kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan industri pergadaian kian dinamis setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha pergadaian skala nasional kepada perusahaan yang sebelumnya hanya beroperasi di tingkat provinsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha gadai untuk memperkuat strategi bisnis guna menarik nasabah dan memperluas pangsa pasar.

Sebelumnya, OJK resmi memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Persetujuan kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026. Sebelum itu, OJK juga telah memberikan persetujuan kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk PT Gadai Mas Nusantara, ada tujuh entitas Gadai Mas yang bergabung (merger) ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan dengan persetujuan itu, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

OJK, katanya, berharap perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Agus.

Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun, sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 mencapai Rp123,31 triliun meningkat 73,07 persen YoY. Sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima Rp105,39 triliun (85,46%) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54%).

Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menilai dengan kondisi adanya perusahaan gadai berizin nasional itu membuat peta persaingan industri pergadaian ke depannya akan semakin ketat.

“Namun, persaingan yang sehat tentu yang bisa membuat konsumen atau pengguna jasa gadai diuntungkan, akan memperoleh bunga yang rendah dan layanan yang semakin baik,” kata Sekretaris Umum PPGI, Holilur Rohman kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Holilur optimistis bahwa perusahaan gadai itu mampu bersaing di tengah dominasi PT Pegadaian (Persero), meski pangsa pasar yang diambil hanya sekian persen dan segmen yang berbeda.

Cara Gaet Nasabah Gadai

Holilur melanjutkan, untuk memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar, perusahaan gadai dapat mendirikan outlet di tempat yang tepat, menghadirkan harga yang bersaing, dan layanan yang baik serta transparan.

“Adapun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah fluktuasi harga emas, nilai tukar karena akan berpengaruh pada harga barang-barang elektronik yang menjadi jaminan. Perusahaan gadai harus rajin update kedua hal tersebut day to day untuk menetapkan nilai taksiran barang jaminan,” tegasnya.

Sementara itu, PT Budi Gadai Indonesia memandang bertambahnya perusahaan gadai berskala nasional sebagai tantangan sekaligus peluang. Pasalnya, perusahaan meyakini pasar gadai masih terbuka luas dan persaingan akan semakin sehat.

Sebab itu, Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring berujar bertambahnya perusahaan gadai yang berizin dan berskala nasional, perusahaannya tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman utama.

“Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, proses gadai yang lebih humanis, penguatan jaringan cabang, serta rencana ekspansi cabang secara bertahap menuju skala nasional,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Adapun, lanjut Budi, tantangan yang perlu diwaspadai industri pergadaian pada tahun ini adalah fluktuasi harga emas karena penurunan harga emas memengaruhi nilai taksiran, risiko tata kelola dan kepatuhan, serta dinamika ekonomi dan suku bunga.

Sependapat, PT Gadai ValueMax Indonesia berpandangan tantangan industri pergadaian tahun ini antara lain kondisi ekonomi yang masih dinamis serta pergerakan suku bunga, perubahan daya beli masyarakat, persaingan yang semakin meningkat, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah.

Menghadapi hal itu, Direktur Utama Gadai ValueMax Indonesia Brian Wiraatmadja mengemukakan perusahaan terus memperkuat fundamental perusahaan. Mulai dari pengelolaan risiko, kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, hingga menjaga kedekatan dengan nasabah.

“Fokus kami adalah membangun PT Gadai ValueMax Indonesia menjadi perusahaan gadai yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat dan relevan bagi kebutuhan nasabah,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Untuk tetap memperkuat daya saing, Gadai ValueMax Indonesia terus fokus pada beberapa hal utama seperti meningkatkan kualitas layanan cabang, memperkuat proses operasional, meningkatkan customer experience, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.

“Selain itu, kami juga terus melakukan pengembangan jaringan secara terukur untuk semua cabang kami dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio pembiayaan dan prinsip kehati-hatian,” beber Brian.

Semakin Kompetitif

Oleh karena itu, Brian melihat perkembangan industri pergadaian ke depan akan sekami kompetitif, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperluas cakupan wilayah usaha.

Dia menyebut bahwa hal ini adalah hal yang positif karena menunjukkan industri pergadaian semakin dipercaya dan memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Bahkan, perusahaannya pun merencanakan ekspansi cabang walaupun secara terencana dan tidak sporadis.

“Bagi kami, persaingan bukan hanya mengenai jumlah cabang atau skala usaha, tetapi bagaimana setiap perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui layanan yang cepat, aman, nyaman, transparan, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat,” sebut Brian.

Adapun, PT Indonesia Gadai Oke melihat perkembangan ini adalah sinyal positif bagi industri pergadaian nasional. Dengan adanya perusahaan yang memperoleh izin perluasan wilayah usaha menjadi nasional, tingkat kompetisi tentu akan meningkat.

Kami memandang persaingan tersebut akan mendorong seluruh pelaku industri untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik,” ucap Direktur Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Untuk tetap dapat memperkuat daya saing, Danioko membeberkan lima cara yang dilakukan perusahaan. Pertama, transformasi digital, dengan cara mengembangkan aplikasi dan layanan online untuk mempermudah proses pengajuan, pembayaran, dan pemantauan pinjaman.

Kedua, meningkatkan kualitas layanan, dengan mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, diversifikasi produk sehingga tidak hanya fokus pada gadai emas, tetapi juga memperluas pembiayaan berbasis aset bergerak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, ekspansi jaringan dan kemitraan, baik melalui pembukaan cabang baru di lokasi strategis. Kelima, menguatkan manajemen risiko, guna menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami optimistis industri pergadaian masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah akan tetap tinggi. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga kualitas layanan, serta menerapkan tata kelola yang baik akan memiliki peluang besar untuk tumbuh secara berkelanjutan,” tutup Danioko.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini ada dua perusahaan gadai yang sedang berproses untuk meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut prosesnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.

“Antara lain terkait permodalan, tata kelola, dan aspek lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya melalui lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, lanjutnya, berdasarkan data posisi Maret 2026, ada dua perusahaan gadai yang lingkup wilayah usahanya nasional. Mereka adalah PT Pegadaian (Persero) dan PT Gadai Mas Nusantara.

Sementara itu, perusahaan gadai yang terdaftar di OJK dengan lingkup provinsi ada 129 perusahaan dan 85 perusahaan dengan lingkup kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Agusman turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri pergadaian pada 2026 yakni berkenaan keterbatasan permodalan dan kapasitas operasional.

“Sehingga perusahaan perlu memperkuat permodalan, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian agar dapat tumbuh secara berkelanjutan serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan tercatat Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai asetnya mencapai Rp182,71 triliun.

Di lain sisi, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 3 perusahaan pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.

“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.

“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.

Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha untuk dua perusahaan gadai, yang masing-masing berlokasi di Jakarta dan Sumatera Utara.

Berdasarkan pengumuman di laman resmi OJK pada Selasa (28/10/2025), dua perusahaan gadai itu adalah PT Milion Bostom Gadai di Sumatera Utara dan PT Pergadaian Utama Indonesia di Jakarta.

Mengacu kedua pengumuman resmi tersebut, pemberian izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan komisioner pada 22 Oktober 2025 di Medan dan 24 Oktober 2025 di Jakarta.

Adapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/2024 tentang Pergadaian, kedua perusahaan gadai itu perlu mencantumkan empat hal secara jelas di setiap kantor pusat dan cabangnya.

“Pertama, nama dan/atau logo perusahaan pergadaian. Kedua, nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pergadaian diawasi oleh OJK,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML Edi Setijawan dalam pengumuman PT Pergadaian Utama Indonesia, dikutip pada Rabu (29/10/2025).

Edi melanjutkan, dua hal lainnya adalah hari dan jam operasional serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil dan biaya administrasi.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39/2024, ketiga perusahaan gadai itu diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Berikut 2 Perusahaan Gadai yang Dapat Izin OJK:

1. PT Milion Bostom Gadai

Alamat: Jalan Jendral A.H. Nasution d/h Jalan Pintu Air I Nomor 36, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara

Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-109/KO.15/ 2025 00/PL.02/2025

Tanggal Keputusan Izin Usaha: 2 Oktober 2025

Lingkup Wilayah usaha: Provinsi Sumatera Utara

2. PT Pergadaian Utama Indonesia

Alamat: The Darmawangsa Square Lt. 2 No. 63- 64, Jl. Darmawangsa VI Kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-305/PL.02/2025

Tanggal Keputusan Izin Usaha: 21 Oktober 2025

Lingkup Wilayah usaha: Provinsi DKI Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030, yang diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Manajer Eksekutif Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Guladi Aksiono menegaskan roadmap itu tidak dibentuk untuk memecah dominasi PT Pegadaian di industri pergadaian Indonesia.

“Roadmap tidak ada maksud memecah dominasi Pegadaian, karena roadmap disusun untuk memberikan informasi tentang visi dan arah pengembangan industri pergadaian lima tahun ke depan,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Menurut Guladi, justru roadmap ini dibebntuk supaya perusahaan gadai bisa tetap stabil pertumbuhannya dan bisa tetap eksis di sektor keuangan.

Sebab demikian, dirinya pun berharap peta jalan ini bisa menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang antara pemain gadai BUMN dan swasta.

“Itu yang diharapkan dengan adanya roadmap, semua perusahaan diperlakukan sama terhadap peraturan yang berlaku, playing field yang sama, tergantung strategi masing-masing perusahaan untuk mencapai target tujuannya,” tegas dia.

Kala ditanyai apakah roadmap membuka ruang yang lebih leluasa kepada bisnis gadai swasta untuk meningkatkan pangsa pasarnya atau tidak, dia hanya berujar semua perusahaan pergadaian memiliki peluang yang sama.

“Perusahaan pergadaian mempunyai peluang yang sama untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar,” ujar Guladi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 untuk industri pergadaian. Roadmap ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ini merupakan roadmap kelima yang pihaknya luncurkan sejak bidang PVML hadir pada 9 Agustus 2023.

Agusman menyebut bahwa roadmap ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami buat POJK 39 Tahun 2024 untuk pengembangan dan penguatan industri pergadaian dan juga hari ini kita buatkan, kita luncurkan bersama roadmap dari industri pergadaian ini,” katanya seusai acara peluncuran roadmap industri pergadaian 2025—2030, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, ada empat pilar yang diamanatkan oleh roadmap ini. Pertama, permodalan, tata kelola, manajemen risiko dan SDM. Kedua, edukasi dan perlindungan konsumen. Ketiga, ekosistem. Keempat, pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan pihaknya tengah menyusun empat aturan untuk menekan usaha pergadaian ilegal.

"Dalam rangka memperkuat dan juga memudahkan kegiatan usaha industri pergadaian ini, kami juga akan melakukan deregulasi," ucap Agusman di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan, deregulasi tersebut mencakup empat komponen utama dalam ekosistem pergadaian, yakni penyederhanaan proses perizinan, penahapan pemenuhan modal disetor minimum, relaksasi ketentuan ekuitas minimum bagi pergadaian berskala kabupaten atau kota, serta pengaturan terkait tenaga penaksir.

Ia mengatakan kebijakan tersebut disusun untuk memperluas kesempatan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin atau terkendala dalam pemenuhan syarat modal dan ekuitas agar dapat segera mendaftarkan diri menjadi lembaga gadai legal.

"Karena memudahkan perizinannya dari segi permodalan, taksasi (penaksiran), dan seterusnya itu, setelah adanya ketentuan itu nanti, ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat luas, dan yang berada di industri ini yang sudah melakukan usaha tapi belum berizin, untuk segera berizin," kata Agusman.

Ia menuturkan bahwa penindakan terhadap usaha pergadaian ilegal menjadi perhatian serius OJK, mengingat adanya potensi kerugian yang dapat menimpa masyarakat akibat praktik tanpa pengawasan.

Selain itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan kegiatan usaha gadai tanpa izin sebagai sarana pencucian uang dan penadahan barang ilegal.

Selain mendorong kepatuhan regulasi, pihaknya juga menekankan pentingnya industri pergadaian berizin dalam menjaga prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.

"Kami memikirkan dengan seksama tentang masa depan dari industri ini, termasuk relaksasi ini untuk memungkinkan supaya kita mengatasi gadai-gadai ilegal," ujar Agusman.

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menuturkan terdapat sekitar 230 entitas usaha gadai ilegal di seluruh Indonesia, menurut data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dan tidak memungkiri bahwa angka tersebut dapat terus bertambah.

Pihaknya pun berupaya untuk senantiasa mendorong perusahaan pergadaian yang belum berizin untuk mendaftarkan usaha mereka serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, OJK juga akan menerapkan sejumlah penyesuaian aturan untuk membantu perusahaan gadai ilegal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, salah satunya terkait permodalan, mengingat batas transisi pengimplementasian aturan dalam UU P2SK, yaitu selama 3 tahun, akan berakhir pada 12 Januari 2026 mendatang.

"Regulasi sekarang kan sekitar Rp2 miliar modalnya. Nanti, akan dideregulasi, itu memberi kesempatan nanti ke perusahaan-perusahaan yang ilegal tadi. Jadi bisa ada waktu lah (untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam) berapa bulan ini, karena (batas transisi) 3 tahunnya sudah hampir jatuh tempo," imbuh Adief Razali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengaku heran dengan menjamurnya perusahaan gadai ilegal, yang bahkan letaknya dekat dengan kantor OJK.

Semula, dia menyebut ada lima strategi mencapai visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030. Salah satunya, menguatkan edukasi dan perlindungan konsumen agar masyarakat terlindungi dari praktik gadai-gadai ilegal.

“Ini saya saksikan sendiri, masih terdapat gadai-gadai yang ilegal di berbagai tempat, bahkan di satu kota, gadai yang ilegal ini berdiri kira-kira dua blok jaraknya dari kantor OJK,” ungkapnya dalam peluncuran roadmap pergadaian 2025-2030, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sebab itu, dirinya merasa heran apakah usaha gadai ilegal itu tidak tahu kantornya berdekatan dengan kantor OJK atau memang tidak tahu kalau mendirikan usaha gadai itu butuh izin.

Oleh karena itu pula, Mahendra menegaskan bahwa fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pengawasan dan penegakan aturan yang lebih kuat dari OJK di tingkat daerah.

“Ini saya bilang ya, teman-teman dari OJK, ya harus memasukkan itu dalam rangka perizinan dan untuk pengawasan yang baik. Bagaimanapun juga, perbedaannya hanya dua blok, tidak bisa yang itu [gadai ilegal] itu disalahkan semata,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman turut mewaspadai potensi pencucian uang atau penadahan barang-barang ilegal di industri pergadaian.

Agusman tidak ingin industri pergadaian yang sifatnya secure lending atau pendanaannya berbasiskan barang ini disalahgunakan untuk dua hal tak baik tersebut.

“Tentu saja jangan sampai industri yang baik ini digunakan untuk pencucian uang misalnya atau untuk penadahan untuk barang-barang yang ilegal, tentu saja kita tidak mau yang seperti itu,” katanya dalam konferensi pers seusai acara peluncuran roadmap.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Departemen OJK Adief Razali mengungkapkan berdasarkan data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) ada sekitar 230 perusahaan gadai yang ilegal.

Dia meneruskan, berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), masa transisi pengurusan izin selama 3 tahun sejak berdirinya. Dengan demikian, jatuh tempo nantinya pada 12 Januari 2026.

“Tentu OJK akan remind lagi nanti ke perusahaan-perusahaan gadai itu, supaya mereka ajukan izin. Akan ada deregulasinya nanti, jadi membantu yang ilegal tadi itu, untuk segera mengajukanlah izinnya,” ucap dia.