Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Infrastructure Finance (IIF),special mission vehicle(SMV) milik Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan, meningkatkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seiring dengan pertumbuhan laba bersih tahun buku 2025.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar baru-baru ini, telah disepakati pembagian dividen sebesar Rp74 miliar. Jumlah itu setara 40% dari total laba bersih yang dibukukan IIF sepanjang tahun lalu yakni senilai Rp185 miliar.

Hasil itu juga menunjukkan peningkatan rasio pembayaran dividen IIF setelah sebelumnya mencapai kisaran 35% untuk tahun buku 2024.

“Jadi, kalau tahun laludividend payout35%, sekarang [tahun buku] 40%,” jelas Rizki saat berkunjung ke redaksiBisnis Indonesia, Senin (11/5).

Adapun, IIF pada tahun lalu mencetak pertumbuhan laba bersih sekitar 51,2%. Pasalnya, IIF mencatatkan laba bersih sebesar Rp122,5 miliar pada 2024.

Hingga akhir 2025, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

Total aset IIF juga meningkat sekitar 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun. Hal itu didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki lebih lanjut mengatakan bahwa IIF ke depan akan terus memperbaiki rasio pembayaran dividen seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

“Ke depan kami akan memperbaikipayout ratioini,” ungkap Rizki.

Untuk diketahui, IIF adalah lembaga keuangan swasta nonbank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.

Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.

Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.

Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029:

Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.

Nilai Ekonomi Proyek

Meski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.

Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.

Berdasarkan evaluasinya saat menjabat Kepala BPJT, Danang menyebut hampir 70% ramalan trafik jalan tol mengalami overshoot atau tidak tercapai. Kasus Manado-Bitung menunjukkan bahwa semangat membangun saja tidak cukup tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi di ujung jalan.

Dua asumsi dasar yang mendorong pembangunan tol tersebut yakni KEK Bitung dan pengembangan pelabuhan internasional, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan.

"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang.

Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan internasional di wilayah tersebut kehilangan daya tarik akibat tumpang tindih kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Di mana, kala itu pemerintah gencar melakukan penenggelaman kapal yang diklaim berdampak pada pelarian kapal-kapal asing dari pelabuhan Bitung.

Untuk itu, tambah Danang, interconnectedness atau keterhubungan antar-kebijakan pemerintah menjadi kunci yang sering terlupakan. Tanpa sinergi, infrastruktur gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi dan hanya menjadi aset fisik yang membebani neraca.

Senada dengan Danang, Dekan ADB Institute Bambang Brodjonegoro menyebut perencanaan dan desain adalah kata kunci utama percepatan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi bagian integral dari perencanaan wilayah agar fungsinya bisa dirasakan secara penuh.

Bambang mengamati banyak proyek di Indonesia yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota maupun desa. Hal ini membuat wilayah di sekitar infrastruktur menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk tinggal maupun berbisnis.

Dia juga menekankan pentingnya kepastian sumber biaya pemeliharaan sejak tahap desain awal, belajar dari pengalaman konstruksi di Jepang. Di Indonesia, anggaran pemeliharaan seringkali terlupakan atau tidak cukup, sehingga memperpendek umur dan kualitas aset.

"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," imbuhnya.

Paradigma ini memicu inefisiensi anggaran karena pemerintah harus terus-menerus mengganti infrastruktur yang rusak sebelum waktunya. Di mana, masalah inefisiensi ini secara langsung memengaruhi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap berada pada tinggi.

Ke depan, Bambang berharap pemerintah dapat lebih fokus pada infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi swasta, alih-alih mengambil porsi proyek yang bisa dikerjakan mandiri oleh investor. Pemilahan ini krusial untuk memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan memberikan dampak sosial luas.

Lebih lanjut, dia mendorong penggunaan indikator Spillover Tax daripada hanya terpaku pada Internal Rate of Return (IRR). Dengan memprediksi tambahan pajak dari PBB hingga PPh pada suatu proyek, pemerintah bisa mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) tercatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur gabungan senilai lebih dari Rp319 triliun sejak keduanya beroperasi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

PT SMI mencatat komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun dalam 17 tahun beroperasi, dengan total nilai investasi yang dikelola mencapai Rp1.183 triliun. Pembiayaan tersebut diklaim berkontribusi pada penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan menambah 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dalam skema yang disiapkan Kemenkeu, PT SMI berperan sebagai development finance institution (DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara IIF mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," kata Reynaldi.

Sementara itu, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan.

Portofolio pembiayaan IIF didominasi sektor telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta kontraktor. IIF juga aktif membiayai proyek utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur sosial.

Sepanjang 2025, IIF membukukan laba bersih Rp185 miliar, tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada 2024. Total aset IIF naik 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun, didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki menambahkan IIF hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Kedua lembaga ini didorong pemerintah untuk makin aktif menutup celah pembiayaan infrastruktur yang masih lebar. Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau Rp10.728 triliun (asumsi kurs Rp17.165 per dolar AS).

Sementara itu, kapasitas APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar 40% dari kebutuhan tersebut, sehingga masih terdapat funding gap sekitar US$377,2 miliar atau Rp6.475 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berkontribusi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyaluran pembiayaan proyek-proyek strategis mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi hingga periode 2025.

Direktur Utama IIF, Rizki Pribadi Hasan mengungkapkan bahwa secara akumulatif, IIF telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur di Indonesia, dengan rasio daya ungkit modal mencapai 17,6 kali dari ekuitas yang diberikan pemegang saham.

"Proyek yang sudah dibiayai lebih 150 tepatnya sudah 182 proyek dan dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali [dari modal Rp2,5 triliun]," ujar Rizki kepada Bisnis saat ditemui di kantornya, Kamis (23/4/2026).

Pada segmen Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), IIF tercatat aktif berkontribusi pada 19 proyek dari total 169 proyek KPBU yang tengah dikembangkan pemerintah. Angka tersebut merepresentasikan kontribusi IIF pada proyek KPBU sebesar 11,2%.

Lebih lanjut, Rizki merinci portofolio pembiayaan perseroan saat ini didominasi oleh tiga sektor utama yakni telekomunikasi/informasi, energi/kelistrikan dan sektor kontraktor.

Selain itu, IIF juga telah mengucurkan pembiayaan pada sektor utilitas sumber air bersih, konstruksi jalan, bandara, pelabuhan, infrastruktur sosial, infrastruktus gas, pariwisata serta transportasi massal.

Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Berdasarkan laporan kinerja IIF, sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (yoy) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Untuk diketahui, PT IIF adalah lembaga keuangan swasta nonbank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh pembangunan proyek infrastruktur nasional.

Sejalan dengan hal itu, bendahara negara tersebut menekankan bahwa pemerintah hanya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek insfrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect) serta efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

Dalam penjelasannya, fokus pendanaan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikerucutkan pada rencana pengembangan konektivitas kawasan industri hingga pengembangan infrastruktur energi.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menggambarkan, saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya didukung oleh kucuran modal sektor swasta.

Untuk itu, ke depan pengembangan infrastruktur akan didorong lewat skema blended finance melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) guna memastikan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

Pada saat yang sama, dia menekankan pentingnya disiplin eksekusi proyek dan koordinasi pusat-daerah agar tidak terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang dapat merusak iklim investasi.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” imbuhnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 22 proyek KPBU yang tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk ditawarkan kepada investor pada tahun ini. Di mana, nilai investasi dari puluhan proyek KPBU tersebut ditaksir menembus Rp410,6 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa 22 proyek tersebut terdiri dari proyek jalan tol, sumber daya air, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Khusus untuk proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU tengah menyiapkan Lelang dua proyek SPAM senilai Rp1,5 triliun, yakni SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang merupakan proyek prakarsa pemerintah (solicited) dan SPAM Regional Ayung Bali yang merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited). Selanjutnya, pemerintah akan melelang 5 proyek infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dengan nilai investasi Rp462,7 miliar.

"Dengan total anggaran untuk kegiatan penyiapan [lelang proyek SDA] tersebut sebesar Rp7,1 miliar, insya Allah akan menarik investasi sebesar Rp462,7 miliar," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Perinciannya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bener, PLTM Bendungan Pamukkulu, PLTM Bendungan Cipanas, PLTM Bendungan Karalloe, PLTM Bendungan Tapin.

Terakhir, pemerintah juga akan tengah menyiapkan 19 proyek KPBU jalan tol dengan total nilai investasi Rp408,68 triliun. Perinciannya, terdiri dari tujuh proyek prakarsa pemerintah, yakni Jalan Tol Bandung Intra Urban (BIUTR), Jalan Tol Pejagan - Cilacap, Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan - Gresik, Jalan Tol Malang - Kepanjen, Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio - Pelabuhan Kijing.

Selanjutnya, terdapat 7 proyek jalan tol non-prakarsa pemerintah atau unsolicited di antaranya, Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Jalan Tol Semanan - Balaraja, Harbour Toll Road, Jalan Tol Vitung - Serpong, Jalan Tol Caringin - Cisarua, Dan Jalan Tol Akses Patimban Extend.

Terakhir, pemerintah juga akan melelang 5 proyek jalan tol penugasan, yakni Jalan Tol Parapat - Kisaran, Jalan Tol Dumai - Simpang Sigandal - Rantau Parapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang, Jalan Tol Rengat - Jc Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi - Rengat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor guna meningkatkan akses layanan kesehatan kardiovaskular.

Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat infrastruktur sosial.

“Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pembiayaan tersebut diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan fasilitas kesehatan dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur.

Fasilitas rumah sakit tersebut juga akan dilengkapi dengan layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi guna menunjang penanganan penyakit jantung secara terintegrasi.

Pengembangan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan layanan kesehatan ke Jakarta maupun luar negeri.

Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga ditujukan untuk mempercepat penanganan pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan medis segera.

IIF menyatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah.

Hingga 2025, IIF telah berkontribusi dalam pengembangan fasilitas layanan kesehatan dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur.

Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun sebagai bagian dari dukungan terhadap sistem kesehatan nasional.

Perusahaan juga menyatakan terus meningkatkan layanan pembiayaan infrastruktur melalui penyediaan pendanaan jangka panjang, suku bunga kompetitif, serta penerapan standar sosial dan lingkungan.

Melalui pembiayaan ini, IIF berharap dapat mendukung penguatan sistem kesehatan nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke Jakarta maupun luar negeri.

Pembiayaan diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan rumah sakit dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur. Fasilitas ini juga dilengkapi layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi.

Kehadiran rumah sakit ini ditargetkan mempercepat penanganan pasien jantung yang membutuhkan tindakan cepat dan terintegrasi. Selain itu, layanan spesialis di wilayah Bogor dinilai masih terbatas sehingga pasien kerap dirujuk ke kota lain.

Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan, dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari penguatan infrastruktur sosial. “Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Selama 16 tahun beroperasi, IIF terus memperluas pembiayaan di sektor infrastruktur, termasuk layanan kesehatan. Pendanaan yang disalurkan juga mencakup peningkatan standar sosial dan lingkungan serta penyediaan pembiayaan jangka panjang.

Hingga 2025, IIF telah mendukung pembangunan dan pengembangan rumah sakit dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur. Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun.

IIF menilai pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan layanan kesehatan. Langkah tersebut juga sejalan dengan penguatan sistem kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) membidik percepatan transisi energi bersih di kawasan Asia seiring meningkatnya risiko keamanan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Head of Ecosystem pada Departemen Ekonomi AIIB Murtaza Syed mengatakan lembaganya akan mendorong pembiayaan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari prioritas utama bank tersebut.

“Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mempercepat transisi menuju infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Ini adalah salah satu prioritas kami, tetapi saya memperkirakan bahwa setelah konflik ini berakhir, kemungkinan akan ada dorongan yang lebih besar lagi ke arah itu,” kata Murtaza Syed, dikutip dari Bloomberg.

Di tengah gejolak pasar energi global, pendukung aksi iklim melihat adanya peluang peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam jangka menengah dan panjang, seiring upaya berbagai negara memperkuat ketahanan pasokan energi dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Meski demikian, dalam jangka pendek, banyak negara, terutama di Asia, masih kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan memperkuat sistem kelistrikan nasional.

AIIB yang berbasis di China dan memiliki aset hampir US$67 miliar disebut telah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, India, dan Singapura.

Pembahasan tersebut mencakup potensi kerja sama dalam pembiayaan proyek-proyek transisi energi serta infrastruktur yang mendukung ketahanan iklim.

Berdasarkan data lembaga riset energi Ember, Asia masih jauh lebih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika Utara.

Syed menilai perkembangan teknologi saat ini sebenarnya telah membuka jalan bagi produksi energi yang lebih ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan kebutuhan pasokan.

“Kabar baiknya adalah sekarang kita telah menemukan cara untuk menghasilkan energi tanpa mengorbankan lingkungan,” ujar Syed dalam pengarahan pada Boao Forum for Asia di Hainan, Selasa. “Lebih dari 50% pembiayaan kami disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur hijau.”

Berdasarkan data tahunan terbaru AIIB, lembaga tersebut telah menyetujui pembiayaan sebesar US$8,4 miliar pada 2024 untuk lebih dari 50 proyek, mulai dari sektor energi, air, hingga infrastruktur digital.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyiapkan instrumen investasi baru berbentuk obligasi guna membuka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur.

Instrumen ini dirancang untuk memperluas basis pendanaan sekaligus memperkuat strategi diversifikasi sumber dana perusahaan, sebagaimana disampaikan dalam media briefing di Jakarta, Selasa (3/3)

Direktur Utama PT SMI Reynaldy Hermansjah mengatakan langkah ini menjadi bagian dari transformasi perseroan sebagai Development Finance Institution (DFI) yang lebih adaptif dan inklusif.

"Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang," ujarnya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI memandang kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat memerlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menegaskan diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis perseroan ke depan.

"Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional," katanya.

Menurut PT SMI, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur dinilai mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect atau dampak berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Instrumen obligasi yang tengah disiapkan tersebut juga melengkapi rekam jejak pendanaan PT SMI yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, perseroan aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk green bond, sustainability bond, sukuk mudharabah, hingga zero-coupon bond. Hingga 2025, total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah melampaui Rp50 triliun.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI menyatakan berada dalam posisi yang solid untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menilai tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah belum memberikan dampak signifikan terhadap pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai perseroan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, struktur portofolio pembiayaan perseroan yang mayoritas menggunakan mata uang rupiah menjadi salah satu faktor mitigasi risiko terhadap gejolak eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar.

“Mengenai mitigasi dengan kondisi yang terjadi, perlu saya sampaikan bahwa dari proyek-proyek infrastruktur yang kita biayai, hampir 75–80 persen itu proyek-proyek yang bermata uang rupiah,” kata Reynaldi di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Reynaldi menjelaskan bahwa struktur pembiayaan PT SMI yang didominasi mata uang domestik membuat perseroan relatif terlindungi dari gejolak nilai tukar di pasar global.

“Jadi pengaruh fluktuasi mata uang asing kepada PT SMI secara keseluruhan itu tidak begitu besar,” ujar Reynaldi.

Ia menjelaskan, sekitar 80 persen portofolio proyek PT SMI menggunakan rupiah, sementara hanya sebagian kecil yang menggunakan mata uang asing.

Dengan komposisi tersebut, dampak volatilitas kurs dinilai relatif minimal terhadap kinerja perseroan.

“Terlihat dari portofolio proyeknya, 80 persen mata uang rupiah, hanya sebagian kecil proyek-proyek infrastruktur menggunakan mata uang asing. Sehingga fluktuasi mata uang asing itu harusnya minimal,” katanya.

Meski demikian, Reynaldi mengakui bahwa dampak geopolitik bisa saja dirasakan oleh pemilik proyek, terutama yang masih berada dalam tahap konstruksi dan membutuhkan impor peralatan dari luar negeri.

“Atas proyek-proyek yang ada berkaitan dengan masalah geopolitik ini, menurut kami mungkin lebih besar dari sisi pemilik proyeknya. Karena kadang-kadang pemilik proyek itu ada yang dalam tahap, misalnya sedang mengimpor turbin, pipa, ataupun yang lainnya,” jelas dia.

Ia menambahkan, potensi dampak lebih mungkin dirasakan pada aspek teknis pelaksanaan proyek, terutama yang masih bergantung pada pengadaan barang dari luar negeri di tengah gangguan distribusi global.

“Impor-impor ini yang mungkin akan sedikit terganggu apabila, sebagaimana kita ketahui, khususnya belakangan ini di jalur penerbangan ataupun transportasi laut,” jelasnya.

Namun dari sisi pembiayaan yang dilakukan PT SMI, Reynaldi menegaskan hingga saat ini belum terlihat dampak yang terlalu signifikan.

“Kalau proyek-proyeknya itu sendiri dari sisi kita mungkin belum terlihat terlalu signifikan. Tapi kalau dari sisi proyek-proyek yang sedang berproses pembangunan, mungkin itu saja,” pungkasnya.