Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer (finfluencer).

Melalui beleid baru tersebut, OJK kini memiliki dasar hukum untuk melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, hingga meminta pemutusan akses atau take down terhadap konten keuangan yang dinilai melanggar ketentuan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan yang mulai berlaku sejak diundangkan.

OJK menjelaskan, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah meningkatnya peran influencer dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat semakin bergantung pada informasi yang disampaikan figur publik dalam mengambil keputusan keuangan.

Namun, fenomena tersebut juga memunculkan risiko penyampaian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam siaran persnya, OJK menyatakan bahwa POJK ini diterbitkan untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi para penyampai informasi yang memiliki pengaruh luas di masyarakat untuk menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan dan mendukung peningkatan literasi keuangan nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk maupun layanan keuangan.

Definisi ini mencakup berbagai pihak yang aktif memberikan edukasi, pemasaran, maupun rekomendasi terkait produk keuangan melalui berbagai platform, termasuk media sosial.

Melalui POJK tersebut, OJK mewajibkan finfluencer untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, beritikad baik, serta memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan.

Mereka juga dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, membandingkan produk tanpa analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun mempromosikan produk keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang.

Selain itu, finfluencer yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas penyampaian informasi diwajibkan mengungkapkan secara terbuka adanya kepentingan ekonomis tersebut. Bentuk kepentingan ekonomis itu antara lain komisi, remunerasi, imbalan dari lembaga jasa keuangan, maupun keuntungan lain yang diperoleh dari hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Bisa Ditakedown

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah kewenangan OJK untuk meminta pemutusan akses terhadap konten atau akun penyampai informasi yang melanggar ketentuan.

Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi apabila penyampai informasi menyebarkan informasi melalui media elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemutusan akses dapat berupa pemblokiran akses, penutupan akun, maupun penghapusan konten pada media elektronik seperti media sosial, situs web, dan aplikasi.

Secara umum, langkah tersebut dilakukan setelah OJK memberikan pembinaan berupa teguran, pengarahan, atau bimbingan kepada pihak yang bersangkutan.

Namun, dalam kondisi mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, OJK dapat langsung mengajukan permohonan pemutusan akses tanpa harus didahului pembinaan.

Contoh kondisi mendesak tersebut antara lain penyampaian informasi yang mengandung unsur penipuan atau mempromosikan produk keuangan ilegal.

Di sisi lain, OJK juga menegaskan bahwa pihak yang memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan apabila memang dipersyaratkan oleh regulasi.

Untuk rekomendasi produk aset keuangan digital, penyampai informasi diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Adapun untuk produk berisiko tinggi seperti saham, aset keuangan digital, maupun produk yang bersifat kompleks, penyampai informasi diwajibkan mencantumkan peringatan mengenai risiko produk, mendorong masyarakat melakukan analisis pribadi, serta menegaskan bahwa produk tersebut tidak selalu sesuai bagi seluruh kalangan konsumen. Ketentuan serupa juga berlaku bagi promosi layanan pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL).

OJK menyebutkan bahwa seluruh kerja sama pemasaran yang telah berjalan antara PUJK dan penyampai informasi harus disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut paling lambat enam bulan sejak POJK diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan Bafi Group Indonesia setelah menemukan indikasi pelanggaran dalam operasional kedua entitas tersebut.

Universal Peak diduga menjalankan penipuan berkedok investasi saham dan saham perdana atau initial public offering (IPO), sedangkan Bafi Group Indonesia menawarkan jasa penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas berwenang.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., sebuah entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat. "Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya," ujar Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas, Universal Peak diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Pasti juga menemukan aplikasi maupun situs yang digunakan Universal Peak tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Bafi Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi terkait permasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan kepada konsumen adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.

Dalam praktiknya, konsumen diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar. Setelah itu, entitas ini menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh utang pinjaman online dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang berhasil dicairkan.

Satgas Pasti juga menemukan dalam materi publikasinya, Bafi Group mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya. Kegiatan usaha yang dilakukan juga tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Atas temuan tersebut, Satgas Pasti telah menghentikan seluruh kegiatan kedua entitas dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan. Selain itu, Satgas akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan lebih lanjut.

"Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan," kata Hudiyanto.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap jasa penyelesaian pinjaman online yang mendorong konsumen mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi pemerintah lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan usaha PT Malahayati Nusantara Raya karena belum memiliki izin usaha.

Penghentian kegiatan usaha dilakukan sampai Malahayati Nusantara Raya memenuhi izin usaha sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, pihaknya menemukan perusahaan tersebut kerap menggunakan logo OJK dan mengeklaim telah mengantongi izin dan terdaftar OJK dalam publikasinya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Satgas Pasti menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, Malahayati Nusantara Raya merupakan perusahaan penyedia jasa penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) dan keuangan lainnya.

Salah satu layanan yang ditawarkan meliputi jasa konsultasi permasalahan pinjol, jasa penagihan utang, serta program pengembangan dan penyaluran modal kepada masyarakat.

Malahayati menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang kliennya di seluruh platform pinjol dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dia mengungkapkan, selain memerintahkan Malahayati menghentikan kegiatan, Satgas Pasti juga memblokir akses sosial media dan link terkait hingga perusahaan memenuhi izin usaha.

"Satgas Pasti akan mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum pidana dalam hal penghentian kegiatan tersebut tidak ditaat," tegasnya.

Atas kejadian tersebut, dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penawaran jasa penyelesaian permasalahan pinjol dan mewaspadai pencantuman logo OJK atau instansi lain dalam media penawarannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan izin usaha kepada PT Genie Finance Indonesia sehubungan dengan perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK sebagaimana dikutip pada Jumat (24/4/2026), pemberlakuan izin itu disampaikan melalui keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan nomor KEP-73/PL.02/2026 pada tanggal 9 April 2026.

“Telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan dengan perubahan nama PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia,” tutur Direktur Eksekutif Indra Salfian A. dalam pengumuman tersebut.

Indra menuturkan, pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atas perusahaan tersebut.

“Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Genie Finance Indonesia diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, alamat kantor pusat dari perusahaan pembiayaan tersebut di Pondok Indah Office Tower 1 Lantai 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V TA, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12310.

Menilik laman resmi Genie Finance Indonesia, terdapat pemberitahuan bahwa per tanggal 25 Februari 2026, perusahaan mengalami perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia.

Apabila melihat laporan keuangannya, pada 2024 perusahaan pembiayaan ini membukukan laba tahun berjalan senilai Rp1 miliar, tumbuh sekitar 76% (year on year/YoY) dari Rp571 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini ada dua perusahaan gadai yang sedang berproses untuk meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut prosesnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.

“Antara lain terkait permodalan, tata kelola, dan aspek lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya melalui lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, lanjutnya, berdasarkan data posisi Maret 2026, ada dua perusahaan gadai yang lingkup wilayah usahanya nasional. Mereka adalah PT Pegadaian (Persero) dan PT Gadai Mas Nusantara.

Sementara itu, perusahaan gadai yang terdaftar di OJK dengan lingkup provinsi ada 129 perusahaan dan 85 perusahaan dengan lingkup kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Agusman turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri pergadaian pada 2026 yakni berkenaan keterbatasan permodalan dan kapasitas operasional.

“Sehingga perusahaan perlu memperkuat permodalan, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian agar dapat tumbuh secara berkelanjutan serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan tercatat Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai asetnya mencapai Rp182,71 triliun.

Di lain sisi, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 3 perusahaan pergadaian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) buka suara terkait Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-3/PM.13/2026 tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level I PT Bank Neo Commerce Tbk.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengatakan, keputusan tersebut berkaitan dengan izin referal kepada perusahaan sekuritas untuk nasabah yang tertarik melakukan transaksi jual beli (trading) saham, yang hingga saat ini belum diluncurkan oleh bank.

Bank Neo Commerce berupaya untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, prudent, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank digital, layanan perbankan digital.

“Dalam setiap aktivitas operasional dan pengambilan keputusan bisnis, BNC memastikan penerapan manajemen risiko yang terukur serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dari otoritas terkait. Hal ini merupakan bentuk komitmen BNC untuk menjaga keberlangsungan usaha yang sehat, berorientasi pada kepentingan nasabah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar Eri dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, izin yang dibatalkan berkaitan dengan program referal yang belum diluncurkan sehubungan dengan keputusan dewan komisioner OJK tersebut.

"Izin yang dibatalkan merupakan izin bagi bank untuk memberikan referal kepada perusahaan sekuritas kepada nasabah yang memiliki minat dalam melakukan perdagangan saham," imbuh dia.

Eri menjabarkan, program referal tersebut direncanakan sebagai produk baru untuk mengembangkan layanan wealth management yang hingga saat ini belum diluncurkan.

Pasalnya, BNC masih dalam tahap penyempurnaan untuk memastikan kesiapan operasional, sistem, serta pengalaman nasabah yang optimal sebelum implementasi program tersebut.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

Kendati demikian, BNC menyebut, keputusan tersebut tidak berdampak pada kegiatan operasional bank maupun layanan produk lainnya yang saat ini tersedia bagi nasabah dan masyarakat.

Seluruh layanan perbankan digital BNC tetap beroperasi secara normal, termasuk layanan produk wealth management, seperti reksa dana, bancassurance, layanan emas, hingga produk dan layanan perbankan digital lainnya.

Nasabah dan masyarakat dapat tetap mengakses seluruh layanan tersebut secara penuh dan tanpa gangguan, sebagaimana biasa.

"Kami menegaskan bahwa keamanan transaksi nasabah pada seluruh produk dan layanan di aplikasi neobank milik Bank Neo Commerce yang saat ini dapat diakses oleh masyarakat telah memiliki perizinan yang sah, serta diawasi oleh regulator, baik oleh OJK maupun Bank Indonesia," ucap Eri.

Lebih lanjut, sebagai institusi perbankan yang berada di bawah pengawasan regulator perbankan dan pasar modal, BNC menyatakan penghormatan penuh terhadap setiap kebijakan dan arah pengaturan yang ditetapkan oleh seluruh regulator terkait, serta terus melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak terkait.

“Bank Neo Commerce menghormati sepenuhnya setiap kebijakan dan arah pengaturan yang diterapkan oleh regulator terkait dan akan terus menjalin koordinasi secara aktif guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku,” tutup Eri.

Sebelumnya, Deputi Komisoner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan, sanksi ini diberikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pengawasan.

"OJK menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I kepada PT Bank Neo Commerce Tbk," ujar dia dalam pengumuman resmi, Jumat (27/3/2026).

Bank digital itu disebut terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

"Karena tidak melakukan kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu satu tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dari OJK," imbuh dia.

Ia menambahkan, dengan dibatalkannya surat tanda terdaftar Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan level I tersebut di atas, maka PT Bank Neo Commerce Tbk dilarang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren konsolidasi atau exit di industri fintech P2P lending berpotensi meningkat, menyusul pengumuman PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIF) atau Pinjam Modal yang mengajukan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat tren itu meningkat terutama di tengah penguatan persyaratan modal dan tata kelola dari regulator seperti OJK.

“Beberapa pelaku yang tidak mampu memenuhi modal minimum atau bersaing secara efektif, bisa memilih merger, akuisisi, atau keluar pasar. Ini merupakan bagian dari maturasi industri yang mengarah ke pelaku dengan model bisnis dan manajemen risiko yang lebih kuat bertahan dan berkembang,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Perlu diketahui, PT FIF (Pinjam Modal) merupakan anak usaha dari emiten multifinance atau leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Menurut Heru, keputusan BFI Finance mencerminkan untuk fokus kembali ke inti bisnis yang lebih menguntungkan dan terukur.

Dia melanjutkan, penghentian yang disetujui pemegang saham, diikuti permohonan pencabutan izin kepada OJK, dan manajemen yang menilai tidak berdampak signifikan terhadap kinerja grup ini memungkinkan BFI Finance mengalokasikan sumber daya dan modal secara lebih efisien.

“Pada lini usaha utama, sambil mempertahankan stabilitas operasional dan keuangan secara konsolidasi,” sebut Heru.

Biasanya, lanjut dia, ada beberapa faktor yang membuat suatu entitas menghentikan layanan P2P lendingnya. Faktor itu adalah persyaratan modal dan regulasi yang semakin ketat, kurangnya skala usaha untuk bersaing, risiko kredit yang sulit dikendalikan, serta tekanan biaya operasional dibandingkan pendapatan.

“Kondisi pasar yang kompetitif dan dinamika permintaan pengguna juga dapat membuat model bisnis kurang optimal, sehingga perusahaan memilih keluar atau pindah ke usaha lain yang lebih strategis,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia menilai industri pinjaman daring (pindar) tetap relevan dan bertumbuh pada 2026. Namun, nilai outstanding pembiayaan atau gagal bayar akan meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Regulasi yang lebih ketat justru dapat mendorong profesionalisme dan stabilitas pasar, serta menyaring (filter) pemain pindar yang kurang kuat.

Lebih lanjut, baginya permintaan digital lending khusus untuk pembiayaan UMKM masih tinggi. Sebab itu, peluang pertumbuhan tetap ada bagi penyelenggara yang adaptif, patuh regulasi, dan mampu mengelola risiko kredit secara konservatif.

“Memang UMKM juga ada banyak masalah karena ternyata penggunaan pinjaman tidak sesuai peruntukannya atau UMKM hanya dijadikan kedok saja untuk mendapat pinjaman. Namun, kondisi lebih buruk terjadi pada pinjaman ke perseorangan yang sifatnya dipakai konsumtif dan kabur karena tidak bisa mengembalikan,” tegas Heru.

Sementara itu, Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo menilai keputusan BFI Finance menutup anak usaha fintech P2P lending-nya dan mengajukan izin ke OJK, menunjukkan adanya evaluasi internal terhadap keberlangsungan bisnis fintech tersebut.

Menurutnya, ada beberapa alasan suatu perusahaan menutup usaha fintech P2P lending-nya yakni kombinasi karena profitabilitas yang belum tercapai karena biaya akuisisi atau risiko gagai bayar, penguatan regulasi, dan skala bisnis yang masih kecil.

“Sementara itu, exit Pinjam Modal mencerminkan fase konsolidasi industri, bukan kemunduran. Industri pindar sedang beralih dari ekspansi agresif ke model bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Etika menilai untuk ke depannya jumlah pemain pindar kemungkinan berkurang, tetapi kualitas industri akan meningkat.

“Jadi, hanya platform dengan manajemen risiko kuat dan model bisnis berkelanjutan yang akan bertahan,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android.

Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten multifinance atau leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) mengumumkan penghentian kegiatan usaha anak usahanya di bidang financial technology (fintech) P2P lending.

Dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Sebagai informasi, LPBBTI merupakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih akrab disebut fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Lebih jauh, manajemen BFIN juga menyampaikan penghentian kegiatan usaha PT FIT tersebut sebagai penyelenggara P2P lending tidak menimbulkan dampak usaha yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android.

Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak daftar 95 pinjol alias pinjaman online berizin OJK terbaru bulan Februari 2026.

Untuk membantu masyarakat memastikan apakah layanan keuangan digital yang digunakan benar-benar legal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan beberapa kanal resmi untuk verifikasi dan pengaduan. Masyarakat dapat mengecek langsung melalui situs ojk.go.id, menghubungi layanan kontak 157, atau menggunakan WhatsApp resmi OJK di nomor 081-157-157-157.

Dengan melakukan pengecekan sederhana tersebut, masyarakat bisa terhindar dari risiko kerugian finansial maupun tekanan psikologis yang kerap muncul akibat praktik pinjaman online ilegal. OJK juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan, serta memastikan kredibilitas penyedia jasa keuangan sebelum memanfaatkan layanan yang ditawarkan.

Daftar Lengkap 95 Pinjol Resmi Berizin OJK per Februari 2026

Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman

Amartha – PT Amartha Miko Fintek

Dompet Kilat – PT Indo FinTek

Boost – PT Creative Mobile Adventure

Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha

Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup

KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa

Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia

Maucash – PT Astra Welab Digital Arta

Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera

KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat

Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

Lanjut halaman 2...

Daftar Pinjol Terdaftar OJK Lainnya

Ammana – PT Ammana Fintek Syariah

PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif

KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi

Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia

Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna

AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia

Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek

KreditPro – PT Tri Digi Fin

FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia

RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia

Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia

Indodana Fintech – PT Artha Dana Teknologi

JULO – PT Julo Teknologi Finansial

Pinjamin – PT Progo Puncak Group

DanaRupiah – PT Layanan Keuangan Berbagi

OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera

PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi

Alami – PT Alami Fintek Sharia

AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia

Danakini – PT Dana Kini Indonesia

Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo

Danamerdeka – PT Intekno Raya

Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology

Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia

Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi

Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia

PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia

Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia

Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia

Cashcepat – PT Artha Permata Makmur

klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat

Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi

Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara

Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia

Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia

ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia

Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia

Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera

TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial

Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia

Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah

Invoila – PT Sol Mitra Fintec

Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi

DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia

UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera

Kredito – PT Fintek Digital Indonesia

AdaPundi – PT Info Tekno Siaga

Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara

Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial

Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia

Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia

Avantee – PT Grha Dana Bersama

Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia

Danacita – PT Inclusive Finance Group

IKI Modal – PT IKI Karunia Indonesia

Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi

Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia

iGrow – PT iGrow Resources Indonesia

Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi

DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi

Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah

KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia

Doeku – PT Doeku Peduli Indonesia

Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi

Danain – PT Mulia Inovasi Digital

Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia

Edufund – PT Fintech Bina Bangsa

GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia

Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa

BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia

danabijak – PT Digital Micro Indonesia

AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia

SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita

KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama

KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya

Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia

Samir – PT Sahabat Mikro Fintek

Uatas – PT Plus Ultra Abadi

Asetku – PT Pintar Inovasi Digital

Findaya – PT Mapan Global Reksa

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis industri pinjaman daring alias pindar masih menjanjikan, meskipun banyak penyelenggara pindar yang sudah angkat kaki dari industri.

Menurut Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar, wajar saja bila ada beberapa penyelenggara pindar yang mengembalikan atau dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi industri tersebut masih terbilang baru.

“Seperti umumnya di industri keuangan lainnya tentunya akan terjadi seleksi alam apalagi Industri ini masih terbilang baru,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (9/1/2026).

Dia meneruskan, ke depannya yang akan tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang kuat dan serius dalam menjalankan bisnis pindar denganprudent,comply, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Meski demikian, dia menegaskan industri pindar tetap memiliki prospek yang baik, terlebih pada 2025 industri masih bertumbuh. Teranyar, OJK mencatat per November 2025outstandingpembiayaan pindar tumbuh 25,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan rangkumanBisnis, ada tujuh penyelenggara pindar yang keluar dari industri pindar sejak Desember 2023—Desember 2025. Pada Desember 2023, ada 101 pindar dan Desember 2025 tersisa 94 pindar. Adapun, hal itu terjadi antara lain lantaran sebagian mengembalikan izin ke OJK, sedangkan ada juga yang dicabut izinnya oleh otoritas.

Menurut Entjik, setiap perusahaan yang mengembalikan atau pun dicabut izinnya oleh OJK tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bahkan, dia menegaskan ada perusahaan yang sebetulnya tidak punya masalah, tetapi mengembalikan izinnya.

“Alasan bisa kita bagi menjadi beberapa antara lain adalah ingin konsentrasi padacore business-nya saja, memiliki perusahaan keuangan yangbusiness-nya mirip dengan P2P lending, sehingga ingin lebih fokus, dan ada masalah pada NPL,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat penyelenggara pindar akan bisa bertahan dengan diversifikasi produk ke pembiayaan produktif, memperkuat manajemen risiko melalui SLIK OJK, dan mengedukasi peminjam dana (borrower).

Kemudian, untuk menjaga TWP90 di bawah 5%, Heru mengingatkan penyelenggara pindar untuk menerapkancredit scoringyang ketat, monitoring rutin, dan kolaborasi dengan asuransi.

“Di kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti ini, kurangi ekspansi berisiko dan patuhi batas bunga OJK agar hindari gagal bayar. Ini bukan saja untuk bertahan, tapi agar tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heru menilai fenomena pengembalian izin dan pencabutan izin penyelenggara pindar ini lebih disebabkan faktor bisnis seperti kerugian berkelanjutan, pembukuan ganda dan tata kelola buruk seperti pelanggaran ekuitas minimum.

“Banyak pemain gagal penuhi ekuitas Rp12,5 miliar. Dengan demikian menurut saya, industri butuh dibenahi atau di-resetulang agar tercipta profesionalisme yang lebih tinggi,” tegasnya.

Berikut 7 Pindar yang Mengembalikan Izin atau Dicabut Izin oleh OJK sejak Desember 2023—Desember 2025:

1. Jembatan Emas — PT Akur Dana Abadi (mengembalikan izin)
2. Dhanapala — PT Semangat Gotong Royong (mengembalikan izin)
3. Ringan — PT Ringan Teknologi Indonesia (mengembalikan izin)
4. Maucash — PT Astra Welab Digital Arta (mengembalikan izin)
5. Investree — PT Investree Radhika Jaya (Dicabut izinnya)
6. TaniFund — PT Tani Fund Madani Indonesia (dicabut izinnya)
7. Crowde — PT Crowde Membangun Bangsa (dicabut izinnya)

LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Suliki Gunung Mas, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, pascapencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan PT BPR Suliki Gunung Mas, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto di Kota Padang, Kamis.

Jimmy mengatakan LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Proses itu akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

Ia menyampaikan nasabah dapat melihat status simpanannya di Kantor PT BPR Suliki Gunung Mas, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Kemudian, bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di Kantor PT BPR Suliki Gunung Mas dengan menghubungi tim likuidasi LPS.

Pascapencabutan izin OJK, LPS mengimbau nasabah PT BPR Suliki Gunung Mas tetap tenang dan tidak terprovokasi yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Kami juga mengimbau nasabah tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan," ujarnya.

OJK Sumatera Barat resmi mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas yang tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Suliki Gunung Mas.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan instansi tersebut.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas tidak dilakukan begitu saja, tapi sudah melalui berbagai proses dan rangkaian sebelum diputuskan," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Jakarta — PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) memastikan tengah dalam proses pengembalian izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini diambil seiring penataan strategi bisnis grup Astra di segmen pembiayaan tanpa agunan (unsecured/uncolateral based loan).

Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan menjelaskan proses pengembalian izin dilakukan mengikuti arahan regulator dan sudah dikomunikasikan melalui publikasi di media massa.

"Melihat kondisi market [peer to peer lending] yang ada, akan sangat tepat ketika penetrasi segmen ini dilakukan satu bisnis Astra dibandingkan dua bisnis Astra yang dikhawatirkan ada overlap,” ujar Indra kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Menurut Indra, Maucash selama ini bermain di segmen pembiayaan non-kolateral. Namun, segmen yang sama kini juga digarap oleh Bank Saqu, entitas perbankan yang berada dalam ekosistem Astra.

Ia menilai, dari sisi strategi, akan lebih efektif apabila penetrasi pasar di segmen tersebut difokuskan pada satu lini bisnis Astra agar tidak terjadi tumpang tindih.

Menurut dia, pengembalian izin Maucash tidak berarti Astra keluar dari segmen ini. Akan tetapi ke depan, pembiayaan berbasis tanpa agunan akan dipusatkan melalui Bank Saqu, baik untuk segmen ritel melalui produk Saqu Kredit, maupun segmen produktif yang sedang dikembangkan.

“That’s why kami fokuskan uncollateral based loan akan difokuskan melalui Bank Saqu, baik segmen ritel melalui Saqu Kredit maupun ke depan segmen lain yakni produktif yang dikembangkan oleh teman di Bank Saqu,” jelasnya.

Indra menambahkan, proses transisi tengah berjalan mengikuti tenggat waktu yang ditetapkan regulator. Maucash memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi ekosistem industri.

“Kami dalam proses sesuai apa yang diminta OJK. Kami berharap dapat menyelesaikan sesuai deadline yang ditentukan. Kami melaksanakan transisi dengan baik juga dalam industri,” katanya.

Ia menegaskan, konsumen yang sebelumnya mendapatkan pendanaan tetap akan memperoleh akses pembiayaan melalui produk Astra lainnya.

Astra dan We Lab mendirikan Maucash pada 2018. Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada saat itu, nilai investasi di Maucash mencapai US$21 juta atau sekitar Rp300 miliar. Maucash sendiri menawarkan produk pinjaman mobile kepada konsumen ritel dan menyediakan solusi finansial berbasis teknologi kepada konsumen korporasi.

Sedangkan Bank Saqu adalah entitas keuangan baru di bawah Astra. Pada pertengahan 2025 lalu, Astra mengubah PT Bank Jasa Jakarta menjadi PT Bank Saqu Indonesia (Bank Saqu. Entitas yang menjadi bank digital ini juga menjadi bagian dari Astra Financial dan WeLab.

Saat itu President and Group COO WeLab Ernest Leung mengatakan melalui kolaborasi di Bank Saqu, pihaknya menghadirkan teknologi mutakhir, pemanfaatan data secara cerdas, serta pengalaman global.