Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik pada Januari 2026 tumbuh sebesar 39,13% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan Rp21,05 triliun.

“Ini didorong peningkatan penjualan kendaraan listrik dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif pada 2026 sejalan tren elektrifikasi kendaraan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Agusman berpendapat perbaikan pasar otomotif pada awal tahun menjadi sinyal positif bagi pembiayaan kendaraan, dengan prospek pertumbuhan positif pada 2026.

Oleh sebab itu, dia turut menilai bahwa proyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan 6%—8% pada 2026 menjadi realistis dengan mempertimbangkan target industri dan kondisi perekonomian.

“Untuk mencapainya, perusahaan perlu mengoptimalkan potensi sektor dan wilayah yang prospektif dengan tetap menjaga kualitas aset dan manajemen risiko,” sebutnya.

Di lain sisi, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menuturkan masih ada tantangan yang perlu dihadapi industri dalam menyalurkan pembiayaan mobil listrik.

“Tantangan battery electric vehicle [BEV] ini tentu masih seputar nilai jual kembali [resale value] dan juga kepastian merek baru ini bisa bertahan tidak dalam kompetisi yang sangat berat di Indonesia,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Menurut Jodjana, pemain BEV saat ini hampir semuanya pemain baru dari China. Hal ini terlihat dari jumlah merek yang sudah dipasarkan di Indonesia mencapai lebih dari 20 merek, sementara kue bisnisnya kecil yakni hanya sekitar 11%.

“Itu pun sudah di-support dengan policy pemerintah yang gila-gilaan seperti bebas bea import, bebas PPnBM, bebas BBNKB dan juga bebas PPN 10%, sehingga harganya jadi murah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Januari 2026 OJK mencatat piutang pembiayaan sebesar Rp508,27 triliun, naik 0,78% (YoY) dari Rp506,50 triliun.

Sementara itu, Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,72% dan NPF net sebesar 0,82%. Adapun, gearing ratio perusahaan pembiayaan sebesar 2,11 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri pembiayaan per Agustus 2025 didominasi oleh segmen kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan porsi tersebut sebesar 76,17% dari total outstanding pembiayaan di industri multifinance.

“Industri multifinancedidominasi oleh segmen kendaraan bermotor dengan porsi sebesar 76,17% dari total outstanding pembiayaan atau senilai Rp405,79 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis RDK September 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

OJK, tutur Agusman, memperkirakan industri multifinance akan tetap tumbuh positif hingga akhir 2025 ini, meskipun ada risiko bias ke bawah dari proyeksi awal. Sebab itu, dia merasa perlu ada peningkatan piutang pembiayaan yang lebih besar ke depannya.

Selain itu, dia mendorong agar industri pembiayaan untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengakselerasi transformasi digital.

“Sehingga diharapkan dapat menjaga daya saingserta turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” tegas Agusman.

OJK mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance per Agustus 2025 tumbuh 1,26% secara (year on year/YoY) menjadi Rp505,59 triliun. Hal itu didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 7,62% YoY.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ini sangat jauh berbeda dengan periode yang sama tahun lalu atau Agustus 2024 yang pertumbuhannya sebesar 10,18% YoY. Secara MtM pun pertumbuhannya turun, per Juli 2025 pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 1,79%.

Adapun, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,51% dan NPF net 0,85%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Di lain sisi, saat ini terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa perubahan konsep penganggaran OJK itu dilaksanakan sesuai Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tanpa mengurangi independensi OJK.