Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan segmen tersebut yang makin pesat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan aturan turunan tersebut akan mengatur strategi pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan yang bergerak di layanan paylater.

"Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip Minggu (10/5/2026).

OJK menilai kepemilikan multi-akun BNPL dapat meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar.

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," tegas Agusman.

Pembiayaan BNPL oleh multifinance pada kuartal I/2026 tumbuh 55,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp12,81 triliun, didorong meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Di tengah pertumbuhan tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko gagal bayar sebagai ancaman utama yang perlu diwaspadai. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan proses persetujuan BNPL yang sepenuhnya berbasis sistem tanpa tatap muka menuntut infrastruktur teknologi yang kuat.

"Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri," kata Suwandi kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Suwandi mengatakan pertumbuhan BNPL yang pesat didorong oleh basis yang masih kecil, kemudahan akses, dan fleksibilitas waktu penggunaan.

"24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat," sebutnya.

Dia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar pembiayaan BNPL dikelola dengan bijak, meski nilainya relatif kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk buy now pay later (BNPL) perbankan masih memiliki ruang tumbuh yang besar, kendati belum menjadi mesin utama industri perbankan.

Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan porsi BNPL perbankan per Maret 2026 sebesar 0,33%, naik tipis dari 0,32% pada Februari 2026.

Otoritas mencatat baki debet BNPL tumbuh 24,20% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp28,3 triliun, melambat dari bulan sebelumnya 26,41% YoY. Sementara itu, jumlah rekening meningkat tipis menjadi 30,81 juta, dari posisi Februari 2026 yang sebesar 30,55 juta.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan, potensi bisnis BNPL sektor perbankan ke depan masih sangat terbuka.

Produk ini bahkan kemungkinan bisa menjadi produk pelengkap atau bahkan produk substitusi dari produk kartu kredit konvensional untuk transaksi bernilai kecil hingga menengah karena prosesnya yang jauh lebih praktis dan instan.

Bagi Allo Bank, BNPL sendiri merupakan salah satu dari produk pinjaman yang bank tawarkan dan memiliki kontribusi yang signifikan atas pendapatan bank saat ini. Kendati begitu, Ganda tidak mengungkapkan secara spesifik kontribusi BNPL terhadap pendapatan perseroan.

Ke depan, Allo bank akan terus mengintegrasikan layanannya dengan ekosistem bank, dengan ‘menjemput’ nasabah di tempat mereka berbelanja guna memperluas penetrasi BNPL.

Pembayaran via QRIS di merchant offline juga menjadi cara memperluas kegunaan paylater dari sekadar belanja online menjadi alat bayar harian.

“Bank juga akan terus mengintegrasikan fitur paylater bank langsung di halaman pembayaran (checkout) e-commerce,” ungkap Ganda kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, kinerja paylater PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga kuartal I/2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Hingga Maret 2026, pengguna layanan paylater BCA mencapai 192.000 nasabah, tumbuh 9% YoY. Sementara itu, outstanding Paylater BCA mencapai Rp342 miliar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan, pertumbuhan transaksi paylater utamanya untuk kebutuhan transaksi ritel serta mobilitas dan konsumsi nasabah, termasuk penggunaan pemesanan tiket pesawat dan hotel. Hal ini juga didukung momen Ramadan dan Lebaran 2026.

Adapun paylater BCA berkontribusi bagi pendapatan selain bunga BCA. Secara keseluruhan, pendapatan selain bunga BCA tumbuh 14,2% YoY pada kuartal I/2026, ditopang pendapatan fee dan komisi yang tumbuh 14,2% YoY.

Perseroan memastikan akan senantiasa membuka peluang untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis dan menghadirkan program-program yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nasabah.

“Kami juga senantiasa menghadirkan berbagai penawaran dan promo menarik sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai segmen,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan menilai, potensi pertumbuhan BNPL perbankan cukup kuat. Pasalnya, perilaku konsumsi masyarakat makin digital, transaksi harian makin banyak masuk ke kanal e-commerce dan aplikasi, serta bank memiliki keunggulan dari sisi basis nasabah, data transaksi, dana murah, dan akses ke sistem penilaian kredit.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa kredit konsumsi masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan kredit baru pada kuartal I/2026, terutama dari kredit multiguna, kredit tanpa agunan, dan kredit kendaraan bermotor. Itu artinya, kata dia, permintaan terhadap pembiayaan konsumsi tetap ada, termasuk produk bernilai kecil yang prosesnya cepat dan mudah.

Kendati begitu, Josua mengingatkan bank untuk berhati-hati, mengingat BNPL sangat bergantung pada kualitas penilaian risiko.

“Semakin mudah proses persetujuan, semakin besar risiko nasabah mengambil kredit berulang di banyak tempat tanpa kemampuan bayar yang memadai,” kata Josua kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Dibandingkan perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring, Josua menilai bahwa bank sebenarnya memiliki peluang yang lebih sehat untuk mengembangkan BNPL.

Masih merujuk data OJK, BNPL perusahaan pembiayaan per Maret 2026 tumbuh jauh lebih cepat yaitu 55,85% YoY menjadi Rp12,81 triliun, dengan NPF gross 2,51%, menunjukkan pasar BNPL secara umum masih berkembang, tetapi juga semakin kompetitif.

Dalam posisi ini, Josua menyebut bahwa bank bisa masuk dengan model yang lebih terukur karena memiliki hubungan jangka panjang dengan nasabah, data rekening, histori transaksi, dan kemampuan mengintegrasikan BNPL dengan kartu debit, kartu kredit, mobile banking, payroll, dan merchant.

“Jadi ruang tumbuhnya ada, tetapi bank sebaiknya tidak sekadar mengejar volume, melainkan membangun BNPL sebagai bagian dari ekosistem transaksi dan loyalitas nasabah,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua melihat bahwa dalam jangka pendek, BNPL belum bisa menjadi kontributor signifikan bagi pendapatan bank dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan baki debet Rp28,3 triliun dibanding total kredit perbankan Rp8.659 triliun, kontribusinya masih sangat kecil, bahkan belum akan menjadi penggerak utama pendapatan bunga industri jika tumbuh hingga tiga kali lipat.

Namun bagi bank tertentu, terutama bank dengan basis digital besar, nasabah ritel aktif, dan kerja sama merchant yang luas, BNPL bisa menjadi sumber pendapatan yang menarik melalui pendapatan bunga, biaya layanan, peningkatan transaksi, dan peluang menjual produk lain.

Dengan kata lain, lanjut dia, BNPL belum menjadi mesin utama industri perbankan, tetapi bisa menjadi mesin pertumbuhan ritel bagi bank yang mampu mengelola data dan risiko secara disiplin.

Tantangan utamanya ada pada kualitas kredit dan perlindungan konsumen. Secara umum, kualitas kredit perbankan masih terjaga dengan NPL gross 2,14%, NPL net 0,83%, Loan at Risk 8,94%, dan CAR 25,09% pada Maret 2026, memberi ruang bagi bank untuk berekspansi.

Meski demikian, BNPL memiliki karakter risiko yang berbeda dari kredit biasa karena tenor pendek, nilai kecil, jumlah transaksi banyak, dan sering digunakan oleh kelompok muda atau nasabah yang belum punya rekam kredit panjang.

Apabila tidak dikendalikan BNPL dapat mendorong konsumsi berlebihan, meningkatkan gagal bayar kecil-kecil dalam jumlah besar, dan menurunkan kualitas portofolio ritel.

Karena itu, pertumbuhan BNPL harus dibatasi oleh kemampuan bayar, histori transaksi, rasio utang nasabah, dan keterhubungan data lintas lembaga melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh 0,61 persen year on year (yoy) menjadi Rp514,09 triliun periode Maret 2026, ditopang oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang meningkat 6,15 persen (yoy).

Adapun, profil risiko multifinance terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,83 persen dan NPF net sebesar 0,8 persen periode Maret 2026).

"Gearing Ratio multifinance tercatat sebesar 2,17 kali dan berada di bawah batas maksimum 10 kali," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa.

Dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring, Agusman menjelaskan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh multifinance tumbuh 55,85 persen (yoy) menjadi Rp12,81 triliun periode Maret 2026, dengan NPF gross sebesar 2,51 persen.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura terkontraksi 0,95 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,57 triliun periode Maret 2026.

Pada industri pinjaman daring (pindar), total outstanding pembiayaan tumbuh 26,25 persen (yoy) mencapai Rp101,03 triliun periode Maret 2026, dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 4,52 persen.

Kemudian, industri pegadaian, penyaluran pembiayaan tumbuh 60,27 persen (yoy) menjadi Rp153,49 triliun periode Maret 2026, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33 persen dari total pembiayaan yang disalurkan industri pegadaian.

Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar hingga saat ini, serta sebelas dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau merger,” ujarnya.

Selama April 2026, Ia mengungkapkan OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 66 perusahaan pembiayaan, sebelas perusahaan modal ventura, 15 penyelenggara pindar, 10 perusahaan pegadaian, dua lembaga keuangan mikro.

Selain itu, juga kepada satu lembaga keuangan khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Adapun, pengenaan sanksi administratif terdiri dari 56 sanksi denda dan 190 sanksi peringatan tertulis.

“OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” ujar Agusman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater menunjukkan pertumbuhan yang pesat, tetapi menyisakan masalah kredit macet yang tinggi.

PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) melaporkan, outstanding paylater dari berbagai industri tercatat mencapai Rp 56,3 triliun hingga Februari 2026.

Angka tersebut tumbuh 86,7 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

DOK. Istimewa Ilustrasi paylater. Layanan Buy Now Pay Later makin populer di tengah maraknya belanja daring. Namun, sejumlah pakar keuangan menilai layanan ini berisiko menjerat konsumen dalam utang.

Layanan paylater telah digunakan oleh 26,2 juta debitur, dengan pertumbuhan lebih dari 56,7 persen pada periode yang sama.

Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi mengatakan, hasil tersebut jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif konvensional.

Berdasarkan data IdScore, penyaluran kredit paylater di Indonesia masih didominasi oleh industri perbankan umum dengan outstanding Rp 18,9 triliun hingga Februari 2026.

Setelah itu, kontribusi penyaluran kredit paylater yang dominan lainnya berasal dari industri fintech peer-to-peer lending (fintech lending) dan perbankan digital.

Bisnis paylater di fintech lending tumbuh 153,49 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ini sekaligus menjadi angka pertumbuhan yang paling menonjol dibandingkan bisnis paylater di bank umum, bank digital, maupun multifinance.

Glant menambahkan, penyaluran pembiayaan paylater tumbuh 21 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kartu kredit.

Sementara itu, kartu kredit sendiri masih tumbuh stagnan dengan angka pertumbuhan 3-6 persen per tahun.

SHUTTERSTOCK/WITSARUT SAKORN Ilustrasi fasilitas pay later, buy now pay later (BNPL).

"Di sisi lain, rasio kredit bermasalah pada segmen ini masih berada di level relatif tinggi sekitar 5 persen, mencerminkan perlunya penguatan prinsip responsible lending, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta edukasi keuangan kepada masyarakat," kata dia dalam media gathering, Selasa (28/4/2026).

Tingkat kredit macet paylater masih tinggi

Glant mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun IdScore tingkat kredit macetpaylater atau non performing loan (NPL) sejak 2023 berada di atas 5 persen.

Angka tertinggi kredit macet paylater pernah terjadi pada 2023 di level 5,31 persen.

Angka NPL paylater sempat turun ke level 3,21 persen pada 2024 dan naik lagi ke level 5,14 persen di 2025.

IdScore melaporkan, tingkat kredit macet pada layanan paylater tahun ini juga menunjukkan tren kenaikan.

Glant menuturkan, per Maret NPL paylater diproyeksikan jauh melampaui periode Februari 2026 yang ada di level 5,06 persen.

"Jadi kami berharap mungkin bisa dijaga di angka 2023 tetapi kemungkinan sih akan naik terus sampai dengan bulan ke-9," ungkap dia.

Satu debitur paylater bisa punya tujuh kredit

Selain itu, Glant menjelaskan, pola kepemilikan multi akun paylater juga menjadi perhatian.

Ia menjelaskan, rata-rata debitur tercatat memiliki 7 fasilitas aktif di seluruh LJK per Februari 2026.

Bahkan, ia juga menemukan kasus ekstrem ketika debitur memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit.

SHUTTERSTOCK/PRZEMEK KLOS Ilustrasi fasilitas pay later, buy now pay later (BNPL).

"Fakta tersebut menunjukkan ada potensi meningkatnya risiko overleverage apabila tidak dikelola secara prudent," ungkap dia.

Overleverage sendiri merupakan kondisi keuangan ketika utang atau penggunaan daya ungkit (leverage) melebihi kemampuan batas bayar.

Alasan kredit macet paylater lebih tinggi dari kredit lain

IdScore membeberkan, terdapat enam akar masalah struktural yang membedakan paylater dan kredit konvensional.

Hal ini juga dapat dilihat sebagai menjadi alasan yang membuat NPL di layanan keuangan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan produk lainnya.

Pertama adalah paylater merupakan produk tanpa agunan.

Prosesnya yang 100 persen digital tanpa tatap muka ditengarai menurunkan komitmen psikologis debitur untuk melunasi.

Kemudian, layanan paylater juga cenderung dimanfaatkan dengan lebih dari satu akun.

IdScore menemukan sebanyak 23 persen pengguna aktif memegang lebih dari 2 akun paylater.

Sementara itu, total limit kumulatif tidak terlihat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara real time.

Alasan selanjutnya adalah pengguna layanan paylater lebih sering digunakan untuk kegiatan konsumtif atau non produktif.

IdScore mencatat 42 persen transaksi paylater digunakan untuk belanja online, fesyen, dan makanan.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Lebih lanjut, scoring paylater berbasis perilaku bukan aset.

Underwriting bergantung pada data digital berupa histori transaksi, e-commerce. Minimnya verifikasi penghasilan riil dinilai rentan membuat misscoring.

IdScore mengungkapkan, kredit paylater menjadi lebih rentan karena target segmen yang unbanked. Mayoritas pengguna baru tanpa histori kredit formal.

Segmen ini secara statistik memiliki default rate 1,8 sampai 2,3 kali lebih tinggi dari debitur bankable.

Terakhir, pinjaman paylater dinilai sebagai hal yang lebih mudah pinjam, sehingga mudah dilupakan.

Aplikasi yang mudah digunakan dinilai mengurangi efek beban utang pengguna.

Dengan demikian, cicilan terasa kecil karena berada pada aplikasi berbeda. Padahal secara akumulasi dapat menggerus 30 persen pendapatan.

Kredit nasional masih tumbuh

IdScore memaparkan pertumbuhan kredit nasional tetap positif, meski kualitas risiko pada segmen tertentu perlu menjadi perhatian lebih serius.

Berdasarkan analisis terbaru, total outstanding kredit nasional per Februari 2026 mencapai Rp 9.938,2 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,6 persen secara tahunan (yoy).

Sementara rasio kredit bermasalah (NPL gross) masih terjaga di kisaran 2,85 persen.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan penerima pinjaman (borrower) dengan profil pendapatan lebih rentan.

"Terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global," ungkap Glant.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Pertumbuhan kredit diproyeksikan masih di atau 10 persen

Ke depan, IdScore memperkirakan pertumbuhan kredit nasional pada 2026 masih berpotensi berada di kisaran 10 hingga 11 persen.

"Dengan kualitas aset tetap terkendali apabila stabilitas makroekonomi terjaga," ungkap dia.

Sementara itu, pertumbuhan paylater diperkirakan tetap tinggi tetapi mulai memasuki fase normalisasi.

Hal ini seiring meningkatnya pengawasan regulator dan fokus industri pada kualitas portofolio.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan kredit tanpa literasi dan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi risiko sistemik yang tertunda. Karena itu, keseimbangan antara ekspansi, mitigasi risiko, dan perlindungan data menjadi kunci keberlanjutan industri keuangan nasional,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akulaku Finance Indonesia menilai ada dua faktor utama yang membuat pembiayaan buy now pay later (BNPL) bisa tumbuh solid dan berkelanjutan pada 2026.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor berujar faktor pertama adalah meningkatnya adopsi layanan keuangan digital yang membuat akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah dan inklusif, khususnya bagi segmen underserved.

“Kedua, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembayaran yang fleksibel dan instan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun konsumsi gaya hidup,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Melihat dua faktor itu, dia menegaskan BNPL akan tetap menjadi produk pembiayaan inti Akulaku Finance, yang didukung tidak hanya oleh pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga oleh tingginya tingkat penggunaan berulang (repeat usage) dan frekuensi transaksi.

Dukungan tersebut, kata Perry, mencerminkan bahwa BNPL semakin terintegrasi dalam kebutuhan finansial sehari-hari masyarakat.

“Selain itu, ekspansi ekosistem merchant, baik online maupun offline, serta peningkatan literasi keuangan digital turut mendorong pertumbuhan ini,” tuturnya.

Meski demikian, dia turut menyoroti seiring pertumbuhan BNPL yang pesat, profil risiko dalam industri menjadi semakin kompleks, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat.

“Jadi, selain risiko kualitas pembiayaan dan potensi nasabah over-leveraging, risiko utama lainnya mencakup risiko fraud, multiple borrowing antar platform, serta dinamika regulasi yang terus berkembang,” bebernya.

Untuk menghadapi tantangan itu, Akulaku Finance terus memperkuat kerangka manajemen risiko melalui pendekatan berbasis teknologi. Hal ini mencakup pengembangan model credit scoring, pemanfaatan data alternatif, serta pemantauan perilaku pengguna secara real-time.

“Di sisi lain, AFI juga mendorong praktik pembiayaan yang bertanggung jawab melalui penerapan limit yang prudent serta edukasi aktif kepada pengguna terkait penggunaan BNPL secara bijak,” tegas Perry.

Lebih lanjut, Perry pun memastikan bahwa ekspansi pembiayaan didukung oleh proses underwriting yang disiplin serta pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, menerapkan segmentasi risiko yang granular untuk menyesuaikan limit kredit dan penawaran produk sesuai dengan profil risiko masing-masing pengguna.

Tidak sampai di situ, Akulaku Finance juga melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja portofolio dan metriccollection, untuk merespons secara agile terhadap dinamika pasar sehingga pertumbuhan tetap berkelanjutan tanpa mengesampingkan kualitas pembiayaan.

Lebih jauh, perusahaan menilai prospek BNPL pada 2026 masih akan tetap positif, tetapi pertumbuhan diperkirakan akan lebih moderat seiring dengan semakin matangnya industri.

“Dengan fokus yang lebih besar pada kualitas pembiayaan, profitabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. AFI akan terus mengedepankan pertumbuhan yang disiplin dan bertanggung jawab, yang didukung oleh praktik manajemen risiko yang kuat,” pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% (year on year/YoY) per Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu mengacu data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) olehperusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% YoY, atau menjadi Rp12,18 triliun,” katanya dalam siaran pers RDK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Agusman melanjutkan bahwa Non-Performing Financing (NPF) gross masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,77%.

Sebelumnya, pada akhir 2025 layanan BNPL perusahaan pembiayaan juga terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada Desember 2025 meningkat 75,05% (YoY) atau senilai Rp11,94 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi, seiring meningkatkan permintaan layanan paylater di multifinance.

“Tantangan utama menurut saya meliputi risiko over-indebtedness konsumen, potensi kenaikan NPF jika kondisi ekonomi melemah, serta persaingan yang semakin ketat antar pemain,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan pengawasan juga dia nilai dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Dia meneruskan, isu perlindungan data dan keamanan siber pun turut menjadi perhatian besar.

“Seiring meningkatnya volume transaksi digital. Sebab itu, industri perlu menyeimbangkan ekspansi agresif dengan manajemen risiko yang disiplin agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total penyaluran pembiayaan buy now pay later (BNPL) atau paylater menyentuh angka Rp12,18 triliun per Januari 2026 atau melonjak 71,13 persen year-on-year (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan bahwa tingginya permintaan pembiayaan tersebut masih diikuti oleh tingkat pembiayaan bermasalah yang terjaga.

"Berdasarkan informasi pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13 persen yoy, atau menjadi Rp12,18 triliun dengan NPF (non-performing financing/pembiayaan bermasalah) gross sebesar 2,77 persen," ucap Agusman di Jakarta, Selasa.

Selain pembiayaan paylater, ia menuturkan piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga tumbuh 0,78 persen yoy pada Januari 2026 menjadi Rp508,27 triliun.

Ia mengatakan kenaikan tersebut ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat hingga 10,27 persen yoy.

Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terpantau stabil, dengan NPF gross tercatat sebesar 2,72 persen dan NPF nett di level 0,82 persen, sementara gearing ratio berada di angka 2,11 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pembiayaan modal ventura juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,83 persen secara tahunan menjadi Rp15,95 triliun.

Sedangkan pada industri pergadaian, Agusman mengatakan penyaluran pembiayaan melonjak 60,05 persen yoy menjadi Rp143,14 triliun, didominasi oleh pembiayaan berbasis produk gadai sebesar Rp115,98 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujarnya.

Meskipun pembiayaan pindar tumbuh tinggi, ia memastikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tetap berada dalam kondisi yang terjaga, yakni di posisi 4,38 persen.

Untuk memperkuat industri pindar, OJK pun memberlakukan kewajiban modal inti minimum. Terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi modal minimum Rp100 miliar, serta 9 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menyatakan, seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada pihaknya yang memuat langkah langkah pemenuhan kewajiban tersebut, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Untuk menegakkan kepatuhan di sektor PVML, OJK telah menjatuhkan 30 sanksi denda dan 97 sanksi peringatan tertulis kepada 17 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, 22 penyelenggara pindar, dua lembaga keuangan mikro, delapan perusahaan pergadaian, dan satu lembaga keuangan khusus selama Februari 2026.

"OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku," kata Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indodana Multi Finance membeberkan empat tantangan yang akan dihadapi industri multifinance dalam menggarap layanan beli sekarang bayar nanti alias buy now pay later (BNPL) pada 2026.

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto mengemukakan tantangan itu mencakup dinamika kondisi ekonomi, peningkatan persaingan industri, percepatan perkembangan teknologi digital, serta ekspektasi konsumen yang semakin tinggi.

“Selain itu, perusahaan juga menyadari pentingnya menjaga kualitas layanan dan pengelolaan risiko di tengah pertumbuhan industri yang semakin pesat,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ujar Iwan, Indodana Finance terus memperkuat strategi melalui inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan kapabilitas teknologi dan infrastruktur digital, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang prudent.

Selain itu, Iwan berujar perusahaan berkomitmen untuk memperluas kolaborasi strategis guna menghadirkan solusi yang bertanggung jawab untuk bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Meski demikian, dia menilai outlook BNPL pada 2026 tetap akan sangat positif. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan di industri yang mencapai 75,05% (year on year/YoY) per Desember 2025.

Baginya, pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembiayaan yang fleksibel, mudah diakses, dan relevan dengan gaya hidup digital yang terus berkembang.

“Indodana Finance, melalui layanan Indodana PayLater, sangat optimis bahwa kepercayaan publik yang tinggi ini akan menjadi momentum bagi kami untuk memperluas jangkauan layanan yang lebih luas untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tutur Iwan.

Lebih lanjut, Iwan berpendapat pertumbuhan layanan BNPL pada 2026 didorong oleh meningkatnya adopsi layanan keuangan digital, pertumbuhan ekosistem e-commerce, serta kebutuhan masyarakat akan solusi pembiayaan yang fleksibel, cepat, dan mudah diakses.

“Selain itu, peningkatan literasi keuangan digital dan perluasan jaringan mitra strategis juga diperkirakan akan semakin memperkuat penetrasi layanan BNPL di berbagai segmen masyarakat,” sebutnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan BNPL terus bertumbuh signifikan hingga akhir 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05% [YoY] atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) mengumumkan penghentian kegiatan usaha anak usahanya di bidang fintech P2P lending yang bernama PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau Pinjam Modal, dalam perkembangan terbaru "seleksi alam" pinjaman online (pinjol).

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda melihat industri pinjaman daring (pindar) saat ini sudah dalam tahap seleksi alam, sehingga hanya pelaku usaha yang beroperasi lebih efisien akan mampu bertahan.

“Nampaknya, Pinjam Modal tidak bisa bertahan, terlebih bergerak di pinjaman sektor produktif yang tengah mengalami turbulensi di tahun ini. Jadi saya rasa cukup wajar mereka akhirnya menarik diri dari industri pinjaman daring,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Selain itu, Huda menilai BFI Finance yang memiliki lisensi perusahaan pembiayaan atau multifinance memiliki potensi untuk menggarap industri buy now pay later (BNPL).

Dia memprediksi pertumbuhan industri BNPL akan menjadi primadona tahun ini dengan pertumbuhan di atas 50%. Apabila terealisasi, laju itu akan mengalahkan pertumbuhan pinjaman daring.

Meski begitu, dia memproyeksikan industri pindar masih akan tumbuh positif double digit. Hal ini didorong oleh permintaan yang masih tinggi dan masih adanya kesenjangan pembiayaan (credit gap).

Sebab demikian, dia kembali menekankan jika ada pindar yang menutup usahanya, maka memang sudah seleksi alam saja. Meskipun, di satu sisi ada juga faktor bahwa pangsa pasar yang terlalu kecil karena persaingan yang ketat.

“Dan ada juga faktor yang memang kredit macetnya cukup tinggi. Risiko di pinjaman daring ini tinggi, maka ya risiko keluar dari industri juga akan mengikuti,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android. Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat jumlah debitur layanan beli sekarang bayar nanti aliasbuy now pay later(BNPL) melonjak hingga 49,23%year-on-year(YoY) per Desember 2025. Adapun, kelompok milenial dan Gen Z mendominasi sebagai pengutang.

Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi menyampaikan pertumbuhandouble digitdebitur paylater itu membuat jumlah debitur per Akhir 2025 menjadi 24,52 juta debitur.

“Berdasarkan data di Idscore, per Desember 2025 total debitur BNPL 24,52 juta, ini meningkat 49,23% secara YoY dibandingkan 16,43 juta debitur pada Desember 2024,” ucapnya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Tan merincikan, dari jumlah tersebut usia lebih dari 20 tahun hingga 30 tahun mendominasi keseluruhan pengguna BNPL, dengan porsi sebesar 45,08%. Kemudian diikuti segmen usia lebih dari 30 tahun sampai 40 tahun sebesar 29,38%.

Selanjutnya, debitur usia lebih dari 40 tahun hingga 50 tahun porsinya sebesar 14,03%. Sementara itu, debitur usia lebih dari 20 tahun sebanyak 7,04%, usia lebih dari 50-55 tahun mencapai 2,41%, dan debitur usia lebih dari 55 tahun sebanyak 2,25%.

“Sementara itu, berdasarkan data di IdScore per Desember 2025 total portofolio kredit BNPL sebesar Rp53,75 triliun, meningkat 55% YoY dari Rp34,66 triliun pada Desember 2024,” beber Tan.

Dia turut mengatakan rata-rata pinjaman per debitur pada produk BNPL adalah sebesar Rp617.970 per fasilitas dan rata-rata per debitur memiliki tiga kontrak.

Adapun, lanjutnya, kredit macet layanan BNPL per Desember 2025 sebesar Rp999,98 miliar berdasarkan baki debet. Angka ini hanya 0,5% di total kredit macet di Indonesia yang mencapai Rp192,38 triliun.

Tan mengungkapkan bahwa penyumbang kredit macet BNPL terbesar adalah dari segmen usia lebih dari 20 tahun sampai 30 tahun atau setara dengan 36,29% dari total kredit macet BNPL atau sebesar Rp362,99 miliar.

Lebih jauh, dia mengemukakan bahwa IdScore memproyeksikan BNPL pada 2026 akan lanjut bertumbuh, meskipun tidak seagresif pada 2025 kemarin. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank BUKU IV yang memulai pengetatan penyaluran BNPL sebagai respons terhadap peningkatan rasio NPL pada produk tersebut.

“Ke depan, BNPL diproyeksikan tumbuh di kisaran 15–20% pada 2026, relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kartu kredit yang diperkirakan stabil di level 5–6%,” tutup Tan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) di industri multifinance diperkirakan akan tinggi pada 2026.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi, seiring meningkatkan permintaan layanan BNPL di multifinance.

“Tantangan utama menurut saya meliputi risiko over-indebtedness konsumen, potensi kenaikan NPF jika kondisi ekonomi melemah, serta persaingan yang semakin ketat antar pemain,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, penguatan regulasi dan pengawasan juga dia nilai dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Dia meneruskan, isu perlindungan data dan keamanan siber pun turut menjadi perhatian besar.

“Seiring meningkatnya volume transaksi digital. Sebab itu, industri perlu menyeimbangkan ekspansi agresif dengan manajemen risiko yang disiplin agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Selain menyeimbangkan ekspansi dengan manajemen risiko yang disiplin, Heru turut menyarankan agar perusahaan dapat memperkuat credit scoring berbasis data alternatif, integrasi dengan biro kredit, serta pemantauan perilaku pembayaran secara real time.

Tidak hanya itu, dia menilai penetapan limit adaptif dan segmentasi risiko penting agar ekspansi tetap selektif dan edukasi literasi keuangan juga krusial dilakukan.

“Selain itu, kolaborasi dengan merchant untuk mengendalikan fraud serta strategi penagihan berbasis analitik dapat menjaga NPF tetap terkendali di tengah pertumbuhan tinggi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan buy now pay later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05 persen YoY atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan non-performing financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY) menjadi Rp11,94 triliun. NPF gross pun terjaga di level 2,73%

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat lonjakan pertumbuhan itu menunjukkan dua hal utama. Pertama, permintaan masih sangat kuat dan ruang ekspansi belum jenuh.

“Kedua, ekonomi masyarakat saat ini nampaknya lagi sulit, sehingga menggunakan BNPL,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, meski NPF gross tercatat 2,73% yang artinya masih terjaga dan menunjukkan fundamental industri tetap sehat, perlu juga dicermati lebih dalam distribusinya di masing-masing pelaku usaha.

Oleh karena itu, Heru memperkirakan layanan BNPL di industri multifinance akan tetap tinggi meski cenderung lebih moderat, karena basisnya semakin besar dan pengawasan risiko yang lebih ketat.

“BNPL akan makin terintegrasi dengan ekosistem digital dan ritel, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembiayaan konsumtif jangka pendek yang semakin mainstream, terutama di segmen urban dan semi-urban,” jelasnya.

Heru melanjutkan, pada 2026 layanan BNPL akan bertumbuh karena meningkatnya transaksi e-commerce, pembayaran digital, promosi merchant, serta preferensi konsumen terhadap cicilan tanpa kartu kredit. Kemudian, stabilitas daya beli kelas menengah turut berperan.

Dia menilai segmen yang paling banyak memanfaatkan BNPL umumnya adalah generasi muda, baik milenial dan Gen Z, pekerja awal karier, serta konsumen yang belum memiliki akses kartu kredit.

“Sementara untuk produk, yang banyak adalah produk fashion, elektronik, dan kebutuhan gaya hidup biasanya menjadi kategori dengan penggunaan BNPL tertinggi,” sebutnya.

Lebih jauh, Heru membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam menjaga kualitas pembiayaan di tengah pertumbuhan penyaluran kredit BNPL yang tinggi.

Caranya adalah perusahaan perlu memperkuat credit scoring berbasis data alternatif, integrasi dengan biro kredit, serta pemantauan perilaku pembayaran secara real time.

“Penetapan limit adaptif dan segmentasi risiko penting agar ekspansi tetap selektif. Edukasi literasi keuangan juga krusial. Selain itu, kolaborasi dengan merchant untuk mengendalikan fraud serta strategi penagihan berbasis analitik dapat menjaga NPF tetap terkendali di tengah pertumbuhan tinggi,” ungkapnya.