutama di segmen mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian Ciayumajakuning.
"OJK juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi ketahanan lembaga keuangan di wilayah Ciayumajakuning," tutup Agus.
Grup Gadai Mas Ajukan Merger, Sudah Kantongi Izin OJK
Grup Gadai Mas akan bergabung ke PT Gadai Mas Nusantara, telah disetujui OJK. Penggabungan ini memenuhi UU dan POJK, efektif setelah 10 Nov 2025. [271] url asal
#gadai-mas #penggabungan-usaha #pt-gadai-mas-nusantara #izin-ojk #perusahaan-pergadaian #otoritas-jasa-keuangan #persetujuan-penggabungan #aset-dan-kewajiban #perusahaan-peserta #hak-dan-kewajiban #tan
(Bisnis.Com - Finansial) 03/11/25 16:31
v/26287/
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.
"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.
Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.
Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.
Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.
Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait
Grup Gadai Mas Ajukan Rencana Penggabungan, Sudah Kantongi Izin OJK
Grup Gadai Mas akan bergabung ke PT Gadai Mas Nusantara, telah disetujui OJK. Penggabungan ini memenuhi UU dan POJK, efektif setelah 10 Nov 2025. [271] url asal
#gadai-mas #penggabungan-usaha #pt-gadai-mas-nusantara #izin-ojk #perusahaan-pergadaian #otoritas-jasa-keuangan #persetujuan-penggabungan #aset-dan-kewajiban #perusahaan-peserta #hak-dan-kewajiban #tan
(Bisnis.Com - Finansial) 03/11/25 16:31
v/25623/
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.
"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.
Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.
Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.
Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.
Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)