Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta: Fenomena gagal bayar atau galbay pinjaman online (pinjol) masih menjadi persoalan yang sering dialami masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua kasus galbay memiliki konsekuensi yang sama, tergantung pada jenis platform pinjol yang digunakan.

Memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal menjadi langkah awal agar kamu tidak salah mengambil keputusan saat menghadapi kesulitan finansial.

Selain itu, tersedia juga sejumlah solusi resmi yang bisa ditempuh tanpa harus terjebak risiko lebih besar.

Perbedaan galbay di pinjol legal dan ilegal

Sebelum mengambil langkah, kamu perlu mengetahui karakteristik masing-masing platform pinjol:

Pinjol legal (terdaftar/berizin OJK)
Platform ini beroperasi sesuai regulasi yang ketat. Mulai dari batas bunga, cara penagihan, hingga perlindungan konsumen sudah diatur. Jika terjadi masalah, debitur juga bisa mengajukan pengaduan melalui mekanisme resmi, termasuk mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjol ilegal
Berbeda dengan pinjol legal, platform ilegal tidak tunduk pada aturan. Praktik penagihan sering kali disertai intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga bunga yang tidak wajar. Jika terjebak, korban disarankan segera melapor ke Satgas PASTI OJK dan pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan hukum.

Solusi legal saat tidak mampu membayar pinjol

Mengalami kesulitan keuangan bukan berarti harus memilih jalan galbay tanpa solusi. Ada beberapa langkah legal yang bisa kamu tempuh:

1. Komunikasi langsung dengan platform
Banyak pinjol legal menyediakan opsi restrukturisasi atau keringanan pembayaran. Kamu bisa mengajukan penyesuaian cicilan atau tenor sebelum jatuh tempo terlewat.

2. Ajukan mediasi melalui OJK
Jika mengalami kendala atau merasa dirugikan dalam proses penagihan, kamu dapat mengajukan pengaduan resmi dan meminta mediasi melalui OJK.

3. Gunakan jasa mediasi hutang profesional
Untuk kasus yang lebih kompleks, mediator hutang bisa menjadi solusi. Mereka akan membantu negosiasi agar cicilan lebih ringan, tenor diperpanjang, atau denda disesuaikan dengan kondisi finansial.

Mediator hutang merupakan pihak ketiga yang berfungsi menjembatani negosiasi antara debitur dan kreditur. Perannya berbeda dengan praktik ilegal seperti “joki galbay”.

Memiliki pemahaman yang tepat mengenai galbay pinjol sangat penting agar tidak terjebak solusi yang justru merugikan. Selalu pastikan kamu menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan memilih jalur legal saat menghadapi kesulitan pembayaran.

Dengan langkah yang tepat, masalah keuangan bisa diselesaikan secara bertahap tanpa harus menambah risiko baru.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

AFPI optimistis bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang memberikan ruang penyelesaian secara adil. Untuk itu, AFPI mengimbau para anggota untuk menempuh langkah-langkah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dia menambahkan hingga kini AFPI masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akanditempuh. Dia menekankan pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota.

Namun, yang bisa dirinya sampaikan kini adalah seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Hal ini karena batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen.

“Dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Kami percaya para pelaku industri pinjaman daring [pindar] berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” tegas Entjik.

Lebih jauh, Entjik menegaskan bahwa kegiatan operasional platform pindar yang berada di bawah naungannya tetap berjalan normal meski ada putusan KPPU tersebut.

“Putusan tersebut tidak mengubah kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan seluruh kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Sebelumnya, putusan KPPU dengan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 itu dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," Katanya di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Adapun, Ridho menjelaskan uang denda yang dijatuhkan ke perusahaan pinjol itu akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Kemudian, 97 perusahaan pindar pun menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan. Perusahaan tersebut dikenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang yang nominal tertingginya mencapai Rp102 miliar, dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), sedangkan denda paling sedikit Rp1 miliar kepada 52 perusahaan. Dengan demikian total denda yang dijatuhkan untuk seluruh perusahaan pinjol tersebut mencapai Rp755 miliar.

"Memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda," pungkas Rhido.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejumlah penyelenggara pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) dengan tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) tinggi yakni di atas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengungkapkan ada 18 pinjol dengan TWP90 di atas 5% per Januari 2026.

“Terdapat 18 Penyelenggara Pindar yang memiliki TWP90 di atas 5%, yang didominasi oleh penyaluran pada sektor produktif,” katanya dalam jawaban tertulis RDK Februari 2026, dikutip Minggu (8/3/2026).

Lebih lanjut, Agusman turut menyikapi ihwal P2P lending syariah seperti PT Ethis Fintek Indonesia (Ethis) dan PT Piranti Alphabet Perkasa (Papitupi Syariah) yang TWP90-nya di atas 5%. Untuk Papitupi Syariah TWP90-nya mencapai 20,06%.

Dia menjelaskan bahwa bagi penyelenggara pindar yang melampaui batas tersebut, telah dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan seperti pembinaan, permintaan rencana aksi perbaikan, dan pengenaan sanksi administratif.

“Pendekatan yang sama berlaku bagi seluruh penyelenggara, termasuk pindar syariah, dengan fokus antara lain pada perbaikan manajemen risiko, kualitas pendanaan, dan tata kelola,” tegas Agusman.

Diberitakan sebelumnya, Industri pindar diprediksi akan menghadapi tantangan besar pada 2026 seiring meningkatnya risiko gagal bayar, yang tercermin dari lonjakan rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjaman online [pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan demikian, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.

Bisnis.com, JAKARTA - Transaksi keuangan kini semakin mudah berkat hadirnya pinjaman online (pinjol). Lewat aplikasi digital, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman uang dengan proses cepat dan praktis. Namun di balik kemudahan tersebut, risiko pinjol ilegal masih mengintai dan kerap merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sepanjang November 2025, sebanyak 226 pinjol ilegal berhasil diblokir oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sementara itu, jumlah pinjol resmi yang terdaftar dan diawasi OJK hanya 95 perusahaan.

Pinjol ilegal dinilai berbahaya karena beroperasi di luar regulasi perlindungan konsumen. Melansir CIMB Niaga, pinjol ilegal kerap menggunakan modus licik untuk menjebak korban, salah satunya dengan menawarkan bunga rendah. Padahal, dalam laporan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), bunga 2 persen yang ditawarkan sering kali merupakan bunga harian, sehingga jika dikalkulasikan bulanan bisa mencapai 60 persen. Padahal, OJK membatasi bunga pinjol maksimal 0,8 persen per hari atau 24 persen per bulan.

Karena itu, penting bagi masyarakat memahami ciri-ciri pinjol ilegal, cara menghindarinya, serta langkah menghapus data kontak yang terlanjur diakses aplikasi pinjol.

Ciri-ciri Pinjol Ilegal

Berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal yang perlu diwaspadai:

• Tidak terdaftar atau tidak berizin di OJK
• Penawaran dilakukan melalui SMS, WhatsApp, atau pesan pribadi (japri)
• Bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1–4 persen per hari
• Biaya tambahan tidak wajar hingga 40 persen dari nilai pinjaman
• Jangka waktu pelunasan sangat singkat dan sering berubah sepihak
• Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi, dan galeri
• Data pribadi digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar
• Penagihan dilakukan dengan cara tidak beretika, seperti intimidasi dan pelecehan
• Tidak memiliki layanan pengaduan dan alamat kantor yang jelas

Tips Menghindari Pinjol Ilegal ala OJK

Agar terhindar dari jerat pinjol ilegal, berikut langkah pencegahan yang disarankan OJK:

1. Selalu cek legalitas perusahaan pinjol di situs resmi ojk.go.id
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial
3. Jangan mengklik tautan atau menghubungi kontak dari SMS/WA penawaran pinjol
4. Hindari pinjol yang menawarkan pencairan cepat tanpa agunan dan verifikasi
5. Gunakan hanya aplikasi pinjol resmi yang terdaftar dan diawasi OJK
6. Jika menerima penawaran pinjol ilegal via SMS/WA, segera hapus dan blokir nomor
7. OJK juga menyediakan layanan pengaduan melalui OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, serta email
8. konsumen@ojk.go.id untuk membantu masyarakat mengecek dan melaporkan pinjol bermasalah.

Cara Efektif Menghapus Data Kontak dari Aplikasi Pinjol

Bagi Anda yang pernah menggunakan aplikasi pinjol dan khawatir data kontak disalahgunakan, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Uninstall aplikasi pinjol
   Menghapus aplikasi dari ponsel merupakan langkah awal. Namun perlu diingat, uninstall saja tidak otomatis menghapus data yang sudah tersimpan di server pinjol.
2. Cabut izin akses aplikasi
   Masuk ke pengaturan ponsel (Android atau iOS), lalu pastikan aplikasi pinjol tidak lagi memiliki izin mengakses kontak, galeri, atau data pribadi lainnya.
3. Ajukan permintaan penghapusan data
   Untuk pinjol resmi, Anda berhak meminta penghapusan data pribadi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Hubungi layanan pelanggan dan minta konfirmasi tertulis. Pada pinjol ilegal, langkah ini tetap bisa dicoba meski peluangnya lebih kecil.
4. Bersihkan cache dan sisa data aplikasi
   Setelah uninstall, hapus cache dan file sisa aplikasi agar tidak ada data sementara yang tertinggal di perangkat.
5. Laporkan ke OJK atau Kominfo
   Jika data kontak disalahgunakan untuk penagihan tidak etis, segera laporkan ke OJK atau Kominfo dengan menyertakan bukti seperti tangkapan layar dan rekaman percakapan.

Hingga September 2025, outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp90,99 triliun, tumbuh 22,16 persen secara tahunan (YoY). Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau kredit macet masih terjaga di level 2,82 persen.

Meski industri pinjol resmi terus bertumbuh, masyarakat tetap perlu waspada terhadap pinjol ilegal yang berpotensi merugikan secara ekonomi maupun mental.

Dengan memahami ciri-ciri pinjol ilegal, menerapkan tips pencegahan, serta mengetahui cara menghapus data kontak dari aplikasi pinjol, masyarakat diharapkan bisa terhindar dari penyalahgunaan data dan praktik penagihan yang meresahkan. Selalu berhati-hati dalam membagikan data pribadi dan pastikan hanya menggunakan layanan pinjol yang resmi dan diawasi OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Fintech berupa pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer lending (P2P lending) menjadi salah satu akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, perlu waspada agar tidak salah meminjam ke pinjol ilegal. Berikut daftar pinjol legal 2026 terbaru per Februari.

Pinjol resmi biasa juga disebut sebagai pinjaman daring (pindar), berbeda dengan istilah 'pinjol' yang kerap berkonotasi negatif diasosiasikan dengan perusahaan tidak resmi alias pinjol ilegal.

Hingga bulan kedua tahun ini, jumlah penyelenggara P2P lending tercatat sebanyak 94 perusahaan yang resmi dan diawasi oleh OJK. Jumlah ini berkurang dari 95 perusahaan per akhir 2025 usai PT Astra Welab Digital Arta, pemilik layanan pindar Maucash, mengembalikan izin operasionalnya ke OJK.

Pada akhir 2025outstandingpembiayaan pindar mencapai Rp96,62 triliun. Nilai ini tumbuh 25,44% secara tahunan atauyer-on-year (YoY).

Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 industri pindar pada Desember 2025 sebesar 4,32%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

OJK mengimbau agar masyarakat selalu menggunakan jasa penyelenggara P2P lending yang sudah berizin resmi dari regulator. "Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang anda terima," demikian imbauan dari OJK.

Adapun, berikut daftar pinjol legal resmi dan berizin OJK terbaru Februari 2026:

• PT Pasar Dana Pinjaman - Danamas
• PT Amartha Mikro Fintek - Amartha
• PT Indo Fin Tek - Dompet Kilat
• PT Creative Mobile Adventure - Boost
• PT Toko Modal Mitra Usaha - Tokomodal
• PT Mitrausaha Indonesia Grup - Modalku
• PT Pendanaan Teknologi Nusa - KTA Kilat
• PT Kredit Pintar Indonesia - Kredit Pintar
• PT Oriente Mas Sejahtera - Finmas
• PT Aman Cermat Cepat - KlikA2C
• PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia - Akseleran
• PT Ammana Fintek Syariah - Ammana
• PT Dana Pinjaman Inklusif - PinjamanGo
• PT Lunaria Annua Teknologi - KoinP2P
• PT Pohon Dana Indonesia - Pohondana
• PT Mekar Investama Teknologi - Mekar
• PT Pembiayaan Digital Indonesia - Adakami
• PT Esta Kapital Fintek - Esta Kapital
• PT Tri Digi Fin - KreditPro
• PT Fintegra Homido Indonesia - FINTAG
• PT Kredit Utama Fintech Indonesia - RupiahCepat
• PT Mediator Komunitas Indonesia - Crowdo
• PT Artha Dana Teknologi - Indodana
• PT Julo Teknologi Finansial - JULO
• PT Progo Puncak Group - Pinjamin
• PT Layanan Keuangan Berbagi - DanaRupiah
• PT Indonusa Bara Sejahtera - OVO Finansial
• PT Finansial Integrasi Teknologi - PinjamModal
• PT Alami Fintek Sharia - Alami
• PT Simplefi Teknologi Indonesia - Awan Tunai
• PT Dana Kini Indonesia - Danakini
• PT Abadi Sejahtera Finansindo - Singa
• PT Intekno Raya - Danamerdeka
• PT Indonesia Fintopia Technology - Easycash
• PT Kuaikuai Tech Indonesia - Pinjamyuk
• PT Rezeki Bersama Teknologi - Finplus
• PT Uangme Fintek Indonesia - Uangme
• PT Stanford Teknologi Indonesia - PinjamDuit
• PT Dana Syariah Indonesia - DANA SYARIAH
• PT Berdayakan Usaha Indonesia - BATUMBU
• PT Artha Permata Makmur - Cashcepat
• PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat - klikUMKM
• PT Kredit Plus Teknologi - Pinjam Gampang
• PT Cicil Solusi Mitra Teknologi - cicil
• PT Lumbung Dana Indonesia - lumbungdana
• PT Inovasi Terdepan Nusantara - 360 KREDI
• PT Kreditku Teknologi Indonesia - Kredinesi
• PT Pinduit Teknologi Indonesia - Pintek
• PT Modal Rakyat Indonesia - Modal Rakyat
• PT Anugerah Digital Indonesia - SOLUSIKU
• PT Idana Solusi Sejahtera - Cairin
• PT Trust Teknologi Finansial - TrustiQ
• PT Harapan Fintech Indonesia - KLIK KAMI
• PT Duha Madani Syariah - Duha SYARIAH
• PT Sol Mitra Fintec - Invoila
• PT Satustop Finansial Solusi - Sanders One Stop Solution
• PT Dana Bagus Indonesia - DanaBagus
• PT Teknologi Merlin Sejahtera - UKU
• PT Fintek Digital Indonesia - KREDITO
• PT Info Tekno Siaga - AdaPundi
• PT Lentera Dana Nusantara - Lentera Dana Nusantara
• PT Solusi Teknologi Finansial - Modal Nasional
• PT Komunal Finansial Indonesia - Komunal
• PT Cerita Teknologi Indonesia - Restock.ID
• PT Grha Dana Bersama - Avantee
• PT Gradana Teknoruci Indonesia - Gradana
• PT Inclusive Finance Group - Danacita
• PT IKI Karunia Indonesia - IKI Modal
• PT Finansia Aira Teknologi - Ivoji
• PT Bursa Akselerasi Indonesia - Indofund.id
• PT LinkAja Modalin Nusantara - iGrow
• PT Adiwisista Finansial Teknologi - Danai.id
• PT Fidac Inovasi Teknologi - DUMI
• PT Lampung Berkah Finansial Teknologi - LAHAN SIKAM
• PT Qazwa Mitra Hasanah - qazwa.id
• PT KrediFazz Digital Indonesia - KrediFazz
• PT Doeku Peduli Indonesia - Doeku
• PT Aktivaku Investama Teknologi - Aktivaku
• PT Mulia Inovasi Digital - Danain
• PT Indosaku Digital Teknologi - Indosaku
• PT Fintech Bina Bangsa - EDUFUND
• PT Kreasi Anak Indonesia - Gandeng Tangan
• PT Piranti Alphabet Perkasa - PAPITUPI SYARIAH
• PT Smartec Teknologi Indonesia - Bantu Saku
• PT Digital Micro Indonesia - danabijak
• PT Solid Fintek Indonesia - AdaModal
• PT Sejahtera Sama Kita - Samakita
• PT Kawan Cicil Teknologi Utama - KawanCicil
• PT Klikcair Magga Jaya - KlikCair
• PT Ethis Fintek Indonesia - ETHIS
• PT Sahabat Mikro Fintek - SAMIR
• PT Plus Ultra Abadi - UATAS
• PT Pintar Inovasi Digital - Asetku
• PT Mapan Global Reksa - Findaya

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejumlah penyelenggara P2P lendingatau pinjamanonline(pinjol) dengan tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) tinggi yakni di atas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengungkapkan ada 24 pinjol dengan TWP90 di atas 5% per November 2025.

“Yang didominasi oleh segmen produktif. OJK terus melakukan langkah pembinaan, antara lain melalui permintaan penyampaian rencana aksi [action plan] yang dipantau secara ketat,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Sabtu (10/1/2026).

Agusman meneruskan, apabila ditemukan pelanggaran ketentuan maka pihaknya dapat mengenakan sanksi administratif. Misalnya, penghentian sementara penyaluran pendanaan dan pembatasan penerimaanlenderbaru.

“Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, dia menyebut pada November 2025 masih ada sembilan pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Mereka terus didorong untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

Langkah-langkah itu, imbuhnya, terdiri melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham, mencaristrategic investor, dan/atau upaya merger.

“Opsi konsolidasi atau merger dapat menjadi salah satu langkah yang untuk memperkuat struktur usaha, menjaga keberlanjutan industri, dan meningkatkan pelindungan konsumen,” ucapnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pinjol pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dana tambahan untuk berbagai keperluan pada 2026 ini melalui berbagai sarana, seperti dengan layanan pinjaman online alias pinjol. Meski begitu, masyarakat perlu berhati-hati karena tidak semua pinjol mempunyai izin resmi dari OJK untuk beroperasi.

Pinjol resmi biasa juga disebut sebagai pinjaman daring (pindar), berbeda dengan istilah “pinjol” yang kerap berkonotasi negatif diasosiasikan dengan perusahaan tidak resmi alias pinjol ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pinjol resmi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Tidak semua pihak yang menawarkan pinjol kepada masyarakat beroperasi secara resmi dan dalam pengawasan. Adanya risiko yang cukup besar dalam peminjaman di layanan pinjol ilegal, seperti dengan bunga yang sangat tinggi dan sistem penagihan yang tidak terkontrol, membuat OJK terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol yang sudah berizin atau resmi.

Hingga Januari 2026, terdapat 94 penyelenggara pinjol yang berstatus resmi dan diawasi oleh OJK. Perubahan jumlah tersebut terakhir terjadi pada Januari 2026 ini, ketika PT Astra Welab Digital Arta, pemilik layanan pindar Maucash, mengembalikan izin operasionalnya ke OJK.

Pihak Maucash mengatakan kebijakan ini diambil karena adanya penataan strategi bisnis grup Astra di segmen pembiayaan tanpa agunan (unsecured/uncollateral based loan). Walau hingga kini Maucash berada dalam segmen tersebut, segmen yang sama kini digarap oleh entitas bisnis dalam ekosistem Astra sehingga penetrasi pasar dinilai akan lebih efektif apabila difokuskan pada satu lini bisnis saja.

Berikut merupakan 94 perusahaan pinjol resmi yang diawasi OJK pada Januari 2026, setelah Maucash resmi tidak beroperasi lagi.

Daftar 94 Pinjol Resmi OJK Januari 2026:

• PT Pasar Dana Pinjaman - Danamas
• PT Amartha Mikro Fintek - Amartha
• PT Indo Fin Tek - Dompet Kilat
• PT Creative Mobile Adventure - Boost
• PT Toko Modal Mitra Usaha - Tokomodal
• PT Mitrausaha Indonesia Grup - Modalku
• PT Pendanaan Teknologi Nusa - KTA Kilat
• PT Kredit Pintar Indonesia - Kredit Pintar
• PT Oriente Mas Sejahtera - Finmas
• PT Aman Cermat Cepat - KlikA2C
• PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia - Akseleran
• PT Ammana Fintek Syariah - Ammana
• PT Dana Pinjaman Inklusif - PinjamanGo
• PT Lunaria Annua Teknologi - KoinP2P
• PT Pohon Dana Indonesia - Pohondana
• PT Mekar Investama Teknologi - Mekar
• PT Pembiayaan Digital Indonesia - Adakami
• PT Esta Kapital Fintek - Esta Kapital
• PT Tri Digi Fin - KreditPro
• PT Fintegra Homido Indonesia - FINTAG
• PT Kredit Utama Fintech Indonesia - RupiahCepat
• PT Mediator Komunitas Indonesia - Crowdo
• PT Artha Dana Teknologi - Indodana
• PT Julo Teknologi Finansial - JULO
• PT Progo Puncak Group - Pinjamin
• PT Layanan Keuangan Berbagi - DanaRupiah
• PT Indonusa Bara Sejahtera - OVO Finansial
• PT Finansial Integrasi Teknologi - PinjamModal
• PT Alami Fintek Sharia - Alami
• PT Simplefi Teknologi Indonesia - Awan Tunai
• PT Dana Kini Indonesia - Danakini
• PT Abadi Sejahtera Finansindo - Singa
• PT Intekno Raya - Danamerdeka
• PT Indonesia Fintopia Technology - Easycash
• PT Kuaikuai Tech Indonesia - Pinjamyuk
• PT Rezeki Bersama Teknologi - Finplus
• PT Uangme Fintek Indonesia - Uangme
• PT Stanford Teknologi Indonesia - PinjamDuit
• PT Dana Syariah Indonesia - DANA SYARIAH
• PT Berdayakan Usaha Indonesia - BATUMBU
• PT Artha Permata Makmur - Cashcepat
• PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat - klikUMKM
• PT Kredit Plus Teknologi - Pinjam Gampang
• PT Cicil Solusi Mitra Teknologi - cicil
• PT Lumbung Dana Indonesia - lumbungdana
• PT Inovasi Terdepan Nusantara - 360 KREDI
• PT Kreditku Teknologi Indonesia - Kredinesi
• PT Pinduit Teknologi Indonesia - Pintek
• PT Modal Rakyat Indonesia - Modal Rakyat
• PT Anugerah Digital Indonesia - SOLUSIKU
• PT Idana Solusi Sejahtera - Cairin
• PT Trust Teknologi Finansial - TrustiQ
• PT Harapan Fintech Indonesia - KLIK KAMI
• PT Duha Madani Syariah - Duha SYARIAH
• PT Sol Mitra Fintec - Invoila
• PT Satustop Finansial Solusi - Sanders One Stop Solution
• PT Dana Bagus Indonesia - DanaBagus
• PT Teknologi Merlin Sejahtera - UKU
• PT Fintek Digital Indonesia - KREDITO
• PT Info Tekno Siaga - AdaPundi
• PT Lentera Dana Nusantara - Lentera Dana Nusantara
• PT Solusi Teknologi Finansial - Modal Nasional
• PT Komunal Finansial Indonesia - Komunal
• PT Cerita Teknologi Indonesia - Restock.ID
• PT Grha Dana Bersama - Avantee
• PT Gradana Teknoruci Indonesia - Gradana
• PT Inclusive Finance Group - Danacita
• PT IKI Karunia Indonesia - IKI Modal
• PT Finansia Aira Teknologi - Ivoji
• PT Bursa Akselerasi Indonesia - Indofund.id
• PT LinkAja Modalin Nusantara - iGrow
• PT Adiwisista Finansial Teknologi - Danai.id
• PT Fidac Inovasi Teknologi - DUMI
• PT Lampung Berkah Finansial Teknologi - LAHAN SIKAM
• PT Qazwa Mitra Hasanah - qazwa.id
• PT KrediFazz Digital Indonesia - KrediFazz
• PT Doeku Peduli Indonesia - Doeku
• PT Aktivaku Investama Teknologi - Aktivaku
• PT Mulia Inovasi Digital - Danain
• PT Indosaku Digital Teknologi - Indosaku
• PT Fintech Bina Bangsa - EDUFUND
• PT Kreasi Anak Indonesia - Gandeng Tangan
• PT Piranti Alphabet Perkasa - PAPITUPI SYARIAH
• PT Smartec Teknologi Indonesia - Bantu Saku
• PT Digital Micro Indonesia - danabijak
• PT Solid Fintek Indonesia - AdaModal
• PT Sejahtera Sama Kita - Samakita
• PT Kawan Cicil Teknologi Utama - KawanCicil
• PT Klikcair Magga Jaya - KlikCair
• PT Ethis Fintek Indonesia - ETHIS
• PT Sahabat Mikro Fintek - SAMIR
• PT Plus Ultra Abadi - UATAS
• PT Pintar Inovasi Digital - Asetku
• PT Mapan Global Reksa - Findaya

Berdasarkan data per Oktober 2025, outstanding pembiayaan di industri pinjol mencapai Rp92,92 triliun. Artinya, jumlah pinjaman yang masih berjalan atau belum dilunasi oleh semua peminjam pinjol, termasuk pokok pinjaman, bunga yang belum diakui (unearned interest income), hingga biaya-biaya lainnya, berada dalam angka Rp92,92 triliun.

Di sisi lain, tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol adalah 2,76%. Maksudnya, dari semua pinjaman yang disalurkan dari pinjol, hanya 2,76% yang termasuk kredit macet.

OJK sendiri telah memberikan sanksi administratif kepada 14 perusahaan pinjol hingga November 2025. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan dalam rangka penegakan kepatuhan dan integritas industri. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal hingga akhir tahun. Mayoritas dari laporan tersebut berasal dari masyarakat usia muda.

Hingga 30 November 2025, OJK mengungkap bahwa dari seluruh laporan terkait pinjol ilegal itu, sebanyak 6.533 laporan atau 35% di antaranya berasal dari pelapor berusia 16—25 tahun. Sementara itu, 7.211 laporan atau 38,7% di antaranya berasal dari pelapor berusia 26—35 tahun. Artinya, hampir 74% laporan korban pinjol ilegal berasal dari anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan beberapa alasan dari maraknya kaum muda terjebak pinjol ilegal. Pertama, kaum muda memiliki kebutuhan dan keinginan yang mendesak, yang juga dia kaitkan dengan sifat konsumtif yang mungkin dimiliki.

“Pinjaman online ilegal ini menjadi opsi yang menawarkan akses yang cepat, begitu, ya, dan cenderung tanpa syarat yang rumit, sehingga tampak sebagai solusi yang dibutuhkan,” ujar Friderica, yang akrab dipanggil Kiki, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Dia membedakan pinjol ilegal dengan pinjol resmi, yang OJK sebut sebagai pinjaman daring atau pindar. Platform legal akan melakukan berbagai verifikasi dan menanyakan data ketika masyarakat hendak melakukan pinjaman.

Kemudahan yang diberikan pinjol ilegal membuat layanan ini kerap kali mengirim dana dengan sangat cepat kepada peminjam. Menurut Kiki, layanan ilegal juga mengharapkan agar para peminjam tidak bisa membayar kembali pinjamannya, sehingga mereka akan mendapatkan untung besar dari bunga yang semakin banyak.

Kedua, kemudahan akses dan teknologi juga dipandang sebagai penyebab banyak kaum muda yang terlibat dengan pinjol ilegal. Menurut Kiki, kecakapan dan frekuensi tinggi dari kaum muda dalam menggunakan situs daring dimanfaatkan oleh para penipu dengan metode-metode persuasif untuk menjebak mereka agar terlibat dalam pinjol ilegal melalui teknologi.

“Apalagi kalau anak-anak muda ini, kan, digital savvy atau digital native, ya, sehingga mereka sangat mudah sekali untuk mendapatkan tawaran-tawaran dan kemudian mengklik [tawaran-tawaran],” ujar Kiki.

Dia menyebut bahwa ketika dalam proses terlibat dengan pinjol ilegal, kaum muda dapat melupakan aspek logis dari tindakannya dan legalitas layanan yang dipakainya.

OJK mengatakan bahwa mereka akan terus menyuarakan dan mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan terhadap penawaran keuangan ilegal. Kemudian, OJK menyebut mereka setiap hari melakukan patroli siber (cyber patrol) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang siber untuk menutup berbagai aplikasi keuangan yang tidak resmi. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian fintech P2P lending alias pinjol bermasalah.

Penyelenggara pinjol yang disoroti OJK adalah PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran).

“OJK juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Tidak hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum alias APH, Agusman menyebut pihaknya melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus yang diindikasikan melanggar ketentuan.

“Serta melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan pelindungan konsumen,” tegas dia.

Pada Oktober kemarin, Agusman memastikan khusus untuk KoinP2P OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk Akseleran OJK terus memantau ketat dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan yang ada di dua fintech lending tersebut.

OJK, katanya, menekankan agar penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucap Agusman.

Di luar hal tersebut, selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara pinjaman daring (pindar) atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, tingkat wanprestasi (TWP90) atau rasio kredit macet di industri pindar masih dalam kondisi terjaga yakni berada pada level 2,82% per September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemudahan akses pendanaan masyarakat kian terbuka lebar dengan adanya layanan fintech peer-to-peer(P2P) lending atau pinjaman online alias pinjol. Pastikan menggunakan layanan pinjaman hanya dari pinjol resmi yang terdaftar di OJK.

Melansir laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), P2P lending atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

OJK mencatat hingga Agustus 2025, terdapat 96 pinjol legal OJK dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp87,61 triliun atau tumbuh 21,62% (year on year/YoY).Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,60%.

Meskipun masyarakat mengenal platform pinjaman tersebut sebagai pinjol, kini OJK menyebutnya sebagai layanan pinjaman daring atau pindar.

Seiring perkembangannya, OJK mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa pada 6 November 2025. Alasan utama OJK mencabut izin usaha Crowde adalah karena perusahaan melanggar ketentuan ekuitas atau modal minimum dan ketentuan lainnya, juga kinerja perusahaan yang memburuk sehingga berdampak pada operasional dan layanan kepada masyarakat.

Alhasil, pada November 2025 terdapat 95 pinjol legal atau pinjol resmi yang berizin OJK.

Berikut Daftar 95 Pinjol Legal OJK:

1. 360 KREDI — PT Inovasi Terdepan Nusantara
2. AdaKami — PT Pembiayaan Digital Indonesia
3. AdaModal — PT Solid Fintek Indonesia
4. AdaPundi — PT Info Tekno Siaga
5. Akseleran — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
6. Aktivaku — PT Aktivaku Investama Teknologi
7. Alami — PT Alami Fintek Sharia
8. Amartha — PT Amartha Mikro Fintek
9. Ammana — PT Ammana Fintek Syariah
10. Asetku — PT Pintar Inovasi Digital
11. Avantee — PT Grha Dana Bersama
12. AwanTunai — PT Simplefi Teknologi Indonesia
13. BantuSaku — PT Smartec Teknologi Indonesia
14. BATUMBU — PT Berdayakan Usaha Indonesia
15. Boost — PT Creative Mobile Adventure
16. Cairin — PT Idana Solusi Sejahtera
17. Cashcepat — PT Artha Permata Makmur
18. cicil — PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
19. Crowdo — PT Mediator Komunitas Indonesia
20. DANA SYARIAH — PT Dana Syariah Indonesia
21. DanaBagus — PT Dana Bagus Indonesia
22. danabijak — PT Digital Micro Indonesia
23. Danacita — PT Inclusive Finance Group
24. Danai.id — PT Adiwisista Finansial Teknologi
25. Danain — PT Mulia Inovasi Digital
26. Danakini — PT Dana Kini Indonesia
27. Danamas — PT Pasar Dana Pinjaman
28. Danamerdeka — PT Inetkno Raya
29. DanaRupiah — PT Layanan Keuangan Berbagi
30. Doeku — PT Doeku Field Indonesia
31. Dompet Kilat — PT Indo Fin Tek
32. Duha SYARIAH — PT Duha Madani Syariah
33. DUMI — PT Fidac Inovasi Teknologi
34. Easycash — PT Indonesia Fintopia Technology
35. EDUFUND — PT Fintech Bina Bangsa
36. Esta Kapital — PT Esta Kapital Fintek
37. ETHIS — PT Ethis Fintek Indonesia
38. Findaya — PT Mapan Global Reksa
39. Finmas — PT Oriente Mas Sejahtera
40. Finplus — PT Rezeki Bersama Teknologi
41. FINTAG — PT Fintegra Homido Indonesia
42. GandengTangan — PT Kreasi Anak Indonesia
43. Gradana — PT Gradana Teknoruci Indonesia
44. iGrow — PT LinkAja Modalin Nusantara
45. Indodana Fintech — PT Artha Dana Teknologi
46. Indofund.id — PT Bursa Akselerasi Indonesia
47. Indosaku — PT Indosaku Digital Teknologi
48. Invoila — PT Sol Mitra Fintec
49. Ivoji — PT Finansia Aira Teknologi
50. JULO — PT JULO Teknologi Finansial
51. KawanCicil — PT Kawan Cicil Teknologi Utama
52. KLIK KAMI — PT Harapan Fintech Indonesia
53. KlikA2C — PT Aman Cermat Cepat
54. KlikCair — PT Klikcair Magga Jaya
55. klikUMKM — PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
56. KoinP2P — PT Lunaria Annua Teknologi
57. Komunal — PT Komunal Finansial Indonesia
58. KrediFazz — PT KrediFazz Digital Indonesia
59. Kredinesia — PT Kreditku Teknologi Indonesia
60. Kredit Pintar — PT Kredit Pintar Indonesia
61. KREDITO — PT Fintek Digital Indonesia
62. KreditPro — PT Tri Digi Fin
63. KTA Kilat — PT Pendanaan Teknologi Nusa
64. LAHAN SIKAM — PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
65. Lentera Dana Nusantara — PT Lentera Dana Nusantara
66. lumbungdana — PT Lumbung Dana Indonesia
67. Maucash — PT Astra Welab Digital Arta
68. Mekar — PT Mekar Investama Teknologi
69. Modal Nasional — PT Solusi Teknologi Finansial
70. Modalku — PT Mitrausaha Indonesia Grup
71. ModalRakyat — PT Modal Rakyat Indonesia
72. OVO Finansial — PT Indonusa Bara Sejahtera
73. PAPITUPI SYARIAH — PT Piranti Alphabet Perkasa
74. Pijar — PT IKI Karunia Indonesia
75. Pinjam Gampang — PT Kredit Plus Teknologi
76. PinjamanGo — PT Dana Pinjaman Inklusif
77. PinjamDuit — PT Stanford Teknologi Indonesia
78. Pinjamin — PT Progo Puncak Group
79. PinjamModal — PT Finansial Integrasi Teknologi
80. Pinjamyuk — PT Kuai Kuai Tech Indonesia
81. Pintek — PT Pinduit Teknologi Indonesia
82. Pohondana — PT Pohon Dana Indonesia
83. qazwa.id — PT Qazwa Mitra Hasanah
84. Restock.ID — PT Cerita Teknologi Indonesia
85. RupiahCepat — PT Kredit Utama Fintech Indonesia
86. SamaKita — PT Sejahtera Sama Kita
87. SAMIR — PT Sahabat Mikro Fintek
88. Sanders One Stop Solution — PT Satustop Finansial Solusi
89. Singa — PT Abadi Sejahtera Finansindo
90. SOLUSIKU — PT Anugerah Digital Indonesia
91. Tokomodal — PT Toko Modal Mitra Usaha
92. TrustIQ — PT Trust Teknologi Finansial
93. Uangme — PT Uangme Fintek Indonesia
94. UATAS — PT Plus Ultra Abadi
95. UKU — PT Teknologi Merlin Sejahtera