Semarang: Kasus hukum yang menyeret tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat.

Regulator jasa keuangan itu langsung memanggil pengurus hingga pemegang saham perusahaan untuk memastikan operasional layanan pendanaan digital tetap berjalan dan kewajiban kepada masyarakat tetap dipenuhi.

“Sehubungan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dilansir Antara, Selasa, 12 Maret 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, OJK menyatakan pemanggilan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham.

"Termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta business model KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tindakan lain yang diambil juga mencakup melakukan pemeriksaan khusus/audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melakukan monitoring secara ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, OJK mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Agus menyatakan OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/pindar),” ujar Agus.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer-to-peer lending (P2P lending) kembali menjadi sorotan usai tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Rabu pekan lalu.

Fintech yang merupakan anak usaha dari PT Sejahtera Lunaria Annua (KoinWorks) tersebut memang telah mengalami masalah operasional sejak akhir 2024.

Secara singkat, persoalan KoinP2P bermula dari masalah gagal bayar akibat penipuan debitur hingga menjadi kasus korupsi yang melibatkan manajemen internal.

Dugaan korupsi dan penahanan petinggi

Kabar teranyar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka yang merupakan petinggi KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).

Tiga tersangka yang ditetapkan yaitu BAA (Direktur Operasional KoinP2P pada 2021-sekarang), BH (Direktur Utama KoinP2P 2015-2022 dan Komisaris KoinP2P 2022-sekarang), dan JB (Direktur Utama KoinP2P pada 2024-sekarang).

Ketiga tersangka ditahan sejak Rabu pekan lalu sampai 20 hari mendatang di Rumah tahanan Cipinang dan Salemba, Jakarta.

Kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam fasilitas kredit dari sebuah bank (salah satunya disebut melibatkan dana dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai kurang lebih Rp 600 miliar).

Para petinggi diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tiga orang tersebut diduga bekerja sama menyalurkan pembiayaan dari BRI dengan cara memanipulasi nasabah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma mengatakan, ketiganya bekerja sama menyalurkan dana kepada nasabah dengan analisis yang tidak layak dan manipulasi agunan.

“Serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp 600 miliar,” tutur Dapot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2026).

Dalam prosesnya, ia bilang, penyidik menemukan dugaan manipulasi dokumen dan penyaluran pembiayaan tanpa analisis kelayakan yang memadai.

Gagal bayar dan penipuan borrower

Sebelumnya, masalah operasional KoinP2P telah mencuat pada akhir 2024 hingga awal 2025 disebabkan salah seorang penerima pinjaman (borrower) besar atau ekosistem distributor diduga melakukan penipuan (fraud).

Masalah gagal bayar KoinP2P disebabkan dugaan kejahatan salah satu peminjam atau borrower berinisial M, pemilik grup bisnis MPP.

Borrower tersebut diduga membawa kabur dana para lender.

MPP adalah perusahaan distributor kelas kakap yang sudah beroperasi sejak 2000. MPP mendistribusikan barang dari pabrikan ke distributor kecil (UMKM), kemudian UMKM mendistribusikan ke toko-toko kelontong.

Waktu itu, KoinP2P sempat menerangkan hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masalah utama ada di pemilik MPP.

Sebab, para pelaku UMKM yang menjadi ekosistem MPP merupakan peminjam yang baik dan berkomitmen tinggi dalam melakukan pembayaran.

Hal tersebut diduga melibatkan penggelapan dana senilai Rp 360 miliar.

Hal ini menyebabkan KoinP2P tidak dapat membayar imbal hasil dan pokok dana kepada para pemberi pinjaman (lender).

Sebagai solusi awal, waktu itu KoinP2P menawarkan skema standstill (penundaan pembayaran) selama dua tahun dengan kompensasi bunga 5 persen per tahun bagi para lender yang terdampak.

Sebagai catatan, KoinP2P telah mendapatkan peringatan dari OJK pada Juni 2024 akibat penyaluran pembiayaan bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di atas 5 persen.

Berdasarkan data situs resmi KoinP2P, rasio TWP90 per 16 Juli 2025 mencapai 19,65 persen.

Nilai tersebut berada di atas ambang batas regulator terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Waktu itu, OJK memanggil manajemen KoinP2P untuk meminta penjelasan latar belakang permasalahan dan langkah-langkah konkret penyelesaian.

KoinP2P tercatat tidak ditutup permanen, tetapi berada dalam pengawasan ketat OJK dan penyelesaian masalah gagal bayar sejak November 2025.

Asosiasi pindar siap kerja sama

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan KoinP2P.

Ketua Umum AFPI Entjik Djafar memahami penegakan hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan seluruh proses pembuktian akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menyebut, AFPI siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses hukum.

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pindar, kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Entjik mengatakan, keberlangsungan industri pindar perlu didukung oleh kombinasi antara inovasi dan teknologi, dengan komitmen seluruh pelaku industri dalam menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, industri pindar memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen mendorong keberlanjutan industri pindar melalui kepatuhan terhadap regulasi, praktik usaha yang bertanggung jawab, serta pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik,” kata Entjik.

Upaya BRI cegah fraud terjadi kembali

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara mengenai keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana melalui KoinWorks.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

Perseroan berkomitmen akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"BRI menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana fintech KoinWorks," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari, perseroan terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis.

Hal ini untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian serta sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance (GCG).

KoinP2P bakal kooperatif

Di tengah pemeriksaan kasus ini, KoinP2P mengungkapkan komitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam pernyataannya, KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

“KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” demikian pernyataan perusahaan dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Perusahaan menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan BRI sesuai dengan peran masing-masing dalam hubungan kerja sama penyaluran pendanaan yang berlaku.

“KoinP2P menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan BRI,” tulis keterangan yang sama.

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus ini menambah rentetan kasus fraud yang terjadi di industri pindar.

Sebelumnya, terdapat beberapa kasus yang menyita perhatian publik seperti yang terjadi pada Tanifund, Investree, PT Crowde Membangun Bangsa, dan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P buka suara usai petingginya terjerat dalam kasus dugaan korupsi. Anak usaha PT Sejahtera Lunaria Annua atau KoinWorks ini menegaskan akan bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran hukum atas pemberian fasilitas kredit yang melibatkan KoinP2P.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI melalui platform fintech Koinworks, pada Rabu (6/5).

Ketiga tersangka di antaranya BAA yang merupakan Direktur Operasional PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) pada 2021 hingga sekarang, BH sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2015-2022, dan JB sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2024 hingga sekarang.

“Perseroan menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” demikian isi pernyataan tertulis manajemen KoinP2P, Senin (11/5).

KoinP2P menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi atau channeling dengan BRI. Dalam skema itu, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan BRI sesuai peran masing-masing dalam hubungan kemitraan penyaluran pendanaan yang berlaku.

“KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tulis KoinP2P.

Seiring dengan proses yang berjalan, perusahaan menyatakan kegiatan operasional KoinP2P dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Hal ini termasuk proses collection terhadap borrower.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan tiga petinggi perusahaan.

“Sehubungan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam keterangan pers, akhir pekan lalu (8/5).

OJK menyatakan pemanggilan ini bertujuan menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham. "Termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta business model KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tindakan lain yang diambil juga mencakup pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, melakukan monitoring secara ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, OJK mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Agus menyatakan OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/pindar),” ujar Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) menegaskan komitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Ini terkait dugaan pelanggaran hukum atas pemberian fasilitas kredit yang melibatkan perusahaan tersebut.

Dalam keterangan resmi, KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

“KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” demikian pernyataan perusahaan dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Perusahaan menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan BRI sesuai dengan peran masing-masing dalam hubungan kerja sama penyaluran pendanaan yang berlaku.

“KoinP2P menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan BRI,” tulis perusahaan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap KoinP2P.

“OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan OJK dalam siaran pers, Kamis (8/5/2026).

OJK menyebut saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pindar.

Sehubungan dengan proses hukum yang berjalan dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK mengaku telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

“OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis OJK.

OJK lakukan pengawasan dan evaluasi

Dalam keterangannya, OJK menyebut telah melakukan sejumlah langkah pengawasan terhadap KoinP2P.

Langkah tersebut antara lain memanggil pengurus dan pemegang saham untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta model bisnis KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

OJK juga melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembaga tersebut turut melakukan monitoring ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, OJK menyatakan akan melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga mendorong asosiasi untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Operasional disebut tetap berjalan normal

KoinP2P menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” demikian pernyataan perusahaan.

Di tengah proses hukum tersebut, KoinP2P memastikan kegiatan operasional dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal, termasuk proses penagihan (collection) terhadap peminjam (borrower).

“Seiring dengan proses yang berjalan, kegiatan operasional KoinP2P dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal, termasuk proses collection terhadap borrower,” tulis perusahaan.

Dalam siaran persnya, OJK juga menjelaskan berbagai langkah penguatan industri pindar yang telah dilakukan, antara lain melalui penerbitan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Aturan tersebut disebut bertujuan memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Selain itu, OJK juga melakukan pengaturan terkait batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan kepada peminjam serta penguatan pengawasan industri.

Langkah pengawasan tersebut meliputi kewajiban pencairan pinjaman hanya ke rekening atas nama peminjam, penguatan proses electronic know your customer (e-KYC) dan credit scoring, penguatan fungsi internal control dan pencegahan transaksi fiktif, hingga kewajiban industri pindar menampilkan disclaimer risiko pada laman web.

OJK juga menegaskan penegakan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif dilakukan secara tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan tindak lanjut dugaan tindak pidana bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil pengurus dan pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), anak usaha PT Sejahtera Lunaria Annua (KoinWorks), untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan tiga petinggi perusahaan.

“Sehubungan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam keterangan pers, akhir pekan lalu (8/5).

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI melalui platform fintech Koinworks, pada Rabu (6/5).

Ketiga tersangka di antaranya BAA yang merupakan Direktur Operasional PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) pada 2021 hingga sekarang, BH sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2015-2022, dan JB sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2024 hingga sekarang.

OJK menyatakan pemanggilan ini bertujuan menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham. "Termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta business model KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tindakan lain yang diambil juga mencakup pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melakukan monitoring secara ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, OJK mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Agus menyatakan OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/pindar),” ujar Agus.

JAKARTA - Kasus KoinWorks menjadi ironi besar di industri finansial. Sebab, perusahaan tersebut selama ini dicitrakan sebagai pelopor pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang justru diduga merugikan keuangan negara melalui perbankan BUMN.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menahan tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (LAT), pemilik platform fintech KoinWorks, atas dugaan korupsi penyaluran kredit senilai Rp600 miliar.

Kronologi Kasus dan Modus Manipulasi

Pada Rabu, 6 Mei 2026, penyidik menetapkan tiga tersangka utama: BAA (Direktur Operasional), BH (Direktur Utama 2015-2022 dan Komisaris), serta JB (Direktur Utama 2024).

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejati DKI, Dapot Dariarma, para tersangka diduga mengajukan pinjaman dana ke salah satu bank BUMN (BRI) menggunakan analisis yang tidak layak.

Modus yang digunakan adalah memanipulasi dokumen agunan berupa invoice atau tagihan penjualan kepada pelanggan.

Selain itu, para tersangka sengaja tidak melakukan penutupan asuransi terhadap kredit tersebut.

Akibatnya, dana sekitar Rp600 miliar berhasil dicairkan secara melawan hukum kepada sejumlah nasabah yang profilnya diduga telah dimanipulasi.

"Saat ini penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan guna pemulihan kerugian keuangan negara," ujar Dapot Dariarma kepada awak media.

Di sisi lain, Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan pihaknya berkomitmen kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance.

Daftar Layanan yang Terimbas Sentimen Negatif

Kasus ini mencederai kepercayaan publik terhadap ekosistem KoinWorks yang menawarkan beragam solusi keuangan digital, di antaranya:

•⁠ ⁠KoinP2P: Platform investasi dengan modal awal mulai Rp 100.000 dan target imbal hasil efektif.

•⁠ ⁠KoinBisnis: Layanan pinjaman modal usaha untuk UMKM dengan limit hingga Rp 2 miliar.

•⁠ ⁠KoinGold: Fitur investasi emas digital yang terintegrasi.

•⁠ ⁠Neobank UMKM: Solusi manajemen kas termasuk fitur kasbon karyawan.

Antara Prestasi dan Pengkhianatan Kepercayaan

Kejatuhan jajaran direksi ini sangat kontras dengan sejarah panjang KoinWorks. Sejak berdiri pada 2016 oleh Benedicto Haryono, KoinWorks telah menyalurkan dana sebesar Rp 18,7 triliun (setara USD 1,1 miliar) kepada UMKM dan menutup kesenjangan kredit nasional sebesar 1,2%.

Platform ini memiliki 2,2 juta pengguna, yang terdiri dari 1,4 juta pemberi pinjaman dan 840 ribu peminjam.

Bahkan, pada 2023, KoinWorks sempat meraih penghargaan internasional di Paris sebagai "Best ESG/Sustainability Initiative".

Dari sisi pendanaan, perusahaan ini merupakan "anak emas" investor dengan suntikan dana Seri C mencapai Rp 1,836 triliun (USD 108 juta) pada Januari 2022.

Sebelumnya, mereka juga menerima dana Rp 280,5 miliar (USD 16,5 juta) pada 2019 dan tambahan Rp 314,5 miliar (USD 18,5 juta) dari Saison Capital.

Namun, dugaan keterlibatan pihak bank dan nasabah dalam manipulasi ini mencerminkan adanya lubang besar dalam tata kelola fintech yang seharusnya menjadi solusi bagi UMKM.

Jeratan Hukum dan Sanksi

Ketiga tersangka kini terancam pidana berat berdasarkan Pasal 603 dan 604 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) serta UU Tipikor. Ancaman hukumannya meliputi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun hingga 20 tahun, serta denda kategori VII.

Selain itu, terdapat ancaman pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti setara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) setelah tiga petinggi perusahaan ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Penahanan tersebut terkait dugaan korupsi dalam kasus KoinWorks.

PT LAT merupakan pemegang izin resmi OJK untuk operasional KoinP2P di bawah ekosistem KoinWorks.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, OJK menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Pindar)," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Merespons proses hukum tersebut, OJK memanggil pengurus dan pemegang saham perusahaan untuk memastikan komitmen menjaga keberlangsungan usaha KoinP2P.

Komitmen tersebut mencakup operasional dan pelayanan kepada masyarakat agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

"(OJK) memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender (pemberi pinjaman)," ucap Agus.

OJK juga akan memantau secara ketat penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah perbaikan fundamental perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, OJK akan melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, hingga model bisnis KoinP2P.

OJK juga akan menginstruksikan langkah perbaikan yang harus dilakukan perusahaan.

"(OJK) melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

OJK menegaskan akan mengambil langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut.

Sanksi juga berlaku bagi pihak yang tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian ulang terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada saat yang sama, OJK mendorong asosiasi industri mengambil langkah untuk menjaga industri pinjaman daring tetap sehat dan mendukung pembiayaan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"OJK akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan industri Pindar secara terukur guna mewujudkan industri yang sehat, transparan, efisien, dan berintegritas, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna jasa keuangan," tuturnya.

Kasus KoinWorks bermula dari kerja sama penyaluran kredit antara bank BUMN dan platform fintech KoinWorks.

Dalam proses penyidikan, ditemukan dugaan manipulasi dokumen dan penyaluran pembiayaan tanpa analisis kelayakan memadai.

Kejati DKI Jakarta kemudian menahan tiga petinggi PT LAT terkait dugaan korupsi penyaluran kredit.

Ketiganya yakni mantan Direktur Utama sekaligus Komisaris PT LAT berinisial BH, Direktur Operasional PT LAT berinisial BAA, dan Direktur Utama PT LAT berinisial JB.

Mereka diduga terlibat dalam penyaluran kredit bermasalah yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma mengatakan, ketiganya diduga bekerja sama menyalurkan dana kepada nasabah dengan analisis yang tidak layak dan manipulasi agunan.

"Serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp 600 miliar,” tutur Dapot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Dapot Driarma menjelaskan pihaknya menahan tiga bos KoinWorks atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran salah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk kepada sejumlah nasabah senilai Rp 600 miliar.

Ketiganya adalah Direktur Utama PT Lunaria Annua Teknologi (LAT), Jonathan Bryan, Komisaris PT LAT, Benedicto Haryono, dan Direktur Operasional PT LAT, Bernard Adrianto Arifin. Ketiganya ditahan selama 20 hari kedepan di rumah tahanan (Rutan) Cipinang dan Rutan Salemba sembari penyidik mendalam lebih jauh kasus ini.

Untuk diketahui, PT LAT merupakan perusahaan peer-to-peer lending yang membawahi operasional KoinWorks.

KoinWorks memanipulasi agunan berupa invoice lalu mencairkan kredit Rp 600 miliar.

“Serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp 600 miliar,” jelas Dapot dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/5/2026).

Hukuman menanti ketiganya, mereka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Ketiganya terancam hukumam maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

BRI angkat suara

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan, penetapan dan penahanan para tersangka yang terlibat korupsi KoinWorks oleh Kejati DKI Jakarta sudah tepat sesuai koridor hukum.

BRI senantiasa mendukung dan bersikap kooperatif mengikuti segala proses penyidikan dan penyelidikan pihak berwajib.

"BRI menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana fintech KoinWorks," jelas Dhanny.

Kemudian, perusahaan memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tak terulang di masa depan.

Manajemen risiko di seluruh lini bisnis juga diperkuat supaya celah seperti ini tertutup rapat.

"Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional, BRI senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prudential banking, serta manajemen risiko dalam setiap proses bisnis perusahaan," tegasnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi ini masih diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Balik Penahanan Bos KoinWorks, Korban Tergiur Imbal Hasil dan Bunga 5 Persen" dan "Kasus Dugaan Korupsi KoinWorks Diusut, BRI Perkuat Manajemen Risiko"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan teknologi finansial (fintech) PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) atau KoinWorks. AFPI mendorong para pelaku industri untuk mematuhi regulasi untuk menjaga keberlangsungan industri pinjaman daring (pindar).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan keberlangsungan industri pindar perlu didukung oleh kombinasi antara inovasi dan teknologi dengan komitmen seluruh pelaku industri dalam menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Industri pindar memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia,” kata Entjik dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (8/5).

Untuk itu, Entjik mengatakan AFPI berkomitmen mendorong keberlanjutan industri pindar melalui kepatuhan terhadap regulasi. Begitu juga dengan praktik usaha yang bertanggung jawab serta pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Entjik mengatakan proses penegakan hukum yang saat ini tengah berjalan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Seluruh proses pembuktian akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pinjaman daring (pindar), kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” uajr Entjik.

Ia menegaskan komitmen AFPI untuk terus mendukung terciptanya industri pindar yang sehat, transparan, dan berintegritas. Selain itu, AFPI juga menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kejati DKI Jakarta Tetapkan Tiga Bos KoinWorks sebagai Tersangka

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI melalui platform fintech Koinworks, pada Rabu (6/5).

Ketiga tersangka tersebut adalah BAA yang merupakan Direktur Operasional PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) pada 2021 hingga sekarang, BH sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2015-2022, dan JB sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2024 hingga sekarang.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) sampai dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Dapot Dariarma dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Jumat (8/5).

Dapot menjelaskan, peranan masing-masing tersangka merupakan pengurus PT LAT, yang merupakan pemilik fintech KoinWorks. Mereka diduga bekerja sama menyalurkan kredit berdasarkan analisis yang tidak layak.

Ketiganya juga mengajukan serta menyalurkan pembiayaan dari BRI secara melawan hukum kepada beberapa nasabah, dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi. Nilai kredit yang digelapkan sekitar Rp 600 miliar.

Jaksa menyatakan perbuatan tersebut melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI melalui platform financial technology (fintech) Koinworks, pada Rabu (6/5).

Ketiga tersangka tersebut adalah BAA yang merupakan Direktur Operasional PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) pada 2021 hingga sekarang, BH sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2015-2022, dan JB sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2024 hingga sekarang.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) sampai dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Dapot Dariarma dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Jumat (8/5).

Dapot menjelaskan, peranan masing-masing tersangka merupakan pengurus PT LAT, yang merupakan pemilik fintech KoinWorks, bekerja sama didasarkan analisis yang tidak layak. Ketiganya juga mengajukan serta menyalurkan pembiayaan dari BRI secara melawan hukum kepada beberapa nasabah, dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi. Nilai kredit yang digelapkan sekitar Rp 600 miliar.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Dapot menambahkan, dalam penyidikan perkara ini, penyidik juga telah menggeledah, menyita. dan mengumpulkan bukti-bukti serta pendalaman. Penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan BRI serta nasabah yang melakukan manipulasi pengajuan kredit.

“Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna pemulihan kerugian keuangan negara,” ujar Dapot.

Profil KoinWorks

Siapa sebenarnya KoinWorks dan bagaimana profilnya? Berikut ini ringkasan yang berhasil dikumpulkan Katadata.co.id dari berbagai sumber.

KoinWorks merupakan aplikasi keuangan super pertama di Indonesia yang menyediakan berbagai solusi finansial. Hal ini mulai dari investasi digital hingga pinjaman bisnis.

Mengutip situs resmi KoinWorks, platform fintech yang didirikan oleh Benedicto Haryono dan Willy Arifin ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. KoinWorks yang didirikan pada 2016 ini fokus membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu untuk mencapai tujuan finansial melalui layanan berbasis teknologi.

Layanan Utama KoinWorks adalah KoinP2P yang merupakan investasi pendanaan produktif dengan imbal hasil. Cara kerja Koin P2P dilakukan dengan pendana (lender) bisa mulai mendanai secara instan ke beragam pinjaman yang lulus penilaian kelayakan kredit dengan beragam tujuan.

Selanjutnya, KoinWorks menilai kepayakan kredit pinjaman, mengklasifikasikan risikonya ke skor A hingga E, mempublikasikannya ke dalam marketplace dan mencairkannya ke rekening peminjam ketika pinjaman tersebut terdanai. Pengembaliannya akan didistribusikan ke para pendana.

Peminjam mengajukan pinjaman dengan seluruh informasi yang dibutuhkan dan mengintegrasikan data, memanfaatkan peminjaman sesuai tujuan, serta membayar cicilan hingga tenor berakhir.

Platform P2P Lending ini menjanjikan imbal hasil mulai dari 18% bunga efektif per tahun. Pendana bisa ikut mendanai nasabah melalui platform KoinWorks hanya dengan modal mulai dari Rp 100 ribu.

Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Dhanny menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi penyaluran pembiayaan di platform fintech KoinWorks.

Ia menuturkan bahwa perseroan juga akan menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny di Jakarta, Kamis.

Ia pun memastikan perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prudential banking, serta manajemen risiko dalam menjalankan setiap proses bisnis dan kegiatan operasional.

“Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian,” ujar Dhanny.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana salah satu bank di Jakarta melalui KoinWorks, platform layanan fintech yang berfokus pada pembiayaan UMKM.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) hingga dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ketiga tersangka tersebut, yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT pada 2021 hingga sekarang, BH selaku Direktur Utama PT LAT periode 2015-2022 dan Komisaris PT LAT sejak 2022 hingga sekarang, serta JB selaku Direktur Utama PT LAT periode 2024 hingga sekarang.

Kejati DKI menyebut ketiga tersangka merupakan pengurus PT LAT selaku pemilik fintech KoinWorks yang diduga bekerja sama dalam mengajukan dan menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari salah satu bank di Jakarta kepada sejumlah nasabah.

“Mereka memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ucap Dapot Dariarma.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penyaluran dana melalui fintech Koinworks.

Coporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, perseroan menghormati segala proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Dhanny menuturkan, perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan prudential banking. Manajemen risiko dalam setiap proses bisnis perusahaan turut menjadi prioritas BRI.

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, Dhanny menegaskan bahwa BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Dalam catatan Bisnis, Kejati Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh BRI melalui fintech Koinworks.

Ketiga tersangka itu yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT, Komisaris PT LAT berinisial BH, dan Direktur Utama atau Dirut PT LAT berinisial JB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jakarta, Dapot Dariarma menuturkan, peran tersangka selaku pengurus PT LAT pemilik Koinworks telah bekerja sama untuk mengajukan serta menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang didasarkan dengan analisis tidak layak.

Penyaluran pembiayaan itu diduga dilakukan secara melawan hukum lantaran dilakukan dengan cara memanipulasi agunan pencairan kredit bank BRI.

“Dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ungkap Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Adapun para tersangka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang PTPK.

Para tersangka juga dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba.