JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer-to-peer lending (P2P lending) kembali menjadi sorotan usai tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Rabu pekan lalu.

Fintech yang merupakan anak usaha dari PT Sejahtera Lunaria Annua (KoinWorks) tersebut memang telah mengalami masalah operasional sejak akhir 2024.

Secara singkat, persoalan KoinP2P bermula dari masalah gagal bayar akibat penipuan debitur hingga menjadi kasus korupsi yang melibatkan manajemen internal.

Dok. Kejati DKI Jakarta Diduga korupsi dana Rp 600 miliar, Direktur Utama PT LAT ditahan Kejati Jakarta, Rabu (7/5/2026).

Dugaan korupsi dan penahanan petinggi

Kabar teranyar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka yang merupakan petinggi KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).

Tiga tersangka yang ditetapkan yaitu BAA (Direktur Operasional KoinP2P pada 2021-sekarang), BH (Direktur Utama KoinP2P 2015-2022 dan Komisaris KoinP2P 2022-sekarang), dan JB (Direktur Utama KoinP2P pada 2024-sekarang).

Ketiga tersangka ditahan sejak Rabu pekan lalu sampai 20 hari mendatang di Rumah tahanan Cipinang dan Salemba, Jakarta.

Kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam fasilitas kredit dari sebuah bank (salah satunya disebut melibatkan dana dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai kurang lebih Rp 600 miliar).

Para petinggi diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tiga orang tersebut diduga bekerja sama menyalurkan pembiayaan dari BRI dengan cara memanipulasi nasabah.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma mengatakan, ketiganya bekerja sama menyalurkan dana kepada nasabah dengan analisis yang tidak layak dan manipulasi agunan.

“Serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp 600 miliar,” tutur Dapot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2026).

Dalam prosesnya, ia bilang, penyidik menemukan dugaan manipulasi dokumen dan penyaluran pembiayaan tanpa analisis kelayakan yang memadai.

Gagal bayar dan penipuan borrower

Sebelumnya, masalah operasional KoinP2P telah mencuat pada akhir 2024 hingga awal 2025 disebabkan salah seorang penerima pinjaman (borrower) besar atau ekosistem distributor diduga melakukan penipuan (fraud).

Masalah gagal bayar KoinP2P disebabkan dugaan kejahatan salah satu peminjam atau borrower berinisial M, pemilik grup bisnis MPP.

Borrower tersebut diduga membawa kabur dana para lender.

MPP adalah perusahaan distributor kelas kakap yang sudah beroperasi sejak 2000. MPP mendistribusikan barang dari pabrikan ke distributor kecil (UMKM), kemudian UMKM mendistribusikan ke toko-toko kelontong.

Waktu itu, KoinP2P sempat menerangkan hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masalah utama ada di pemilik MPP.

Sebab, para pelaku UMKM yang menjadi ekosistem MPP merupakan peminjam yang baik dan berkomitmen tinggi dalam melakukan pembayaran.

Hal tersebut diduga melibatkan penggelapan dana senilai Rp 360 miliar.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

Hal ini menyebabkan KoinP2P tidak dapat membayar imbal hasil dan pokok dana kepada para pemberi pinjaman (lender).

Sebagai solusi awal, waktu itu KoinP2P menawarkan skema standstill (penundaan pembayaran) selama dua tahun dengan kompensasi bunga 5 persen per tahun bagi para lender yang terdampak.

Sebagai catatan, KoinP2P telah mendapatkan peringatan dari OJK pada Juni 2024 akibat penyaluran pembiayaan bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di atas 5 persen.

Berdasarkan data situs resmi KoinP2P, rasio TWP90 per 16 Juli 2025 mencapai 19,65 persen.

Nilai tersebut berada di atas ambang batas regulator terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Waktu itu, OJK memanggil manajemen KoinP2P untuk meminta penjelasan latar belakang permasalahan dan langkah-langkah konkret penyelesaian.

KoinP2P tercatat tidak ditutup permanen, tetapi berada dalam pengawasan ketat OJK dan penyelesaian masalah gagal bayar sejak November 2025.

Asosiasi pindar siap kerja sama

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan KoinP2P.

Ketua Umum AFPI Entjik Djafar memahami penegakan hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan seluruh proses pembuktian akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menyebut, AFPI siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses hukum.

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pindar, kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar usai sidang kasus dugaan kesepakatan harga alias kartel bunga pinjaman, Selasa (21/10/2025).

Entjik mengatakan, keberlangsungan industri pindar perlu didukung oleh kombinasi antara inovasi dan teknologi, dengan komitmen seluruh pelaku industri dalam menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, industri pindar memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen mendorong keberlanjutan industri pindar melalui kepatuhan terhadap regulasi, praktik usaha yang bertanggung jawab, serta pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik,” kata Entjik.

Upaya BRI cegah fraud terjadi kembali

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara mengenai keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana melalui KoinWorks.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

Perseroan berkomitmen akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"BRI menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana fintech KoinWorks," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari, perseroan terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis.

Hal ini untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian serta sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance (GCG).

SHUTTERSTOCK/HARIPRASETYO Ilustrasi pinjaman online atau pinjol. Pinjol adalah. Apa itu pinjol. Pengertian pinjol.

KoinP2P bakal kooperatif

Di tengah pemeriksaan kasus ini, KoinP2P mengungkapkan komitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam pernyataannya, KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

“KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” demikian pernyataan perusahaan dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Perusahaan menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan BRI sesuai dengan peran masing-masing dalam hubungan kerja sama penyaluran pendanaan yang berlaku.

“KoinP2P menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan BRI,” tulis keterangan yang sama.

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus ini menambah rentetan kasus fraud yang terjadi di industri pindar.

Sebelumnya, terdapat beberapa kasus yang menyita perhatian publik seperti yang terjadi pada Tanifund, Investree, PT Crowde Membangun Bangsa, dan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 alias kredit macet pada industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) meningkat menjadi 4,38% per Januari 2026. Angka tersebut naik 69,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 2,59%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam (borrower).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong otoritas untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong penyelenggara fintech P2P lending meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.

“Penyelenggara pindar [pinjaman daring atau pinjol] didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e-KYC dan credit scoring agar penyaluran pembiayaan lebih selektif dan prudent serta menjaga pelindungan konsumen,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Agusman mengungkapkan, hingga Februari 2026 terdapat 18 penyelenggara pinjol yang memiliki kredit macet di atas 5%. Seluruh penyelenggara tersebut telah dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan diminta melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

10 Pinjol Kurang Modal

Selain persoalan kualitas pembiayaan, Agus menyebut OJK juga mencatat masih terdapat penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum.

Dia menyampaikan saat ini terdapat 10 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Namun, seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan.

Langkah yang ditempuh antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, pencarian investor strategis, maupun opsi penggabungan usaha (merger).

Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kualitas proses identifikasi nasabah secara elektronik (e-KYC), peningkatan akurasi credit scoring, serta penguatan permodalan guna menjaga kesehatan industri dan profil risiko tetap terkendali.

Sedangkan terkait putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan adanya pelanggaran penetapan bunga di industri pindar dengan total denda mencapai Rp755 miliar, OJK menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Agusman menjelaskan, pokok perkara dalam putusan tersebut berkaitan dengan pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi pindar yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam Code of Conduct pada 2018 sebagai tindak lanjut arahan OJK saat itu.

Pengaturan tersebut, lanjut dia, bertujuan memperkuat pelindungan konsumen terhadap praktik suku bunga yang tinggi sekaligus memberikan ruang bagi mekanisme pasar dan inovasi industri, serta membedakan layanan pinjaman daring legal dengan pinjaman ilegal.

“OJK terus mengamati perkembangan kondisi industri pindar pasca-putusan KPPU tersebut dan mengharapkan penyelenggara tetap menjalankan layanan pendanaan secara normal,” katanya.

Dia menambahkan, penguatan regulasi industri pindar telah dilakukan melalui sejumlah ketentuan, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta Surat Edaran OJK yang menekankan prinsip transparansi, pelindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agusman, hingga saat ini OJK belum menerima rekomendasi tertulis dari KPPU terkait putusan tersebut dan akan mencermati lebih lanjut apabila rekomendasi resmi telah disampaikan.

“OJK akan terus memperkuat pengaturan, pengawasan, dan tata kelola industri pindar guna meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

AFPI optimistis bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang memberikan ruang penyelesaian secara adil. Untuk itu, AFPI mengimbau para anggota untuk menempuh langkah-langkah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dia menambahkan hingga kini AFPI masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akanditempuh. Dia menekankan pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota.

Namun, yang bisa dirinya sampaikan kini adalah seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Hal ini karena batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen.

“Dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Kami percaya para pelaku industri pinjaman daring [pindar] berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” tegas Entjik.

Lebih jauh, Entjik menegaskan bahwa kegiatan operasional platform pindar yang berada di bawah naungannya tetap berjalan normal meski ada putusan KPPU tersebut.

“Putusan tersebut tidak mengubah kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan seluruh kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Sebelumnya, putusan KPPU dengan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 itu dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," Katanya di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Adapun, Ridho menjelaskan uang denda yang dijatuhkan ke perusahaan pinjol itu akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Kemudian, 97 perusahaan pindar pun menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan. Perusahaan tersebut dikenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang yang nominal tertingginya mencapai Rp102 miliar, dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), sedangkan denda paling sedikit Rp1 miliar kepada 52 perusahaan. Dengan demikian total denda yang dijatuhkan untuk seluruh perusahaan pinjol tersebut mencapai Rp755 miliar.

"Memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda," pungkas Rhido.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Perusahaan tersebut menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersama-sama sehingga dinilai telah memonopoli pasar dan merugikan masyarakat. Putusan ini tertuang dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi dibantu oleh 8 Anggota Komisi Majelis lainnya pada Kamis (26/3/2026) di Gedung RB Supardan, Jakarta Utara.

“Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Rhido.

Mereka dikenakan sanksi berupa membayar denda dengan besaran mulai dari Rp1 miliar sampai Rp102 miliar dengan total secara keseluruhan mencapai Rp755 miliar. Majelis Komisi menyatakan penetapan denda berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi setiap perusahaan.

Anggota Majelis Komisi memberikan pertimbangan memberatkan terhadap 5 Terlapor, yakni PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi.

“Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan,” kata Anggota Majelis Komisi.

Sedangkan hal yang meringankan adalah Terlapor, kecuali 5 pihak yang dimaksud, telah kooperatif, serta belum pernah terlibat pelanggaran yang sama atau sejenisnya terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Uang denda akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan. Jika mengajukan keberatan, Terlapor harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan.

Berikut Daftar 97 Perusahaan Pinjol beserta Denda yang Diputuskan KPPU:

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

KPPU menyatakan sebanyak 97 perusahaan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Para Anggota Majelis Komisi telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8%.

Putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," Katanya di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Dia mengatakan keputusan setelah menelaah berbagai barang bukti, termasuk mendengarkan para saksi, ahli, terlapor, hasil persidangan investigator, hingga duduk perkara.

Dalam pertimbangan memberatkan, Anggota Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat 5 Terlapor yakni PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi, yang tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah para pihak tidak pernah terlibat dalam kasus monopoli pasar dan bersikap kooperatif, kecuali 5 pihak lainnya.

"Para terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Majelis komisi juga mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi para Terlapor, " ungkap Anggota Majelis.

Ridho menjelaskan uang denda yang dijatuhkan ke perusahaan pinjol itu akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

97 perusahaan juga menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan.

Perusahaan tersebut dikenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang yang nominal tertingginya mencapai Rp102 miliar, dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), sedangkan denda paling sedikit Rp1 miliar kepada 52 perusahaan.

Dengan demikian total denda yang dijatuhkan untuk seluruh perusahaan pinjol tersebut mencapai Rp755 miliar.

"Memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda," pungkas Rhido.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memutuskan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Sidang dipimpin oleh Majelis Komisi KPPU di Gedung RB Supardan, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Jakarta Utara, Kamis (26/3/2026).

Dalam perkara ini, KPPU menduga 97 perusahaan Fintech P2P Lending melakukan persengkokolan menaikkan suku bunga 0,8% per hari sehingga dianggap merugikan konsumen.

Sebanyak 97 perusahaan tersebut masuk dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menelisik ke belakang, KPPU telah melaksanakan persidangan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang cukup sebelum nantinya memutuskan kasus yang telah bergulir sejak 2025 ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pihaknya mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait hal ini.

“OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pinjaman daring,” katanya dalam jawaban tertulis RDK, dikutip Jumat (12/9/2025).

Di sisi lain, Kepala Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah menuturkan tidak ada sama sekali kesepakatan dalam menentukan manfaat ekonomi atau suku bunga antaranggota asosiasi.

Menurutnya, tidak ada kompromi dalam menentukan batas atas manfaat ekonomi di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol. Batas atas ini, katanya, adalah ceiling price, sehingga para penyelenggara masih memiliki ruang yang besar untuk menentukan harga yang akan dikenakan kepada pengguna.

“Pada dasarnya pelaku usaha memiliki kebebasan menentukan tingkat suku bunga tadi sepanjang tidak melampaui batas tersebut,” katanya dalam konferensi pers mengenai batas maksimum manfaat ekonomi, Kamis (14/8/2025) di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima permohonan pengembalian izin usahafintech P2P lending milik PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yakni PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut permohonan pengembalian itu dilakukan sebagai hasil evaluasi internal perusahaan.

“OJK telah menerima permohonan pengembalian izin usaha dari PT Finansial Integrasi Teknologi, sebagai hasil evaluasi internal dan bagian dari keputusan strategis pemegang saham terkait arah bisnis ke depan,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Sebelum Pinjam Modal, pinjaman daring (pindar) lain seperti PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) juga mengembalikan izin usahanya ke OJK di penghujung 2025.

Selain itu, sepanjang 2023-2025 ada PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) yang juga mengembalikan izin usahanya ke OJK.

Agusman berpandangan bahwa beberapa penyelenggara pindar yang mengajukan pengembalian izin usaha, umumnya didasarkan pada evaluasi dan peninjauan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

“Termasuk penyesuaian arah usaha ke depan serta pertimbangan dalam menjaga standar operasional sesuai ketentuan,” sebutnya.

Meski begitu, dirinya optimistis bahwa industri pindar tetap memiliki potensi yang positif dan berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat.

“Industri Pindar diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir 2026 seiring penguatan regulasi dan permodalan, untuk mendorong konsolidasi sebagai bagian dari penguatan struktur industri dan tata kelola,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pindar mencapai Rp98,54 triliun, tumbuh 25,52% per Januari 2026.

Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%. Adapun, hingga kini masih ada 9 dari 95 penyelenggara pindar yang masih belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) mengumumkan penghentian kegiatan usaha anak usahanya di bidang fintech P2P lending yang bernama PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau Pinjam Modal, dalam perkembangan terbaru "seleksi alam" pinjaman online (pinjol).

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda melihat industri pinjaman daring (pindar) saat ini sudah dalam tahap seleksi alam, sehingga hanya pelaku usaha yang beroperasi lebih efisien akan mampu bertahan.

“Nampaknya, Pinjam Modal tidak bisa bertahan, terlebih bergerak di pinjaman sektor produktif yang tengah mengalami turbulensi di tahun ini. Jadi saya rasa cukup wajar mereka akhirnya menarik diri dari industri pinjaman daring,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Selain itu, Huda menilai BFI Finance yang memiliki lisensi perusahaan pembiayaan atau multifinance memiliki potensi untuk menggarap industri buy now pay later (BNPL).

Dia memprediksi pertumbuhan industri BNPL akan menjadi primadona tahun ini dengan pertumbuhan di atas 50%. Apabila terealisasi, laju itu akan mengalahkan pertumbuhan pinjaman daring.

Meski begitu, dia memproyeksikan industri pindar masih akan tumbuh positif double digit. Hal ini didorong oleh permintaan yang masih tinggi dan masih adanya kesenjangan pembiayaan (credit gap).

Sebab demikian, dia kembali menekankan jika ada pindar yang menutup usahanya, maka memang sudah seleksi alam saja. Meskipun, di satu sisi ada juga faktor bahwa pangsa pasar yang terlalu kecil karena persaingan yang ketat.

“Dan ada juga faktor yang memang kredit macetnya cukup tinggi. Risiko di pinjaman daring ini tinggi, maka ya risiko keluar dari industri juga akan mengikuti,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android. Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren konsolidasi atau exit di industri fintech P2P lending berpotensi meningkat, menyusul pengumuman PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIF) atau Pinjam Modal yang mengajukan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat tren itu meningkat terutama di tengah penguatan persyaratan modal dan tata kelola dari regulator seperti OJK.

“Beberapa pelaku yang tidak mampu memenuhi modal minimum atau bersaing secara efektif, bisa memilih merger, akuisisi, atau keluar pasar. Ini merupakan bagian dari maturasi industri yang mengarah ke pelaku dengan model bisnis dan manajemen risiko yang lebih kuat bertahan dan berkembang,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Perlu diketahui, PT FIF (Pinjam Modal) merupakan anak usaha dari emiten multifinance atau leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Menurut Heru, keputusan BFI Finance mencerminkan untuk fokus kembali ke inti bisnis yang lebih menguntungkan dan terukur.

Dia melanjutkan, penghentian yang disetujui pemegang saham, diikuti permohonan pencabutan izin kepada OJK, dan manajemen yang menilai tidak berdampak signifikan terhadap kinerja grup ini memungkinkan BFI Finance mengalokasikan sumber daya dan modal secara lebih efisien.

“Pada lini usaha utama, sambil mempertahankan stabilitas operasional dan keuangan secara konsolidasi,” sebut Heru.

Biasanya, lanjut dia, ada beberapa faktor yang membuat suatu entitas menghentikan layanan P2P lendingnya. Faktor itu adalah persyaratan modal dan regulasi yang semakin ketat, kurangnya skala usaha untuk bersaing, risiko kredit yang sulit dikendalikan, serta tekanan biaya operasional dibandingkan pendapatan.

“Kondisi pasar yang kompetitif dan dinamika permintaan pengguna juga dapat membuat model bisnis kurang optimal, sehingga perusahaan memilih keluar atau pindah ke usaha lain yang lebih strategis,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia menilai industri pinjaman daring (pindar) tetap relevan dan bertumbuh pada 2026. Namun, nilai outstanding pembiayaan atau gagal bayar akan meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Regulasi yang lebih ketat justru dapat mendorong profesionalisme dan stabilitas pasar, serta menyaring (filter) pemain pindar yang kurang kuat.

Lebih lanjut, baginya permintaan digital lending khusus untuk pembiayaan UMKM masih tinggi. Sebab itu, peluang pertumbuhan tetap ada bagi penyelenggara yang adaptif, patuh regulasi, dan mampu mengelola risiko kredit secara konservatif.

“Memang UMKM juga ada banyak masalah karena ternyata penggunaan pinjaman tidak sesuai peruntukannya atau UMKM hanya dijadikan kedok saja untuk mendapat pinjaman. Namun, kondisi lebih buruk terjadi pada pinjaman ke perseorangan yang sifatnya dipakai konsumtif dan kabur karena tidak bisa mengembalikan,” tegas Heru.

Sementara itu, Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo menilai keputusan BFI Finance menutup anak usaha fintech P2P lending-nya dan mengajukan izin ke OJK, menunjukkan adanya evaluasi internal terhadap keberlangsungan bisnis fintech tersebut.

Menurutnya, ada beberapa alasan suatu perusahaan menutup usaha fintech P2P lending-nya yakni kombinasi karena profitabilitas yang belum tercapai karena biaya akuisisi atau risiko gagai bayar, penguatan regulasi, dan skala bisnis yang masih kecil.

“Sementara itu, exit Pinjam Modal mencerminkan fase konsolidasi industri, bukan kemunduran. Industri pindar sedang beralih dari ekspansi agresif ke model bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Etika menilai untuk ke depannya jumlah pemain pindar kemungkinan berkurang, tetapi kualitas industri akan meningkat.

“Jadi, hanya platform dengan manajemen risiko kuat dan model bisnis berkelanjutan yang akan bertahan,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android.

Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten multifinance atau leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) mengumumkan penghentian kegiatan usaha anak usahanya di bidang financial technology (fintech) P2P lending.

Dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Sebagai informasi, LPBBTI merupakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih akrab disebut fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Lebih jauh, manajemen BFIN juga menyampaikan penghentian kegiatan usaha PT FIT tersebut sebagai penyelenggara P2P lending tidak menimbulkan dampak usaha yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android.

Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada tujuh penyelenggara pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Sebenarnya, ekuitas minimum ini harus dipenuhi paling lambat Juni 2025. Adapun, nilai ekuitas minimum yang perlu dipenuhi perusahaan fintech P2P lending adalah sebesar Rp12,5 miliar.

“Terdapat 7 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Dia menyampaikan seluruh penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK, yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

“Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger,” sebut Agusman.

Di lain sisi, dia menyampaikan selama Januari 2026 pihaknya telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 penyelenggara pindar. Pengenaan sanksi ini dilakukan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

“Sanksi administratif dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, hingga akhir 2025 outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp96,62 triliun. Nilai ini tumbuh 25,44% secara tahunan atau yer-on-year (YoY).

Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 industri pindar pada Desember 2025 sebesar 4,32%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.